IMG-LOGO
Warta

KH Hasyim Muzadi Jadi Pembicara di Pra Sidang Gereja Sedunia

Senin 21 November 2005 10:23 WIB
Bagikan:
KH Hasyim Muzadi Jadi Pembicara di Pra Sidang Gereja Sedunia

Manado, NU Online
Ketua Nadlatul Ulama (NU), KH Hasyim Muzadi dan Menteri Perikanan dan Kelautan, Freddy Numberi, dijadwalkan akan menjadi pembicara di Pra Sidang Gereja se Dunia (PSGD)  wilayah Asia Pasific (Pre Assembly of the World Council of Church Asia Pasific-Region) di Leilem, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara (Sulut), 19-26 November 2005.

Muzadi dan Numberi telah menyatakan kesiapan untuk hadir sebagai pembicara pada acara puncak pembahasan tentang peran gereja di dunia, 22 November 2005 mendatang, kata Wakil Ketua Sinode GMIM, Pdt Roy Tamaweol,  Minggu, di Leilem.

<>

Sejumlah pembahasan di PSGD akan dibawah pada Sidang Gereja Dunia di Brazil, 13-14 Februari 2006, dengan mengakomodir semua permasalahan yang dialami disemua negara kawasan Asia Pasific. "Peran dan masukan pak Muzadi dari unsur atau keterwakilan Umat Muslim juga sangat mendukung isi pembahasan PSGD mendatang," kata Tamaweol.

Ketua Panitia PSGD, Ir Roy Roring, mengatakan, rangkaian pelaksanaan pra sidang terbagi atas beberapa sesi, diantaranya pembahasan tentang peran gereja di Asia Pasific serta masukan dari diskusi peserta untuk sidang se dunia di Brazil.

Menurut rencana puncak dari diskusi sidang sebelum dibawa ke Brazil, akan dimulai 22 November 2005, di jemaat GMIM Leilem, Sulut, dengan dirangkaikan acara pembukaan khusus oleh Gubernur Sulut, SH Sarundayang.

"Banyak masukan dan kajian yang akan dibahas oleh peserta utusan gereja-gereja di Asia Pasific, diantaranya aksi kekerasan atau pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dialami selama ini," jelas Roring.

Peserta yang hadir diantaranya, Indonesia, Srilangka, Swiss, Filipina, Malaysia, Thailand, India, Srilangka, Australia, Hongkong, Vietnam, Bangladesh, China, Jepang, New Zealand, Laos dan  Burma.(ant/mkf)

Bagikan:
Senin 21 November 2005 19:41 WIB
Komite Bencana Alam PBNU Bangun MCK di Empat Dayah
Komite Bencana Alam PBNU Bangun MCK di Empat Dayah

Jakarta, NU Online
Upaya untuk melakukan rehabilitasi terhadap kondisi dayah atau pesantren di Aceh pasca tsunami terus dilakukan oleh Komite Bencana Alam (KBA) PBNU. Terakhir, program yang dilakukan adalah memperbaiki sanitasi atau MCK di empat dayah atau pesantren di wilayah Aceh Besar dan Aceh Utara.

Sekretaris KBA Mabrur MS mengungkapkan bahwa pembangunan sanitasi sangat penting dilakukan setelah melihat kondisi beberapa dayah yang fasilitas MCK-nya kurang memadai. ”Saya survey dan mengalami sendiri di sebuah dayah dengan 250 santri tapi hanya terdapat satu MCK, bahkan untuk ke toilet harus membawa air sendiri,” tandasnya, Senin.

<>

Masing-masing dayah akan mendapat bantuan sekitar 25 juta dengan sistem swa kelola. Artinya terdapat konsultan yang akan membantu mendesain MCK, namun pesantren juga dilibatkan dalam pembangunan fasiltias tersebut.

Untuk program ini KBA menggandeng Integrity Friendship Future (IFF), salah satu LSM asal Jepang yang bergerak dalam bidang sosial yang dipimpin oleh Ike Farida, salah satu sekretaris Asosiasi Muslim Jepang.

Dikatakan oleh Mabrur bahwa dalam satu atau dua bulan ini, semua pembangunan MCK sudah selesai dan bisa digunakan. ”KBA maupun IFF juga menginginkan program ini bisa dilanjutkan pada pesantren lainnya,” paparnya.

Bantuan lainnya yang diberikan oleh IFF berupa mainan untuk anak-anak. Namun karena jumlahnya sedikit, pengirimannya akan dilakukan secara bertahap dengan menitipkannya ketika ada pengurus PBNU yang akan kesana. ”Ini dikarenakan biaya pengirimannya lebih mahal jika dikirimkan lewat paket,” imbuhnya.(mkf)

Senin 21 November 2005 19:10 WIB
LBM Inginkan PBNU Jembatani Komunikasi dengan Lakpesdam
LBM Inginkan PBNU Jembatani Komunikasi dengan Lakpesdam

Jakarta, NU Online
Wakil Ketua Lembaga Bahsul Masail (LBM) NU, Cholil Nafis menyatakan kesediaannya untuk menjalin kerjasama terkait dengan Lembaga Kajian dan Pemberdayaan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) NU. Pihaknya menyambut baik tawaran tersebut, sebagaimana disampaikan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Hasyim Muzadi pada acara Halal bi Halal dan Bedah Buku 20 Tahun Lakpesdam, Kamis (18/11) lalu.

”Kami (baca; LBM, Red) menyambut baik tawaran tersebut. Hal itu sudah dikomunikasikan di internal kami. Dan semuanya menunjukkan kesediaan itu,” ungkap Cholil, demikian panggilan akrabnya saat dihubungi lewat ponselnya.

<>

Namun, ia menambahkan bahwa tawaran tersebut tidak bisa begitu saja diwujudkan. Harus ada pembicaraan awal baik antara pihak LBM dan Lakpesdam sendiri maupun dengan pihak PBNU. Ia ingin PBNU menjadi fasilitator antara LBM dan Lakpesdam.

Hal itu penting dilakukan karena karena selama ini antara LBM dan Lakpesdam kurang ada komunikasi. Selain itu juga, ia juga ingin terlebih dahulu menyamakan persepsi dan tujuan antara PBNU sendiri maupun LBM dan Lakpesdam.

“Jadi, sebelum rencana tersebut diwujudkan, kami ingin PBNU bisa menjembatani komunikasi antara LBM dan Lakpesdam. Soalnya selama ini kami kurang komunikasi dengan mereka (baca; Lakpesdam, Red). Kami juga ingin menyamakan persepsi dan tujuan di antara semua pihak. Termasuk juga kongkritnya apa yang diinginkan PBNU”, terang Cholil.

Selain itu, ia menginginkan ada pembicaraan terlebih dahulu terkait dengan persoalan metode apa yang akan dipakai dalam kerjasama bahsul masail tersebut. Demikian juga dengan out put yang diharapkan dalam forum tersebut harus dibicarakan terlebih dahulu antara semua pihak.

Jika tidak demikian, imbuh Cholil, rencana tersebut sulit untuk diwujudkan. Ia mengatakan, selain karena persoalan kurangnya komunikasi, tapi juga karena antara LBM dan Lakpesdam terdapat perbeadaan dalam menyikapi sebuah persoalan.

Ia menyebut perbedaan itu setidaknya pada persoalan metode. Kecenderungannya selama ini LBM lebih bersifat tekstual. Berbeda dengan pihak Lakpesdam yang lebih bersifat kontekstual. Hal tersebut menurutnya juga menjadi persoalan tersendiri.

Ia mengakui, kecenderungan yang tekstual menyebabkan LBM selama ini terkesan kaku. Begitu juga sebaliknya ia melihat Lakpesdam yang terkesan ‘liar’ karena kecenderungannya kontekstual dan kurangnya referensi yang bersifat tekstual. Ia ingin dua kecenderungan tersebut bisa bersinergis.
“Jadi kita ingin elastisitas antara teks dan konteks. Teks tanpa konteks jadinya kaku. Begitu juga sebaliknya, konteks tanpa teks akan berjalan liar”, imbuh Cholil.

Meski demikian, ia yakin perbedaan tersebut tidak akan menjadi kendala serius dalam menjalin kerjasama. “Asalkan dikomunikasikan dengan baik, saya pikir tidak ada masalah”, tegasnya.

Disinggung mengenai persoalan apa yang saat ini perlu segera mendapat perhatian, ia menyebut persoalan terorisme. Hal itu menurutnya terkait dengan makna jihad yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan banyak orang.

“Kata jihad akhir-akhir ini sering disebut-sebut. Namun persoalannya adalah makna dari kata tersebut yang menurut saya banyak yang salah mengartikan. Itu perlu segera disikapi”, terang Cholil. (rif)

Senin 21 November 2005 17:47 WIB
Pemerintah Perlu Ketegasan Sikap dalam Merancang Masa Depan Pertanian Indonesia
Pemerintah Perlu Ketegasan Sikap dalam Merancang Masa Depan Pertanian Indonesia

Jakarta, NU Online
Pemerintah perlu ketegasan sikap dalam merancang masa depan Indonesia. Jika tidak, dikhawatirkan Indonesia akan terus masuk dalam perangkap kepentingan ekonomi asing.

Pernyataan itu disampaikan Ketua Badan Pertimbangan Organisasi Himpunan Kerukunan Keluarga Tani Indonesia (HKTI) Siswono Yudo Husodo dalam Seminar LP3ES bertema "Kenaikan BBM dan Alternatif Kebijakan Kompensasi untuk Masyarakat Miskin", Senin (21/11), di Jakarta.

<>

Disampaikan Siswono, petani membutuhkan insentif untuk meningkatkan produksinya. Jika itu tidak dilakukan pemerintah, Indonesia akan terus menjadi negara pengimpor beras, jagung, ternak sapi, susu, gula, kedelai dan produk-produk pertanian lainnya yang mestinya bisa diproduksi sendiri.

"Setiap kali ada kekurangan solusinya pasti impor. Hingga kini kita menjadi importir daging yang mencapai 25% konsumsi, importir gula 30% konsumsi, importir garam 50% konsumsi dan, importir kedelai 48% konsumsi. Padahal ada solusi lain yang lebih murah, menghemat devisa dan menyediakan lapangan kerja, yaitu dengan meningkatkan produksi," kata Siswono.

Menurutnya kebijakan pemerintah menekan harga menyusul melambungnya angka inflasi sangat tidak fair terhadap petani yang telah menghadapi kesulitan biaya hidup dan peningkatan biaya produksi. Tanpa insentif harga, maka produksi akan menurun. Dan karena kebutuhan meningkat, imporpun akan meningkat. "Ini bunuh diri," katanya.

Saat ini, Siswono menambahkan, alokasi anggaran APBD II untuk pertanian di seluruh Indonesia tidak ada yang lebih dari 5% bahkan di kabupaten yang 70% penduduknya petani. Padahal, menurutnya, pembangunan jalan-jalan raya menembus daerah-daerah yang terisolasi sangat besar peranannya bagi peningkatan kesejahteraan, sebagaimana pernah dilakukan di banyak negara.

Alokasi dana pembangunan infrastuktur desa yang disalurkan melalui pemerintah daerah diharapkan diutamakan untuk pembangunan jalan desa dan perbaikan irigasi. Selain itu, Siswono juga berharap masyarakat dan LSM tetap melakukan pengawasan intensif terhadap penyaluran subsidi pupuk yang mencapai 3 triliun rupiah. (anm)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG