IMG-LOGO
Warta

Imam Masjid Istiqlal Berikan Tausiah di Maroko

Rabu 24 Agustus 2011 12:20 WIB
Bagikan:
Imam Masjid Istiqlal Berikan Tausiah di Maroko

Rabat, NU Online
Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof Dr KH Ali Mustafa Ya'qub, MA, memberikan tausiah Ramadhan yang bertema "Memaknai Kembali Nuzulul Quran dan Meraih Lailatul Qadar" di hadapan masyarakat Indonesia di Maroko pada tanggal 20 Agustus 2011.

Tausiah tersebut juga dihadiri Duta Besar RI di Maroko dan Ibu H Tosari Widjaja serta seluruh staf KBRI Rabat beserta keluarga, mahasiswa serta para pekerja profesional.
<>
Kehadiran Imam Besar Masjid Istiqlal dan guru besar Ilmu Hadist IIQ Jakarta itu di Maroko untuk pertama kalinya dalam rangka memenuhi undangan khusus Raja Maroko, Mohamed VI, untuk mengikuti pengajian Ramadhan kerajaan yang dikenal dengan Durus Al-Hassaniyah.

Sebagaimana kebiasaan Raja Maroko, dalam pengajian Ramadhan khusus kerajaan setiap tahun mengundang para ulama besar, tokoh agama dan aktivis Islam dari manca negara termasuk Indonesia.

Tausiah setelah selesai buka puasa dan shalat Maghrib dan Isya serta tarawih itu disenggarakan di Wisma Duta yang juga bertepatan dengan syukuran hari lahir Dubes RI.

Dubes RI Tosari Widjaja mengatakan, dengan kehadiran seorang ulama yang menjadi kebanggaan, tidak saja bagi dirinya tetapi juga seluruh bangsa Indonesia, akan menambah keberkahan Ramadhan, selain membawa keberkahan baginya pribadi dalam menjalankan tugas negara.

Tausiah berlangsung hangat dan akrab, diisi dengan sesi pertanyaan interaktif dari mahasiswa yang sedang belajar di Maroko serta beberapa pendengar radiopengajian.com dari beberapa negara yang menyimak langsung acara tausiah tersebut melalui jaringan internet.

Dalam Tausiahnya, KH Ya'qub menekankan pentingnya mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari melalui hadits-haditsnya yang shahih. "Dengan kembali kepada hadits Rasulullah, banyak persoalan bangsa dan umat Islam dapat diselesaikan, seperti kemiskinan salah satunya," ujarnya.

Redaktur: Mukafi Niam

Bagikan:
Rabu 24 Agustus 2011 22:57 WIB
Layanan Tranportasi Pondokan-Masjidil Haram Ditiadakan
Layanan Tranportasi Pondokan-Masjidil Haram Ditiadakan

Jakarta, NU Online

Jemaah haji Indonesia tak lagi mendapat pelayanan transportasi lokal selama berada di Mekkah, kecuali bagi jemaah yang menempati kawasan Mahbaz Jin.<>

 

Sekretaris Ditjen PHU Cepi Supriatna di Jakarta, Rabu, mengatakan, untuk tahun ini tak ada lagi pelayanan transportasi dari pondokan ke Masjidil Haram PP (pulang-pergi), lantaran hampir seluruh jemaah Indonesia menempati pondokan ring I, yaitu jaraknya paling jauh 2,5 km.

 

Terkecuali untuk kawasan Mahbaz Jin, karena jaraknya memang di atas 2,5 km. Jemaah haji Indoneisa pada musim haji 2011 ini sekitar 82 persen menempati ring I. Hanya sedikit yang berada di luar ring I.

 

Cepi Supriatna menjelaskan pula, pelaksanaan ibadah haji tahun ini berbeda. Perbedaan yang menonjol tadi adalah hampir semua jemaah haji Indonesia berada di ring I yang berarti pula memudahkan jemaah untuk lebih banyak melaksanakan kegiatan ibadah di Masjidil Haram.

 

Ia menambahkan, karena jemaah haji Indonesia hampir seluruhnya berada di ring I, maka pihak Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH), meniadakan pengembalian dana sisa selisih uang pemondokan, karena harga sewa pondokan rata-rata berada di atas plafon. "Riil sewa pondokan rata 3.700 riyal, sementara plafon sewa hanya 3.400 riyal" ujarnya.

 

Tahun lalu, kata Cepi, persoalan dana pengembalian selisih sewa pemondokan kerap menjadi masalah dan menuai protes dari jemaah.

 

Sementara itu Direktur Pembinaan Haji Ahmad Kartono menjelaskan, pada musim haji tahun ini pula, pihak otoritas pengelola Masjidil Haram mengeluarkan pengumuman bahwa bagi jemaah yang menderita sakit tak dapat lagi ditawafkan dengan diusung tandu. Pihak pengelola Masjidil Haram menyediakan kursi roda elektrik.

 

Redaktur  :Syaifullah Amin

Sumber    : Kemenag 

Rabu 24 Agustus 2011 19:1 WIB
PBNU Syaratkan Tiga Hal Reformasi Kerjasama Pertambangan
PBNU Syaratkan Tiga Hal Reformasi Kerjasama Pertambangan

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siroj pernah menyerukan agar Pemerintah segera melakukan reformasi kerjasama pertambangan dengan sejumlah perusahaan, terutama yang berasal dari luar negeri. Seiring kesanggupan Pemerintah untuk segera melakukannya, Kang Said, demikian Kiai Said biasa disapa, memberikan tiga syarat dalam reformasi tersebut.

"Saya tegaskan, desakan reformasi ini untuk kemaslahatan umat. Mereka yang ada di daerah dengan potensi tambang yang besar justru hidup penuh keterbatasan, itu harus dirubah," kata Kang Said di Kantor PBNU, Jl. Kramat Raya No.164, Jakarta Pusat, Rabu, 24 Agustus 2011.

Pernyataan yang sama juga disampaikan Kang Said saat menggelar buka puasa bersama dengan sejumlah kiai sepuh di kediaman pengusaha Chaerul Tanjung, awal pekan ini. "Saya sampaikan ini juga ke kiai. PBNU sudah mendesak Pemerintah agar memperbaiki nasib rakyatnya, terutama yang ada di daerah dengan potensi tambang besar," sambungnya. <>

Sejumlah kerjasama pertambangan yang dianggap tak wajar diantaranya dengan PT.INCO yang mengeksplorasi biji nikel, dimana Pemerintah hanya mendapatkan bagian sebesar 0,3% dari keuntungan. Selain itu pengajuan izin baru pertambangan PT.Freeport hingga 2040, setelah izin lama akan habis pada tahun 2020 mendatang juga dianggap tak wajar.

Untuk rencana Pemerintah menjalankan reformasi kerjasama pertambangan, Kang Said juga mengatakan, PBNU mensyaratkan 3 hal. Yaitu ekplorasi pertambangan harus memperhitungkan pembagian keuntungan yang adil, rentang waktu eksplorasi yang ada batasnya, serta luasan lokasi pertambangan yang diatur dengan mempertimbangkan dampak-dampak untuk masyarakat di sekitarnya.

"Inti dari semua itu adalah bagaimana Pemerintah tidak rugi dari kerjasama yang dilakukan. Jika Pemerintah mendapatkan keuntungan lebih, pemanfaatannya bisa dikembalikan untuk mensejahterakan masyarakat, terutama yang ada di sekitar lokasi pertambangan itu sendiri," tuntas Kang Said.

Penulis: Emha Nabil Haroen

Rabu 24 Agustus 2011 17:22 WIB
535 Anak Yatim dan Dhuafa Dapat Santunan
535 Anak Yatim dan Dhuafa Dapat Santunan

Jakarta, NU Online

Sebanyak 535 anak yatim, kaum dhuafa, dan lanjut usia (lansia) mendapat santunan dari Tim Penggerak (TP) PKK DKI Jakarta.  Santunan berupa uang tunai dan paket sembako tersebut diberikan pada Safari Ramadhan putaran terakhir TP PKK DKI, di Balai Yos Sudarso Kompleks kantor Walikota Administrasi Jakarta Utara.

Santunan diberikan kepada 230 kaum dhuafa di Kepulauan Seribu, 100 anak yatim di Jakarta Utara, serta 205 pegawai golongan II di lingkungan Pemkot Administrasi Jakarta Utara, baru-baru ini.<>

Ketua PKK DKI Jakarta Sri Hartati Fauzi Bowo mengatakan kegiatan ini rutin digelar setiap tahun yang bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK di lima wilayah kota.

"Kami ingin memanfaatkan momentum bulan suci Ramadhan ini untuk berbagai dengan sesama. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa berlanjut di tahun-tahun mendatang,"  ujar Tatiek.

Walikota Jakarta Utara Bambang Sugiyono, menambahkan, bantuan ini ditujukan untuk kaum dhuafa di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. 

"Terima kasih kepada pengurus PKK DKI Jakarta dan Darma Wanita Persatuan (DWP) Jakarta Utara yang telah memberikan santunan. Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi kaum dhuafa di Jakarta Utara," kata Bambang.

 

Redaktur : Syaifullah Amin

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG