IMG-LOGO
Warta

KH Sahal Mahfudz Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum MUI 2005-2010

Jumat 29 Juli 2005 9:29 WIB
Bagikan:
KH Sahal Mahfudz Terpilih Kembali Jadi Ketua Umum MUI 2005-2010

Jakarta, NU Online
KH Sahal Mahfudz  terpilih kembali menjadi Ketua Umum  Majelis Ulama Indonesia (MUI) periode 2005-2010 didampingi oleh Wakil Ketua Umum Din Syamsuddin.

Sementara itu ditetapkan sebelas  Ketua MUI yakni Umar Shihab, Asmuni Abdurrahim, Ma’ruf Amin, Sukri Ghazali, Nazri Adlani, Amidhan, Yunahar Ilyas, Kholil Ridwan, Huzaimah Y Tanggo, Tuty Alawiyah dan Amir.

<>

Sedangkan Sekretaris Umum dijabat Ichwan Syam menggantikan Din Syamsuddin yang didampingi oleh empat Sekretaris yakni Amrullah Achmad, Anwar Abbas, Yanuar Tauhid, dan Wilia Safitri.

Sementara itu Bendahara Umum terpilih.yaitu Syurech  didampingi tiga Bendahara yakni Maftuh Ichsan, Yuniwati dan Fahmi Darmansyah.

Sebelumnya, susunan pengurus MUI tersebut dipilih melalui  13 Formatur yakni seorang Dewan penasihat yakni Tholhah Hasan, dua   Pengurus Harian yang lama yakni Ketua Umum Sahal Mahfudz dan Sekretaris Umum Din Syamsuddin,

Selain itu empat anggota Formatur berasal dari dari ormas Islam yakni dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cholil Ridwan, dari Muhammadiyah Yunahar Ilyas, dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Fuad Anshari dan dari Syarikat Islam Amrullah Ahmad.

Sedangkan dari Pimpinan MUI Wilayah  lima orang, yakni wilayah I (meliputi seluruh propfinsi di Sumatera kecuali Lampung) yakni Nasrun Hanan, wilayah II (Lampung, Jabar, Banten, Jakarta, Yokyakarta, dan Jawa tengah) yakni KH Hafidz Usman.

Sedangkan  wilayah III (Jawa Timur, Bali, NTB dan NTT) Abdul Kadir Makarim, wilayah IV (Kalimantan)  yakni Mujtafa Ismail dan wilayah V (Sulawesi dan Indonesia Timur) Fauzi Nurani serta perwakilan dari  Perguruan Tinggi dan pesantren Abdullah Sukri Zarkasyi.(ant/mkf)

Bagikan:
Jumat 29 Juli 2005 18:39 WIB
Efektifkan Subsidi BBM, PBNU Usulkan Digitalisasi SPBU
Efektifkan Subsidi BBM, PBNU Usulkan Digitalisasi SPBU

Jakarta, NU Online
Masalah BBM sampai saat ini terus mendera pemerintah. Kenaikan harga minyak dunia saat ini semakin memberatkan subsidi yang harus ditanggung dan hal tersebut sebagian besar malah dinikmati oleh golongan kelas menengah, bukan rakyat miskin yang merupakan proporsi sebagian besar masyarakat Indonesia.

PBNU bekerjasama dengan Yayasan Anak Bangsa yang dipimpin oleh Sofian Tjandra mengusulkan adanya digitalisasi pemberian subsidi BBM dalam bentuk “Fuel Management Electronic System” sehingga hanya rakyat miskin yang menerima jatah tersebut.

<>

Mekanisme dari sistem ini adalah para pemilik motor akan diberi kartu akses seperti kartu ATM dan ketika akan mengisi di SPBU mereka harus melakukan otorisasi sebelum mengisi bensin. Hanya kendaraan umum saja yang menerima subsidi sedangkan kendaraan pribadi harus membeli dengan harga internasional.

“Jika ini berhasil, akan dihemat subsidi sebesar 37 Trilyun dalam setahun,” tandas Andi Jamaro yang menjelaskannya di Gd. PBNU (29/7).

Menurut data yang dikemukakan oleh Sofian Tjandra saat ini terdapat 5 juta mobil pribadi dan 27 motor pribadi yang kurang lebih menerima subsidi sebesar 50 persen. Selain itu kapal berbendera asing juga menikmati subsidi disamping penyelundupan.

Ditambahkan Candra bahwa jika hargai minyak naik sampai 100 USD per barel, negara bisa bangkrut jika tak menaikkan harga BBM sedangkan jika dinaikkan akan menimbulkan demo besar-besaran dari masyarakat. Saat ini saja dengan harga 60$ per barel, pemerintah harus merogok koceknya untuk subsidi sebesar 138 Trilyun per tahun.

Sistem ini merupakan penemuan baru di dunia dan sudah didaftarkan hak patennya. “Saat ini kami telah mempresentasikan konsep ini pada Menko Kesra dan sedang meminta Audiensi dengan menteri energi dan sumberdaya mineral,” tandas Andi Jamaro.

Dijelaskan Andi bahwa keterlibatan PBNU karena keprihatinan terhadap masalah yang dihadapi bangsa ini sehingga sebagian besar masyarakat menderita.(mkf)


 

Jumat 29 Juli 2005 17:49 WIB
25 Calon Mahasiswa PBNU ke Sudan Tempuh Ujian Masuk
25 Calon Mahasiswa PBNU ke Sudan Tempuh Ujian Masuk

Jakarta, NU Online
Sebanyak 25 calon mahasiswa yang akan memperoleh beasiswa dari Sudan akan menempuh ujian pada Sabtu, 30 Juli bertempat di kantor pusat departemen agama di Jakarta Pusat.

Hari ini, calon mahasiswa S1 yang datang dari berbagai daerah tersebut telah tiba di PBNU untuk konfirmasi terakhir. Mereka datang dari Sumatra, Semarang, Jawa Timur dan lainnya, baik yang berlatar belakang pesantren maupun sekolah umum.

<>

Minimal PBNU akan memberangkatkan 5 orang dan bisa bertambah jika diantara peserta tersebut ada yang nilai ujiannya memuaskan. Tahun lalu calon yang terkirim berjumlah 6 orang sehingga ada tambahan satu orang dari jumlah yang ditetapkan.

Para mahasiswa tersebut akan belajar di International University of Afrika yang berlokasi di Khortoum Sudan. Terdapat banyak fakultas yang bisa mereka masuki, mulai dari kedokteran, science, sampai agama. namun kebanyakan yang berangkat dari PBNU lebih memilih fakultas agama.

Dikatakan Dawam Sukardi dari Biro Kerjasama Beasiswa Timur Tengah bahwa kualitas pendidikan di negara tersebut cukup bagus, khususnya untuk bahasa Arab. “Banyak diantara mahasiswa S1 asal Mesir yang melanjutkan kuliah S2 di Sudan karena kualitasnya bagus,” tandasnya (29/7).

Pemerintah Sudan akan memberi biaya kuliah dan living cost selama sekolah disana sedangkan biaya tiket pesawat harus ditanggung sendiri. Pihak kedutaan hanya membantu membebaskan biaya visa.

Cukup banyak mahasiswa NU yang belajar di negeri tersebut. Mereka telah membentuk PCI NU Cabang Sudan dan cukup aktif melakukan berbagai kegiatan, termasuk memberi bantuan pada calon mahasiswa yang baru datang. Rencananya jika mereka lolos, setelah lebaran mereka akan berangkat.


 

Jumat 29 Juli 2005 16:6 WIB
Soal Pelarangan Jamaah Ahmadiyah
Gus Dur : Tolak Fatwa MUI
Gus Dur : Tolak Fatwa MUI

Jakarta, NU Online
Mantan Presiden RI KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menolak pelarangan Jamaah Ahmadiyah oleh MUI. Karena Penetapan aliran sesat dan pelarangan Jamaah Ahmadiyah dapat memicu kekerasan terhadap keyakinan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

Seperti diketahui akibat fatwa MUI terkait pelarangan Jama'ah Ahmadiyah, aktivitas pengrusakan dan teror terus dialami oleh mereka. Baru-baru ini Masjid Alhidayah milik Ahmadiyah di Petojo Jakarta Barat akan diserang. Selain itu di daerah lainnya ada 8 Masjid milik Ahmadiyah yang dilarang menjalankan sholat Jum'at.

<>

“Saya menyesalkan pelarangan itu. Kita kan punya UUD 45 yang menjamin dan melindungi warga negara untuk berkeyakinan. Fatwa itu gak punya kekuatan hukum. Pemerintah musti berdasarkan konstitusi,” ungkap Gus Dur kepada wartawan dalam acara yang di gagas Aliansi Masyarakat Madani di gedung PBNU, Jln. Kramat Raya 164, Jum'at (29/7).

Hadir Dalam kesempatan tersebut tokoh lintas agama antara lain Djati Kusuma (penghayat Keyakinan), Pdt Winata Sahirin (GKJ), Romo Edi (KWI), Djohan Effendy (ICRF), Lamardi (perwakilan Ahmadiyah), Anand Khrisna, Syafi'i Anwar, Dawam Rahardjo, Ulil Abshar Abdala dan dari penganut Khonghucu.

Menurut Ketua Dewan Syuro PKB ini, Indonesia bukan negara Islam, Indonesia adalah negara nasional, karenanya yang berlaku adalah ukuran-ukuran nasional, karena itu kalau Majelis Ulama Indonesia (MUI) ingin menetapkan fatwa haram kepada Jama'ah Ahmadiyah terserah, itu urusan keyakinan umat, dipercaya orang apa tidak kita lihat saja nanti. "Tapi kalau MUI ingin memaksakan kehendak melalui pemerintahan agar supaya kita ini terpasung kita tidak bisa terima," tandasnya.

Dikatakan Gus Dur Pemerintah melalui pidato Susilo Bambang Yudhoyono, memang tidak tertera menolak secara tertulis, tapi apa yang diucapkan secara lisan oleh SBY jelas sekali menolak, dia hanya mau mendengar yang dikatakan Menteri Agama dan MUI. "Ini kesalah besar bagaimana dia sebagai pimpinan formal bisa keliru.Yang bisa mengatakan benar atau salah itu hanyalah Mahkamah Agung RI," kata Gus Dur.

Karena itu, lanjut Gus Dur saya meminta kepada masyarakat untuk tidak mendengarkan pendapat MUI melainkan pendapat dari MA. "Dalam waktu dekat kita akan mengirimkan surat dan meminta MA untuk mengadakan sidang terkait soal pelarangan ini," ujar cucu pendiri NU Hadratus Syaikh KH. Hasyim As'yari.

Ditambahkan Gus Dur, jika MUI tidak mau mencabut larangan (fatwa-red) itu, kita mendesak kepada pemerintah untuk tidak menurunkan bantuan dana kepada MUI, yang diperkirakan hampir Rp5 Milyar tiap bulannya. (cih)

 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG