IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

LPPNU Dorong Pemanfaatan Cukai Tembakau Tepat Sasaran

Jumat 30 November 2012 13:35 WIB
Bagikan:
LPPNU Dorong Pemanfaatan Cukai Tembakau Tepat Sasaran

Jakarta, NU Online
Lembaga Pengembangan Pertanian Nahdlatul Ulama (LPPNU) mendorong Pemerintah Daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau DBHCHT untuk memanfaatkannya sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini masih ditemukan banyak penyelewengan, sehingga manfaat atas alokasi dana tersebut tidak maksimal dirasakan masyarakat.<>

"Misalnya ada DBHCHT yang digunakan untuk mengaspal jalan, padahal itu jelas tidak boleh," ungkap Sekretaris LPPNU Imam Pituduh di Jakarta, Jumat (30/11). 

Dorongan agar DBHCHT dimanfaatkan sesuai ketentuan yang berlaku juga terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema 'DBHCHT untuk Kemakmuran Petani' yang diselenggarakan Pengurus Wilayah LPPNU Kalimantan Tengah dan Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya, Kalteng, Rabu (28/11). 

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Andi Najmi Fuaidi yang menjadi salah satu pembicara, mengatakan hanya terdapat 16 Pemda tingkat I di Indonesia yang mendapatkan alokasi DBHCHT. Oleh karena ini, daerah yang sudah mendapatkannya tidak boleh memanfaatkan di luar ketentuan yang berlaku.

“Penggunaan DBHCHT tidak boleh untuk infrastruktur. Dana ini harus untuk pengembangan sektor pertanian,' tegas Andi di hadapan dosen dan mahasiswa Universitas Palangka Raya, serta jajaran pengurus di PWNU Kalteng, dan tamu undangan lain yang sebagian besar adalah petani. 

Andi mengharapkan agar kelompok masyarakat yang menggeluti bidang pertanian memanfaatkan dana tersebut agar tidak digunakan untuk program yang tidak ada kaitannya dengan sektor pertanian

Dosen Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya Dr. Ir. Suharno, dalam forum yang sama mengatakan bahwa DBHCHT termasuk dana yang belum dikenal luas masyarakat. Jika mengacu kepada peraturan yang ada sektor pertanian memiliki peluang besar dikembangkan dengan dana tersebut. 

"Di samping dapat digunakan di sektor pertanian, kalangan kampus juga bisa memanfaatkan DBHCHT untuk riset pengembangan pertanian," ungkap Suharno. 

Suharno mengaku siap membantu Pemerintah memanfaatkan DBHCHT untuk kemajuan sektor pertanian di Kalimanta Tengah. "Meskipun di sini tidak ada tanaman tembakau dan industri tembakau, kami siap membantu Pemerintah memaksimalkan penggunaan DBHCT agar beberapa kendala di sektor pertanian non tembakau dapat terkurangi," pungkasnya di acara yang diselenggarakan di Aula Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya tersebut.




Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Samsul Hadi

Bagikan:
Jumat 30 November 2012 20:11 WIB
PBNU Sampaikan Pokok Pikiran Terkait RUU Kebudayaan
PBNU Sampaikan Pokok Pikiran Terkait RUU Kebudayaan

Jakarta, NU Online
Wakil Sekjen PBNU H Abdul Munim DZ mewakili unsur NU diundang khusus untuk menyampaikan gagasan terkait pematangan RUU kebudayaan di ruang sidang Fraksi PKB DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (29/11) sore kemarin.<>

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Komisi X DPR RI sedang menyiapkan Rancangan Undang Undang (RUU) yang mengatur soal kebudayaan Indonesia. RUU akan disosialisasikan pada bulan Desember 2012 dan diharapkan akan dibahas oleh DPR pada 2013.

Dalam diskusi bertajuk “Quo Vadis Kebudayaan Indonesia”, Sekretaris Fraksi PKB Hanif Dakhiri mengungkapkan, UU Kebudayaan itu nantinya diharapkan dapat memasilitasi berbagai proses kebudayaan di Indonesia, termasuk dalam hal regenerasi atau pewarisan budaya. Jika UU selalu didefinisikan dengan ‘mengatur’ maka ini berarti mempermudah berbagai proses, bukan mempersulit.

RUU kebudayaan ini juga dimaksudkan untuk mengatasi soal komodifikasi kebudayaan yang berorientasi pada pasar. “Kalau fasilitasi kebudayaan pasti ada efek ekonominya. Jadi bukan ekonominya yang dikedepankan,” katanya.

Dirjen Kebudayaan Kemendikbud (Plt.) Kacung Marijan mengatakan, RUU kebudayaan ini pada intinya mengatur tiga hal, yakni konservasi kebudyaan, pengembangan kebudyaan, dan diplomasi kebudyaan. Saat ini rancangan UU sedang berada di tangan Kemendikbud dan akan disosialisasikan pada Demember mendatang dengan judul “RUU Pokok-pokok Kebudayaan.”

Wakil Sekjen PBNU H Abdul Munim DZ dalam kesempatan itu menyampaikan banyak persoalan kebudayaan yang dihadapi bangsa Indonesia. Menurutnya, reformasi politik yang dimulai pada akhir tahun 1990-an ternyata diikuti dengan revolusi kebudayaan. Individulisme telah menggerus karakter komunal masyarakat Indonesia.

“Dulu para calon pemimpin disokong dan dimodali oleh masyarakat. Kalau ada calon yang berkampanye, tuan rumah yang kasih sangu (bekal). Sekarang yang kampanye harus bawa duit. Sekarang kampanye identik dengan modal,” katanya.

Persoalan kebuyaan yang paling menonjol, menurut Munim, adalah bahasa. Sebagian besar bahasa nasional saat ini diisi dengan bahasa asing. Salah satu soalnya adalah karena bangsa Indonesia sudah tidak mampu menciptakan barang dan jasa.

“Misalnya karena tidak mampu menciptakan mesin komputer sendiri, kita pakai saja istilah itu, sampai ke nama-nama perangkatnya,” katanya.

Dalam hal lain para akademisi Indonesia menerima begitu saja berbagai istilah dari luar tanpa melalui proses pengindonesiaan terlebih dahulu. Ia mencontohkan istilah demokrasi dan HAM.

“Padahal bahasa itu penuh dengan konsep. Bukan berarti para funding fatehers kita tidak membaca konsep demokrasi dan HAM, tapi mereka memilih istilah kemanusiaan dan kedaulatan rakyat,” katanya.


Penulis: A. Khoirul Anam

Jumat 30 November 2012 14:55 WIB
Jelang Pilgub Jatim, Selamatkan NU dari Perpecahan
Jelang Pilgub Jatim, Selamatkan NU dari Perpecahan

Jakarta, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengambil sikap prioritas utama menyelamatkan NU dari perpecahan, terutama di kalangan internal pengurus. Hal ini terkait pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) yang akan berlangsung pada 2013 mendatang.<>

Humas PWNU Jatim, Norhadi, dalam rilis persnya kepada NU Online mengungkapkan, pada Rabu, 28 Nopember 2012 lalu, PWNU menggelar rapat gabungan di kantor PWNU Jatim Jl Masjid Al-Akbar Surabaya yang dihadiri Rais Syuriyah KH Miftakhul Akhyar, KH Anwar Mansur, KH Abdul Mathin, KH Ali Masyhuri, KH Nuruddin, KH Syafruddin serta seluruh jajaran Tanfidziyah.

Selain membahas Konferensi Wilayah (Konferwil) juga membahas tentang perkembangan sosial politik di Jawatimur terutama persoalan pemilihan Gubernur Jawatimur 2013.    

“Mengaca pada pemilihan kepala daerah sebelumnya maka PWNU mengambil sikap prioritas utama menyelamatkan NU dari perpecahan terutama internal pengurus PWNU Jatim harus satu tujuan,” kat Nurhadi.

“Fungsi NU dibentuk adalah mempersatukan langkah para ulama dan pengikutnya dalam melakukan kegiatan yang bertujuan menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan meningkatkan harkat martabat manusia,” tambahnya.

PWNU Jatim berencana mengumpulkan PCNU, Kiai dan para ulama di se-Jatim agar satu suara. PWNU Jatim akan mengkrucutkan suara warga Nahdliyin pada satu calon saja agar tidak memecah-belah NU.

“PWNU Jatim hanya mengingatkan jangan sampai memecah belah warga NU terlebih lagi kiai,” kata Nurhadi.


Penulis: A. Khoirul Anam

Jumat 30 November 2012 10:51 WIB
Ansor Jatim Instruksikan Hentikan Aksi Terkait Bhatoegana
Ansor Jatim Instruksikan Hentikan Aksi Terkait Bhatoegana

Jakarta, NU Online
Ketua GP Ansor Jawa Timur Alva Isnaeni menginstruksikan seluruh anggotanya di Jawa Timur dapat menghentikan aksi-aksi terkait kekecewaan terhadap pernyataan Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana yang menyebut mantan Presiden Abdurrahman Wahid tidak bersih.<>

"Ya kita berharap hentikan menjalankan aksi-aksi ini, itu instruksi secara organisasi," kata Alva di kediaman Gus Dur, Ciganjur, Jakarta Selatan, Kamis.

Alva mengatakan meskipun dirinya secara resmi dia telah menginstruksikan secara organisasi, namun tidak ada jaminan bahwa GP Ansor di Jawa Timur bisa menghentikan aksi.

"Siapa yang bisa menjamin di Indonesia ini, Presiden saja tidak bisa menjamin. Artinya begini, selain menghimbau saya juga menginstruksikan aksi dihentikan sejak Sutan minta maaf ini," kata Alva.

Alva juga meyakinkan bahwa pihaknya telah membatalkan rencana melaporkan Sutan ke Mabes Polri.

"Jadi kami berharap ini didengarkan GP Ansor di Jawa Timur, untuk kemudian melakukan langkah-langkah yang baik dalam rangka mengkonsolidasikan organisasi," kata Alva.

Alva mengharapkan momentum permintaan maaf Sutan, dapat digunakan menjadi momentum konsolidasi organisasi, terutama pelurusan sejarah terhadap Gus Dur selaku tokoh NU.

Pada Kamis (29/11), Keluarga besar mantan Presiden Abdurrahman Wahid menyatakan telah menerima permintaan maaf dari Ketua DPP PD Sutan Bhatoegana, atas pernyataannya yang menyebut Gus Dur tidak bersih.

"Sudah disampaikan permohonan maaf oleh pak Sutan kepada keluarga dengan tulus dan ikhlas, dan kami keluarga besar KH Abdurrahman Wahid juga mewakili kaum Nahdliyin menerima pernyataan maaf beliau," kata Putri Abdurrahman Wahid, Yenny Wahid, di kediaman keluarga besarnya. 


Redaktur: Mukafi Niam
Sumber   : Antara

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG