IMG-LOGO
Warta

Tingkatkan Keserasian Jender

Senin 27 Maret 2006 21:28 WIB
Bagikan:
Tingkatkan Keserasian Jender

Jakarta, NU Online
Permasalahan yang diakibatkan karena kesenjangan atau ketimpangan jender, seperti terjadinya diskriminasi terhadap perempuan dalam hal akses dan kontrol atas sumberdaya, ekonomi dan politik masih banyak mendapat sorotan dari pelbagai pihak.

Atas dasar ini, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan di era KH Abdurrahman Wahid, Khofifah Indar Parawansa pada peluncuran bukunya “Mengukir Paradigma Menembus Tradisi: Pemikiran Tentang Kesetaraan Jender,” banyak mengomentari persoalan terkait dengan isu jender.

<>

Peluncuran buku yang berlangsung hari ini, Senin (27/03) di hotel Menara Peninsula Jalan Let. Jend S Parman ini menghadirkan dua pembicara, yaitu KH. Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU) dan Ani W Soetjipto (pengamat Politik) dengan moderator Gefarina Djohan (dosen UIN Jakarta).

Dalam kesempatan ini, Hasyim menyatakan, kesetaraan jender perlu banyak mendapat perhatian dari semua pihak. “Keserasian jender itu merupakan rembesan dari keadilan dan kesetaraan jender, karena itu peran laki-laki dan perempuan harus saling mengisi” ungkap Hasyim.

Senada dengan Hasyim, Ani juga melihat masih adanya diskriminasi terhadap hak perempuan dalam menciptakan kemandiriannya. “Gerakan perempuan perlu menemukan satu isu yang menyatukan mereka. karena itu perlu ada sinergi di antara mereka baik pada lintas agama maupun organisasi,” ujar Ani.

Peluncuran buku ini banyak dihadiri peserta dari pelbagai LSM, aktivis mahasiswa dan masyarakat umum, turut hadir pula Mahfud MD, Idham Kholid (anggota fraksi PKB) dan Hj Asmah Sjachruni (Muslimat NU. (dar) 

Bagikan:
Senin 27 Maret 2006 20:6 WIB
Hasyim: Segera Tuntaskan RUU APP
Hasyim: Segera Tuntaskan RUU APP

Jakarta, NU Online
PBNU mendesak DPR dan pemerintah untuk segera menyelesaikan RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). "Yang kita dukung adalah keselamatan masyarakat, utamanya
generasi muda," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi, di Jakarta, Senin di sela-sela peluncuran buku "Mengukir Paradigma menembus Tradisi: Pemikiran tentang Keserasian Jender," karya Khofifah Indar Parawansa.

Hasyim menyatakan, Pemerintah dan DPR harus berpihak pada moralitas bangsa dan tidak membiarkan pro dan kontra RUU APP berlangsung terus menerus.

<>

Adanya pihak yang keberatan dengan RUU APP, kata Hasyim, adalah hal yang wajar. Menurut dia, banyak industri pornografi yang terganggu kalau UU ini lahir. Ditambah lagi adanya tekanan global. "Tetapi bagaimana kita bisa memproporsionalkan. Industri tetap jalan tanpa harus mengorbankan moralitas bangsa," katanya.

Misalnya dengan memberi pengecualian daerah pariwisata, hiburan, dan sebagainya. Dengan demikian, masing-masing tidak saling merusak. Tidak logis kalau negara berpihak pada demokrasi dan kebebasan, tetapi berujung pada rusaknya generasi muda. Karena itu, generasi muda harus ’diamankan’ (dilindungi. "Untuk orang yang cari makan dari hiburan diberi tempat tersendiri," katanya.

Hasyim membantah kalau pro dan kontra ini merupakan pertarungan antaragama. Kata Hasyim, "Tidak ada satu agama pun yang mentolelir pornografi. Kalau orang barat punya budaya seperti itu, tidak bisa dianggap sebagai representasi agama. "Banyak UU di Eropa yang dilawan oleh Katholik dan Kristen, tetapi tidak mampu. Karena di Barat "God is Death" (Tuhan telah mati)," katanya.

Aktivis jender sekaligus anggota DPR RI, Khofifah Indar Parwansa, tidak melihat adanya unsur eksploitasi dalam RUU APP. "Saya sudah baca drafnya dan saya tidak menemukannya (eksploitasi perempuan)," kata Khofifah.

Khofifah melihat ada pihak yang sebenarnya tidak membaca RUU APP tetapi kemudian menyebarkan citra (image) seperti itu. "Ada baiknya kita telaah bersama. Kita pelajari bersama. Draf ini masih awal dan DPR juga masih akan memperbaikinya," kata Khofifah. Ia justru melihat bahwa RUU APP masih terlalu longgar. Terlalu banyak pengecualian dalam draf itu.

Keberadaan RUU APP merupakan kebijakan negara untuk mengatur ketertiban sosial masyarakatnya. Bukan pembatasan seperti yang selama ini disuarakan sejumlah kelompok.

Kalaupun ada pluralisme pendapat, menurut dia, hal itu adalah keniscayaan. "Ada proses yang sangat panjang (sejak 2001) sebelum diputuskan melahirkan RUU APP," ungkapnya.

Sementara itu, anggota Pansus RUU APP Alfridel Jinu, menilai masyarakat tidak perlu terburu-buru atau memvonis untuk segera disahkan. Banyak pasal dari RUU APP itu yang perlu ada pembahasan secara khusus. "Kami tidak menolak tetapi perlu ada pembahasan lebih dalam lagi," katanya.

DPR belum bisa membahas secara cepat, selain memasuki waktu reses, juga RUU itu perlu pendalaman lagi dari masyarakat. "Sampai sekarang belum dibahas, baru masuk DIM dari fraksi-fraksi," katanya. (ant/mkf)

Senin 27 Maret 2006 20:4 WIB
PBNU: Perilaku Australia Menguntungkan Separatis
PBNU: Perilaku Australia Menguntungkan Separatis

Jakarta, NU Online
Ketua BPNU KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah Indonesia mempelajari prilaku Australia yang selama ini menguntungkan gerakan separatis.

Pada acara peluncuran buku yang ditulis anggota Fraksi PKB DPR RI Khofifah Indar Parawansa di Jakarta, Senin, Hasyim menyatakan pemerintah harus bersikap tegas kepada Australia karena perilaku Australia banyak menguntungkan separatis di Tanah Air. "Indikasi ini harus diukur pemerintah sejauh mana bahayanya," kata Hasyim.

<>

Dia menyatakan, pemerintah harus segera mencermati apakah tindakan Australia itu ada unsur intervensi, atau merupakan bantuan dan dukungan terhadap separatisme. Kalau hanya formal, maka harus ada penjelasan dari Australia.

Hasyim mengatakan, banyak tokoh separatis Papua berada di Australia. Tidak itu saja, tokoh senator dan partai di Australia, banyak yang menginginkan Australia memperlakukan Papua seperti Timor-Timur. "Ini satu tingkat lagi dari penarikan, kita lihat apakah Australia memberi penjelasan atau tidak. Kalau tidak, apa salahnya (pemutusan hubungan diplomatik dilakukan," katanya. (ant/mkf)

Senin 27 Maret 2006 17:5 WIB
Untuk Meningkatkan SDM Madrasah
Depag Jalin Kerjasama dengan ITB dan UPI
Depag Jalin Kerjasama dengan ITB dan UPI

Jakarta, NU Online
Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM madrasah, Departemen Agama dalam hal ini Ditjen Pendidikan Islam  melakukan kerjasama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Naskah kerjasama ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Islam Dr.H.Jahja Umar dengan Rektor ITB Prof Dr Djoko Santoso dan Rektor UPI Prof Dr Sunaryo Kartadinata M.Pd di Bandung, Senin (27/3).

Menurut Dirjen Pendidikan Islam Jahja Umar, kerjasama dengan ITB berupa pemberian bea siswa bagi 60 orang guru madrasah aliyah untuk mengambil program pasca sarjana bidang kimia dan fisika. Sedangkan dengan UPI, berupa kerjasama pemberian bea siswa untuk 65 orang guru madrasah aliyah mengambil program pasca sarjana untuk jurusan bahasa Inggris dan kurikulum. 

<>

Bea siswa tersebut, kata Jahja, bersumber dari APBN Dep.Agama dengan maksud untuk meningkatkan kualitas guru di lingkungan madrasah aliyah. Sebelumnya Ditjen Pendidikan Islam telah pula menjalin kerjasama dengan IPB,UIN, ITS dan UGM dalam hal pemberian bea siswa bagi siswa lulusan madrasah untuk mengikuti pendidikan S1 di perguruan tinggi tersebut.

Jahja Umar dalam sambutannya mengatakan, guna mengejar ketertinggalan dalam mutu dan kualitas, pendidikan Islam di tanah air seperti madrasah dan pondok pesantren harus mendapat perlakuan yang istimewa dalam berbagai hal, baik dari segi anggaran maupun kebijakan pemerintah terhadap lembaga pendidikan ini.

Jahja mengatakan, selama berpuluh-puluh tahun pendidikan Islam berada di posisi marjinal, kelas ’dua’, dan tertinggal jauh dibanding sekolah umum. Padahal lembaga pendidikan seperti madrasah dan pondok pesantren telah banyak berkiprah di tanah air, bahkan keberadaan pontren telah ada sebelum negara kita merdeka.

”Memang ada sejumlah madrasah yang telah mampu memenuhi harapan masyarakat dan mengungguli mutu yang dicapai sekolah. Namun secara jujur bahwa madrasah belum bisa memenuhi harapan masyarakat dan mutu pelajaran umum masih tertinggal dari sekolah,” papar Jahja.

Jahja menambahkan, banyak faktor yang menyebabkan adanya kesenjangan  antara harapan masyarakat dengan hasil yang dilahirkan madrasah serta kesenjangan antara mutu madrasah dan sekolah. Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya kompetensi guru di bidang materi yang diajarkan kepada siswa di madrasah

Jahja mengatakan, untuk mengimbangi mutu lembaga pendidikan Islam dengan sekolah umum, maka upaya pendidikan islam tidak cukup kalau hanya melakukan apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan umum. ”Harus ada lompatan yang jauh dan tidak hanya sekali melompat, tapi berkali-kali,” katanya.

Selain itu lanjut dia, juga harus ada keberpihakan secara khusus terhadap pendidikan Islam. Karena tanpa keberpihakan khusus sangat sulit bagi PI melakukan lompatan. ”Salah satu keberpihakan itu seperti bantuan dari pusat-pusat unggulan seperti ITB,” jelas Dirjen.

Dalam masalah anggaran, kata Dirjen, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang nota bene kebanyakan dikelola swasta harus mendapat porsi yang proposional. Sekarang sekitar 90 persen madrasah swasta, tapi anggaran yangPdiberikan masih belum cukup. Ini masih belum adil, jadi kalau madrasah berlari pun akan tertinggal dibelakang. Anggaran madrasah paling tidak tiga kali dari sekolah umum,” kata Jahja.

Sementara Rektor ITB Prof Dr. Djoko Santoso mengatakan, saat ini penduduk Indonesia berkisar 230 juta, mereka semua memerlukan pendidikan yang baik. Dan di tanah air kita terdapat sekitar 2.700 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, mulai dari yang bermutu baik sampai yang biasa-biasa saja.

Menurut Djoko, secara umum insan pendidikan berharap memberi mutu pendidikan yang baik bagi semua anak didik. ”Di ITB mutu sudah jadi budaya, meski untuk menjaga mutu itu masih terdapat kendala,” katanya seraya menambahkan baru-baru ini kampus Ganesha ini mendapat pengakuan satu-satunya perguruan tinggi di Indonesia yang masuk 100 besar di Asia. ”Rangking kita di nomor 49,” ujarnya.

Meski demikian, kata Rektor, pihaknya berharap ITB bisa memperbaiki rangking itu dengan meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan institut. ”Tapi kami juga punya kewajiban menyebarkan mutu kepada yang lain, wujudnya seperti terhadap lembaga pendidikan di Depag,” ujarnya.

Djoko mengatakan, program kerjasama dengan Depag dalam rangka meningkatkan mutu madrasah di tanah air. Namun ITB tidak memberi perlakuan khusus terhadap mahasiswa dari madrasah. ”Semua kami perlakukan sama seperti mahasiswa ITB pada umumnya. Kalau tidak lulus yang kami DO (Drop Out),” ujarnya.

Sementara itu Rektor Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Prof Dr Sunaryo Kartadinata M.Pd mengatakan, sebagai lembaga pendidikan yang mempersiapkan pengajar atau guru, UPI senantiasa melakukan kerjasama dengan berbagai pihak

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG