IMG-LOGO
Warta

Asal Mula Radikal adalah Pemahaman Tekstual

Senin 5 Desember 2011 10:34 WIB
Bagikan:
Asal Mula Radikal adalah Pemahaman Tekstual

Semarang, NU Online
Jika dievaluasi secara menyeluruh, asal mula orang berpaham radikal bahkan sampai menjadi teroris adalah pemahaman secara tekstual. Kelompok tersebut tidak mau memakai cara ulama yang mengajarkan bahwa mempelajari agama itu bertahap dari dasar.

Yakni mereka langsung membaca ayat Al-Qur'an  maupun lafal hadis terus memaknai sendiri dengan terjemahan dangkal. Sudah begitu, merasa dirinya paling benar dan orang lain salah. Bahkan sesat dan kafir. Sehingga melahirkan sikap intoleransi dan fanatisme kelompok. Tak mau berbeda pendapat, dan selalu menyalahkan orang lain.
<>
Demikian disampaikan ketua MUI pusat KH Ma’ruf Amin saat menjadi pembicara pembuka dalam Dialog Publik “Radikalisme dan Deradikalisasi Paham Radikal” yang diselenggarakan MUI Jateng bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), di Hotel Pandanaran Semarang, Sabtu (3/12). Acara dihadiri MUI Kabupaten/Kota se-Jateng, uturan ormas Islam, perwakilan perguruan tinggi Islam dan sejumlah santri. 

Menurut Ma’ruf Amin, pemahaman tekstual jelaslah mendistorsi agama Islam. Ayat Al-Qur'an  yang berisi jihad maupun peperangan, bukanlah pembunuhan ngawur seperti yang dilakukan para teroris yang mengatasnamakan Islam.

“Jihad tidak sama dengan teror dan teror tidak sama dengan jihad. Maka marilah kita ikuti cara ulama. Al-Qur'an itu ada disiplin ilmunya, tafsir dan sebagainya. Tak boleh hanya memahami ayat secara tekstual,” ujarnya.

Yang mengerikan dari kelompok radikal, lanjutnya, mereka menasakh (menghapus) ayat-ayat suci Al-Qur'an  yang berbicara tentang perdamaian dan toleransi. Lalu terus-menerus meneriakkan ayat-ayat yang “keras” dan berbicara soal peperangan. Padahal ayat tentang kelembutan lebih banyak daripada tentang peperangan.

“Lagi pula, syariat Islam selama ini lebih banyak berasal dari ijtihad ulama. Yang dibakukan dalam qiyas maupun ijma’. Sebab ayat Al-Qur'an  dari dulu tetap, sedangkan masalah umat terus berubah dan bertambah. Jadi sekali lagi, pemahaman tekstual itu sangat berbahaya,” tegasnya.

Sejarah Radikal

Keynote speech kepala BNPT Ansyaad Mbai yang dibacakan Kabid Resoshab Dr Muslih Nashoha menguraikan, kelompok garis keras sudah menolak NKRI sejak didirikan. Mereka tidak mengakui proklamasi Soekarno-Hatta dan tidak mau bergabung dalam partai politik meski waktu itu ada Masyumi yang berasa Islam.

“Kelompok garis keras yang kemudian menahbiskan diri sebagai Darul Islam atau Negara Islam Indonesia, tidak mau mengakui RI dan menolak Masyumi karena dianggap tidak memakai hukum Islam. Berarti kafir,” tutur Muslih.

Saat ini, lanjutnya, ada empat tipologi kelompok radikal. Pertama radikal pemikiran, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia. Kedua radikal non teroris, yaitu Front Pembela Islam. Ketiga radikal milisi, yaitu Laskah Jihad, Laskar Jundullah dan Laskar Mujahidin Indonesia. Keempat radikal separatis, yaitu NII, dan GAM.

Identifikasi BNPT ini dibantah para peserta dialog. Perwakilan MUI Solo menilai BNPT tendensius. Sebab yang separatis ada kelompok RMS dan OPM, tetapi tidak disebut.

Mantan Ketua PWNU Jateng KH Bukhori Masruri yang panel bersama Muslih menguraikan, radikalisme dalam Islam pertama adalah munculnya kelompok khowarij (keluar dari barisan) yang membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Sampai sekarang, turunan khowarij ada banyak dan berupa model. Tapi polanya sama, yaitu bersikap fundamentalis. Artinya, kata Bukhori, menganggap semua ajaran Nabi Muhammad, tak peduli perintah wajib  maupun sunnah, larangan haram maupun cegahan makruh, dianggap sebagi fundamen.

“Radikalisme akan terus ada selama akarnya masih ada. Untuk memberantasnya harus mengetahui akarnya. Yaitu perlakuan terhadap teks Al-Qur'an  dan hadis yang sempit dan leterlijk,” ujarnya.

Bukhori memaparkan, jihad itu banyak macamnya, dan yang palin utama adalah menyampaikan kalimat yang benar di hadapan penguasa yang dhalim. Sebagaimana isi hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah.

Lebih dari itu, lanjutnya mengutip beberapa ayat Al-Qur'an, jihad dengan perang tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri. Melainkan harus dengan ijin atau perintah sultan. Dan ketika membunuh orang kafir, bukan karena kekafirannya, melainkan karena penyerangannya. Itupun dilarang berlebihan dan dalam perang ada adabnya.

“Orang fundamentalis dan tekstualis itu mudah sekali mengkafirkan umat Islam dan ngawur berbuat kerusakan mengatasnamakan memerangi orang kafir,” tuturnya.

Ia tegaskan, Indonesia sebelum dijajah bangsa Eropa adalah kerajaan-kerajaan Islam yang dipimpin para sultan. Ketika negara Islam dijajah oleh orang kafir, tetap saja disebut Darul Islam, apalagi setelah merdeka tanggal 9 Ramadhan 1334. umat Islam sudah berusaha memasukkan syariat Islam dalam sila pertama Pancasila. Tapi belum berhasil.

Demikian pula kala sidang Dewan Konstituante hasil Pemilu tahun 1955 diusulkan agar Islam menjadi dasar negara, tetapi dalam voting hanya mendapat 42,5% suara. Lalu sampai sekarang umat Islam masih terus berusaha memasukkan unsur syariat dalam perundang-undangan. Contoh yang berhasil adalah UU Perbankan Syariah, UU Wakaf, UU Zakat.

Maka menurutnya, sangat jahat dan sangat ngawur orang radikal menyebut Indonesia sebagai negara kafir.

Sedangkan panelis lain, sekretaris MUI Jateng Prof Dr Ahmad Rofiq mengungkapkan, radikalisme muncul dari tafsir tunggal yang ekslusif dan cenderung ekstrem (tathorruf), padahal itu bertentangan dengan substansi dan misi agama yang menginginkan kedamaian, kesejahteraaan, kenyamanan dan ketenganan dunia akhirat.

Rofiq mengatakan, karena ketenangan dan kedamian adalah misi agama,  maka meminta negara menjaga keadaan itu bisa menjadi wajib. Sebagaimana dalil ushul fiqih, mala yutimmul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Karena itu dia setuju dibuatnya UU Intelijen yang telah disahkan DPR pada 11 Oktober lalu.


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Muhammad Ichwan

Bagikan:
Senin 5 Desember 2011 20:14 WIB
MPR - PBNU Sepakat Pertajam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan
MPR - PBNU Sepakat Pertajam Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan

Jakarta, NU Online
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan  Pengurus Besar Mahdlatul Ulama (PBNU) mencapai kata sepakat untuk bersama-sama mempertajam sosialisasi empat pilar Kebangsaan Indonesia, yang terdiri dari Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Langkah ini diharapkan bisa memperkuat nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam diri setiap elemen bangsa, mulai dari pejabat hingga rakyat jelata.

Kesepakatan tersebut dicapai dalam audiensi jajaran pengurus Tannfidziyah PBNU dengan pimpinan MPR yang diwakili Ketua Taufik Kiemas dan Wakil Ketua Melani Leimena Suharli, Senin (5/12). Sosialisasi empat pilar kebangsaan ini sendiri sebelumnya menjadi salah satu program kerja MPR sebagai lembaga tertinggi di Indonesia.

"Sebenarnya ini bukan hanya tugas MPR, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Makanya ingin kami menggandeng Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) seperti NU, karena kalau Ormas yang melakukan bahasannya lebih bisa dimengerti," kata Taufik mengenai alasan digandengnya PBNU dalam sosialisasi empat pilar demokrasi. <>

Terkait teknis sosialisasi empat pilar demokrasi yang dipertajam, akan dilakukan pembicaraan lanjutan di waktu mendatang.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, mengenai ajakan MPR untuk bersama-sama mempertajam sosialisasi empat pilar demokrasi menyampaikan sambutan baik. Pemahaman atas nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar demokrasi diakuinya sangat terbatas, yang dibuktikan dalam kunjungan dan dakwah di sejumlah daerah beberapa waktu lalu.

"Di Lampung dan Jambi saya pernah ada undangan dakwah, di sana saya jumpai sejumlah  mahasiswi yang mulai mengenakan cadar. Itu bibit Islam radikal yang mulai masuk dunia kampus, yang awalnya bisa karena pemahaman lemah terhadap kenegaraan," ungkap Kiai Said.

Yang lebih memprihatinkan, masih kata Kiai Said, pemahaman yang kurang terhadap empat pilar demokrasi juga sudah menjangkiti kalangan pejabat, baik sipil maupun militer. "Memang sudah saatnya empat pilar demokrasi dikenalkan lebih dalam, tidak hanya kepada masyarakat, tapi juga kalangan pejabat," tandasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum PBNU As'ad Said Ali yang juga ikut dalama audiensi tersebut lebih menekankan kepada pentingnya bagaimana melakukan amandemen terhadap UUD 1945 secara benar. Dari beberapa kali amandemen yang sudah dilakukan, diakuinya masih terdapat sejumlah hal yang terlewatkan.

Di antaranya dalam memahami demokrasi terpimpin yang saat ini dianggap sudah kebablasan. MPR diminta untuk dengan benar mengawal amandemen UUD 1945. Hal lain yang juga mendapatkan sorotan adalah mengenai ayat pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, yang dinilai harus diterjemahman secara benar.

"Kita bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Saya yakin MPR bisa mengawal ini dengan baik," tegas As'ad.

Audiensi ini sendiri dilakukan jajaran pengurus Tanfidziyah PBNU sekaligus sebagai kunjungan balasan, mengingat sudah beberapa kali Taufik Kiemas sebagai Ketua MPR memenuhi undangan PBNU. Dari hasil audiensi, Wakil Ketua MPR Melani Leimena Suharli mengaku sangat senang, karena PBNU sudah bersedia membantu upaya sosialisasi empat pilar demokrasi Indonesia.


Penulis    : Emha Nabil Haroen

Senin 5 Desember 2011 19:13 WIB
Raja Arab Dinobatkan Jadi Muslim yang Paling Berpengaruh di Dunia
Raja Arab Dinobatkan Jadi Muslim yang Paling Berpengaruh di Dunia

Amman, NU Online
Pusat Studi Strategis Islam di Amman merilis daftar 500 muslim yang paling berpengaruh di dunia. Rilis ini merupakan yang kali ketiga sejak tahun 2009. Raja Arab Saudi,  Abdullah bin Abdulaziz berada di posisi puncak nama tersebut.   

Laporan ini dikeluarkan setiap tahunnya bekerjasama dengan Pusat Pemahaman Muslim-Kristen Pangeran Al-Waleed Bin Talal di Universitas George Town Amerika Serikat.<>

Pimpinan redaksi buku tersebut, Abdallah Schleifer menuliskan dalam kata pengantarnya nama-nama tersebut diberi penilaian sesuai dengan bobot dan prestasi yang dilakukan selama setahun ini.  

Posisinya  diikuti oleh Raja Maroko, Muhammad VI di posisi kedua. Perdana menteri Turki, Tayyip Erdogan ada di posisi berikutnya. Tempat keempat dan kelima ditempati oleh Raja Yordania, Abdullah dan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Emir Qatar Sheikh Hamad Bin Khalifa Al-Thani, Sheikh Al-Azhar Dr Ahmad Al-Tayeb, dan Yusuf Al-Qaradhawi  Presiden Asosiasi Global Cendekiawan Muslim, juga berhasil mencapai 10 peringkat atas. 

Raja Abdullah dipuji untuk karyanya dalam  memecahkan masalah Islam. Pengakuan internasional untuk raja Abdullah bukanlah yang pertama. Majalah Forbes baru-baru mengeluarkan daftar 70 orang yang berpengaruh di dunia. majalah itu memilih Raja Abdullah karena kepemimpinan dan jiwa sosialnya dalam reformasi politik dan ekonomi.  

"Bangsa Muslim menghormati Raja Abdullah sebagai pemimpin politik cerdas, sering mempelopori dialog antar peradaban dan adil," kata mereka.Kebijakan raja Saudi yang mendukung perdamaian dan keamanan global dinilai menjadi sebab raja Abdullah sangat berpengaruh di dunia.  

"Raja Abdullah memiliki visi yang tajam dan wawasan dan sangat tertarik pada penguatan solidaritas antar negara-negara Muslim," tambah mereka. Selain itu, ia juga  dinilai sangat  mendukung harapan dan ambisi bangsa Muslim.




Redaktur : Syaifullah Amin

Senin 5 Desember 2011 18:34 WIB
Menag: Pelaksanaan Haji Ada Masalah karena Aspek Kedaruratan
Menag: Pelaksanaan Haji Ada Masalah karena Aspek Kedaruratan

Jakarta, NU Online
Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali mengklaim pelaksanaan ibadah haji 2011 belangsung sukses. Meski demikian, bukan berarti tidak ada permasalahan yang dihadapi.

"Masalah itu pasti, bukan mungkin, masalah pasti ada. Setiap kami melakukan pekerjaan, selain memberikan pelayanan, kami mengantisipasi masalah yang mungkin timbul. Yang diperlukan adalah kecepatan reaksi," kata Suryadharma.<>

Hal itu dikatakan Suryadharma sebelum rapat evaluasi pelaksanaan haji 2011 bersama Komisi VIII DPR, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/12).

"Saya sadar betul masalah pasti ada, yang penting bagaimana reaksi cepat dari petugas-petugas haji," ujar Ketum PPP ini.

Mengenai kritik buruknya pelayanan haji dari sejumlah kalangan, Suryadharma menilai, pengkritik hanya mengatakan apa yang dilihat, namun tidak memahami.

"Saya memahami bukan berarti memberi excuse. Ada faktor kedaruratan di sana, yang itu memang susah diatasi," ujarnya.

"Kalau misalnya pemerintah Indonesia, dalam hal ini kementerian agama dianggap tidak profesional, lalu pemerintah Arab Saudi saya rasa bisa dikatakan tidak profesional juga. Tapi itu tidak arif karena tidak melihat aspek lain, yaitu kedaruratan," terang Suryadharma.



Redaktur : Syaifullah Amin

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG