IMG-LOGO
Pustaka

Tahlilan Yasinan itu Haram?

Senin 2 April 2012 13:42 WIB
Bagikan:
Tahlilan Yasinan itu Haram?

Judul : Benarkah Tahlilan & Kenduri Haram?

Penulis : Muhammad Idrus Romli

Editor: Achmad Ma’ruf Asrori

Penerbit: Khalista, Surabaya

Cetakan: I, 2012Tebal: v + 82 hlm.

Peresensi: Ach. Tirmidzi Munahwan


<>
Buku kecil “Bernarkah Tahlilan dan Kenduri Haram”, yang sederhana ini ditulis oleh salah seorang anak muda NU dan sangat produktif menulis berasal dari Jember. Kehadiran buku ini dilatar belakangi saat penulis mengisi acara daurah pemantapan Ahlussunnah Waljama’ah di salah satu Pesantren di Yogyakarta. Ketika sampai dalam sesi tanya jawab, ada salah seorang peserta mengajukan pertanyaan kepada penulis tentang hukum selamatan kematian, tahlilan dan yasinan. Selain itu penaya juga memberikan selebaran Manhaj Salaf, setebal 14 halaman dengan kumpulan artikel berjudul “Imam Syafi’i Mengharamkan Kenduri Arwah, Tahlilan, Yasinan dan Selamatan”.

Tradisi tahlilan, yasinan, dan tradisi memperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, dan 1000 hari orang yang meninggal dunia adalah tradisi yang telah mengakar di tengah-tengah masyarakat kita khususnya di kalangan warga nahdliyin. Dan tradisi tersebut mulai dilestarikan sejak para sahabat hingga saat ini, di pesantrenpun tahlilan, yasinan merupakan tradisi yang dilaksanakan setiap hari setelah shalat subuh oleh para santri. Sehingga tahlilan, yasinan merupakan budaya yang tak pernah hilang yang senantiasa selalu dilestarikan dan terus dijaga eksistensinya. 

Seiring dengan lahirnya aliran-aliran baru seperti aliran wahabi atau aliran salafi yang telah diceritakan oleh penulis, tradisi tahlilan dan yasinan hanyalah dianggap sebatas budaya nenek moyang yang pelaksanaannya tidak berdasarkan dalil-dalil hadits atau al-Qur’an yang mendasarinya. Sehingga aliran Wahabi dan Aliran Salafi menolak terhadap pelaksanaan tradisi tersebut, bahkan mereka menganggapnya perbuatan yang diharamkam. 

Tahlilan, yasinan  merupakan tradisi yang telah di anjurkan bahkan disunnahkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Yang di dalamnya membaca serangkaian ayat-ayat al-Qur’an, dan kalimah-kalimah tahmid, takbir, shalawat yang di awali dengan membaca al-Fatihah dengan meniatkan pahalanya untuk para arwah yang dimaksudkan oleh pembaca atau yang punyak hajat, dan kemudian ditutup dengan do’a. Inti dari bacaan tersebut ditujukan pada para arwah untuk dimohonkan ampun kepada Allah, atas dosa-dosa arwah tersebut.

Seringkali penolakan pelaksanaan tahlilan, yasinan, dikarenakan bahwa pahala yang ditujukan pada arwah tidak akan menolong terhadap orang yang meninggal. Padahal telah seringkali perdebatan mengenai pelaksanaan tahlil di gelar, namun tetap saja ada pihak-pihak yang tidak menerima terhadap adanya tradisi tahlil dan menganggap bahwa tahlilan, yasinan adalah perbuatan bid’ah. 

Para ulama sepakat untuk terus memelihara pelaksanaan tradisi tahlil tersebut berdasarkan dalil-dalil Hadits, al-Qur’an, serta kitab-kitab klasik yang menguatkannya. Dan tak sedikit manfaat yang dirasakan dalam pelaksanaan tahlil tersebut. Diantaranya adalah, sebagai ikhtiyar (usaha) bertaubat kepada Allah untuk diri sendiri dan saudara yang telah meninggal, mengikat tali persaudaraan antara yang hidup maupun yang telah meninggal, mengingat bahwa setelah kehidupan selalu ada kematian, mengisi rohani, serta media yang efektif untuk dakwah Islamiyah. 

Buku ini menguraikan secara rinci tentang hukum kenduri kematian, tahlilan, yasinan, dan menjelaskan khilafiyah ulama salaf memberikan makanan oleh keluarga duka cita kepada orang-orang yang berta’ziah. Karena dikalangan ulama salaf masih memperselisihkan bahwa, memberikan makanan kepada orang-orang yang berta’ziah, ada yang mengatakan makruh, mubah, dan sunnah. Namun dikalangan ulama salaf sendiri tidak ada yang berpendapat tahlilan, yasinan merupakan perbuatan yang diharamkan. Bahkan untuk selamatan selama tujuh hari, berdasarkan riwayat Imam Thawus, justru dianjurkan oleh kaum salaf sejak generasi sahabat dan berlangsung di Makkah dan Madinah hingga abad kesepuluh hijriah (hal. 13).

Menghadiahkan amal kepada orang yang telah meninggal dunia maupun kepada orang yang masih hidup adalah dengan media do’a, seperti tahlilan, yasinan, dan amalan-amalan yang lainnya. Karena do’a pahalanya jelas bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dan juga kepada orang yang masih hidup. Seorang pengikut madzhab Hambali dan murid terbesar Ibnu Taimiyah, yaitu Ibnul Qoyyim al-Jauziyah menegaskan pendapatnya, seutama-utama amal yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal adalah sedekah. 

Adapun membaca al-Qur’an, tahlil, tahmid, takbir, dan shalawat dengan tujuan dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia secara sukarela, ikhlas tanpa imbalan upah, maka hal yang demikian sampailah pahala itu kepadanya. Karena orang yang mengerjakan amalan yang baik atas dasar iman dan ikhlas telah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan pahala. Artinya, pahala itu menjadi miliknya. Jika meniatkan amalan itu untuk orang lain, maka orang lain itulah yang menerima pahalanya, misalnya menghajikan, bersedekah atas nama orang tua dan lain sebagainya.

Dengan demikian, buku ini layak dibaca oleh semua kalangan manapun baik yang pro maupun yang kontra terhadap adanya tradisi tahlilan dan yasinan. Agar supaya tradisi tahlilan dan yasinan yang sudah akrab ditengah-tengah masyarakat tidak lagi terus dipertanyakan mengenai kekuatan dalilnya. Sehingga agar tumbuh saling pengertian dan membangun solidaritas antar sesama muslim. Membaca buku kecil dan sederhana ini, pembaca akan mengetahui secara jelas terhadap dalil-dalil bacaan tahlilan, yasinan yang selama ini dikatakan haram dan perbuatan bid’ah. Wallahu a’lam

* Dosen Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi

Bagikan:
Senin 26 Maret 2012 11:36 WIB
Pesantren, Problem Solving Buruh Pabrik
Pesantren, Problem Solving Buruh Pabrik

Judul : Pesantren Buruh Pabrik, Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren
Penulis : Imam Bawani dkk
Penerbit : LKiS, Yogyakarta
Cetakan : I, 2011
Tebal : 350 Halaman
ISBN : 979-25-5341-X
Peresensi : Romel Masykuri *

Kehidupan buruh pabrik di kota-kota besar sangatlah rumit. Selain tuntutan kerja dari pabrik-pabrik besar dan upah yang belum sesuai dengan UMR, mereka juga dihadapkan pada masalah internal mereka sendiri, dalam interaksinya dengan lingkungan masyarakat sekitar, maupun tempat mereka tinggal. Bahkan tidak jarang, mereka menjadi sumber kerawanan sosial yang mengganggu masyarakat sekitar.
<>
Ditambah lagi persoalan ekonomi kapital (pemilik modal) yang sangat tidak memihak kepada buruh, akibatnya kesejahteraan masyarakat buruh selalu menjadi kenangan yang tak kunjung terwujud. Impian untuk bisa hidup sejahterapun pupus ditelan kenyataan bahwa perusahaan atau tempat mereka (baca: buruh) bekerja tidak bisa memberikan mediasi yang baik untuk merealisasikannya. Akibatnya, berbagai macam ekspresi kekecewaan yang dilakukan oleh kaum buruh muncul, mulai dari boikot mogok kerja, demonstrasi sampai pada pembakaran tampat usaha.

Diakui atau tidak, realitas di atas memanglah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga, harus ada solusi cerdas untuk mengatasi persoalan ini. Artinya, tidak bisa kaum buruh memaksakan kehendak dengan situasi yang seperti ini karena mayoritas perusahaan atau pabrikan itu pemiliknya adalah kaum kapital, yang sudah jelas tidak akan memihak kepada masyarakat kecil, sedangkan negara saat ini sudah tidak bisa melindungi rakyatnya. Lantas harus dengan apa?

Buku “Pesantren Buruh Pabrik, Pemberdayaan Buruh Pabrik Berbasis Pendidikan Pesantren”, hasil penelitian Imam Bawani dkk merupakan kontribusi produktif sebagai bahan dasar untuk mengatasi persoalan buruh saat ini. Penelitian ini dilakukan di pusat-pusat kota industri Jawa Timur, seperti Surabaya, Sidoarjo, Mojokoerto, dan Gersik.

Pertanyaan mendasar, kenapa harus dari pesantren? Salah satu elemen mendasar dari proses pendidikan Islam yang tidak bisa ditinggalkan adalah dimensi teologis pendidikan Islam, yakni tujuan dan target dari sebuah proses pembelajaran. Artinya, secara konseptual, pendidikan harus berfungsi sebagai wahana bagi proses humanisasi individu manusia, yakni mengembangkan seluruh potensi kemanusian dasar yang inheren dalam diri manusia, seperti dimensi fisik, psikologis, spritual, intelektual dan sosial. (Hal 72).

Persoalan mendasar, kenapa selama ini kebanyakan buruh tak kunjung sejahtera karena buruh dianggap sebagai komuditas pekerja oleh perusahaan, bukan sebagai objek untuk menumbuhkan potensi dan kreatifitasnya. Akibatnya, buruh itu tak ubahnya robot yang bisa dikontrol sesuai keinginan pemilik modal. Sehingga, tidak heran jika buruh tak kunjung berkembang, baik secara pengalaman, pengetahuan dan finansial. Kenapa? Karena tidak ada kemandirian berfikir dan bekerja dikalangan buruh, dan kondisi ini memang didesign demikian. Saat ini, hanya pesantren yang masih memegang teguh prinsip memanusiakan manusia dalam upaya mensejahterakan masyarakat.

Dalam paradigma pesantren buruh pabrik ini, disadari sepenuhnya bahwa masalah kehidupan buruh pabrik dengan segala suka dan dukanya merupakan persoalan kemanuasian dan kemasyarakatan yang sudah sedemikian rupa kecendrungannya mengiringi hadirnya era industrialisasi. Kesadaran itu kemudian diwujudkan dengan menawarkan formulasi pemecahan secara riil masalah yang berdimensi psikologis, ekonomis, sosiologis, dan cultural tersebut.

Dalam artian sederhana, pesantren buruh pabrik ini memposisikan diri sebagai jembatan penghubung antara kepentingan buruh sebagai pekerja dan sekaligus santri dengan tidak menimbulkan masalah baru. Sebagai contoh, di Surabaya, salah satu kota industri terbesar di Indonesia yang menjadi objek penelitian dalam buku ini, keberadaan embrio pesantren buruh pabrik sangat berdampakn positif, tidak hanya kepada masayarakat sekitar, melainkan juga berdampak bagi para pendatang yang menjadi buruh pabrik.

Manfaat adanya pesantren buruh pabrik ini dapat memberikan sesuatu yang sangat berguna bagi masyarakat, khususnya bagi pekerja buruh pabrik. Diantaranya. Pertama, pemecahan masalah ekonomi. Persoalan ekonomi merupakan persoalan klasik sekaligus krusial bagi para pemilik modal dan buruh pabrik., dua kelompok yang mempunyai kepentingan yang bertolak belakang. Pemilik modal ingin buruh pabrik sebisa mungkin dieksploitasi dengan imbalan upah semurah-murahnya. Sebaliknya, buruh pabrik menuntut upah yang seimbang dengan jam kerja yang dikeluarkan.

Adanya pendirian pesantren buruh pabrik dari aspek ekonomi sangat menolong santrinya yang juga buruh pabrik di daerah sekitarnya. Dengan tersedianya fasilitas pemondokan dengan hanya membayar uang infaq atau sedekah yang sangat murah dibanding tinggal di kamar kos-kosan. Uang infaq yang dibayarkan kepada santri, termasuk santri buruh pabrik sekitar Rp. 5.000,00 s/d Rp. 10.000,00 per bulannya. Tentu hal ini sangat membantu dan mengurangi biaya pengeluaran bagi buruh pabrik dalam hal tempat. Selain itu, ada sebagian pesantren yang juga menyediakan jasa ketering makan yang harganya sangat murah dibanding harga makanan di luar.

Kedua, pemacahan masalah sosial. Di pasantren buruh pabrik, santri diajarkan untuk hidup sederhana dan peka terhadap lingkungan sekitar. Santri atau buruh pabrik dibimbing untuk mempunyai sikap yang ramah, tolong menolong dan toleransi yang tinggi. Sehingga, sekalipun industrialisasi berkembang pesat tidak merusak kearifan lokal sekitar.

Ketiga, pemecahan masalah religius. Persoalan religius merupakan masalah krusial dalam kehidupan umat manusia. Keagamaan seseorang merupakan benteng terakhir dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup. Namun, mayoritas masyarakat buruh pabrik pemahaman keagamaannya sangat minim, dari situlah pesantren buruh memberikan pelajaran materi agama yang berkaitan dengan masalah tauhid (teologi), fiqh (hukum Islam), dan akhlak. Dengan ketiga materi itu diharapkan santri buruh pabrik dapat mengatasi persoalan-persoalan keagamaan baik di lingkungan pabrik maupun di luar.


* Kader muda NU dan PMII Ashram Bangsa Yogyakarta

Senin 19 Maret 2012 13:41 WIB
Agama Beradab Umat Pun Bermartabat
Agama Beradab Umat Pun Bermartabat

Judul Buku: Islam Dinamis Islam Harmonis, Lokalitas, Pluralisme, Terorisme
Penulis: Machasin
Penerbit: LKiS, Yogyakarta   
Tahun Terbit: cetakan I: 2012
Tebal: xiv + 342 halaman
Peresensi: Khoril Awar

Bagaimanaupun juga, agama meski memiliki sisi batini yang lebih banyak dibandingkan sisi lahir-dunawiyah tetap harus mampu mengisi ruang-ruang dunia tersebut. Agama dan cara beragama tidak mungkin menyingkir dari pergulatan sejarah manusia. Agama yang berorientasi pada “ketenangan batin” tidak mungkin bersembunyi di balik kalbu penganutnya dan hanya muncul menjelang ritual semata. Justru dari dalam batin tersebut agama mampu memberikan kontribusi dalam menuntun pergaulan umatnya di pentas global maupun lokal sehingga benar-benar menjadi rahmatan lil’alamin.
<>
Islam, sebagai salah satu agama samawi dengan penganut terbesar, pun tidak bisa bersuka ria melihat penganutnya yang begitu banyak. Umat Islam harus mampu membuktikan diri sebagai “khoiru ummah” dengan misi sebagai “rahmatan lil’alamin”. Tantangan yang kini dihadapi umat Islam mencakup skala global, lokal dan penegasan misi “rahmat untuk alam”. Di tingkat global, Umat Islam menghadapi berbagai isu khususnya terorisme yang sering dialamatkan kepadanya. Akibatnya, muncul sikap Islamophobia yang berujung sikap represif sekaligus keraguan tentang niat “rahmat untuk alam” tadi. Skala lokal, sebagaian umat Islam sering bergesekan dengan nilai-nilai lokal, seperti dasar negara maupun adat istiadat yang dianggap bertolak belakang dengan nilai-nilai ketauhidan. Dengan kata lain, masalah terorisme, kekerasan, dan menolak kearifan lokal dan pluralisme merupakan antitesis terhadap Islam sebagai rahmatan lil’alamin.

Machasin, dalam buku ini, mencoba untuk menguraikan tantangan yang kini tengah dihadapi Umat Islam dan mencoba menafsirkan ajaran Islam. Tujuannya tidak lain untuk memberikan jawaban terhadap tantangan global, lokal dan penegasan misi Islam sebagai rahmatan lil’alaimin.

Tantangan pertama di skala global adalah globalisasi. Globalisasi bak gelombang yang menyapu segala sendi kehidupan manusia yang membawa konsekuensi, disamping kemudahan-kemudahan yang dibawanya. Di antaranya adalah kenyataan bahwa suatu kelompok manusia, peradaban, agama, tradisi, dan jenis-jenis kegiatan kebersamaan manusia lainnya, tidak dapat terlepas dari masyarakat dunia.

Semuanya berada dalam masyarakat dunia yang satu, masing-masing terpengaruh oleh dan/atau mempengaruhi kehidupan dan perjalan dari yang lain. seharusnya dalam kehidupan bersama itu tidak ada yang merasa dirinya paling benar, memaksakan “kebenaran” yang dipersepsikannya dan tidak memberikan tempat bagi yang lain; walaupun selalu saja ada kelompok, budaya atau cara pandang tertentu yang menjadi penentu, di samping mereka  yang menjadi figuran atau bahkan objek penderita.

Dalam hal ini, secara garis besar, pihak-pihak yang ada dalam panggung kehidupan ini dapat digolongkan menjadi tiga golongan: (1) yang di tengah dan berusaha mempertahankan perannya sebagai tokoh-tokoh penentu, (2) yang di pinggir dengan obsesi untuk dapat ke tengah dan merebut peran penentu atau tak peduli dengan apa yang terjadi di tengah dan memuaskan diri dengan keadaan pinggir, dan (3) yang berusaha untuk menemukan komposisi yang adil bagi semua. Umat Islam, kini menempati posisi yang di pinggir, sementara yang di tengah adalah kaum tradisional yang dianggap musuh Islam.

Umat Islam, kalau konsisten dengan perannya sebagai saksi bagi seluruh manusia, mestilah tampil ke depan, bukan untuk berkuasa, melainkan untuk mengarahkan kehidupan pada jalannya yang lurus. Akan tetapi, harus diingat bahwa kebenaran tidak hanya dipihaknya, tetapi juga di hampir seluruh komunitas. Semuanya bertanggung jawab bagi keberhasilan umat manusia, memuliakan diri dan lingkungannya.

Tantangan  di tingkat lokal adalah budaya. Agama, sebagai sesuatu yang lekat dengan kehidupan manusia pun, tidak berbeda keadaannya: mesti dipahami dan dijalani dalam kerangka budaya. Tidak ada satupun agama yang bebas dari tradisi panjang yang dihasilkan oleh bangsa atau masyarakat yang warganya menjadi pemeluknya. Hal ini, antara agama dengan budaya, selalu terjadi interaksi antara keyakinan keagamaan yang dianggap suci dengan kreativitas manusia serta budayanya yang dianggap profan.

Islam, dalam perkembanganya, pun berinteraksi dengan tradisi bangsa-bangsa yang memeluknya dan menyerap unsur-unsur budaya lokal yang dilewatinya. Sikap Islam terhadap budya lokal dapat dipilah menjadi tiga, yaitu: (1) menerima dan mengembangkan budaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan berguna bagi pemuliaan kehidupan umat manusia, (2) menolak tradsi dan unsur-unsur budaya yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, dan (3) membiarkan saja, seperti pada cara berpakaian asal tidak melanggar prinsip-prinsip ajaran Islam.

Islam sebagai rahmatan lil’alamin adalah ketika Islam disebarkan dengan cara lembut dan penuh kasih sayang. Kasih sayang tidak membuat orang yang dikasihani terhina, takut dan jengkel, tetapi mengangkat martabatnya, membuatnya bangga, membantu menemukan yang terbaik dalam kehidupannya.

 

* Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Senin 5 Maret 2012 15:16 WIB
Peta Ideologi Pasca-Reformasi
Peta Ideologi Pasca-Reformasi

Judul buku: Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-gerakan Sosial-Politik dalam Tinjuan Ideologis
Penulis : As’ad Said Ali
Halaman: xii+156
Terbit: Februari 2012
Penerbit: LP3ES, Jakarta
Peresensi: Syaiful Arif*

Reformasi 1998 memang membuahkan hasil yang paling dibutuhkan masyarakat Indonesia. Yakni kebebasan politik. Dalam kebebasan ini, masyarakat bebas mengartikulasikan hak-hak sosial-politiknya. Baik melalui jalur politik formal (partai politik), maupun gerakan sosial. Persoalannya, kebebasan yang tanpa panduan telah melahirkan “ancaman” bagi sendi-sendi dasar berbangsa. Sebab ia mendedahkan berbagai gerakan sosial-politik yang jelas-jelas memiliki ideologi kontra-Pancasila.
<>
Inilah yang menjadi keprihatinan mendasar Dr As’ad Said Ali. Wakil Ketua Umum PBNU yang baru mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari fakultas hukum Universitas Diponegoro pada 11 Februari kemarin ini, memang menggelisahkan ancaman ideologis atas ideologi negara kita, yakni Pancasila. Oleh karenanya, tesis yang membuahkan doktor kehormatan itu adalah gagasan As’ad, perlunya payung hukum penjaga Pancasila, dari serangan ideologi-ideologi politik yang pasca Reformasi, menyeruak tanpa kendali. Argumennya sederhana. Jika TAP-MPRS III/1966 melarang ajaran Marxisme-Leninisme-Komunisme, kenapa tidak ada UU yang melarang ideologi Islamisme misalnya, yang secara terang-terangan memperjuangkan pendirian Negara Islam?

Lima varian

Dalam buku terbaru yang merupakan riset empirik selama ia menjabat Wakil Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ini, dipaparkan lima macam ideologi politik yang ada di Indonesia, yang menyeruak dalam kebebasan politik pasca Reformasi 1998. Ideologi-ideologi ini merentang di antara dua tradisi besar: ideologi sekular dan Islamisme. Oleh kareannya ia membuat lima tipologi, yakni kiri-radaikal, kiri-moderat, kanan-konservatif, kanan-liberal, dan Islamisme.

Pertama, kiri-radikal. Ideologi ini mendapat asupan teoritis dari Marxisme, yang kemudian melahirkan varian Leninisme dan Maoisme. As’ad berangkat dari peta global ideologi ini, yang mencakup sosialisme komunitarian, Marxisme, Anarkisme, Komunisme, Trotkyisme, Maoisme, Shactmanisme I, Neo-Konservatisme Laboris, Euro-Communism, Kiri-baru (1960), hingga varian-varian baru seperti Demokrasi Radikal, Marxisme Demokratis, Sosialisme Libertarian dan Sosialisme Pasar. Dasar teoritis ideologi ini tentulah Marxisme, yang menempatkan kapitalisme sebagai musuh utama, dan kelas buruh sebagai lokomotif perjuangan kelas. Sementara varian baru mengacu pada perluasan demokrasi, dari demokrasi elitis parlementer, kepada demokrasi partisipatoris. Perjuangan varian baru Demokrasi Radikal misalnya, tidak melulu perjuangan kelas. Melainkan perluasan demokrasi dari wilayah politik, kepada demokrtaisasi sosial-ekonomi (hlm. 3-15).

Di Indonesia, varian kiri-radikal ini terdapat pada Anarkis-Marxis. Yakni varian gerakan sosial-politik berhaluan Marxis yang anti-negara. Karena anarkisme merupakan ideologi anti-negara, maka persatuan antara anarkisme dan Marxisme terletak pada kekritisan atas kekuasaan negara yang selalu dilihat sebagai Leviathan yang menjajah. Serta perjuangan Marxian pada level buruh, petani, dan rakyat miskin kota. Menurut As’ad, Partai Rakyat Demokratik (PRD) adalah pusat-politik dari segenap gerakan anarkis-Marxian ini. Artinya, sebagai partai, PRD mampu menyatukan segenap gerakan buruh, petani, mahasiswa radikal dan rakyat miskin kota di dalam payung besar politik radikalnya. Hanya saja dalam perkembangannya, berbagai gerakan sosial radikal ini kemudian mengundurkan diri dari PRD, karena perbedaan pandangan.

Yang menarik As’ad mampu memberikan data gerakan radikal anarkis di negeri kita. Gerakan itu adalah Kolektif Kontra Kultura (Bandung), Anti Fascist and Racist Action (Jakarta) yang berafiliasi dengan organisasi anti-rasis internasional: Anti Racist Action (ARA). Di Yogyakarta juga terdapat Taring Padi yang berisi para seniman anarkis yang membentuk jaringan anarkis nasional, yakni Jaringan Anti Fasis Nusantara (JAFNus). Jaringan ini kemudian dibubarkan oleh pemerintah. Hanya saja pada tahun 2007, gerakan ini bangkit lagi dan membentuk Jaringan Anti-Otoritarian. Sebuah jaringan nasional yang berisi Kolektif Affinitas (Yogyakarta), Jakarta Anarchist Resistance yang kemudian menjadi Jaringan Otomatis (Jotos), Jaringan Autonomous Kota (Salatiga) dan Kolektif Bunga (Surabaya). Jaringan besar ini disatukan untuk menyambut MayDay 2007 dan bergabung dengan Aliansi Buruh Menggugah (hlm. 16-23).

Kedua, kiri moderat. Ini adalah varian sosial demokrasi yang ingin memperluas demokrasi dari ranah politik kepada ranah sosial-ekonomi. Varian ini berangkat dari tradisi sosialis namun percaya pada mekanisme demokrasi. Tujuan utama varian ini adalah negara kesejahteraan (welfare state), yang merupakan ejawantah cita-cita sosialis dalam negara demokrasi. Di Indonesia, varian sos-dem ini digerakkan oleh Gerakan Pembaharu Indonesia (1967), Partai Rakyat Marhein, Partai Rakyat Prima, Partai Penerus Perintis Kemerdekaan Indonesia (PGPPK) dan Partai Buruh Sosial Demokrat. Sementara itu bentuk gerakan sosialnya digerakkan oleh Forum Sosialis Demokratik, Pemuda Sosialis Jakarta, Perhimpunan Indonesia dan Uni Sosial Demokrat. Selain dalam gerakan sosial dan intelektual, sos-dem juga digerakkan melalui pergerakan buruh dengan tokoh Dita Indah Sari, dan rakyat miskin kota (Urban Poor Consortium) dengan tokoh Wardah Hafidz. Belakangan, gerakan ini getol menembakkan kritik kepada neo-liberalisme. Satu varian yang dibuku ini disebut sebagai kanan-liberal (hlm. 25-29).

Ketiga, kanan-konservatif. Varian ini menekankan konservatisisme. Yakni sebuah keinginan menjaga ketertiban sosial. Dalam kerangka ini, varian tersebut ingin kembali pada tatanan lama dan mengritik proses Reformasi yang  dianggap kebablasan. Untuk menjaga tertib sosial, model demokrasi elitis yang dipakai, sebab bagi varian ini, elitlah aktor sosial yang bisa menentukan corak kehidupan sosial-politik. Menurut As’ad, varian ini digerakkan oleh aktor-aktor lama politik Orde Baru yang bersembunyi di balik klaim nasionalisme. Maka, salah satu isu yang ditumpangi gerakan ini adalah kritik atas amandemen UUD 45, sehingga mereka mencetuskan perlunya kembali kepada dasar negara (dan juga NKRI) yang telah mapan itu. Selain aktor lama Orde Baru, varian ini juga digerakkan oleh petinggi militer radikal dan kaum nasionalis puritan. Organ-organ yang menggerakkan adalah Dewan Revolusi, Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya, Perhimpunan Nasionalis Indonesia, dan bahkan Gerakan Indonesia Bangkit (hlm. 44-47).

Keempat, kanan-liberal. Varian ini mendasarkan diri pada filsafat liberalisme yang saat ini telah berkembang menjadi neo-liberalisme. Varian ini tentu bertujuan pada penguatan pasar bebas dan pengecilan intervensi negara. Targetnya adalah privatisasi dan dominasi multinational corporation di kancah ekonomi Indonesia. Secara struktural, varian ini digerakkan oleh ELIPS (Economic Law and Improved Procurement System), Partnership for Governance Reform in Indonesia, dan PEG (Partnership for Economic Growth). Ketiga lembaga ini telah mampu mengintervensi pemerintah sehingga melahirkan beberapa kebijakan yang menguntungkan perusahan-perusahaan multi-nasional, terhitung sejak 1997-2003. Kebijakan pro-pasar bebas tersebut adalah UU Kepailitan, UU Migas, UU SDA, UU Merek, UU Hak Cipta, UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan bahkan UU Otonomi Daerah (hlm. 47-55).  

Kelima, Islamisme. Dalam varian ini As’ad menyebutkan beberapa gerakan Islam radikal yang ia tempatkan sebagai non-maintream, berseberangan dengan gerakan Islam mainstream yakni NU-Muhammadiyah. Gerakan Islamis itu adalah Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Salafi-Wahabi, Salafi Jihadi, Jama’ah Tabligh, Syi’ah, Laskar Jihad Ahl Sunnah Wal Jama’ah, Majelis Mujahidin Indonesia, serta Jama’ah Ansharut Tauhid. Menariknya, As’ad juga mengurai jejaring al-Qaeda di AsiaTenggara dan hubungan strukturalnya dengan beberapa gerakan Islam radikal tersebut.

Dalam kesimpulan, As’ad memprediksi terjadinya benturan antara gerakan Islam radikal dan Islam mainstream. Hal ini perlu diwaspadai sebab gerakan Islam radikal ini telah menggerogoti basis massa gerakan Islam mainstream. Basis Muhammadiyah di perkotaan misalnya, telah digerogoti oleh jama’ah Ihkwan dan Hizbut Tahrir, Jama’ah Tabligh mengerogoti konstituen NU di perkotaan, gerakan salafi berusaha mengambil jama’ah NU puritan dengan pendekatan pesantren. Pada ranah internal gerakan-gerakan radikal itupun terjadi ketegangan. Jama’ah Ikhwan misalnya, tidak pernah sepakat dengan Hizbut Tahrir, demikian sebaliknya. Alasannya, Hizbut Tahrir yang menolak demokrasi, tidak sepakat dengan Ikhwan yang menggunakan jalur demokrasi. Sementara Salafi-Wahabi yang non-politis, mengecam Ikhwan dan Hizbut Tahrir yang bergerak pada ranah politik (hlm. 73-143).

Buku yang merupakan riset pribadi selama di BIN ini terbilang cukup berat, karena memuat data intelijen yang kaya. Oleh karena itu, buku ini memberikan data berharga yang jarang ditemukan dalam media dan buku-buku gerakan konvensional. Keseriusan penulis dalam memetakan ideologi gerakan-gerakan sosial-politik di Indonesia patut kita apresiasi sebagai upaya seorang “pengabdi negara” dalam menjaga dasar-dasar konstitusional kenegaraan kita. Apalagi posisi penulis sebagai Waketum PBNU, menyiratkan keterlibatan ideologis sang penulis dalam kontestasi gerakan sosial-politik di negeri ini. Dengan demikian kita bisa memahami kenapa PR besar yang direkomendasikan buku ini adalah perumusan “payung konstitusi” penjaga ideologi negara. Jawabnya jelas. Karena tanpa “payung konstitusi” itu, Pancasila bisa saja dijegal tengah jalan, oleh beberapa varian ideologi di atas, yang memang memiliki tujuan normatif-ideologis, berbeda dengan Pancasila.


* Koordinator Kelas Pemikiran Gus Dur

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG