IMG-LOGO
Warta

Kuatkan Konsolidasi NU Demak Bantu Operasional MWC

Senin 5 Desember 2011 7:36 WIB
Bagikan:
Kuatkan Konsolidasi NU Demak Bantu Operasional MWC

Demak,  NU Online
Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Demak dalam rangka memperkuat barisan dan konsolidasi organisasi dalam bulan Nopember dan Desember melakukan silaturrahim ke MWC NU sekabupaten atau turun ke bawah (Turba).

Dalam kunjungannya tersebut PCNU Demak sekaligus menyerahkan bantuan operasional kepada pengurus MWC sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) yang bersumber dari APBD Demak tahun anggaran 2011 dan menyampaikan sumbangan kain seragam NU kepada pengurus pleno MWC.
<>
Ketua Tanfidziah Ir H Musadad Syarif saat menyampaikan sumbangan tersebut kepada beberapa pengurus MWC mengatakan bahwa uang operasional agar dikelola dengan baik untuk kepentingan organisasi dan kebesaran Nahdlatul Ulama di Kabupaten Demak.

“PCNU memberi bantuan operasional ini semata mata untuk kepentingan bersama tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membantu meringankan operasional MWC dan kebesaran NU,” katanya.

Wakil Rais Syuriyah KH Alawy saat memberikan tausiyahnya mengatakan pengurus NU jangan sampai bermalas-malasan untuk jemput bola program yang diharapkan oleh umat di Kabupaten Demak, dikarenakan dengan merespon dan memenuhi kepentingan umat itu adalah program utama Nahdlatul Ulama.

“Kita sekarang harus peka apa yang menjadi keinginan umat karena kalau tidak peka maka umat ini akan diopeni oleh kelompok lain yang selama ini dengan getol menggerogoti faham Ahlussunnah wal Jama’ah yang diajarkan oleh Nahdlatul Ulama” pintanya.

Menurut Kiai Alawy keprihatian NU sekarang adalah adanya kelompok Islam garis keras yang sudah mencoba merayu dan mempengaruhi beberapa pengurus baik ditingkat ranting, MWC sampai Cabang, makanya dia mewanti wanti pada seluruh pengurus yang hadir untuk bisa selektif dalam memasukkan orang dalam kepengurusan di semua tingkatan sebelum kecolongan.
“Ada beberapa pengurus di wilayah kabupaten Demak yang sudah terkena virus Islam garis keras, diantaranya beberapa pengurus ranting dan MWC, makanya SK-nya kita pending/tunda dulu sebelum ada koreksi dan pergantian lebih lanjut,” tambahnya.

Dalam kunjungan  ke MWC pengurus cabang diikuti oleh beberapa fungsionaris secara bergantian sesuai jadwal yang ditetapkan dari wilayahnya masing-masing guna efisiensi waktu dengan batas waktu telah ditetapkan tersebut.


Redaktur     : Mukafi Niam
Kontributor : A Shiddiq Sugiarto

Bagikan:
Senin 5 Desember 2011 20:14 WIB
MPR - PBNU Sepakat Pertajam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
MPR - PBNU Sepakat Pertajam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Jakarta, NU Online
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan  Pengurus Besar Mahdlatul Ulama (PBNU) mencapai kata sepakat untuk bersama-sama mempertajam sosialisasi empat pilar Kebangsaan Indonesia, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini diharapkan bisa memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam diri setiap elemen bangsa, mulai dari pejabat hingga rakyat jelata.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi jajaran pengurus Tannfidziyah PBNU dengan pimpinan MPR yang diwakili Ketua Taufik Kiemas dan Wakil Ketua Melani Leimena Suharli, Senin (5/12). Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sendiri sebelumnya menjadi salah satu program kerja MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

"Sebenarnya ini bukan hanya tugas MPR, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya ingin kami menggandeng Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, karena kalau Ormas yang melakukan bahasannya lebih bisa dimengerti," kata Taufik mengenai alasan digandengnya PBNU dalam sosialisasi empat pilar demokrasi. <>

Terkait teknis sosialisasi empat pilar demokrasi yang dipertajam, akan dilakukan pembicaraan lanjutan di waktu mendatang.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mengenai ajakan MPR untuk bersama-sama mempertajam sosialisasi empat pilar demokrasi menyampaikan sambutan baik. Pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar demokrasi diakuinya sangat terbatas, yang dibuktikan dalam kunjungan dan dakwah di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"Di Lampung dan Jambi saya pernah ada undangan dakwah, di sana saya jumpai sejumlah  mahasiswi yang mulai mengenakan cadar. Itu bibit Islam radikal yang mulai masuk dunia kampus, yang awalnya bisa karena pemahaman lemah terhadap kenegaraan," ungkap Kiai Said.

Yang lebih memprihatinkan, masih kata Kiai Said, pemahaman yang kurang terhadap empat pilar demokrasi juga sudah menjangkiti kalangan pejabat, baik sipil maupun militer. "Memang sudah saatnya empat pilar demokrasi dikenalkan lebih dalam, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kalangan pejabat," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali yang juga ikut dalama audiensi tersebut lebih menekankan kepada pentingnya bagaimana melakukan amandemen terhadap UUD 1945 secara benar. Dari beberapa kali amandemen yang sudah dilakukan, diakuinya masih terdapat sejumlah hal yang terlewatkan.

Di antaranya dalam memahami demokrasi terpimpin yang saat ini dianggap sudah kebablasan. MPR diminta untuk dengan benar mengawal amandemen UUD 1945. Hal lain yang juga mendapatkan sorotan adalah mengenai ayat pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dinilai harus diterjemahman secara benar.

"Kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Saya yakin MPR bisa mengawal ini dengan baik," tegas As'ad.

Audiensi ini sendiri dilakukan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU sekaligus sebagai kunjungan balasan, mengingat sudah beberapa kali Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR memenuhi undangan PBNU. Dari hasil audiensi, Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli mengaku sangat senang, karena PBNU sudah bersedia membantu upaya sosialisasi empat pilar demokrasi Indonesia.


Penulis    : Emha Nabil Haroen

Senin 5 Desember 2011 19:13 WIB
Raja Arab Dinobatkan Jadi Muslim yang Paling Berpengaruh di Dunia
Raja Arab Dinobatkan Jadi Muslim yang Paling Berpengaruh di Dunia

Amman, NU Online
Pusat Studi Strategis Islam di Amman merilis daftar 500 muslim yang paling berpengaruh di dunia. Rilis ini merupakan yang kali ketiga sejak tahun 2009. Raja Arab Saudi,  Abdullah bin Abdulaziz berada di posisi puncak nama tersebut.   

Laporan ini dikeluarkan setiap tahunnya bekerjasama dengan Pusat Pemahaman Muslim-Kristen Pangeran Al-Waleed Bin Talal di Universitas George Town Amerika Serikat.<>

Pimpinan redaksi buku tersebut, Abdallah Schleifer menuliskan dalam kata pengantarnya nama-nama tersebut diberi penilaian sesuai dengan bobot dan prestasi yang dilakukan selama setahun ini.  

Posisinya  diikuti oleh Raja Maroko, Muhammad VI di posisi kedua. Perdana menteri Turki, Tayyip Erdogan ada di posisi berikutnya. Tempat keempat dan kelima ditempati oleh Raja Yordania, Abdullah dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Emir Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Sheikh Al-Azhar Dr Ahmad Al-Tayeb, dan Yusuf Al-Qaradhawi  Presiden Asosiasi Global Cendekiawan Muslim, juga berhasil mencapai 10 peringkat atas. 

Raja Abdullah dipuji untuk karyanya dalam  memecahkan masalah Islam. Pengakuan internasional untuk raja Abdullah bukanlah yang pertama. Majalah Forbes baru-baru mengeluarkan daftar 70 orang yang berpengaruh di dunia. majalah itu memilih Raja Abdullah karena kepemimpinan dan jiwa sosialnya dalam reformasi politik dan ekonomi.  

"Bangsa Muslim menghormati Raja Abdullah sebagai pemimpin politik cerdas, sering mempelopori dialog antar peradaban dan adil," kata mereka.Kebijakan raja Saudi yang mendukung perdamaian dan keamanan global dinilai menjadi sebab raja Abdullah sangat berpengaruh di dunia.  

"Raja Abdullah memiliki visi yang tajam dan wawasan dan sangat tertarik pada penguatan solidaritas antar negara-negara Muslim," tambah mereka. Selain itu, ia juga  dinilai sangat  mendukung harapan dan ambisi bangsa Muslim.




Redaktur : Syaifullah Amin

Senin 5 Desember 2011 18:34 WIB
Menag: Pelaksanaan Haji Ada Masalah karena Aspek Kedaruratan
Menag: Pelaksanaan Haji Ada Masalah karena Aspek Kedaruratan

Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengklaim pelaksanaan ibadah haji 2011 belangsung sukses. Meski demikian, bukan berarti tidak ada permasalahan yang dihadapi.

"Masalah itu pasti, bukan mungkin, masalah pasti ada. Setiap kami melakukan pekerjaan, selain memberikan pelayanan, kami mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Yang diperlukan adalah kecepatan reaksi," kata Suryadharma.<>

Hal itu dikatakan Suryadharma sebelum rapat evaluasi pelaksanaan haji 2011 bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

"Saya sadar betul masalah pasti ada, yang penting bagaimana reaksi cepat dari petugas-petugas haji," ujar Ketum PPP ini.

Mengenai kritik buruknya pelayanan haji dari sejumlah kalangan, Suryadharma menilai, pengkritik hanya mengatakan apa yang dilihat, namun tidak memahami.

"Saya memahami bukan berarti memberi excuse. Ada faktor kedaruratan di sana, yang itu memang susah diatasi," ujarnya.

"Kalau misalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian agama dianggap tidak profesional, lalu pemerintah Arab Saudi saya rasa bisa dikatakan tidak profesional juga. Tapi itu tidak arif karena tidak melihat aspek lain, yaitu kedaruratan," terang Suryadharma.



Redaktur : Syaifullah Amin

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG