IMG-LOGO
Trending Now:
Opini
M MAKSUM MACHFOEDZ

Sertifikasi BHNU: Proteksi dan Branding Ekonomi

Senin 25 Februari 2013 14:2 WIB
Bagikan:
Sertifikasi BHNU: Proteksi dan Branding Ekonomi

Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) sebagai institusi sertifikasi pangan NU, telah resmi dicanangkan operasionalisasinya oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, 6 Februari 2013. Kebutuhan Nahdliyin yang sangat khas atas diselenggarakannya pelayanan publik dalam penilaian internal kehalalan pangan dengan demikian harus segera dijawab, terutama dalam kaitannya dengan upaya proteksi terhadap Nahdliyin dan masyarakat luas, dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen pangan.
<>
Tidak pernah bisa dipungkiri bahwa populasi warga Nahdliyin, kecuali menduduki rangking mayoritas sebagai warga NKRI, distribusi warganya memiliki spektrum yang paling beragam dibandingkan dengan kelompok sosial politik apapun di Indonesia, dan bahkan di jagad raya. Kekayaan spektrum keanggotaan yang teramat lebar sebagai the moderate ini memiliki konsekensi tersendiri dalam urusan bermasyarakat dan berbangsa. Nyaris mustahil bagi lembaga manapun di Negeri ini bisa melakukan monopoli pelayanan sepadan bagi semua.

Hari Gini, Monopoli?

Nalar kelebaran spektrum kemasyarakatan pada tingkat jama’ah NU maupun masyarakat luas Bangsa Indonesia, baik atas dasar etnisitas, kultural, lokalita, keberagamaan, dan segala segmentasi sosial-politik yang teramat multidimensi telah melahirkan tuntutan bagi tegaknya format politik kebangsaan yang semakin demokratis menuju tata-kenegaraan dan tata-pelayanan publik yang people-based, semakin didasarkan atas keragaman yang memang niscaya tetapi senantiasa terbingkai dalam kesatuan kebangsaan NKRI. NU amat meyakini ini.

Konsekuensinya, semangat demokratisasi itupun semakin mengedepankan otonomi, desentralisasi dan partisipasi, yang tidak sekedar berujud penyerahan kekuasaan, devolution of power, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, akan tetapi sekaligus membuka kesempatan seluas-luasnya partisipasi publik nyaris dalam urusan apapun, termasuk di dalamnya adalah urusan pelayanan publik seperti urusan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, sampai urusan pangan nasional. Nalar pergeseran kekuasaan itu pula yang mengharuskan akomodasi Negara terhadap partisipasi Orsos dalam pelayanan publik.

Ketika urusan pelayanan publik sekaligus juga bersinggungan dengan kepentingan spiritualitas dan syariat, tuntutan akomodasi partisipasi Orsos Keagamaan jelas tidak mungkin dipungkiri, sepanjang senantiasa terbingkai dalam semangat kerukunan NKRI. Dalam relasi inilah akomodasi Sistem Negara terhadap partisipasi PBNU dalam mengawal sistem pangan warganya, sekaligus masyarakat Indonesia pada umumnya, menjadi sebuah keharusan. Dengan demikian, inisiatif pelembagaan BHNU memiliki rasionalitas yang tidak bisa ditawar ketika dalam keseharian sistem politik kebangsaan semakin anti otoritarian dan anti monopoli dalam urusan apapun, terlebih ketika diperlukan pelayanan sepadan atas kekhasan kebutuhan.   

Kekhasan Kebutuhan

Tidak berlebihan bagi PBNU untuk meletakkan kekhasan kebutuhan warga urusan pangan nasional, karena kebesaran populasi warga Nahdliyyin yang didominasi oleh jutaan produsen dan jutaan konsumen, dengan spektrum politik-ekonomi-sosial yang sangat luas. Adalah konsekuensi dari mayoritas manakala tuntutan terhadap berdirinya BHNU datang dari segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat basis di pedesaan, pelaku usaha ekonomi lemah, sampai dengan masyarakat elit, kaum terpelajar, birokrasi dan pelaku industri di perkotaan.

Tidak terhitung tuntutan industrial terlontar dari para pelaku industri dan manufaktur pangan, khususnya dari kalangan HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin beserta jaringan kerjanya atas partisipasi BHNU dalam sertifikasi produk industrial manakala disadari bahwa konsumen mayoritasnya adalah Nahdliyin dan komunitas pesantren. Kebutuhan elit pada tingkat pemilik modal ini juga bersambut dengan iktikad elite Pemerintahan ketika diperlukan sertifikasi yang lebih spesifik terkait dengan adopsi terhadap program pengembangan pangan dan kesehatan. Persoalan pangan transgenik, vaksinasi, dan sejenisnya memerlukan kekhasan sertifikasi.

Kelas menengah NU di perkotaan, baik dalam posisinya sebagai produsen maupun konsumen sudah barang tentu memerlukan intensitas pelayanan sistem informasi pangan yang semakin meyakinkan dan paripurna. Sistem informasi ini sampai dengan hari ini, hanya sebagian tersaji dalam informasi kemasan produk pangan dan obat-obatan dalam kategori formal. Sementara realitasnya, kelas menengah sekalipun, kehidupan kesehariannya sangat akrab dengan urusan pelayanan pangan yang acapkali diselenggarakan oleh makin berjubelnya sektor informal.  Bagaimana pula dengan masyarakat basis, baik konsumen maupun produsen usaha mikro?
 
Proteksi dan Branding Mikro

Skema pelayanan publik dalam urusan apapun sudah waktunya semakin menyeluruh, tidak eksklusif dan tidak monopolistik. Al-Adalah dan at-Ta’awwun sebagai bagian dari nilai Mabadi’ Khaira Ummah memandatkan pelayanan informasi pangan yang non-diskriminatif dan aksesibel bagi semuanya, baik produsen maupun konsumen. Dalam pemikiran PBNU, tidak pernah ada masalah non-certifiable, tidak bisa disertifikasi kecuali memang tidak halal. Tugas BHNU adalah tahlil al-muhallalaat, bukan tahlil al-muharramat. Dalam kredo unilah BHNU sangat inclusive, harus bisa diakses siapapun, termasuk produsen mikro tanpa uang.

Dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, bakul bakso, warteg, dan sejenisnya, bagi BHNU sertifikasi adalah proteksi ekonomi melalui branding kehalalan. Economic protection dan economic branding ini dewasa ini tidak terlayani oleh siapapun karena populasi yang terlibat bukan main melimpah, produsen dan konsumen. Kejadian mutakhir kaitannya dengan tiadanya proteksi kehalalan, sejumlah penjual bakso Nahdliyin berikut konsumennya menjadi korban pasar dan semuanya tidak laku ketika merebak isu bakso sapi campur babi. Bukankah itu kewajiban bagi PBNU untuk melakukan proteksi ekonomis kadernya dari kenakalan pasar?

Ketika merebak isu mie ayam campur tikus beberapa waktu lalu, para santri di puluhan blok pemukiman Pesantren Krapyak Yogyakarta berhenti makan mie ayam beberapa lama. Why? Karena tidak ada sistem informasi terpercaya tentang kehalalan itu. Akibatnya, santri harus makan pangan lain yang lebih mahal, sementara penjual mie ayam harus puasa, gulung tikar. Bakso sudut kota juga gulung tikar karena kalah murah dibanding bakso campur babi...  

Walhasil, adalah sebuah keniscayaan, bahwa sertifikasi pangan bukanlah sekedar secarik kertas dan sebutir stempel. Dia bukan pula monopoli industri manufaktur berskala besar. Bukan pula monopoli otoritas tertentu. Sertifikasi berurusan dengan sistem informasi, proteksi ekonomi, sekaligus proteksi konsumsi jutaan masyarakat. Perspektif menyeluruh inilah nalar dasar bahwa PBNU, dalam hal ini BHNU, harus bertanggungjawab melindungi warganya.  

 

*Penulis adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Bagikan:
Sabtu 23 Februari 2013 6:11 WIB
MASDURI*
Menyegarkan Peran Kebudayaan NU
Menyegarkan Peran Kebudayaan NU

Sejak didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H, NU lebih banyak berbaur dengan masyarakat bawah di pedesaan. Sehingga tidak heran bila NU lekat dengan bahasa tradisional.
<>
Meski sekarang ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sebagai respon NU terhadap perkembangan dunia modern. Namun NU tetaplah organisasi yang getol mempertahankan tradisi-tradisi Nusantara, asalkan manfaatnya jelas dan bisa diselaraskan dengan ninai-nilai keislaman.

Salah satu contoh konkret yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah budaya tahlilan. Meski ormas-ormas lain gencar menuduh tahlilan bi’dah, karean tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, namun NU tetap kuat dengan perinsipnya, selama mengandung maslahah bagi masyarakat dan bisa diselaraskan dengan nilai-nilai ke-Islaman, tanpa masalah.

Dalam sejarah Nusantara masa lalu, tahlilan berasal dari upacara pribadatan (selamatan) yang dilakukan nenak moyang bangsa Indonesia yang mayoritas dari mereka adalah penganut agama Hindu dan Budha. Upacara tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan do’a kepada orang yang telah meninggal dunia.

Namun secara praktis tahlilan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dengan tahlilan yang dilakukan oleh warga NU jauh berbeda, yakni menganti semua bacaan upacara selamatan tersebut dengan bacaan-bacaan-bacaan Al-Quran, Shalawat dan dzikir-dzikir kepada Allah SWT. Manfatnya, selain mendekatkan diri kepada Allah SWT. budaya tahlilan juga merekatkan relasi sosial masyarakat.

Itu hanya salah satu contoh bahwa NU begitu menghargai kebudayaan Nusantara. Selama mengandung maslahah dan bisa diselaraskan dengan ajaran Islam, kebudayaan apapun harus tetap dipertahankan. Sebab kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harganya begitu mahal. Bahkan suatu bangsa tanpa kebudayaan tak bernilai di mata dunia internasional.

Di tengah kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, NU harus mampu memainkan perannya secara siginifikan di bidang kebudayaan. Agar aset-aset kekayaan bangsa Indonesia tidak tergerus oleh budaya global yang notabene banyak dipengaruhi budaya-budaya Barat. Terutama menyangkut kerekatan relasi sosial antarsesama bangsa.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi ancaman serius bagi budaya silaturrahim yang sejak dulu telah membudaya di bumi Nusantara. Komunikasi melalui HP, Facebook, Twiter dan yang sejenis, perlahan tapi pasti telah merusak tatanan kebudayaan Nusantara. Meski secara jujur kita akui ada hal positifnya. Hanya saja jangan sampai kita terlelap dalam gelamur kebudayaan modern, sehingga lupa akar kebudayaan Nusantara yang mestinya kita lestarikan.

Hal mendasar yang begitu terasa jauh saat ini dari realitas dilingkungan kita adalah budaya gotong royong. Dulu budaya ini mengakar kuat dalam tradisi Nusantara. Sekarang hanya tinggal kenangan, sebab masyarakat sibuk dengan ambisi individualismenya masing-masing dan mengukur segalanya dengan upah (uang). Di desa sekalipun kita sangat sulit menemukan budaya gotong royong dilakukan oleh warga. Sementara gotong royong dahulu begitu akrab didengar di pedesaan.

Suatu contoh, di masa lalu orang desa yang hendak memperbaiki kandang hewan peliharaan hanya butuh kentongan sebagai alat bunyi yang menandakan bahwa keluarga tersebut sedang butuh bantuan, sehingga ketika kentongan tersebut bunyikan warga datang berhamburan untuk membantunya. Kemudian mereka berbaur bersama begitu akrab tanpa tanpa berharap upah. Sekarang budaya seperti ini sudah tidak jelas rimbanya.

Oleh karena itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan harus bisa memainkan perannya secara signifikan dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jangan sampai aset kebudayaan yang begitu banyak dimiliki Indonesia di masa lalu hilang ditelan globalisasi budaya. Negara kita dikenal dengan negara multikultural, kita tidak ingin julukan ini hanya manis di masa lalu, namun sekarang kita hanya gigit jari karena kelalaian dalam menjaga kebudayaan tersebut.



* Penulis adalah Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (Ambisi) dan Pustakawan Pesantren Mahasiswa (Pesma) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Senin 18 Februari 2013 14:9 WIB
WASID MANSYUR*
Aku (Tetap) Sebagai Nahdliyin, Mengapa?
Aku (Tetap) Sebagai Nahdliyin, Mengapa?

Perjalanan NU telah berumur 87 tahun. Masa yang cukup panjang, yang secara otomatis telah merasakan pahit-manis berorganisasi, baik di internal organisasi maupun perannya dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara.
<>
Perjalanan NU sebagai organisasi masyarakat berbasis keagamaan telah meneguhkan dirinya selama 87 tahun. Sebuah perjalanan panjang, yang secara otomatis telah merasakan manisnya, sekalipun juga pahitnya tidak sedikit menerpa organisasi yang lebih dikenal –mengutip peneliti luar-- sebagai komunitas Islam tradisional, baik di internal organisasi maupun perannya dalam mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tepatnya tanggal 31 Januari dinobatkan sebagai kelahiran NU. Pasalnya, pada tanggal yang sama tahun 1926 para pendiri NU yang bergabung dalam komite Hijaz merancang sekaligus melakukan protes terhadap penguasa Arab Saudi berideologi Wahabi untuk tetap menghormati ajaran Islam lain, terutama ajaran yang dianut oleh Islam Sunni.

Pada momentum kali ini, berbagai peringatan tahunan dilakukan baik di pusat maupun cabang-cabang dengan ragam ekspresi. Tidak ada tujuan lain kecuali rasa syukur hingga NU sampai hari ini tetap ada. Lagi-lagi berkat ketulusan para pendiri NU dengan konsistennya menjaga keberlangsungan nilai-nilai Islam Ahl al-Sunna wa al-Jama’ah (Aswaja) di bumi nusantara dan belahan dunia pada umumnya.  

Namun, dalam benak penulis terbesit pertanyaan, mengapa aku sampai hari ini tetap bertahan sebagai warga NU (Nahdliyin)? Pertanyaan ini sangat mungkin dialami oleh anak-anak muda NU (struktural/kultural) di tengah-tengah kehidupan beragama yang semakin kompleks, belum lagi arus global yang diakui atau tidak turut mempengarui cara pandang warga NU dalam melihat kenyataan hidup.

Kontestasi ideologis dengan komunitas Islam lain (radikal) nampaknya menjadi ancaman bagi NU. Tidak sedikit, mahasiswa yang lahir dari kultur NU akhirnya ikut-ikutan forum kecil yang jelas-jelas berafiliasi dengan Islam radikal. Belum lagi, upaya mereka merebut paksa aset-aset NU, seperti masjid dan mushallah, tanpa memperhatikan bahkan menghargai kearifan nilai-nilai lokal masyarakatnya.

Menggugat peribadatan NU makin nyaring di mana-mana, padahal harus diakui tidak jarang pelakunya adalah anak warga atau bahkan pengurus NU. Nampaknya, pragmatisme sesaat, baik finansial atau dalam bentuk beasiswa ke luar negeri, menjadi penyebab utama –bukan satu-satunya-- kader-kader NU hengkang ikut komunitas Islam radikal dan memutus mata rantai paham Aswaja melaui gugatannya kepada ritual-ritual NU, seperti pembid’ah-an pada tradisi Maulid Nabi dan lain-lain.

Teks dan Lokalitas Kiai

Menjadi Nahdliyin saatnya harus dalam konteks kesadaran, bukan ikut-ikutan atau paksaan. Dengan cara ini perasaan puas diukur sejauh mana kita dapat mencari tahu mengapa NU sampai hari ini tetap penting. Karenanya, ada dua alasan pokok yang mendorong penulis sampai hari ini tetap bertahan sebagai warga Nahdlyin. Pertama, pemahaman keagamaan yang selalu mengedepankan toleransi dan moderasi.

Dari awal berdirinya hingga saat ini, NU selalu berada digarda depan sebagai organisasi yang menjunjung tinggi toleransi kepada agama lain. Melalui kiai-kiai pesantren aurah NU semakin menyejukkan sebab dari merekalah pemahaman agama ditafsirkan --berdasarkan kitab kuningnya-- terasa membuat sejuk umat yang dihadapinya bukan hanya kalangan Islam, tapi juga komunitas lain.

Ada kombinasi pemahaman teks dengan lokalitas yang selalu terjadi secara harmoni, bukan saling “menikam”. Pilihan pendekatan fikih-sufistik—meminjam istilah Gus Dur—menjadikan konkluasi dari pemahaman keagamaan kalangan pesantren tidak sekedar formalistik–yang menjadi karakter fikih, tapi juga mengedepankan isi. Sebuah sikap serba kehati-hatian, demi menjaga harmoni umat yang beragam.

Berbeda dengan mereka yang melihat persoalan dengan kaca mata fikih an sich. Kecenderungannya adalah formalistik, mudah mengharamkan tradisi lokal yang tidak pernah ada pada zaman Nabi. Bahkan, yang lebih parah lagi, di antara mereka mengkafirkan pelakunya. Pilihan ini yang kemudian dikenal dengan kelompok penghamba teks (abd al-nushus), yaitu kelompok yang mengukur seluruh kebenaran agama dengan teks semata, tanpa menimbang tujuan disyariatkannya (maqasid shari’ah).

Kedua, peran keulamaan yang menjadi sentral dari keberlangsungan organisasi NU. Menurut penulis, munculnya kiai Hasyim Asy’ari, kiai Wahab Hasbullah dan beberapa tokoh pesantren awal lainnya dalam mendirikan NU cukup mengantarkan keberadaan NU diperhitungkan dan memiliki kewibawaan, baik dalam komunitasnya sendiri maupun komunitas lain.

Konsistensi serta ketulusan dalam menggerakkan NU–dilakukan oleh para pendiri–menjadi simbol perlawanan ideologis untuk mempertahankan nilai-nilai Aswaja dari setiap anasir asing (kelompok radikal). Tak anyal, para pendiri NU tetap menggunakan kitab kuning sebagai referensi, sekalipun dianggap tradisional. Tradisional dalam berproses, tapi hasilnya tidak bertentangan dengan nilai modern. Itulah gaya kiai pesantren, misalnya penerimaan NU atas Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Peran keulamaan ini harus tetap dijaga agar Nahdliyin merasa ter-ayomi. Kehadiran kiai-kiai pesantren yang konsisten dan tulus dalam struktur NU akan menambah nilai juang NU bergelora untuk mendampingi warganya, bukan mereka yang selalu berpolitik --jangka pendek-- dengan mengatasnamakan NU. Jika NU dituntut berpolitik, maka politik kebangsaan yang harus dikedepankan agar antar Nahdliyin tetap harmoni.

Akhirnya, sebagai Nahdliyin berharap NU kedepan tetap menjaga idealismenya sebagai organisasi keagamaan yang tetap bertahan dalam tradisi di satu sisi dan tetap meneguhkan NKRI sebagai pilihan di sisi yang berbeda. Kader-kader yang berkesadaran dengan dibingkai ketulusan peran itulah yang dapat mengawal konsistensi ideologis di atas, bukan kader yang ikutan-ikutan apalagi hanya mengambil “keuntungan” semata. Semoga.


* Penulis adalah Pengajar di STAI Al-Hamidiyah Bangkalan; Pengurus PESMA IAIN Sunan Ampel Surabaya

Sabtu 16 Februari 2013 16:39 WIB
ESAI MATRONI MUSERANG
Belajar Kearifan Budaya dari Orang Paham
Belajar Kearifan Budaya dari Orang Paham

Tanpa pemahaman sejarah, jiwa generasi muda akan kosong. Mereka akan menjadi orang-orang pintar yang menjual bangsa dan negaranya. Orang-orang yang korupsi itu, kan, orang pintar (Kompas/9/12/12).

<>

Pernyataan ini membuat saya gelih, miris dan berpikiran aneh. Membuat saya ingat kata orang paham bahwa “orang paham” dan “orang pintar” berbeda.

Kalau boleh mengartikan dengan sederhana bahwa orang paham adalah orang yang mampu memahami antara dunia material dan dunia non-material sehingga ketika bekerja lebih banyak ikhlasnya (tampa pamrih) daripada kepentingannya, misalnya orang-orang yang paham sejarah dan orang yang paham budaya lokal yang sampai saat ini masih dipertahankan di daerah-daerah tertentu. Orang pintar adalah orang yang sudah banyak menghisap ilmu pengetahuan, akan tetapi ilmu pengetahuan tersebut tidak memberikan perubahan apa-apa dalam diri orang pintar, misalnya orang korupsi.

Menurut filolog dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarat, Oman Faturrahman bahwa tradisi intelektual Islam Indonesia sudah mapan sebagai produsen Ilmu pengetahuan sejak abad ke-17, bukan sekedar konsumen atas karya-karya intelektual Islam dari Timur Tengah. Ini menandakan bahwa kita memiliki kesadaran sejarah atau dengan kata lain kita memiliki kesadaran belajar dari orang paham, sejarah sudah banyak menyimpan data-data pemahaman tentang kehidupan, misalnya manuskrip di Aceh (baca: Aceh) yang menyimpan banyak ragam mulai dari bidang keilmuan yang menggambarkan tradisi intelektual Islam, hingga gambaran kehidupan sehari-hari masyarakat, seperti info gempa, gerhana matahari, dan obat-obatan.

Di Solo misalnya ada gerakan untuk menyelamatkan budaya bangsa yaitu Yayasan Sastra Lestari yang dirintis oleh Supardjo sejak 1996 (baca:Solo). Dengan menerjemahkan dan melakukan digitalisasi naskah kuno. Anehnya gerakan murni kerja tanpa pamrih dan murni kepentingan bersama dalam menyelamatkan budaya bangsa. Dimana negara kita? Karena menurut para filolog manuskrip adalah kekayaan intelektual bangsa yang harus diselamatkan.  

Jadi jelas, bahwa Indonesia mengandung banyak nilai-nilai filosofi kehidupan. Inilah kekayaan Indonesia, mulai dari budaya, adat, sejarah, tradisi intelektual, manuskrip-manuskrip, hanya saja kita sekarang tidak memiliki tradisi untuk belajar memahami tradisi intelektual yang bercorak “Indonesia” itu. kita lebih suka merayakan budaya Barat, daripada budaya kita sendiri. Yang menjadi pertanyaan kemudian dimanakah nilai-nilai itu “terkubur”. Untuk menjawab hal itu, kita lihat Indonesia hari ini dan pemuda hari ini. Indonesia yang jauh dari nilai-nilai kearifan lokal. Lantas bagaimana menjadi Indonesia?

Salah satu dari sekian banyak jalan untuk menjadi Indonesia adalah dengan kembali pada apa yang di sebut “Diri” oleh Muhammad Iqbal. Diri di sini adalah Indonesia itu sendiri, yang banyak menyimpan mental sejarah yang mampu menjadikan Indonesia yang mandiri dalam segala bidang, terutama keilmuan, dan filsafatnya.   

Akhirnya banyak mahasiswa yang mendirikan Komunitas untuk berjuang sendiri, tanpa bantuan pemerintah, karena perihatin terhadap terabaian sejarah. Sejarah menjadi menara gading yang hampa di mata koruptor, tapi sejarah sebuah formula kehidupan bagi orang-orang yang paham akan bangsa dan negara.

Orang paham, mereka mengerti apa makna gotong royong, keramahan, kesopanan, dan musyawarah, yang kini nilai-nilai itu tidak di kenal kembali. Orang-orang tidak mau lagi untuk menoleh ke masa lalu, padahal masa lalu menjadi cermin kita untuk belajar, dan memahami. Kita kehilangan basis epistemologi yang disebenarnya di dalam manuskrip itu telah ada. Akhirnya benar apa yang ditulis oleh Putu Setia bahwa orang cerdas (paham) dan jujur tersisih, orang dengki dan pembohong menjadi pemimpin.   

Epistemologi Islam  
Epistemologi Islam menjadi penting untuk dikaji lebih jauh sebagai sebuah alternatif terhadap sistem epistemologi Barat yang begitu mendominasi wacana epistemologi kontemporer, tak terkecuali di Indonesia. Menurut Mulyadi Kartanegara epistemologi dan filsafat ilmu, kalau memang mau dibedakan, ditulis oleh sarjana Indonesia bercorak Barat, hanya satu atau dua karya epistemologi Islam yang dapat ditemukan di Nusantara ini.

Ini akibat terputusnya generasi muda, ada yang hilang dari sejarah kita. mengapa kita terlalu mengikuti Barat, akhirnya nilai ke “diri”an kita sebagai Indonesia hilang. Walau pun Barat tidak harus dikesampingkan, akan tetapi kata Mulyadi Kartanegara (2003) ketika prestasi ilmiah yang begitu gemilang dari sains modern seharusnya tidak menghalangi kita untuk melihat sisi negatifnya, misalnya dalam bentuk dampak dan implikasi sekulernya terhadap sistem kepercayaan agama kita.

Oleh karena itu, sikap kita untuk selalu kritis dan hati-hati terhadap sains modern yang kini banyak mempengaruhi pemikiran kita, sehingga kita menjauh dari budaya bangsa sendiri. Namun, saya yakin, kalau kita belajar dan bersikap kritis tidak akan lahir pandangan yang sepihak (parsial) dalam melihat dan memahami manuskrip-manuskrip. Tanpa perbandingan antara budaya Indonesia dengan budaya Barat, sikap kritis tersebut sulit dicapai karena kita tidak bisa membedakan dengan yang lain, seperti tidak mungkinnya kita mengenal dengan baik “wanita” tanpa dibandingkan dengan laki-laki.

Oleh karena itu, sikap kritis dan waspada harus tetap menyertai sikap apresiatif terhadap sains modern. Agar bangunan filosofis dalam Islam tidak runtuh, sebab perkembangan pemikiran yang berkembang di Dunia Islam, harus kritis terhadap pemikiran ilmiah dan filosofis Barat, yang menurut Mulyadi Kartanegara telah terlalu berpihak pada sekularisme dan materialisme.

Dengan kembali pada jati diri bangsa dan negara, memahami kekayaan budaya Indonesia sebagai kekayaan intelektual, kekayaan mental, budaya yang ada dalam tubuh bangsa dan negara Indonesia akan menjadi basis yang memukau dalam mencapai cita-cita Pancasila.    


MATRONI MUSERANG, peneliti di Lembaga Kajian Budaya, Agama dan Filsafat (LiSafa) Pasca-sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG