Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

Pembahasan BPIH Tak Kelar-Kelar, DPR Surati Presiden

Pembahasan BPIH Tak Kelar-Kelar, DPR Surati Presiden
Jakarta, NU Online
Menyusul mangkirnya Menag RI Suryadharma Ali yang mangkir dari rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas dan memutuskan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), maka Raker yang berlangsung pada Rabu (30/6) ini tidak menghasilkan keputusan apapun.

Karena itu, agar kepentingan umat ini cepat selesai, maka Komisi VIII DPR RI akan menyurati pimpinan DPR RI untuk dilanjutkan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), agar masalah BPIH ini cepat selesai.r />
“Soal BPIH itu jika masih belum ada keputusan Menag, bahwa penetapan BPIH itu harus mendapat persetujuan DPR. Tapi, kalau sampai pada kondisi terburuk, maka hal itu akan diserahkan kepada komisi dan menyerahkan kepada mekanisme ketatanegaraan yang ada. Bahwa, kalau DPR tidak dianggap penting oleh Menag itu tidak masalah. Yang penting urusan BPIH ini beres,”tandas ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding yang didampingi Fauzi Ahmad Abdulla, Adang, Ibrahim Sakti Batubara, dll di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Rabu (30/6/2010).

DPR sudah menyepakti BPIH turun, harga pemondokan dari 3.000,- real menjadi 2.500,- real. Tapi, Menag tetap ngotot 3.000,- real. Kalau pembahasan ini mandeg, deadlock, dulu bisa menggunakan anggaran yang terdahulu. Itu tidak berlaku sekarang.

“Tapi, kami berharap agar ada solusi dan semua bisa dibicarakan. Lebih cepat lebih baik. Kita tunggu menteri pulang dari umroh.”ujar politisi PKB ini mengingatkan.

Padahal, pada Sabtu lalu sudah disepakati untuk membahas dengan Panja pemerintah dan ternyata tidak bisa hadir karena sedang umroh dan yang akan hadir adalah Dirjen Haji Slamet Riyanto sendiri. Namun, baik Menag maupun Dirjen haji tersebut tidak ada konfirmasi sama sekali. 'Jadi, kami sangat menyesal atas sikap,” katanya.

Yang jelas lanjut Karding, ketidakhadiran pemerintah ini hanya ngulur-ngulur waktu pembahasan BPIH. Kedua, Menag melecehkan DPR karena kesepakatan tersebut diingkari sehingga rapat gagal membahas BPIH.

Untuk itu, ke depan DPR berjanji akan mengusahakan komunikasi dengan Kemenag RI untuk segera diputuskan. Bahwa DPR, ingin menurunkan biaya seefisien mungkin dan menurunkan biaya haji yang tidak berhubungan langsung dengan BPIH.

“Jadi, Kemenag melecehkan DPR, apalagi tidak memmberikan mandat kepada siapapun termasuk Dirjen haji,”tutur Karding kecewa.

Yang pasti angka 500 real itu signifikan bagi jamaah haji. Selama ini banyak pemborosan dan uang yang digunakan bukan uang APBN, tapi uang jamaah.

“Siskohat saja sebesar Rp 100 M juga pembangunan citra haji dengan menggunakan uang jamaah. Jadi, banyak pos-pos yang diisi dengan uang jamaag. Ini kan memberatkan jamaah haji,”tambah Fauzi Ahmad Abdulla. (mnf)
BNI Mobile