IMG-LOGO
Nasional

LAZISNU Beri Dukungan pada Perajin Bambu Elektronik

Selasa 16 Oktober 2012 14:48 WIB
Bagikan:
LAZISNU Beri Dukungan pada Perajin Bambu Elektronik

Bogor, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) mendukung penuh perajin bambu elektronik dalam kegiatan diklat kerajinan membuat Audio Bambu bagi para santri dan mustadl’afin di Kota Bogor.
<>
Kegiatan tersebut berlangsung di dua tempat, di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Kota Bogor (13 Oktober 2012) dan di Pondok Pesantren Al-Um Kota Bogor (14 Oktober 2012) dengan mengambil tema ; “Pengembangan teknologi pengolahan Bambu menjadi aneka design produk elektronika yang unik, artistic, dan marketable”. 

"Kerajinan bambu elektronik ini perlu dikembangkan, karena bambu merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia yang dapat dimanfaatkan menjadi berbagai jenis usaha ekonomi kreatif," kata Zainullah MA yang biasa dipanggil Cak Nul, intruktur  keterampilan membuat audio bambu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum  dan Al Um Kota Bogor, Ahad (14/10). 

Menurutnya, Bambu juga merupakan tanaman yang dapat ditumbuh-kembangkan dengan masa panen yang relative cepat yaitu antara 3 tahun sampai 4 tahun, lebih cepat dari pohon sengon.

Zainullah juga mengatakan, bambu yang dikembangkan di Pondok Pesantren Miftahul Ulum  dan Al Um menjadi alat elektronik khususnya peralatan audio seperti mini aktive speaker untuk laptop atau komputer, handphone, MP3 player, SD/MMC, Flasdick, radio dan lain sebagainya.

Bambu dapat dikembangkan menjadi aneka design produk audio yang unik, artistik dan marketable. "Produk bambu elektronik karya santri Pondok Pesantren Al Um ini sudah dipamerkan di Jakarta, Batam, bahkan akan ikut pameran ke Malaysia," katanya.

Diklat keterampilan membuat audio bambu diikuti sekitar 20 lebih santri, almuni dan mustadl'afin. Kegiatan berlangsung selama dua hari, 13 dan 14 Oktober 2012. Selama pendidikan pelatihan, santri diberikan pelatihan merakit komponen elektronika, pengolahan bambu, teori dasar teknik elektronika dan ceramah motivasi dari pembina bambootronic, Dr.Aji Hermawan,MM (Direktur RAMP- IPB) .

Dalam ceramahnya, Aji mengharapkan dengan pelatihan ini dapat memberikan kemampuan para santri dan alumni untuk mengembangkan bambu sebagai sumber usaha ekonomi kreatif yang ramah lingkungan, dan sekaligus mampu menggantikan berbagai produk elektronika yang terbuat dari bahan radikal seperti plastic, logam, mika, dan sejenisnya." katanya.

Diklat keterampilan bambu di Pondok Pesantren Miftahul Ulum dan Al Um Kota Bogor tersebut terselenggara berkat dukungan dari Mitra Jasa Technical dan Pengurus Pusat Lazisnu (Lembaga Amil Zakat Infaq, dan Shodaqoah) Nahdlatul Ulama (NU) melalui programnya yang diberi nama  NUskil dan NU Preneur.

 

 

Redaktur     : Hamzah Sahal
Kontributor : Zainul

 

Tags:
Bagikan:
Selasa 16 Oktober 2012 20:1 WIB
NU-DPD RI Sepakati Tindak Lanjut Hasil Munas dan Konbes
NU-DPD RI Sepakati Tindak Lanjut Hasil Munas dan Konbes

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), mencapai kata sepakat untuk bersama-sama menindaklanjuti hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU.

<>

Serangkaian seminar akan dilakukan roadshow di sejumlah daerah di Indonesia. Kesepakatan tersebut dicapai setelah pimpinan DPD berkunjung ke PBNU, Selasa (16/10). 3 Pimpinan DPD, masing-masing La Ode Ida, Bambang Suroso, dan Permana Sari.

Ketiganya diterima Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Sekjend PBNU H Marsudi Syuhud, Bendahara Umum PBNU H. Bina Suhendra, Ketua PBNU H. Iqbal Sullam, Ketua Lembaga Takmir Masjid PBNU KH. Abdul Manan Ghani, Sekretaris Lembaga Dakwah PBNU H. Nurul Yakin Ishak, Sekjend Pencak Silat NU Pagar Nusa Muchamad Nabil Haroen, Sekretaris Lembaga Penanggulangan Bencana Alam NU Sultonul Huda, dan Sekretaris Persatuan Guru NU M. Taufik. 

"Kedatangan  kami yang pertama ingin berterimakasih atas apa yang dihasilkan NU dalam Munas dan Konbes di Cirebon kemarin. Perjuangan DPD dan NU pada dasarnya sama, dan apa yang dihasilkan NU sudah langsung kami tindak lanjuti di internal kami," kata La Ode mengenai kunjungannya.

Bambang Suroso yang menjabat sebagai Ketua Kelompok DPD di MPR RI, mengatakan sejauh ini DPD telah menetapkan 10 isu strategis sebagai konsentrasi untuk dikerjakan dengan menggandeng 99 perguruan tinggi di seluruh pelosok Indonesia. Ke depan, DPD ingin mengembangkan kerjasama dengan NU. 

"Sepuluh isu tersebut di antaranya sistem presidensial yang belum terlaksana, masih terjadinya tumpang tindih di sejumlah lembaga di Indonesia, serta pemberlakuan otonomi daerah yang belum maksimal," ungkap Bambang.

Untuk tujuh isu lainnya, lanjut Bambang, yaitu adanya aspirasi masyarakat untuk munculnya calon presiden perseorangan, pemilihan pemilu nasional dan lokal dengan alasan social dan economi cost, dukungan untuk MK menjadi 'penjaga gawang' UUD 1945,  penajaman pasal 33 UUD 1945 melalui mekanisme amandemen. 

"Ini juga yang mendorong kami untuk datang ke sini. Kami ingin NU mendukung dilaksanakannya amandemen UUD 1945 yang sekarang tengah kami gagas," tambahnya. 

Untuk teknis tindak lanjut hasil Munas Alim Ulama dan Konbes NU tersebut, DPD menyanggupi digelarnya seminar roadshow di 9 provinsi di Indonesia. Ke-9 seminar tersebut akan dikelompokkan menjadi 3 event, masing-masing 3 di Indonesia Timur, Tengah, dan Barat.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyambut baik ajakan DPD RI tersebut. Kiai Said menjawabnya dengan menukil 7 poin deklarasi Ciganjur yang menjadi cikal bakal reformasi, di mana dalam penerapannya terdapat sejumlah penyimpangan. 

"Seperti pemilihan umum langsung, dulu kami mengusulkannya tanpa terfikirkan dampaknya sedemikian buruk. Bahkan kalangan kiai bisa terpecah-pecah. Kami berterimakasih dan siap mendukung dilakukannya amandemen UUD 1945, selama itu dilakukan secara hati-hati dan atas tujuan kebaikan Indonesia," pungkas Kiai Said. 


Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Samsul Huda

Selasa 16 Oktober 2012 19:3 WIB
Tutup Tragedi Kelam PKI, Tatap Masa Depan
Tutup Tragedi Kelam PKI, Tatap Masa Depan

Jakarta, NU Online
Sejumlah pihak menilai, usaha mengorek sejarah kelam Partai Komunis Indonesia (PKI) hanya akan meningkatkan suhu permusuhan dalam negeri. Seyogianya, konsentrasi masyarakat lebih diarahkan untuk menatap masa depan bangsa.<>

Sejarawan LIPI Prof Taufik Abdullah mengingatkan, selain menjadi cabang ilmu pengetahuan dan upaya rekonstruksi peristiwa masa lalu, sejarah bisa juga menjadi wacana yang terikat oleh sudut pandang tertentu. Menurutnya, isu PKI yang berkembang belakangan ini termasuk discourse.

Taufik menambahkan, Indonesia merupakan negara yang kaya akan dendam sejarah. Jika tak terkendali, situasi ini bisa membuat bangsa kian tidak dewasa.

“Kita tidak bisa menatap masa depan kalau kita diliputi rasa dendam,” katanya dalam Tabayun Kebangsaan bersama sejarawan dan pelaku sejarah lainnya di Sekretariat Pusat GP Ansor, Jakarta Pusat, Senin (15/10) malam.

Sebelumnya, ia menjelaskan, periode pemerintahan Soekarno adalah masa-masa pelik yang membelah masyarakat menjadi golongan revolusioner dan antirevolusioner. Kekejaman PKI yang melahirkan permusuhan memang patut dikecam, namun tak perlu diungkit-ungkit kembali.

“Jangan mengatakan, saya yang paling benar, tapi kearifan apa yang ingin kita dapatkan,” tuturnya. 

 

PKI yang Memulai

Seorang pelaku sejarah dan penulis buku Prof Salim Said mengaku dirinya mengalami langsung pergolakan tahun 1965. Sebagai wartawan ia meliput berbagai peristiwa penting, seperti di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Salim, di Jawa Timur, misalnya, jauh sebelum peristiwa Gerakan September tiga puluh (Gestapu), teror fisik dan nonfisik telah disebarkan PKI, terutama sejak 1948. Dalam situasi membunuh atau dibunuh, masyarakat dengan sangat terpaksa menyerang PKI.

“Yang ingin saya katakan, pertama yang memulai pembunuhan itu PKI. Kedua, siapapun yang menang waktu itu tak bisa terhindarkan dari bunuh-membunuh,” katanya.

Di Jawa Timur, saat itu Barisan Tani Indonsia milik PKI membagi-bagi tanah yang kebanyakan milik pesantren atau milik orang-orang PNI. 

“Jadi PKI menciptakan dua musuh sekaligus di Jawa, Jawa Tengah dan Jawa Timur: orang Islam yang mayoritas adalah NU, dan Marhain,” katanya.

Sejarawan Agus Sunyoto, pergolakan tahun 1965 tak boleh dilepaskan dari keganasan PKI tahun 1948. Sehingga, analisa sepihak media tertentu yang menyudutkan NU dan kaum pesantren patut dipertanyakan.



Redaktur : A. Khoirul Anam
Penulis     : Mahbib Khoiron

Selasa 16 Oktober 2012 18:10 WIB
Tolak Penggusuran Musholla, GP Ansor Datangi DPRD
Tolak Penggusuran Musholla, GP Ansor Datangi DPRD

Semarang, NU Online
Melanjutkan aksi menolak rencana penggusuran Musholla Nurul Ikhlas di Kampung Petempen Kelurahan Kembangsari Kecamatan Semarang Tengah, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Semarang Senin (15/10) kemarin mendatangi gedung DPRD Kota Semarang. <>

Sebanyak 20 aktivis GP Ansor dan Banser, datang menyampaikan aspirasinya kepada wakil rakyat. Kedatangan mereka di halaman Gedung DPRD disambut anggota Fraksi Suryanto. Ketua DPC PKB Kota Semarang ini lantas mengantarkan rombongan GP Ansor ke Komisi D yang membidangi masalah keagamaan. 

Di ruang sidang Komisi D, pengurus GP Ansor menyerahkan surat pernyataan berisi penolakan penggusuran Musholla Nurul Ikhlas. Mereka diterima tiga orang anggota Komisi D, Muhammad Afif, Hesti Wahyuningsih dan Arining Indarti Adhi. 

Afif dan Hesti yang mengajak dialog pengurus GP Ansor, berjanji akan segera mengadakan rapat dengar pendapat yang menghadirkan seluruh pihak terkait. Yaitu Pemkot Semarang, pemilik proyek Apartemen Mutiara Garden, warga sekitar musholla, pendiri musholla dan pihak lain yang terkait. 

“Terima kasih atas kedatangan teman-teman GP Ansor dan Banser. Kami akan menyampaikan ke pimpinan Komisi D dan akan segera menggelar rapat dengar pendapat untuk merespon masalah ini. Semua pihak akan kami undang,” ujar Afif usai menerima surat pernyataan dari ketua PC GP Ansor Kota Semarang Syaichu Amrin. 

Sementara itu, Hesti Wahyuningsih mengaku sangat respek dengan kepedulian GP Ansor terhadap musholla yang ada di kampungnya tersebut. Sebagai penduduk Kelurahan Kembangsari, Hesti juga ikut merasa kehilangan jika musholla tersebut digusur. 

“Saya salut dan respek pada kawan-kawan GP Ansor. Sebagai warga Kembangsari, saya sangat senang atas kepedulian Anda semua sebagai sesama warga muslim di Semarang,” ujar perempuan berjilbab istri mendiang mantan anggota DPRD Kota 1999-2004 Mamik Ma'ruf ini.

Lebih lanjut anggota Fraksi PDI Perjuangan ini mengatakan, dirinya sejak belum menjadi anggota dewan telah lama prihatin dan ikut berusaha mencegah musholla itu digusur. 

“Saya baru jadi anggota dewan 4 bulan lalu dalam proses PAW. Tapi sejak dulu saya sudah ikut memperjuangkan agar musholla itu tidak digusur. Namun untuk sikap resmi saya sebagai anggota dewan, nanti saya sampaikan dalam forum rapat Komisi D yang akan kita hadiri bersama,” tuturnya. 

Hesti meminta Pemerintah Kota Semarang bertindak tepat soal ini. Jangan sampai hanya karena faktor uang, pengusaha swasta bisa membeli apa saja dan bisa melakukan apa saja untuk kepentingan bisnisnya. Dan itu bisa jadi melukai rasa keadilan rakyat. 

Namun ia bertanya, mengapa GP Ansor baru bergerak sekarang. Sedangkan proyek apartemen itu sudah hampir jadi dan pihak pengembang telah menjual unit-unit apartemennya kepada masyarakat. 

Atas pertanyaan itu Syaichu Amrin menjawab, sejak Maret lalu pendiri musholla Nurul Ikhlas, imam musholla dan jamaahnya meminta bantuan GP Ansor untuk menyuarakan penolakan. Saat itu jamaah Masjid Agung Semarang dan para tokoh kiai di Kauman juga mendukung penolakan. Termasuk dukungan dari Ketua Komisi Fatwa MUI Kota Semarang KH Azim Wasiq yang juga imam masjid Kauman. 

Untuk menyatukan berbagai elemen yang menolak, dibentuk Panitia Penolakan yang melakukan dialog dengan unsur pemerintah maupun pihak pemilik proyek apartemen. Akan tetapi, ungkap Syaichu, panitia yang dipimpin Zainal Abidin Petir itu belakangan melempem, tidak lagi menyuarakan penolakan. 

Bahkan spanduk penolakan yang pernah dipasang di musholla telah hilang. Lalu tak ada lagi kegiatan istigostah atau pengajian penolakan sebagaimana dulu-dulu. Bahkan GP Ansor tak pernah lagi diajak bicara atau diberitahu tentang langkah yang ditempuh Panitia Penolakan. 

“Kami datang ini karena Panitia Penolakan yang pernah kami bentuk tidak terdengar lagi suaranya. Kami bahkan sudah lama tidak diberitahu apa langkah yang ditempuh dan bagaimana hasilnya. Kuatir musholla ini dirobohkan, kami bergerak menyuarakan aspirasi ini. Tolak penggusuran!,” ucapnya tegas. 

Seperti diberitakan sebelumnya, GP Ansor pada Sabtu malam (13/10) menggelar istighotsah untuk menolak penggusuran Musholla Nurul Ikhlas di Petempen. Anggota Ansor dan seratusan Banser lantas memasang spanduk penolakan beserta bendera organisasi mereka plus bendera Merah Putih. 

Didukung pendiri musholla Nurul Ikhlas Kheroni dan jamaahnya, serta kiai dan santri Ponpes Roudlotun Nikmah Pedurungan, GP Ansor menyatakan siap menolak keras upaya penggusuran tempat ibadah satu-satunya di Jalan Gajah Mada Semarang yang telah sejak 2001 menjadi  tumpuan kaum muslimin di Semarang tersebut. 

Mereka mendeklarasikan pernyataan siap membela sampai titik darah penghabisan jika musholla itu sampai dirobohkan. Sebab hal itu melecehkan atau menghina agama. 



Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Muhammad Ichwan

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG