IMG-LOGO
Trending Now:
Warta

Rapat Panja BPIH Digelar Terbuka

Kamis 1 Juli 2010 8:49 WIB
Bagikan:
Rapat Panja BPIH Digelar Terbuka
Jakarta, NU Online
Tak kunjung ditetapkan, Panja BPIH Komisi VIII mengubah strategi rapat yang semula dilakukan secara tertutup menjadi terbuka. Hal ini dilakukan untuk menghindari kecurigaan adanya pihak-pihak yang bermain selama proses pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

"Komisi VIII akan melakukan rapat terbuka agar tidak dituduh macam-macam," kata anggota Panja BPIH Komisi Mahrus Munir di Jakarta, Rabu (30/6).<>

Dalam penerapannya, rapat panja yang sudah dua kali digelar pada masa reses itu dilakukan secara terbuka, namun pada pembahasan ketiga kali ditemukan kesulitan dalam meliput rapat dengar pendapat tersebut. Pihak sekretariat beralasan rapat tertutup.
Bahkan, ada wartawan televisi yang sedang mengambil gambar diminta keluar ruangan. Bukan hanya itu, pintu balkon juga terkunci sehingga tidak memberikan akses kepada wartawan yang meliput.

"Panja ini aslinya memang tertutup, mungkin sekretariat memandang prosedurnya itu tetap tertutup. Tapi ini lebih baik terbuka. Untuk itu saya minta maaf apabila ada yang tidak mengenakkan dalam pelaksanaan peliputan," ujar Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Kadir Karding. (ful)
Bagikan:
Kamis 1 Juli 2010 20:55 WIB
Menyusul Prancis, Inggris Berencana Larang Burka di Tempat Umum
Menyusul Prancis, Inggris Berencana Larang Burka di Tempat Umum
London, NU Online
Burka atau cadar akan segera diajukan larangannya di lokasi publik. Menyusul larangan di negara-negara Eropa lain seperti Prancis dan Belgia. Indikasi terakhir yang sudah beredar adalah partai konservatif Inggris akan mengajukan aturan mengenai larangan untuk wanita muslim mengenakan burka atau penutup wajah di lokasi publik.

Anggota partai tersebut, Philip Hollobone, secara pribadi telah mengajukan rancangan undang-undang (RUU) yang akan membuat siapapun juga dilarang menutup wajahnya di tempat publik. Sebelumnya, Hollobone pernah menyebut cadar yang menutupi seluruh wajah sebagai tindakan yang disamakan dengan "bepergian dengan kantong kertas di atas kepala".<>

Aturan semacam itu merupakan yang pertama diajukan di Inggris. Rancangan tersebut pertama kali dibacakan, Rabu (30/6), memiliki kesempatan kecil menjadi undang-undang dihadapan sidang parlemen terbatas dan kekurangan dukungan dari partai politik utama.

Tapi, pengajuan aturan itu memang segaja dirancang untuk menghidupkan kembali perdebatan sengit tentang pelarangan pakaian Islam, menyusul semakin banyaknya negara Eropa yang berusaha untuk melarang pakaian tersebut.

Hollobone mengatakan, pakaian tersebut bukanlah ciri khas warga Inggris untuk para wanita muslim menutup wajah mereka di lokasi publik. Hoolobone bersikukuh bahwa rancangan aturan tersebut akan mendapat dukungan masyarakat luas.

"Warga merasa harus melakukan sesuatu tentang burka, namun banyak yang takut mengungkapkannya karena khawatir dianggap rasis. Sebagian dari gaya hidup Inggris adalah berjalan dan tersenyum pada orang lain yang Anda kenal ataupun tidak. Anda tidak akan bisa melakukan interaksi semacam itu, jika Anda menutup wajah," katanya.

Lebih lanjut Hallobone menuturkan, tindakan itu seakan-akan mereka menyatakan, tidak ingin menjadi bagian dari masyarakat sekitarnya.

Sementara itu, seorang anggota dari Muslim Women's Network di Inggris, Shaista Gohir mengatakan, dia sangat setuju jika penutup wajah memiliki efek negatif pada kedekatan antar masyarakat dan sebagian besar warga muslim tidak meyakini hal tersebut sebagai kewajiban religius.

"Namun, larangan hanya akan mengundang respon yang tidak proporsional. Ada jutaan wanita muslim di Inggris dan hanya beberapa ribu wanita yang menggunakan cadar," ujarnya.

"Melarang cadar tak akan membantu sebagian kecil wanita tersebut untuk melebur dengan masyarakat. Namun, hanya akan membuat mereka semakin tersudut pada pihak ekstrimis," tegas Shaista. (syf)
Kamis 1 Juli 2010 19:8 WIB
PM Palestina Ucapkan Terimakasih kepada Rakyat Indonesia
PM Palestina Ucapkan Terimakasih kepada Rakyat Indonesia
Jakarta, NU Online
Perdana Menteri Palestina Ismail Haniya mengucapkan terimakasih atas dukungan rakyat Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina. Ucapan terimakasih dan salam hangat disampaikan tokoh Hamas ini kepada rombongan DPR yang berkunjung ke Palestina.

"Perdana Menteri sangat kagum dan berterimakasih atas dukungan seluruh rakyat dan pemerintah Indonesia yang konsisten mendukung kemerdekaan Palestina," ujar anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani yang ikut rombongan misi kemanusiaan DPR ke Gaza, Kamis (1/7).<>

Dalam pertemuan bilateral antara PM Palestina dengan rombongan misi kemanusiaan DPR hingga Rabu (30/6) kemarin, Haniya menyampaikan posisi pemerintah Palestina saat ini. Sementara itu DPR mendorong agar Masjid al-Aqsa kembali dikuasai Palestina.

"Kami mengingatkan bahwa sesuai hasil Konferensi Asia Afrika, kemerdekaan harus dijamin," papar Muzani.

Rombongan DPR sempat melihat-lihat kondisi Gaza pasca-pengeboman Israel. Separuh gedung parlemen tempat pertemuan dengan parlemen Palestina digelar hancur lebur.

Demikian juga dengan gedung Deplu dan Depdagri setempat nyaris rata tanah. Namun demikian kehidupan di Palestina perlahan memulih. "Kehidupan di Gaza mulai normal, pasar sudah beroperasi. Kami sempat jalan-jalan ke pasar yang menjual kebutuhan pokok," terang Muzani. (ful)
Kamis 1 Juli 2010 18:6 WIB
MUI Tidak Miliki Kewenangan Tindak Ormas
MUI Tidak Miliki Kewenangan Tindak Ormas
Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengaku tidak mempunyai kewenangan apapun untuk menindak organisasi massa (ormas) Islam yang melakukan tindak kekerasan. Namun, MUI berulangkali mengimbau dan mengingatkan agar cara-cara kekerasan ditinggalkan.

"Mui sendiri sudah berkomitmen bahwa dia (MUI) menjadi tenda besar. Dia (MUI) memayungi semua ormas dari yang paling moderat sampai yang paling ekstrim," kata Ketua MUI Amidhan dalam jumpa pers usai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (1/7).<>

Menurut Amidhan, MUI pernah mengingatkan FPI agar tidak berperilakku anarkis usai terjadi kerusuhan 1 Juni 2008 di Monas, Jakpus. Meski versi atas peristiwa tersebut bermacam-macam, namun faktanya beberapa anggota Aliansi Kebangsaan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) saat itu mengalami luka-luka.

Amidhan mengatakan hal itu saat diminta tanggapan mengenai kasus dugaan pengusiran yang dilakukan FPI terhadap 3 anggota Dewan Perwakilan Rakyat asal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP di Banyuwangi, Jawa Timur, beberapa waktu lalu. Pasca kejadian itu, desakan agar FPI dibubarkan pun menguat.

"Siapa yang memulai, kami kami tidak tahu. Tapi FPI sudah diingatkan," terang Amidhan.

Menurut Amidhan, apabila terjadi hal-hal yang menurut hukum bertentangan dan dilanggar oleh ormas tertentu, MUI menyerahkan kepada penegak hukum untuk menanganinya.

"Sikap kita, semua yang ekstrim, semua yang moderat, selalu di bawah pembinaan kita. Tapi kalau dia melanggar peraturan negara, kita serahkan pada aparat negara," tandasnya. (ful)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG