IMG-LOGO
Warta

Para Kiai Perlu Tahu Pengelolaan Energi Langgar Pasal 33 UUD

Senin 2 Agustus 2010 17:22 WIB
Bagikan:
Para Kiai Perlu Tahu Pengelolaan Energi Langgar Pasal 33 UUD
Jakarta, NU Online
Para kiai dan santri perlu mengetahui bahwa dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia telah melanggar Pasal 33 Undang Udang Dasar (UUD) 1945. Persoalan pengelolaan hal-hal yang menjadi hajat hidup orang banyak ini tidak boleh hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja.

Pakar Energi dan Perminyakan Dr Kurtubi dalam diskusi khusus bertajuk “NU dan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional” mengatakan, banyak hal yang menyimpang dari cita-cita pasal 33 UUD 1945 seperti pemberlakukan kontrak karya, dimana pihak pebisnis terutama dari kalangan asing bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia sepuas-puasnya.<>

Kontrak karya ini berlangsung antara pihak pebisnis dengan pemerintah atau pemerintah daerah, atau bisnis to government (B to G). Mestinya, sesuai dengan pasal 33 kontrak harus berlangsung antara pebisnis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau kontrak dengan BUMN maka transaksinya adalah bisnis to bisnis atau B to B, sehingga negara tidak akan dirugikan, karena transaksi berlangsung menurut logika bisnis,” kata Kurtubi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) di Jakarta, Jum’at (30/7) lalu yang juga dihadiri pihak Dewan Energi Nasional (DEN).

Dr Kurtubi secara provokatif memaparkan berbagai kesimpangsiuran dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia. Misal, gas yang dijual untuk rakyat Indonesia jauh lebih mahal dibanding yang dijual kepada China dan perusahaan otomotif multinasional.

“Yang seperti ini para kiai harus tahu. Karena para kiai mempunyai umat. Umatlah yang dirugikan dengan berbagai pelanggaran pasal 33 UUD 1945, terutama kalangan Nahdliyin,” katanya.

Bondan Gunawan, mantan Mensesneg era Presiden Gus Dur, dalam diskusi itu mengatakan, berbagai persoalan dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terletak pada soal undang-udang, tetapi bersumber lobi-lobi politik para penguasa dan pengusaha.

Dr Kurtubi kembali menanggapi, “Rakyat memang tak punya power dalam hal ini,” katanya. “Tapi masyarakat terutama para kiai dan warga Nahdliyin harus tahu bahwa tindakan para pemimpin kita telah merugikan kepentingan masyarakat,” kata Kurtubi menambahkan.

Diskusi itu antara lain merekomendasikan kepada PBNU, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh LPBH-NU untuk mendata beberapa produk undang-undang pengelolaan energi yang merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya akan diajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu juga direkomendasikan perlunya undang-undang yang memayungi seluruh aturan terkait pengelolaan energi nasional.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam kesempatan itu meminta LPBH-NU untuk menyebarkan informasi yang seluas-luasnya mengenai berbagai produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“LPBH-NU saya harapkan dapat memberikan pencerahan. Masyarakat memahami persoalan hukum. Kalau hukum itu merugikan kita semua, maka kita harus bersuara. Kalau hukum itu sudah benar dan berpihak kepada rakyat maka harus kita dukung dan kita kawal,” katanya.

Ketua LPBH-NU Andi Najmi mengatakan, pihaknya merasa berkepentingan mengkaji persoalan pengelolaan energi nasiolan karena warga NU (Nahdliyin) adalah yang paling dirugikan akibat pengelolaan energi yang tidak benar.

“Krisis energi yang selama ini digembar-gemborkan sesunguhnya bukan karena persediaan energi yang tidak cukup, atapun persediaan cadangan energi yang tinggal sedikit, melainkan karena pengelolaan energi nasional yang kurang baik dan terpadu,” katanya. (nam)
Bagikan:
Senin 2 Agustus 2010 23:12 WIB
KONGRES SARBUMUSI
Dua Calon Bertarung
Dua Calon Bertarung
Bogor, NU Online
Setelah proses pembahasan tata tertib yang melelahkan, akhirnya beberapa pasal krusial disepakati, tetapi juga tetap memakan korban.

Dalam keputusan tatib, calon yang berhak maju adalah mereka yang pernah aktif di Sarbumusi atau pernah menjadi pengurus PBNU, atau menjadi ketua umum badan otonom NU.<>

Ini merupakan kompromi dari draft sebelumnya yang hanya mengusulkan mereka yang berhak menjadi calon ketua umum hanya mereka yang pernah menjadi anggota selama empat tahun dan menjadi pengurus selama satu periode.

Namun demikian tatib tersebut tetap saja memakan korban. Eko Darwanto yang hanya pernah menjadi pengurus lembaga NU dan Tatang Hidayat yang hanya menjadi ketua Satkornas Banser kemungkinan besar tak bisa lolos dalam tahap pencalonan.

Aturan lain yang disepakati adalah calon dianggap memenuhi syarat jika mendapatkan dukungan dari sembilan suara.

Berdasarkan verifikasi yang dilakukan panitia atas SK DPW dan DPC yang masih berlaku, hanya 27 yang berhak memilih. Salah satu korbannya adalah DPW DKI Jakarta yang tak bisa memilih karena SK-nya kedaluarsa.

Para kandidat yang masih memiliki peluang kini secara intensif tengah melakukan lobi kepada para pemilik suara.

Sejauh ini belum diketahui kapan pemilihan calon ketua umum disahkan karena pembahasan tatib yang alot menyebabkan agenda lain tertunda.

Saat berita ini ditulis baru tahap pembahasan laporan pertanggungjawaban, yang selanjutnya diikuti dengan pandangan umum dari cabang. Agenda lain yang harus diselesaikan adalah pembahasan materi program dan rekomendasi. (mkf)
Senin 2 Agustus 2010 22:23 WIB
PBB: Israel Makin Brutal
PBB: Israel Makin Brutal
Tepi Barat, NU Online
Laporan yang dikeluarkan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan di Wilayah Palestina yang Dijajah (OCHA)  mengatakan bahwa operasi yang dilancarkan penjajah Zionis Israel untuk membongkar dan menghancurkan rumah-rumah tinggal rakyat Palestina meningkat di berbagai kawasan yang ada di Tepi Barat yang dijajah.

Laporan yang dikeluarkan kemarin, Ahad 1 Agustus ini, memaparkan bahwa penjajah Zionis Israel telah membongkar dan menghancurkan 17 bangunan di kawasan yang disebut sebagai Area C di Tepi Barat, dengan alasan mengada-ada seperti biasanya, yaitu bahwa bangunan-bangunan itu “tidak memiliki IMB.”
/>
10 bangunan di antaranya terletak di desa Al-Laban bagian barat, distrik Ramallah, sedang bangunan-bangunan lainnya antara lain 2 rumah tinggal, 2 bangunan kandang ternak, 1 kios sayuran dan 1 bengkel mobil. Semua bangunan itu dibongkar oleh penjajah Zionis hanya dalam rentang waktu sepekan, yaitu terhitung mulai tanggal 21 sampai 27 Juli ini.

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa “pemerintah” penjajah kotapraja Al-Quds (Yerusalem) Barat juga mengobrak-abrik 3 lahan pembibitan, sebuah toko bahan bangunan dan bengkel tempat mencuci mobil di sebuah kawasan yang terletak di desa Hazman. Operasi brutal aparat penjajah Zionis tersebut pun  mengakibatkan 65 warga Palestina luka-luka, termasuk 49 di antaranya anak-anak.

Laporan badan PBB tersebut juga menjelaskan bahwa  penjajah Zionis Israel telah membongkar dan menghancurkan 199 rumah tinggal warga Palestina di Area C tersebut sejak awal tahun ini. Operasi brutal penjajah itu telah mengusir 242 warga Palestina dari kampung halaman mereka sendiri. Sementara di tahun 2009, penjajah Zionis melancarkan pembongkaran dan penghancuran 182 rumah tinggal yang menyebabkan sebanyak 319 warga Palestina penghuni rumah-rumah tinggal tersebut terusir dari kampung halaman mereka. (syf)
Senin 2 Agustus 2010 19:9 WIB
IAIN Walisongo Wisuda 505 Mahasiswa
IAIN Walisongo Wisuda 505 Mahasiswa
Semarang, NU Online
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang mewisuda 505 mahasiswa. Ini merupakan Wisuda Sarjana ke-57, Magister ke-24 dan Perbankan Syariah ke-10.

Adapun ke 505 wisudawan terdiri 43 mahasiswa Dakwah, 94 mahasiswa Syariah, 216 mahasiswa Tarbiyah, 45 mahasiswa Ushuluddin, 32 mahasiswa Perbankan Syariah dan 75 mahasiswa Program Pascasarjana.<>

Wisuda digelar Kamis (29/8) lalu di Auditorium II Kampus III IAIN Semarang. Pembantu Rektor 1, Prof DR H Muhibbin M.Ag dalam sambutannya mengungkapkan dari sejumlah mahasiswa yang diwisuda dipilih enam wisudawan terbaik.

Adapun wisudawan terbaik, kata Muhibbin adalah M Khanif Miftahudin dari Dakwah dengan IPK 3.91, Ahmad Munif dari Syariah dengan IPK 3.81, Rohma Mauhibah dari Tarbiyah dengan IPK 3.91, Azzah Nor Laila dari Ushuluddin dengan IPK 3.84, Mohammad Farid Fad dari Program Pascasarjana dengan IPK 3.71 dan Rahayu dari Perbankan Syariah dengan IPK 3.84.

M Khanif Miftahudin, mewakili sambutan dari wisudawan terbaik menyampaikan terimakasih kepada seluruh elemen IAIN Walisongo Semarang atas seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada seluruh mahasiswa.

Sementara itu, KH Maimun Zubair dari Temanggung, wali dari Khanif Miftahudin mengungkapkan permohonan maaf apabila terdapat banyak kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa baik disengaja maupun tidak. Sehingga, lanjut Maimun ilmu yang diterima di kampus akan menjadi ilmu yang bermanfaat nantinya.

Prof DR H Abdul Djamil MA, Rektor IAIN Walisongo dalam amanatnya mengutarakan proses panjang yang dialami mahasiswa dalam menempuh studi di IAIN Walisongo.

“Menjadi sarjana IAIN Walisongo memanglah tidak mudah. Harus menghadapi berbagai rintangan dan halangan. Akan tetapi semua halangan dan rintangan dan halangan tersebut mesti dihadapi oleh mahasiswa,” katanya.

Meski penuh rintangan dan halangan, kata Djamil yang menjadikan lulusan IAIN Walisongo layak berprofesi apapun asalkan yang positif. Diakhir amanat Rektor, Djamil berpantun, “Disini lembah disana lembah/ ditengah-tengahnya kampus IAIN/ jika setahun kedepan anda belum mendapatkan pekerjaan/ mintalah bantuan kepada Allah.”

Turut hadir dalam kesempatan itu KH Wildan Abdul Hamid, kiai sepuh asal Kendal dan beliau yang memimpin jalannya doa. (qim)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG