IMG-LOGO
Warta
GUS DUR WALI (7)

Gus Dur Wali Zaman Kini

Ahad 27 Februari 2011 7:55 WIB
Bagikan:
Gus Dur Wali Zaman Kini
Jakarta, NU Online
Setiap zaman memiliki problemnya sendiri. Demikian pula dalam konteks kewalian, setiap zaman memiliki walinya sendiri yang akan membantu masyarakatnya dalam menyelesaikan problem yang dihadapi.

Bambang, asisten Gus Dur yang biasa membantu urusan hubungan media sangat yakin akan kewalian Gus Dur dalam konteks kekinian.<>

“Saya percaya beliau wali, beliau tidak seperti lazimnya manusia biasa, ketokohannya luar biasa dalam memperjuangkan hak sipil rakyat. Saya menganggap beliau wali dalam konteks zaman kekinian,” katanya.

Menurutnya, apa yang diperjuangkan Gus Dur, kalau ditarik dari zaman Walisongo hanya beda zaman saja, maksud dan tujuan yang disampaikan tidak berbeda. Jika dulu menyebarkan Islam, kini memperjungkan hak asasi manusia. Bambang bahkan juga melihat kemungkinan bahwa ayah dan kakek Gus Dur juga seorang wali, dalam konteks zamannya, yang ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

“Seorang Gus Dur mampu menjadi pemimpin ummat, dan konsisten dalam meperjuangkan hak sipil, hak demokrasi, hak asasi manusia, dan hak minoritas, Kalau sekarang ada yang menganggap beliau seorang wali, tidak aneh,” terangnya.

Dalam kondisi terjadinya beberapa kerusuhan yang melibatkan agama ini, orang baru sadar dan ingat akan peran besar yang telah dilakukan Gus Dur.

“Orang baru sadar, orang baru inget sama Gus Dur, saya baca di twiteer, banyak yang berkomentar ‘Kenapa dulu kita tidak menghadang Gus Dur ketika dilengserkan, sekarang baru menyesal’. Gus dur sangat diperlukan bangsa ini dalam situasi sekarang ini,” imbuhnya.

Dalam situasi yang kalut seperti ini, ia selalu ingat Gus Dur merupakan orang yang paling dicari wartawan untuk diminta tanggapan dan pernyataan. “Gus Dur konsisten selalu membela yang lemah, ngak ada kekerasan terhadap apa pun. Inilah yang selalu diperjuangkan Gus Dur,” jelasnya.

Mengenai aspek mistis dari Gus Dur, yang diketahui ketika menemaninya adalah ketika berziarah, yang merupakan kebiasaan Gus Dur, seperti terjadi komunikasi dengan orang yang diziarahi.

“Saya beberapa kali melihat, kayak tejadi komunikasi yang beliau lakukan, tetapi kita tak bisa mendengar. Ya wallahu a'lam, apa yang sedang dibicarakan, itulah yang kita tangkap dari ziarah-ziarah itu,” ujarnya.

Ia juga memiliki pengalaman menarik yang akan selalu diingatnya. Seminggu sebelum meninggalnya mantan Ketua Umum PBNU ini, Gus Dur bercerita kepadanya bahwa dirinya bermimpi bertemu KH Hasyim Asy’ari dan dikasih tugas membersihkan lantai yang kotor. 

“Ini dimaknai beliau, bangsa ini dalam keadaan kotor. Bapak dalam cerita kan selalu berfikiran luas, tidak memikirkan partai, kelompok atau golongan. Selalu yang diceritakan bangsa dan negara. Sayangnya tugas tersebut belum sampai terlaksana, kemudian sudah wafat,” terangnya.

Dalam mimpinya tersebut, Kiai Hasyim Asy’ari juga meminta agar seminggu kemudian, Gus Dur datang ke Jombang. Dan ternyata seminggu kemudian, ia meninggal dan dimakamkan di Jombang. “Ini saya denger langsung dari beliau,” katanya meyakinkan. (mkf) 
Bagikan:
Ahad 27 Februari 2011 19:30 WIB
Menag: Penyelesaian Ahmadiyah Mulai Maret
Menag: Penyelesaian Ahmadiyah Mulai Maret
Semarang, NU Online
Menteri Agama Suryadharma Ali menegaskan pihaknya tidak akan merubah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri mengenai Ahmadiyah, karena kasus kekerasan akhir-akhir ini bukan akibat SKB 3 Manteri itu. Melainkan karena salah dalam kontrol pelaksanaannya. Tapi, kita akan mendiskusikannya mulai Maret ini.

“Peristiwa yang terjadi sekarang bukan salah SKB-nya. Tapi, salah pada kontrol pelaksanaannya. Untuk itu, saya meminta semua pihak membaca SKB yang ditandatangani Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Jaksa Agung pada 9 Juni 2008 ini secara lebih cermat karena mengandung dua esensi penting,” ujar Suryadharma Ali seusai mengikuti Musyawarah Wilayah (Muswil) ke-6  DPW PPP Jateng di Kota Semarang, Ahad (27/2).

Kedua esensi penting<> itu adalah, Pertama, melarang jemaah ahmadiyah untuk menyebarluaskan ajarannya. Karena, ajarannya itu menyerupai ajaran agama lain. “Dilarang kan artinya tidak boleh melaksanakan. Kalau sekarang masih menyebarkan, bagaimana itu?” tanyanya.

Artinya, lanjut Suryadharma, kalau Ahmadiyah masih menyebarluaskan ajaran itu harus ditindak secara hukum. Dan, kedua SKB itu ditujukan kepada masyarakat. Mereka diminta untuk tidak boleh melakukan tindakan kekerasan terhadap jemaah ahmadiyah.

Dikatakan, SKB 3 menteri ini masih belum efektif. Tapi, langkah yang perlu dilakukan adalah mengajak masyarkat ikut mengontrol. “Kalau mayarakat melihat ada kegiatan yang melangar SKB itu segera laporkan ke polisi. Jangan ambil tindakan sendiri apalagi kekerasan,” katanya.

Selain itu, masyarakat dan tokoh agama juga harus melakuakn dialog lebih intensif. Misalnya, bisa saja ada kemungkinan untuk mengembalikan jemaah ahmadiyah ke Islam yang benar. Ia mencontohkan 26 keluarga Ahmadiyah di Banten menyatakan kembali ke Islam yang benar.

Dengan demikian lanjut Suryadharma tidak bisa diartikan bahwa semua penganut Ahmadiyah itu militan bahkan ada pula yang masih ikut-ikutan. “Jadi, mereka ini harus diselamatkan agar mereka kembali ke Islam yang benar. Demikian juga yang militan, jangan dijauhi tetapi terus dilakukan dialog,” ujarnya.

Oleh sebab itu Suryadarma Ali berjanji akan bertemu dan berdialog dengan ahmadiyah mulai Maret mendatang. “Saya berharap Maret. Supaya mereka yang menentang Ahmadiyah bisa kita ketahui dasar pemikirannya seperti apa. Begitu pula Ahmadiyah yang ingin kita ketahui prinsip ajaran mereka sehingga mereka mengatakan ajaran itu sesuai dengan Islam,” tambah Suryadharma.

Selain itu Menag  akan mengundang ormas Islam, agar kementerian bisa mengetahui pandangan ormas ini tentang Ahmadiyah yang dianggapnya sesat dan telah keluar dari ajaran Islam. Juga para ahli untuk meninjau dari segi sejarah dan bagaimana sesungguhnya ajaran Ahmadiyah ini.

Demikian pula ahli hukum alam dimintai kontribusinya untuk dapat melihat kedudukan hukum Ahmadiyah di Indonesia, termasuk apabila dibubarkan atau dibiarkan. Terakhir, pihaknya merencanakan mengundang ahli hak asasi manusia (HAM). Sebab, ada anggapan membubarkan ahmadiyah itu bertentangan dengan HAM. “Kita mau tahu yang dimaksud bertentangan dengan HAM itu seperti apa dan apa patokannya,” katanya.(amf/ant)
Ahad 27 Februari 2011 18:10 WIB
DK PBB Akhirnya Jatuhkan Sanksi Terhadap Khaddafi
DK PBB Akhirnya Jatuhkan Sanksi Terhadap Khaddafi
Markas PBB, NU Online
Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) akhirnya memutuskan menjatuhkan sanksi bagi pemimpin Libya Muammar addafi, setelah 15 anggotanya menggelar sidang sepanjang Sabtu di Markas Besar PBB, New York.

Melalui pemungutan suara, 15 anggota DK-PBB akhirnya sepakat mengeluarkan Resolusi 1970/2011 yang berisi keputusan untuk menerapkan sanksi berupa pembekuan aset dan larangan bepergian terhadap Muammar Khaddafi, kelima anaknya maupun 10 orang terdekat dengannya berupa pembekuan aset serta larangan bepergian.
/>
Resolusi dikeluarkan sebagai langkah-langkah untuk segera menghentikan kekerasan di Libya, memastikan pertanggungjawaban oleh pelaku kekerasan dan memudahkan aliran bantuan kemanusiaan ke negara tersebut.

Kelima belas negara anggota Dewan Keamanan sepakat menyerahkan tindakan keras yang dilakukan aparat pemerintahan Khaddafi kepada pengadilan kejahatan perang permanen agar pengadilan tersebut mengadakan investigasi terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Dewan Keamanan juga menerapkan embargo senjata bagi Libya, yang karena itu DK-PBB meminta semua negara untuk tidak menyediakan persenjataan bagi Libya.

Sehubungan dengan itu, Libya juga dilarang mengekspor senjata ke negara manapun.

Para anggota Dewan Keamanan menyatakan keprihatinan mereka terhadap jatuhkan korban jiwa di kalangan warga sipil, juga "secara tegas menolak hasutan terhadap permusuhan dan kekerasan terhadap para warga sipil yang dilakukan oleh pemerintahan tingkat tertinggi Libya".

Kesepakatan terhadap resolusi dicapai setelah para anggota DK PBB melakukan pembahasan sepanjang hari Sabtu.

Sidang yang berlangsung pagi hari diteruskan pada Sabtu malam setelah para duta besar negara anggota DK-PBB berkonsultasi dengan pemerintahan pusat masing-masing.

Saat ini anggota Dewan Keamanan PBB terdiri dari lima anggota tetap --Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Rusia, China-- serta 10 anggota tidak tetap, yaitu Brazil, Jerman, Portugal, Kolumbia, India, Lebanon, Gabon, Nigeria, Afrika Selatan dan Bosnia-Herzegovina.

Sanksi yang dikenakan PBB terhadap Gaddafi bukan yang pertama kalinya.

Libya pernah dijatuhi sanksi PBB setelah agen-agen Libya dicurigai menanam bom yang meledakkan pesawat Pan Am 103 di atas kota Lockerbie, Skotlandia, pada tahun 1988 hingga menewaskan 270 penumpang --sebagian besar warga Amerika.

Sebelumnya pada Jumat (25/2) Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang berbasis di Jenewa mengeluarkan resolusi yang mengutuk keras terjadinya kekerasan di Libya.

Melalui resolusi, Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang beranggotakan 47 angggota itu juga memerintahkan adanya penyelidikan internasional terhadap tuduhan kekerasan, serta merekomendasikan agar keanggotaan Libya di Dewan HAM PBB ditangguhkan.

Resolusi yang disahkan secara aklamasi dalam sidang di Jenewa itu mendesak Pemerintah Libya memenuhi kewajiban dalam melindungi warganya, segera mengakhiri semua pelanggaran hak asasi manusia, menghentikan serangan apapun terhadap warga sipil, serta menghormati aspirasi dan tuntutan rakyatnya.

Pada hari yang sama saat berbicara di sidang Dewan Keamanan di Markas Besar PBB, Jumat, Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon, secara khusus meminta Dewan Keamanan segera mempertimbangkan langkah-langkah nyata terhadap pemerintahan Presiden Libya Muamar Khaddafi atas tindakan brutal mereka terhadap para pengunjuk rasa.

Langkah-langkah yang dimaksud Ban bisa berkisar dari pemberian sanksi hingga hukuman bagi pemerintahan Khaddafi.

"Dalam hal ini, kehilangan waktu berarti kehilangan lebih banyak nyawa... Ini saatnya bagi Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan langkah nyata," tegas Ban, sambil mengutip laporan bahwa jumlah korban tewas karena unjuk rasa di Libya dalam beberapa hari terakhir ini telah mencampai lebih dari 1.000 orang. (ant/mad)
Ahad 27 Februari 2011 17:45 WIB
Kasus Yapi Pasuruan Memasuki Masa Penuntutan
Kasus Yapi Pasuruan Memasuki Masa Penuntutan
Pasuruan, NU Online
Kasus penyerangan oleh kelompok yang menyebut dirinya Aswaja terhadap Yayasan Yapi, Beji, Bangil, Pasuruan, Jatim penanganannya terus berjalan dan kini segera memasuki masa penuntutan terhadap enam tersangka yang diduga melakukan penyerangan terhadap Ponpes Alma’hadul Islami YAPI tersebut.

Namun, kuasa Hukum Aswaja Suryono meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangil untuk bersikap lebih bijak dan menghentikan penuntutan terhadap keenam tersangka penyerangan Ponpes Alma’hadul Islami YAPI itu demi terwujudnya kondisi dan suasana Pasuruan yang aman dan kond<>usif.

"Untuk terciptanya suasana yang dama kami minta penuntutan itu dihentikan. Karena penyerangan itu tidak terencana, hanya reaksional dan spontanitas anak muda, dan sama-sama ada korban.  Untuk saya berharap tidak dilakukan penuntutan,”  tandas Suryono, Kuasa Hukum Aswaja pada wartawan di Pasuruan, Ahad (27/2/2011).

Apalagi lanjut Suryono, ini sudah ada perjanjian bersama dengan Muspida. Kondisi yang kondusif itu harus terus dioptimalkan. Tapi, jika kasus tersebut akan tetap dilanjutkan ke tahap penuntutan pihaknya khawatir akan ada gejolak yang lebih besar lagi di masyarakat. Sebab, nantinya, akan muncul rasa puas dan tidak puas terhadap tuntutan dan vonis yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.

Kasus Yapi ini memang sudah dianggap cukup bukti yakni sudah P 21. namun, menurut Suryono kejaksaan punya kewenangan untuk menghentikan penuntutan demi ketertiban umum dan KUHAP mengatur itu.

Sejauh itu dia mempertanyakan kinerja aparat kepolisian Polres Pasuruan yang dinilai terkesan kurang maksimal. Pasalnya, dalam kasus penyerangan itu hingga kini polisi tidak juga menetapkan salah seorang pun tersangka dari pihak YAPI, padahal dari kedua belah pihak sama-sama ada korban yang terluka.

"Polisi harus adil dalam kasus ini dan jangan berat sebelah. Masalahnya, sama-sama ada korban. Seharusnya, tersangka juga dari kedua belah pihak, tidak satu pihak seperti saat ini. Di mana Abdul Muis, dari Aswaja juga mengalami luka-luka akibat lemparan batu pihak YAPI. Ditambah sepeda motor yang dirusak mereka," tutur Suryono.(amf/ant)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG