Djarum Super

Para Kiai Perlu Tahu Pengelolaan Energi Langgar Pasal 33 UUD

Para Kiai Perlu Tahu Pengelolaan Energi Langgar Pasal 33 UUD
Jakarta, NU Online
Para kiai dan santri perlu mengetahui bahwa dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia telah melanggar Pasal 33 Undang Udang Dasar (UUD) 1945. Persoalan pengelolaan hal-hal yang menjadi hajat hidup orang banyak ini tidak boleh hanya diketahui oleh kalangan tertentu saja.

Pakar Energi dan Perminyakan Dr Kurtubi dalam diskusi khusus bertajuk “NU dan Blue Print Pengelolaan Energi Nasional” mengatakan, banyak hal yang menyimpang dari cita-cita pasal 33 UUD 1945 seperti pemberlakukan kontrak karya, dimana pihak pebisnis terutama dari kalangan asing bisa mengeruk kekayaan alam Indonesia sepuas-puasnya.<>

Kontrak karya ini berlangsung antara pihak pebisnis dengan pemerintah atau pemerintah daerah, atau bisnis to government (B to G). Mestinya, sesuai dengan pasal 33 kontrak harus berlangsung antara pebisnis dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kalau kontrak dengan BUMN maka transaksinya adalah bisnis to bisnis atau B to B, sehingga negara tidak akan dirugikan, karena transaksi berlangsung menurut logika bisnis,” kata Kurtubi dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH-NU) di Jakarta, Jum’at (30/7) lalu yang juga dihadiri pihak Dewan Energi Nasional (DEN).

Dr Kurtubi secara provokatif memaparkan berbagai kesimpangsiuran dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia. Misal, gas yang dijual untuk rakyat Indonesia jauh lebih mahal dibanding yang dijual kepada China dan perusahaan otomotif multinasional.

“Yang seperti ini para kiai harus tahu. Karena para kiai mempunyai umat. Umatlah yang dirugikan dengan berbagai pelanggaran pasal 33 UUD 1945, terutama kalangan Nahdliyin,” katanya.

Bondan Gunawan, mantan Mensesneg era Presiden Gus Dur, dalam diskusi itu mengatakan, berbagai persoalan dalam pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia tidak hanya terletak pada soal undang-udang, tetapi bersumber lobi-lobi politik para penguasa dan pengusaha.

Dr Kurtubi kembali menanggapi, “Rakyat memang tak punya power dalam hal ini,” katanya. “Tapi masyarakat terutama para kiai dan warga Nahdliyin harus tahu bahwa tindakan para pemimpin kita telah merugikan kepentingan masyarakat,” kata Kurtubi menambahkan.

Diskusi itu antara lain merekomendasikan kepada PBNU, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh LPBH-NU untuk mendata beberapa produk undang-undang pengelolaan energi yang merugikan kepentingan rakyat Indonesia. Selanjutnya akan diajukan yudisial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu juga direkomendasikan perlunya undang-undang yang memayungi seluruh aturan terkait pengelolaan energi nasional.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj dalam kesempatan itu meminta LPBH-NU untuk menyebarkan informasi yang seluas-luasnya mengenai berbagai produk hukum dan perundang-undangan di Indonesia, terutama terkait dengan pengelolaan energi dan sumber daya alam di Indonesia yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“LPBH-NU saya harapkan dapat memberikan pencerahan. Masyarakat memahami persoalan hukum. Kalau hukum itu merugikan kita semua, maka kita harus bersuara. Kalau hukum itu sudah benar dan berpihak kepada rakyat maka harus kita dukung dan kita kawal,” katanya.

Ketua LPBH-NU Andi Najmi mengatakan, pihaknya merasa berkepentingan mengkaji persoalan pengelolaan energi nasiolan karena warga NU (Nahdliyin) adalah yang paling dirugikan akibat pengelolaan energi yang tidak benar.

“Krisis energi yang selama ini digembar-gemborkan sesunguhnya bukan karena persediaan energi yang tidak cukup, atapun persediaan cadangan energi yang tinggal sedikit, melainkan karena pengelolaan energi nasional yang kurang baik dan terpadu,” katanya. (nam)
BNI Mobile