IMG-LOGO
Pustaka

Mazhab Ekonomi Al-Ghazali

Senin 21 Maret 2011 8:55 WIB
Bagikan:
Mazhab Ekonomi Al-Ghazali
Judul: Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum Al-Din
Penulis: Abdurrahman, M.E.I
Penerbit: Bina Ilmu, Surabaya
Cetakan: I, 2010
Tebal: 358 hal.
Peresensi: Ahmad Shiddiq *
<>

Banyak literatur penelitian menyebutkan bahwa al-Ghazali adalah sosok yang diposisikan sebagai tokoh filosof, tasawuf, teolog, ahli fiqih dan tidak satupun yang mencatat bahwa beliau seorang ekonom. Bila kita telusuri catatan sejarah dan pemikiran dalam kajian ekonomi, maka kita akan menemukan kealpaan yang kadangkala telah merugikan kajian dan khazanah intelektual muslim. Itu terlihat sangat lengkapnya nama tokoh dari muslim yang memunculkan ke permukaan diantara para tokoh tersebut al-Ghazali, jika kita telusuri beberap pandangan dan pemikirannya dalam bidang ekonomi dapat digolongkan tokoh yang sangat brilian. Namun ide pemikirannya dalam ekonomi nyaris terlupakan sama sekali. Padahal jika diperhatikan  secara seksama bahwa pemikiran al-Ghazali di bidang ekonomi akan memberikan kesan tidak kalah istimewanya dengan para tokoh ekonomi barat lainya.

Buku berjudul Ekonomi Al-Ghazali, Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya’ Ulum Al-Din, terasa sangat penting dan menarik karena kajian dalam buku ini. Dikonsentrasikan pada kajian pemikiran ekonomi al-Ghazali dan penelitian ini. merupakan yang pertama kali di Indonesia, yang mencoba menggambarkan secara menyeluruh tentang perluhnya ilmu ekonomi Islam dalam usaha kita memahami perilaku muslim yang beriman, dengan mengedepankan al-Ghazali sebagai tokoh sentralnya.

Pandangan ekonomi al-Ghazali tidak dapat digambarkan bila masalah ekonomi diabaikan oleh seorang Hujjah al-Islam seperti al-Ghazali. Ia sudah merasakan pahit getirnya hidup sebagai anak yatim. Ia juga menyaksikan keluarganya sendiri hidup menderita dan serba kekurangan. Ia juga mengamati kehancuran ekonomi secara umum, ketika negerinya diambang kehancuran. Ia berhubungan dengan seluruh orang dengan berbagai tingkatan ekonomi secara umum mulai kaum tani, tukang batu, sampai pada Amir Sultan. Ia merasakan penderitaan yang sangat dalam yang dihadapi oleh fakir miskin akibat eksploitasi oleh pejabat penguasa.

Menurut penulis buku ini, al-Ghazali mengawali pemikirannya tentang ekonomi dalam Ihya’ Ulum al-Din di mulai dari tentang pentingnya ilmu ekonomi, kebutuhan dan keinginan, teori produksi, perlunya transportasi, evolusi, dan mekanisme pasar. Ia juga berbicara tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan kebijakan moneter uang mulai dari devenisi, fungsi uang, uang palsu, etika bisnis, transaksi, dan sebagainya. Pemikiran ekonomi al-Ghazali, setidaknya telah memberikan muatan sumbangan tersendiri bagi pengembangan pemikiran dan pemahaman ekonomi dengan menggunakan pendekatan syari’ah, atau bagian dari upaya mengandeng nilai-nilai etika Islam didalam praktek ekonomi modern.

Meskipun akhir-akhir ini dimunculkan Ekonomi Islam, namun ide seperti itu masih menjadi ajang perdebatan dikalangan ilmuwan, termasuk kalangan Islam sendiri. Terlepas dari segala bentuk perdebatan di atas, yang jelas ada upaya membaca ekonomi dengan pendekatan, dalam upaya membaca ekonomi dengan menggunakan agama sebagai sebuah pendekatan, dalam hal ini merupakan ide ke arah pembangunan ekonomi yang lebih etis, berkeadilan dan manusia. Untuk itu, diperlukan suatu kebijakan yang bermotif etika, menggunakan agama sebagai pendekatan ekonomi. Inilah yang sebenarnya yang ditawarkan ekonomi model al-Ghazali.

Pada dasarnya model pemikiran ekonomi yang ditawarkan al-Ghazali adalah pemikiran yang bercirikan, Pertama, dimensi ilahiyah (ketuhanan), artinya bertolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah (akhirah) dan menggunakan sarana tidak lepas dari norma dan etika syariah. Kedua, Dimensi Insaniah (kemanusian), artinya ekonomi al-Ghazali berupaya untuk menciptakan kesejahteraan ummat (maslahah).

Hal ini, tidak lepas dari  latar belakang dua faktor, sehingga membentuk pemikiran ekonomi yang al-Ghazali sendiri yaitu, pertama, faktor intern (dari dalam) al-Ghazali banyak dipengaruhi oleh latar belakang pendidikannya sendiri, antara lain berguru pada beberapa guru dan para tokoh agama yang bergabung di dalamnya adalah ulama’ fiqh dan teolog. Hal ini, terlihat dari pendapatnya yang pasti sesuai dengan setting sosio kultural tersebut akan mewarnai masing-masing pendapat para tokoh yang telah banyak mewarnai pemikiran al-Ghazali.

Kedua, faktor ekstern (dari luar) al-Ghazali yaitu sistem pemerintahan yang otonom, dan terjadinya pemberontakan-pemberontakan masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan pemerintahan yang sering mengabaikan hak-hak masyarakat serta menindas kaum lemah. Al-Ghazali tumbuh dan berkembang pada saat situasi sosial, politik, dan ekonomi yang kurang stabil, karena pada saat itu kekuasaan Abbasyiah laksana boneka yang di setir langsung dinasti Saljuk. (hal, 44)

Pemikiran ekonomi al-Ghazali itulah, sangat banyak memberikan kontribusi terhadap perkembangan pemikiran ekonomi sesudahnya, pengaruh tidak hanya pada dunia muslim tapi juga non muslim. Hal ini sangat dirasakan  oleh beberapa ekonom muslim kontemporer saat ini seperti M Umar Chapra, ia selalu menyebut visi dan prinsip ekonominya yang selalu mengutip dari pemikiran ekonomi al-Ghazali dijadikan pijakan dan landasan utama untuk meletakkan Visi ekonomi Islam yang berkembang saat ini.

Sungguhpun demikian, kita harus mengakui bahwa apa yang diberikan oleh al-Ghazali dalam kitab Ihya’ Ulum al-din’ tersebut bukanlah survey lengkap dalam kajian ekonomi. Tetapi upayanya dalam mengedepankan norma dan etika (syariah) untuk mewujudkan kesehjateraan ummat (maslahah) sebagai visi ekonomi al-Ghazali, merupakan bagian esensial dalam mengarahkan ekonomi yang lebih etis, manusiawi dan berkeadilan.

Sehingga, buku ini patut diapresiasi dan baca oleh ekonom muslim, pemerhati kebijakan ekonomi, akademisi ekonomi Islam dan kalangan ulama pesantren karena buku ini cukup membuka mata bahwa Imam al-Ghazali bukan sekedar ahli tasawuf, teolog, ahli fiqih tapi juga seorang ekonom yang mampu memberikan alternatif dan lebih peka pada realitas sosial, demi tercapainya kesehjateraan masyarakat berkeadilan.
 
*) Penulis Santri Pesantren Luhur Al-Husna Surabaya, dan Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya
Bagikan:
Senin 14 Maret 2011 10:22 WIB
Membaca Ulang Peran Fikih Ditengah Realitas Kehidupan
Membaca Ulang Peran Fikih Ditengah Realitas Kehidupan
Judul Buku: Fiqh Minoritas: Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid A-Syari’ah dari Konsep ke Pendekatan
Penulis: Dr Ahmad Imam Mawardi, MA.
Penerbit: LKiS, Yogyakarta
Cetakan: Pertama, Desember 2010
Tebal: 322 halaman
Peresensi : Adi Kusno*
<>

Akhir-akhir ini, terjadinya kerusuhan di tengah-tengah masyarakat mulai dari penyerangan Gereja di Temanggung dan penyerangan sekelompok massa terhadap Jemaah Ahmadiyah yang mengatasnamakan agama merupakan fenomena dan masalah krusial kehidupan umat manusia khususnya umat beragama. Agama dijadikan tameng untuk melaksanakan tindak kekerasan yang hanya bermuara pada ketidak-harmonisan hubungan antar agama hingga menyebabkan pertumpahan darah. Maka, apa, dimana, dan bagaimana peran suatu agama yang sesungguhnya? Siapa yang salah, umat manusia ataukah hukum fikih yang dibuat bertahun-tahun silam? Masih relevankah dengan zaman yang terus berubah?

Adanya fenomena di atas, kiranya perlu melihat dan membaca ulang sejauh mana sesungguhnya peran agama—terutama hukum dalam hal ini fikih yang selama ini dijadikan sebagai pijakan dalam bertindak—dalam realitas kehidupan umat manusia yang beragam. Agama khususnya agama Islam merupakan cara hidup yang imbang, koheren dan dirancang untuk kebahagiaan manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral, material manusia dan aktualisasi keadilan sosio-ekonomi serta persaudaraan antar umat manusia. Agama Islam adalah satu-satunya agama yang mengakomodir dan menjangkau segala aspek-aspek kehidupan umat manusia.

Namun demikian, adanya Jurisprudensi (hukum Islam) terutama fikih merupakan suatu keniscayaan yang tidak bisa diejawantahkan lagi. Di mana, tujuan dibuatnya hukum Islam adalah untuk mencapai kemaslahatan umat manusia terlebih fikih yang selama ini diyakini bersumber dari al-Qur’an dan hadits serta imam-imam madzhab “fikih”. Sehingga ketika hukum (fikih) sudah tidak lagi meng-cover semua bentuk kepentingan maslahah manusia, maka sudah sewajarnya hukum (fikih) itu ditinjau kembali dan selanjutnya dibuatkan produk hukum baru yang lebih akomodatif dengan konteks dan realitas masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan teks yang berbunyi “al-muhafadzatu ala al-qadim al-shaleh wal akhdzu bil jadidi al-ashlah”.

Akan tetapi teks tersebut perlu dipahami secara mendalam, di mana kata “wal akhdzu” atau mengambil, jangan hanya dimaknai mengambil tetapi menciptakan produk hukum baru yang sekiranya lebih baik dan relevan dengan kondisi dan tempat dimana umat muslim itu berada. Dengan ungkapan lain, adanya Islam Amerika, Islam Indonesia dan sebagainya memiliki kekuatan penalaran dan teologi yang tentunya juga berbeda. Inilah realitas agama yang sesungguhnya (shalihun fi kulli zaman wa makan) atau Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Sehingga reformulasi atau perubahan hukum dalam “tubuh” fikih sangat perlu untuk dilakukan agar sesuai dengan kondisi sosial-masyarakat (tempat tinggalnya) sepanjang tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Karena masing-masing masyarakat memiliki keragaman sendiri dan masing-masing pula merujuk pada sumber yang sama.

Ahmad Imam Mawardi, melalui bukunya “Fiqh Minoritas: Fiqh A-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid Al-Ayariah” mencoba mereformulasi fikih yang selama ini berkembang ditengah masyarakat khusunya kelompok minoritas muslim. Sebab fikih yang selama ini diyakini sebagai bentuk dan sumber hukum otentik, justru tidak bisa memberikan jawaban bahkan solusi yang cukup solutif dalam menjawab realitas kehidupan umat beragama. Bahkan ia terpasung dalam kejumudan zaman silam yang sulit berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman.

Selain ketidak-sesuaian hukum (fikih) dengan realita zaman, fenomena yang tak kalah pentingnya adalah adanya Islam Amerika, Indonesia dan sebagainya. Islam Amerika, istilah tersebut kemudian disebut Islam minoritas.Di mana mereka hidup di antara tempat dan kondisi yang jelas berbeda dengan lahirnya hukum fikih beberapa abad lalu. Selama minoritas muslim masih tetap berpegangan pada doktrin-legal (fikih) tersebut, dapat dipastikan fikih tidak akan sepenuhnya terintegrasi ke dalam masyarakat Barat pada khususnya. Sehingga pertanyaannya kemudian, masihkan fikih harus diterapkan pada masyarakat minoritas? Maka, melalui buku inilah anda dapat melihat sejauh mana keberadaan fikih minoritas tersebut, di mana ia tidak hanya berdasar pada subjektivisme belaka. Tetapi ia justru lahir dari hulu ajaran Islam dan tumbuh dari akar peradaban Islam, yang dalam istilah ushul fiqh sering disebut maqashid al-syariah. Maqashid Al-Syariah dalam buku ini dijadikan sebagai metode pendekatan, yang berevolusi dan bermetamorfosis sebagai sebuah metode pendekatan guna menghasilkan produk hukum Islam yang kompatibel dengan kebutuhan suatu komunitas, yang secara khusus bagi minoritas muslim yang hidup di Barat. Inilah spirit dari hadirnya buku ini.

Sebagai sama-sama alumni Barat, ketika kita bandingkan dengan Prof K Yudian Wahyudi, PhD. dalam bukunya Maqashid Syari’ah dalam Pergumulan Politik, ia pun banyak mengupas masalah tersebut. Ia lebih menitik-beratkan maqashid syari’ah pada ranah aplikatif dalam memecahkan masalah-masalah yang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Maqashid syari’ah menurutnya, seyogyanya dijadikan sebagai metode untuk melahirkan produk hukum yang relevan dengan konteks kekinian. Dengan begitu, maka Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin akan tercapai. Ketika Islam menyejarah dalam kehidupan, meminjam istilah Prof Amin Abdullah, PhD. maka Islam yang satu (Islam normative) kemudian berkembang menjadi Islam yang beragam (Islam historis).

Hadirnya buku ini turut mewarnai pemahaman dan diskusi keberadaan fikih selama ini. Meskipun bukan buku pertama yang membahas fikih minoritas, namun buku ini juga dapat memberikan kontribusi yang cukup bermakna untuk memperkokoh pemahaman Islam otoritatif secara umum dan fikih minoritas secara khusus. Bahkan kandungan nilai burhani, bayani dan irfani dalam buku ini turut membuktikan bahwa Islam lokal secara intrinsik merupakan representasi Islam dalam kehidupan. Bagi praktisi, akademisi, politisi maupun masyarakat secara umum perlu kiranya membaca buku ini untuk menambah khazanah pemabaham kosep fikih secara mendalam terlebih mereka yang masih menempuh jenjang pendidikan. Selamat membaca!

*Penulis adalah Peneliti Ahli pada Nawesea English Pesantren Yogyakarta
Senin 7 Maret 2011 10:5 WIB
Islam dan Perdamaian Dunia
Islam dan Perdamaian Dunia
Judul Buku: Masa Depan Islam; Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat
Penulis: John L. Esposito
Penerbit: Mizan, Bandung
Cetakan: Pertama, Desember 2010
Tebal: 344 halaman
Peresensi: Supriyadi*)
<>

Peristiwa pada 11 September 2001, yakni serangan teroris yang meluluhlantakkan  gedung World Trade Center (WTC) dan Pentagon, mengingatkan kepada kita bahwa mulai sejak itu, Islam dan umat Islam dikecam oleh dunia Barat. Mulai saat itu,  Islam diasumsikan sebagai agama terorisme yang melegitimasi aksi kebrutalan (terorisme) dan umat Islam (muslim) dianggap sebagai komunitas yang berbahaya. Orang-orang Barat mengalami islamofobia sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam dicurigai.

Dari peristiwa 11 September 2001 tersebut, dalam beberapa jam sejumlah teroris  telah mengubah abad kedua puluh satu menjadi sebuah dunia yang didominasi oleh perang, yang dipimpin oleh Amerika melawan terorisme global. Mereka juga  memperkuat citra Islam dan Muslim sebagai sebuah agama dan masyarakat yang harus ditakuti dan dilawan. Sebagian orang berbicara tentang perang peradaban (hlm. 19).

Dalam hal itu, Samuel Huntington dalam bukunya berjudul The Clash of  Civilizations and the Remaking of World Order memperkirakan terjadinya benturan antarbudaya (antara Islam dan Barat), seperti yang kemudian terjadi setelah peristiwa 11 September 2001 tersebut. Berbekal dari buku tersebut, banyak orang yang melihat perbenturan budaya antara Islam dengan Barat yang kemudian memunculkan gerakan penumpasan terorisme yang dilakukan oleh Islam ekstremis dengan dipimpin oleh Amerika.

Prof. Esposito adalah salah seorang yang berada di garda depan dalam menjelaskan  Islam kepada dunia Barat yang telah menganggap Islam itu sebagai agama teroris. Buku yang berjudul “Masa Depan Islam; Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat” merupakan hasil dari pengalamannya selama beberapa dekade tentang Islam dan politik Muslim. Belakangan ini, pasca serangan teror 11 September 2001 tersebut, citra Islam dan Muslim sangat buruk di mata Barat. Islam dianggap sebagai agama yang harus dilawan karena keberadaannya di dunia ini menjadi ancaman bagi terciptanya perdamaian.

Selain terorisme, Islam juga dianggap oleh Barat sebagai agama yang tidak  bersifat manusiawi terhadap perempuan (masalah gender), anti modernitas, anti pluralisme dan pluralitas, dan lain sebagainya. Fitnah-fitnah terhadap Islam tersebut sangat memperburuk citra Islam di mata dunia internasional umumnya dan di Barat khususnya. Hal itu telah memosisikan Islam sebagai pemeran antagonis yang menjadi musuh utama dari peran protagonis (Barat).

Dalam kasus terorisme pada 11 September 2001 tersebut, teroris sering dikaitkan dengan Islam karena pelakunya adalah orang-orang Islam ekstremis. Dalam hal itu, Islam diuniversalkan menjadi agama teroris karena serangan terhadap WTC dan Pentagon tersebut. Hal ini berbeda dengan kasus-kasus kejahatan yang dilakukan oleh umat selain Muslim.

Pembunuhan PM Israel Yitzak Rabin oleh seorang fundamentalis Yahudi tidak lantas dikaitkan dengan sesuatu di dalam agama Yahudi arus utama; tidak pula skandal pelecehan seks pendeta diatributkan ke jantung Katolikisme. Kejahatan paling keji yang dilakukan ekstremis Yahudi dan Kristen tidak dilabeli sebagai cerminan Kristen atau Yahudi militan atau radikal. Individu yang melakukan kejahatan itu sering disangkal dan dianggap fanatik, ekstremis, atau orang gila ketimbang dicap sebagai fundamentalis Kristen atau Yahudi. Sebaliknya, terlalu sering pernyataan dan tindakan ekstremis dan teroris Muslim digambarkan sebagai bagian integral dari Islam arus utama (hlm. 23).

Dengan demikian perbenturan antarbudaya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Samuel Huntington, tidak dapat terhindarkan lagi. Padahal dalam masalah tersebut, ditumpangi dengan aksi politik dan ekonomi untuk kepentingan masing-masing pihak. Tidak dapat disangkal lagi bahwa hal itu sangat memicu dan memacu permusuhan dan kompetisi yang tidak sehat serta meresahkan masyarakat dunia, seluruhnya.

Untuk mengatasi konflik tersebut, perlu adanya saling pengertian dan sikap toleransi yang harus diinternalisasikan pada masing-masing pihak. Dialog budaya antara Islam dan Barat menjadi peredam bagi benturan antarbudaya. Jika hal itu terabaikan, masa depan dunia bisa dipastikan akan semakin suram dan hanya akan mempercepat masa “kiamat”. Perdamaian harus menjadi harga mati yang tidak boleh ditawar lagi.

Belakangan ini, Islam menjadi agama yang berkembang paling pesat di Afrika, Asia, Eropa, dan Amerika. Dalam sejarahnya, belum pernah Islam bisa berkembang sepesat ini. Sementara itu, Barat juga semakin jeli dalam mengkaji Islam sebagai sebuah disiplin kajian. Jika hubungan antara Barat dengan Islam masih saja tidak terjembatani dan masih berbenturan oleh egoisme masing-masing, maka hal itu menjadi indikasi perang berkobar dan permusuhan abadi.

Jalan baru untuk membuka ruang perdamaian dunia memang harus segera dibangun. Citra Islam yang buruk di mara Barat harus segera diperbaiki. Sementara kebijakan Barat yang meluapkan sikap kemarahan dan kebencian terhadap Islam dan Muslim juga harus segera diredam. Konflik antara Islam dengan Barat tidak boleh lagi dilanjutkan demi menempuh jalan baru untuk membuka ruang perdamaian dan saling memahami.

Indonesia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim juga harus turut berpartisipasi aktif dalam membangun jembatan perdamaian sebagai jalan baru yang harus dilewati untuk menuju perdamaian dunia.

Akhirnya, dengan membaca buku yang berjudul “Masa Depan Islam; Antara Tantangan Kemajemukan dan Benturan dengan Barat”, para pembaca diajak untuk membuka mata terhadap permasalahan internasional yang menyangkut dengan semua masyarakat dunia. Prof. Esposito sebagai penulis telah menggambarkan sketsa permasalahan dengan jelas sehingga pembaca bisa memaknai gagasan dan ide yang telah disampaikan oleh penulis dalam buku ini.
 
*) Peresensi adalah santri senior di Pondok Pesantren Krapyak, Yayasan Ali Maksum, Yogyakarta     
Senin 28 Februari 2011 7:29 WIB
Membedah Jiwa Konstitusi Indonesia yang Plural dan Islami
Membedah Jiwa Konstitusi Indonesia yang Plural dan Islami
Judul: Syarah Konstitusi; UUD 1945 dalam Perspektif Islam
Penulis: Masdar Farid Mas’udi
Penerbit:Pustaka Alvabet, Jakarta
Cetakan: I, Desember 2010
Tebal: xxx + 198 Halaman
Peresensi: Lukman Santoso Az*
 
Beberapa minggu ini kita semakin sering disuguhi pemberitaan mengenai konflik dan kekerasan atas nama agama. Kekerasan yang berlabel kebenaran agama (keyakinan) kini semakin mudah disulut. Banyak pihak kemudian menuding pemerintah kurang tegas dalam melindungi hak-hak warganya. SKB Tiga Menteri yang merupakan jawaban pemerintah atas kasus kekerasan agama dua tahun lalu juga dianggap ‘mandul’ dan tidak mampu memberi solusi. Para elite dan tokoh pun terlibat pro dan kontra seputar apakah membubarkan ‘kelompok’ yang menimbulkan konflik atau tidak. Untuk meredam keadaan itu, para wakil rakyat (legislator) kemudian mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan MUI untuk mencari solusi sekaligus jalan keluar atas berbagai konflik dan kekerasan yang mengatasnamakan agama tersebut. Namun, tampaknya banyak pihak kemudian lupa bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sejatinya dilahirkan dari semangat Kebhinekaan (kemajemukan), apapun kelompok dan keyakinannya.
<>
Realitas ini tentu merupakan sedikit gambaran bahwa hukum di negeri ini sedang carut-marut. Hukum tengah mengalami ‘sakit’ yang akut, sehingga tidak mampu memberi ‘servis’ rasa keadilan, rasa aman, sekaligus jaminan perlindungan bagi warga negara. Padahal NKRI dalam UUD 1945 dinyatakan secara tegas sebagai negara hukum. Keadaan ini tentu tidak serta merta menjadikan kita pesimisme dalam upaya penegakan hukum (law enforcement). Tentu masih ada solusi sekaligus upaya yang bisa ditempuh dalam menghadapi berbagai persoalan agama. Salah satu hal mendasar untuk diaktualisasikan adalah me-refresh pemahaman warga negara terhadap substansi konstitusi yang juga mengandung dimensi keagamaan dan kemajemukan, termasuk kemajemukan dalam internal masing-masing agama. Seperti dalam internal Islam yang memiliki keragaman mazhab dan aliran.

Maka, Kehadiran buku berjudul Syarah Konstutusi; UUD 1945 Dalam Perspektif Islam, menjadi sangat urgen sekaligus kontekstual dalam menjawab berbagai persoalan keragaman dan keberagamaan yang kini sedang memanas. Dalam buku ini, Masdar Farid Mas’udi, mencoba menelaah secara komprehensif kata-kata kunci – yang dalam istilah dunia pesantren disebut syarah – dalam UUD 1945, sebagai pembuktian bahwa sejatinya UUD 1945 berjiwa Islami sekaligus toleran. Buku ini juga merupakan cara Masdar dalam menjelaskan kepada sebagian umat Islam dan publik yang terpengaruh dengan gerakan ‘Islam Politik’ dan kekerasan yang mengatas-namakan agama (Islam).

Menurut Masdar, untuk menghadirkan kancah permainan (playing field) yang fair bagi kemajemukan kepentingan dalam bingkai negara kesatuan RI, semua warga harus taat azas pada konsensus dasar, yakni konstitusi. Demokrasi yang benar harus berjalan di atas rel konstitusi, sehingga demokrasi yang berkembang menjadi lazim disebut demokrasi konstitusional. Bagi masyarakat Muslim, kesetiaan terhadap konstitusi memerlukan usaha keras dan kesungguhan, yakni dengan cara menemukan kesesuaian antara nilai-nilai substantif keislaman dan nilai-nilai dasar konstitusi.

Umat Islam diharapkan mampu mewujudkan diri dalam sikap hidup kebangsaan yang tidak lagi melihat kesenjangan antara keislaman dan keindonesiaan. Sebagai pendukung dan sumber utama nilai-nilai keindonesiaan, Islam semakin diharapkan tampil dengan tawaran kultural yang produktif dan konstruktif, khususnya dalam pengisian nilai-nilai keindonesaan dalam kerangka Pancasila dan UUD 1945. Buku ini merupakan bukti bahwa nilai dan aturan dasar konstitusi tidaklah bertentangan, sebaliknya justru sejalan dengan substansi nilai keislaman. Oleh sebab itu, tantangannya bukanlah bagaimana memperjuangkan formalisasi negara Islam, melainkan bagaimana merealisasikan nilai dan aturan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil, jujur, dan konsekuen. Prinsip ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 oleh Founding Fathers merupakan suatu perwujudan akan pengakuan keagamaan. Dalam perspektif Islam, hal ini memberikan pengakuan terhadap eksistensi Islam sebagai agama resmi negara sekaligus sebagai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi, apabila dibandingkan materi antara Piagam Madinah dengan UUD 1945, maka UUD 1945 mengandung unsur islami.

Dalam konteks syarah Pembukaan UUD 1945, Masdar menegaskan, bahwa konstitusi dalam konteks negara modern yang majemuk selalu dimuati nilai-nilai luhur yang bersifat universal dan hal-hal dasar yang bisa disepakati bersama oleh segenap komponen warga yang bersangkutan, meskipun masing-masing punya latar belakang agama, keyakinan maupun budaya berbeda-beda. Oleh sebab itu tidak ada negara modern yang majemuk yang konstitusinya secara langsung merujuk pada bunyi kitab suci agama tertentu. Pola ini secara gamblang telah diteladankan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai tokoh utama pembentuk negara Madinah yang modern dan majemuk. Nabi SAW pada saat itu tidak punya pretensi sedikitpun untuk menjadikan Al-Qur’an sebagai Konstitusi Madinah. Konstitusi Negara Madinah adalah hasil negosiasi dan kesepakatan semua komponen masyarakat yang diperlakukan sama, meskipun memiliki latar belakang agama beragam.       

Demikian pula dalam UUD 1945, secara yuridis konstitusional memproteksi hak warga negara mengenai kebebasan bagi pemeluk agama untuk menjalankan kewajibannya. Pada Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 disebutkan yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 mempunyai nilai keislaman yang tinggi yang berhubungan dengan aqidah (keyakinan) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Prinsip ketuhanan berangkat dari keyakinan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dilahirkan untuk mengemban tugas sebagai khalifah di bumi dengan tugas utama mengelola alam sedemikian rupa untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama seluruh umat manusia dan segenap makhluk hidup, serta untuk menjaga kesinambungan alam itu sendiri.

Prinsip ketuhanan juga berarti bahwa tindakan setiap manusia termasuk dalam mengelola bangsa dan negara akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Di samping itu penataan hubungan antara agama dan negara harus  dibangun atas dasar simbiosis mutualisme di mana yang satu dan yang lain saling melengkapi. Dalam konteks ini agama memberikan kerohanian yang dalam sedangkan negara menjamin kehidupan keagamaan. Artinya negara sebagai lembaga publik harus melindungi hak dan kepentingan warganya yang termuat dalam konstitusi, termasuk kebebasan beragama tanpa membeda-bedakan antara penganut yang satu dan penganut agama yang lain.  

Buku setebal 198 halaman ini merupakan telaah komprehensif mengenai konstitusi Indonesia dalam perspektif Islam yang diharapkan mampu untuk menjelaskan keberadaan Islam dalam sistem konstitusionalise di Indonesia. Selain itu, buku ini diharapkan pula dapat menjadi rujukan sekaligus penengah terhadap sekelumit kontroversi hukum di Indonesia, yaitu sebagian kalangan menafsirkan hukum di Indonesia merupakan suatu hukum sekuler, dan di lain pihak terdapat tuntutan kalangan untuk merealisasikan islamisasi hukum di Indonesia.

Akhirnya, sebagaimana dikatakan Prof Dr Moh.Mahfud MD dalam pengantarnya, buku ini memberikan rujukan dalil-dalil naqliyyah untuk hampir semua ketentua­an di dalam UUD 1945. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kandungan konstitusi Indonesia adalah islami. Ini berarti, Indonesia dengan dasar Pancasila dan UUD 1945 adalah negara yang islami, tapi bukan negara Islam. Negara Islami secara resmi tidak menggunakan nama dan simbol Islam, tapi substansinya mengandung nilai-nilai Islam. Pemahaman tersebut sangatlah penting untuk menyempurnakan kepribadian setiap warga negara sebagai warga bangsa yang religius. Karena eksistensi konstitusi dalam kehidupan bernegara sebuah negara merupakan sesuatu yang sangat krusial sekaligus integral, karena tanpa konstitusi bisa jadi tidak akan terbentuk sebuah negara. Konstitusi dan negara ibarat dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak terpisahkan.

* Lukman Santoso Az, Anak Muda NU, Peserta Program Magister Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG