IMG-LOGO
Warta

Terdapat 47 Kompleks Pelacuran, Jatim Targetkan Bersih dari Asusila


Ahad 20 November 2011 08:37 WIB
Bagikan:
Terdapat 47 Kompleks Pelacuran, Jatim Targetkan Bersih dari Asusila

Surabaya, NU Online
Jawa Timur merupakan provinsi yang memiliki basis organisasi keagamaan yang cukup. Setidaknya terdapat 6.003 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 888.211 orang. Dari 38 juta penduduk di Jatim, 96,76 persen beragama Islam. Namun ironisnya, Jatim ternyata menjadi provinsi yang memiliki jumlah lokalisasi pelacuran yang cukup banyak.
<>
Tercatat ada 47 tempat pelacuran yang tersebar di 33 kabupaten/kota, dengan sebanyak 1.037 mucikari dan 7.127 wanita tuna susila (WTS). Jumlah terbanyak ada di Surabaya dengan 6 lokalisasi, 534 mucikari dan 2.321 WTS. Atau sekitar 30 persen dari seluruh total jumlah WTS yang ada di Jawa Timur.

Demikian data disampaikan Gubernur Jawa Timur H Soekarwo, dalam acara "Halaqah Menata Kota Bersih dari Asusila" yang digelar MUI Jatim di Hotel Elmi Surabaya, Sabtu (19/11).

Pakde - demikian panggilan akrab Soekarwo- menegaskan, keberadaan lokalisasi pelacuran yang sangat besar itu tidak boleh dibiarkan tetap menjadi virus di Jawa Timur.

Pakde lebih jauh menegaskan, bahwa lokalisasi tempat pelacuran itu harus segera ditutup, sebab tempat pelacuran itu selalu memiliki efek domino yang besar. Misalnya,  peredaran narkoba, minuman keras, perjudian, penyakit menular seksual, HIV/AIDS dan meningkatnya tindak kriminalitas.

Menurutnya, pengembangan pembangunan di Jawa Timur diorientasikan yang berbasis akhlak. "Tidak ada artinya pembangunan di Jawa Timur yang terus meningkat,  tapi tanpa dilandasi atau diiringi peningkatan moral masyarakat," tegas mantan Sekdaprov Jatim ini.

Banyaknya jumlah lokalisasi dan WTS itu disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, kata Pakde, karena rendahnya keagamaan spiritual, persoalan ekonomi, pendidikan dan ketrampilan sumber daya manusia, lemahnya law enforcement dan kondisi kultural masyarakat.

Pemerintah provinsi sendiri melalui Surat Gubernur no 460 pada November 2010 lalu sudah mengambil langkah untuk mengatasi menjamurnya lokalisasi pelacuran. Ada 7 poin yang disinggung dalam surat tersebut.

Yaitu menutup tanpa merelokasi komplek/lokalisasi pelacuran. Ini dilakukan secara brtahap. "Lokalisasi harus ditutup tanpa merelokasi. Nanti sama saja, ditutup tapi dipindah," tegasnya.

Pencegahan pertambahan jumlah penghuni dan tempat pelacuran baru. Mereka yang terlanjur terjerumus dalam praktek prostitusi diberikan pelatihan. Menurut Soekarwo, pelatihan harus diberikan sesuai dengan minat dan keinginan para WTS. Biarkan mereka memilih tanpa dipaksa.

Poin lain dalam Surat Gubernur juga menginstruksikan penutupan tempat praktek prostitusi terselubung dan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perempuan terjebak dalam kegiatan prostitusi termasuk indikasi women trafficking. Bisa jadi, mereka diiming-imingi pekerjaan tapi ternyata dijerumuskan ke dalam lokalisasi prostitusi.

Soekarwo menyadari, keterlibatan seluruh pihak sangat penting. Seperti yang telah dilakukan MUI Jatim bersama sejumlah ormas melalui gerakan-gerakan pengentasan WTS dari lembah pelacuran.

"Pemprov tidak mungkin bekerja sendirian, tanpa adanya keterlibatan tokoh masyarakat dan Ormas," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Soekarwo juga memberikan apresiasi yang tinggi atas deklarasi yang ditujukan untuk menghentikan kegiatan pelacuran di Jawa Timur.


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Abdul Hady JM

Bagikan:
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG