Home Nasional Keislaman Fragmen Internasional Risalah Redaksi Wawancara Humor Tokoh Opini Khutbah Hikmah Bathsul Masail Pustaka Video Foto Download

PWNU Jatim: Perbedaan Bisa Diselesaikan dengan Dialog

PWNU Jatim: Perbedaan Bisa Diselesaikan dengan Dialog
Surabaya, NU Online
Keyakinan agama merupakan hal yang asasi bagi setiap manusia yang tidak bisa dipaksakan kepada orang lain. Karenanya, masyarakat tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat lainnya.

Demikian dinyatakan Ketua Tanfidyah PWNU Jatim KH Hasan Mutawakil Alallah kepada wartawan di kantornya, Jl. Masjid al-Akbar Timur Surabaya, Senin (21/2). Hasan menghimbau agar masyarakat bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan anarkis.r />
"Perbedaan pandang keyakinan hanya bisa diselesaikan dengan dialog dan hasil yang diperoleh bisa kemufakatan. Bagi NU, faham yang dikembangkan Jamaah Ahmadiyah adalah menyimpang dari ajaran Islam," tegas Hasan.

Lebih lanjut Hasan mengungkapkan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengeluarkan delapan butir pernyataan sikap soal tindak kekerasan atas nama agama yang terjadi akhir-akhir ini dan pelarangan ajaran Ahmadiyah.

PWNU Jatim menyerukan kepada warga NU agar menjauhi dan berusaha sekuat tenaga meluruskannya bilhikmah, mauizoh hasanah, wajadilhum billati hiya ahsan, serta menjauhi cara-cara kekerasan.

"Setiap warga NU dan komponen masyarakat di Jatim mempunyai kewajiban menjaga keamanan dan kenyamanan. Serta, sejauh mungkin menghindari hal-hal yang menyebabkan perpecahan," tuturnya.

PWNU juga meminta pemerintah daerah dan aparat keamanan menindak tegas setiap pelaku pelanggaran hukum dan hal-hal menimbulkan keresahan di antara warga.

"Terhadap peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Ponpes Alma'hadul Islam Yayasan Pesantren Islam Beji, aparat polisi harus tegas dan adil. Usut tuntas dan proses hukum, baik pelaku kekerasan maupun yang menyulut atau memancing terjadinya kekerasan," imbuhnya.

Mengenai SKB Kementerian Agama, Kemendagri dan Menkopolkam tentang Ahmadiyah, pihaknya meminta pemerintah melaksanakan tegas, baik pelarangan kegiatan Ahmadiyah maupun tindakan terhadap tindak kekerasan  yang dilakukan siapapun. (ful)
BNI Mobile