IMG-LOGO
Opini
M IBRAHIM HAMDANI*

Peran Gus Dur dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina

Sabtu 2 Maret 2013 9:9 WIB
Bagikan:
Peran Gus Dur dalam Misi Perdamaian Israel-Palestina

Peran almarhum Dr (Hc). KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai juru damai atau penengah konflik antara Israel dan Palestina ternyata memiliki latar belakang historis yang cukup panjang.
<>
Pada tahun 1994 Gus Dur dan beberapa orang temannya diundang oleh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian damai antara Israel dan Yordania. Dalam buku berjudul Damai Bersama Gus Dur Djohan Effendi menulis bahwa ketika berkunjung ke Israel Gus Dur menyempatkan diri bertemu dengan sejumlah warga negara Israel baik dari kalangan orang-orang Yahudi maupun dari kalangan orang-orang Arab Muslim dan Kristen. Gus Dur juga merasakan adanya hasrat damai yang kuat dari warga Israel, bahkan mereka mengatakan kepada almarhum Gus Dur: “Hanya mereka yang berada dalam keadaan perang yang bisa merasakan apa mana kata damai”.
 
Setelah mendengar curahan hati rakyat Israel inilah KH. Abdurrahman Wahid menjadi tersentuh dan tergerak nuraninya untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina secara jujur dan adil dengan mengedepankan win-win solution. Dalam artikel berjudul “RI Dilamar Jadi Mediator Konflik Palestina – Israel,” Derek Manangka menulis bahwa Indonesia dan Israel telah membuka komunikasi informal jauh sebelum Gus Dur berkunjung ke Israel, yakni melalui kunjungan tidak resmi Perdana Menteri (PM) Yitzhak Rabin ke kediaman pribadi Presiden RI kedua, H. Muhammad Soeharto, di jalan Cendana, Jakarta, pada bulan Oktober 1992. Kunjungan ini bertujuan meminta jasa baik Indonesia sebagai pemimpin Gerakan Non-Blok (GNB) untuk menjembatani konflik Palestina – Israel.
 
Menurut Derek, pertemuan tersebut menjadi sangat sensitif dan kontroversial bagi rakyat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, apalagi RI juga tidak pernah mengakui eksistensi negara Israel dan tidak pula memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sehingga tidak mungkin terjadi pertemuan tete a tete (pertemuan dua kepala pemerintahan) antara kedua negara. Tiga hari pasca pertemuan antara PM Rabin dengan Presiden Soeharto, Gus Dur pun menanggapi pertemuan kontroversial tersebut dengan memberikan komentar yang meskipun datar namun tetap kritis. “Tidak ada demonstrasi. Di kampung-kampung, masjid-masjid, semuanya tenang-tenang saja. Memang ada yang marah-marah tetapi kita lihatlah bagaimana reaksi masyarakat selanjutnya,” ujar Gus Dur kepada jurnalis stasiun televisi British Broadcasting Channel (BBC) di Indonesia (Wawancara, 18-10-1993).
 
Gus Dur juga berpendapat bahwa Yitzhak Rabin perlu bertemu dengan Suharto karena dua hal utama. Pertama adalah posisi Soeharto sebagai Ketua Gerakan Non-Blok, dan Kedua terkait erat dengan persoalan internal negara-negara Islam. Hingga saat ini masih banyak negara-negara Islam yang tidak menyetujui perjanjian damai antara Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, dari Israel dengan Presiden Palestina, Yasser Arafat. Adapun mengenai isu hubugan diplomatik dengan Israel, Gus Dur menyatakan: “Indonesia dalam berhubungan dengan Israel hendaknya jangan membuat teman baru dengan meninggalkan teman lama. Masih banyak negara Islam yang memusuhi Israel. Selain itu hubungan diplomatik bukan satu-satunya cara bagi Indonesia untuk berhubungan dengan Israel”.
 
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di tahun 1992 almarhum Gus Dur setuju dengan suatu hubungan interaktif antara RI dan Israel namun tidak dalam bentuk hubungan diplomatik antara kedua negara, melainkan dalam bentuk hubungan dagang, hubungn militer, atau jenis hubungan lainnya. Saat itu almarhum Gus Dur juga memperingatkan pemerintah RI agar jangan sampai hubungan interaktif dengan Israel mengorbakan persahabatan RI dengan negara-negara Islam lainnya, karena masih banyak yang memusuhi dan tidak mengakui kedaulatan Israel. Meskipun demikian Gus Dur juga setuju dengan keinginan pemerintah RI untuk turut aktif berperan serta dalam mewujudkan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina.     
 
Hubungan dagang antara Indonesia dan Israel yang digagas oleh KH. Abdurrahman Wahid sepenuhnya bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan bangsa Indonesia serta sebagai media bagi RI untuk terlibat penuh dan ikut serta secara aktif dalam upaya mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina. Dalam percakapan antara Gus Dur dengan Presiden Soka Gakkai Internasional, Daisaku Ikeda, mantan presiden RI keempat itu mengungkapkan beberapa alasan utama yang menjadi latar belakang kebijakannya agar Indonesia membuka hubungan perdagangan dengan Israel.
 
“Saya selalu berpikir, selama ini negara kami telah lama berhubungan dengan Uni Soviet dan China yang tidak mengizinkan warga negaranya memeluk agama. Saya menganggap perlu diusahakan mencari kunci pembinaan hubungan dengan negara manapun, tanpa memandang bagaimana latar belakang masa lampau, maupun seberapa jauh kesulitan masalah yang ada diantara negara tersebut dengan negara kami,” ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda sebagaimana tertulis dalam buku KH Abdurrahman Wahid & Daisaku Ikeda, Dialog peradaban untuk Toleransi dan Perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa Gus Dur ingin agar Indonesia melakukan hubungan interaktif dan bekomunikasi secara aktif kepada seluruh negara yang ada di dunia ini tanpa kecuali, baik dalam bentu hubugan diomatik, hubungan dagang, hubungan militer maupun jenis hubungan-hubungan antar negara lainnya.
 
Apalagi Israel bukanlah negara atheis seperti hal-nya China, Vietnam, Kuba, Korea Utara, dan Uni Soviet melainkan negara demokrasi yang secara formal berbentuk sekuler tetapi sangat dipengaruhi oleh peradaban agama yahudi, sehingga dari sudut pandang ini tidaklah bertentangan dengan Pancasila. “Bahkan selama ini saya telah berulang kali mengadakan kunjungan ke Israel, walaupun saya mengetahui adanya berbagai penentangan dan kritikan,” ujar Gus Dur kepada Daisaku Ikeda. Almarhum Gus Dur memang dikenal publik termasuk pihak yang pernah beberapa kali berkunjung ke Israel guna mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina serta membina hubungan kultural, religius, budaya dan akademis dengan Israel demi seutuhnya kepentingan bangsa Indonesia.
 
Peran aktif almarhum Gus Dur dalam mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel terlihat jelas dari keikutsertaan almarhum Gus Dur sebagai anggota dan pendiri Yayasan Shimon Peres (Shimon Peres Foundation). Menurut Juru Bicara Kepresidenan di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid, Wimar Witoelar, Yayasan Shimon Peres didirikan untuk menciptakan perdamaian di dunia, inilah sebab mengapa Gus Dur bersedia menjadi salah satu pendiri Yayasan Shimon Peres jauh sebelum menjadi Presiden RI. “Keberadaan Presiden Wahid di yayasan tersebut justru karena beliau konsisten untuk memperjuangkan perdamaian. Gus Dur mengenal orangnya dan tulisan Shimon Peres. Justru dari orang-orang semacam itu diharapkan lahir bibit-bibit perdamaian,” ujar Wimar Witoelar kepada media sebagaimana ditulis oleh “Koran Kompas” pada 16 Oktober 2010.   
 
Wimar Witoelar juga menyatakan bahwa dalam masalah Palestina Indonesia bersikap mendukung perjuangan rakyat Palestina. “Saat ini mengatasi konflik memang perlu tetapi lebih perlu lagi adalah meletakkan dasar-dasar perdamaian untuk masa depan di Palestina dan Israel. Soal Yayasan Shimon Peres tidak perlu dibesar-besarkan karena hal ini tidak ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah Israel atau Zionisme,” ungkap Wimar Witoelar. Dengan demikian keterlibatan aktif Gus Dur sebagai pendiri dan anggota Yayasan Shimon Peres merupakan bagian dari ikhtiar almarhum untuk mewujudkan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel. Hal ini karena sejak awal didirikannya Yayasan Shimon Peres bertujuan untuk menciptakan perdamaian dunia dan tidak terkait dengan kebijakan pemerintah Israel atau pun zionisme.
 
Ketika bertemu dengan Presiden Palestina, Yasser Arafat, dalam sebuah kunjungan kenegaraan resmi ke Indonesia, Presiden Abdurrahman Wahid selaku Kepala Negara menegaskan bahwa Indonesia terikat kepada keputusan yang dulu, yaitu hak untuk mencapai perdamaian di Palestina, terserah pada orang-orang Palestina sendiri. “Yang dalam hal ini tentu diwujudkan dalam bentuk keputusan-keputusan atau konferensi OKI, PBB, dan lain-lain,” ujar Presiden Wahid saat jumpa pers bersama Yasser Arafat. Kepala Negara juga menyatakan: “Bukan saya mendukung, tetapi hal itu akan ditentukan oleh keputusan negara-negara organisasi Konferensi Islam (OKI) dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB),” ketika ditanya oleh wartawan mengenai apakah Presiden Wahid mendukung kemerdekaan negara Palestina, sebagaimana ditulis oleh “Koran Kompas” pada 17 Agustus 2000.
 
Pernyataan resmi Presiden Wahid bahwa “Bukan saya mendukung, tetapi hal itu (kemerdekaan Palestina) akan ditentukan oleh keputusan negara-negara OKI dan resolusi PBB,” jelas menunjukkan bahwa yang memiliki legitimasi secara legal-formal untuk menentukan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah dirinya pribadi selaku Kepala Negara RI. Pemilik sah legitimasi tersebut adalah negara-negara anggota OKI melalui hasil keputusan OKI dan negara-negara anggota Majelis Umum PBB melalui keputusan resolusi PBB, dimana RI merupakan salah satu anggota aktif OKI dan juga PBB.
 
Dengan demikian Presiden Wahid, secara tersirat, bermaksud menerangkan bahwa RI sebagai negara anggota OKI dan PBB akan turut aktif mendukung apa pun keputusan bangsa Palestina terhadap proses perdamaian di Palestina, yang diwujudkan melalui keputusan-keputusan OKI maupun resolusi-resolusi PBB. Jadi bukan dirinya pribadi sebagai kepala negara yang akan mendukung kemerdekaan Palestina, melainkan negara RI yang akan selalu mendukung apa pun keputusan-keputusan OKI dan resolusi-resolusi PBB terhadap kemerdekaan Palestina.
 
Terkait dengan hal ini Menteri Luar Negeri RI, Prof. Alwi Abdurrahman Shihab, Ph.D menjelaskan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel semata-mata untuk kepentingan bangsa untuk pemulihan ekonomi. “Pemulihan ekonomi harus kita capai dengan segala cara. Tetapi bukan dengan menjual prinsip-prinsip kita,” kata Alwi dalam pertemuan dengan pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pusat. Beliau juga menyadari bahwa persoalan hubungan dengan Israel itu sangat sensitif. “Tetapi kita harus mulai. Kita harus pragmatis. Kita harus rasional. Pengusaha yang pragmatis dan rasional itulah yang akan maju,” tegas Alwi sebagaimana dikutip oleh “Koran Tempo” dalam artikel berjudul “Alwi Shihab: Tidak Surut Meski Diprotes”.
 
Terkait isu hubungan diplomatik dengan Israel, Alwi Shihab menyatakan bahwa rencana pembukaan hubungan dagang dengan Israel sama sekali tidak mengurangi prinsip-prinsip dasar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina. Dan hubungan itu, menurut Alwi, hanya sebatas hubungan dagang saja, tidak sampai hubungan diplomatik. “Karena kita masih menganggap Israel belum memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada Palestina,” tegas Alwi Shihab.
 
Dari pemaparan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai kebijakan politik luar negeri RI sebagai berikut:
 
Pertama, pemerintah RI tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Pemerintah Israel selama Pemerintah Israel masih belum mengembalikan hak-hak Bangsa Palestina yang dirampas secara paksa oleh Pemerintah Israel.
 
Kedua, pemerintah RI akan bekerja keras dan berjuang secara maksimal untuk melakukan pemulihan ekonomi negara, dengan segala cara (secara rasional dan pragmatis) tanpa mengorbankan atau pun menjual prinsip-prinsip yang selama ini dipegang teguh oleh pemerintah RI sesuai dengan Undang-Undang dasar 1945 dan Pancasila.  
 
Ketiga, pemerintah RI akan membuka hubungan dagang dengan Israel sebagai salah satu cara untuk memulihkan ekonomi Indonesia tanpa pernah sedikit pun mengurangi prinsip-prinsip dasar Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak bangsa Palestina.
 
Keempat, pemerintah RI akan berusaha sungguh-sungguh untuk ikut serta secara aktif dalam upaya-upaya mewujudkan perdamaian abadi antara Israel dan Palestina, termasuk menjadi penengah yang baik dan diakui kapabilitas dan kredibilitasnya oleh kedua belah pihak, baik oleh Palestina maupun Israel. Adanya hubungan dagang dengan Israel akan digunakan sebagai celah atau pintu masuk bagi pemerintah RI untuk mewujudkan rencana perdamaian tersebut.
 
 
 

* Penulis adalah alumni Ilmu Politik FISIP UI 2011; Anggota Forum Alumni PMII PC Depok; Staff Peneliti di Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam UI

Bagikan:
Kamis 28 Februari 2013 9:2 WIB
MIFTAHUS SURUR*
Tragedi Pertanian dan Ancaman Krisis Pangan
Tragedi Pertanian dan Ancaman Krisis Pangan

Krisis pangan. Begitulah kita mengidentifikasi persoalan penurunan kuantitas dan kualitas pangan sebagai kebutuhan mendasar manusia dewasa ini. 
<>
Selain karena kebijakan ekonomi-politik pangan yang tidak memihak pada penguatan sumberdaya pertanian, tekanan dari kekuatan global turut memberi andil bagi menguatnya krisis pangan itu. Sejak tahun 1970-an, dan ketika revolusi hijau mulai dilesakkan, pertanian nasional hanya didorong untuk memenuhi standar kuantitas dengan mengutamakan pertumbuhan produktifitas hasil pertanian. 

Waktu itu, alasan utamanya adalah untuk meningkatkan kebutuhan pangan nasional, kebutuhan ekspor, dan menggenjot daya saing pangan di tingat internasional. Untuk alasan itu pula, cara dan pola bertani harus diganti dengan metode yang serba baru, bibit baru, obat-obatan baru yang tidak lain merupakan produk dari perusahaan multinasional. 

Kini, ketika produktifitas hasil pertanian petani kita tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan nasional serta kalah bersaing dengan negara-negara lain, para petani harus berhadapan pula mekanisme dan kebijakan pengendalian pangan global.

Perusahaan-perusahaan besar internasional yang beroperasi pada wilayah pangan seperti Monsanto, Pioneer, Syngenta, dan Dekalb, atau juga yang beroperasi di Indonesia seperti PT BISI, DuPont, dan Monagro bukan hanya menguasai pangan internasional dan nasional, melainkan juga turut mengendalikan kebijakan pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan pangan, salah-satunya melalui regulasi hak paten atau hak atas budidaya pangan. 

Munculnya berbagai kasus konflik, baik sosial maupun hukum antara petani dengan perusahaan-perusahaan besar tersebut yang secara umum dimenangkan oleh pihak korporasi menunjukkan adanya suatu arah perjalanan dunia pertanian kita sedang menuju liang-kuburnya. Kini, masyarakat petani dihadapkan pada dua persoalan yang cukup rumit, yaitu penurunan kuantitas dan kualitas tanah (lahan) pertanian akibat akusisi oleh korporasi serta pematenan benih sebagai hak penuh dari korporasi dimana kedua-duanya sama-sama akan membunuh petani dan kehidupan pertanian kita.

Runtuhnya Mitologi
Selain karena silang-sengkarut relasi global-lokal kebijakan pertanian tersebut, pergeseran dan perubahan orientasi pertanian juga beraras pada perubahan sudut pandang dan perilaku bertani. Masyarakat petani masa kini lebih cenderung memperlakukan benih dan tanaman sekedar benda-benda mati belaka. 

Dahulu kala, dan juga jamak cerita beredar dimana para petani masa lalu yang memperlakukan benih dan tanaman sebagai bagian dari kehidupan batin. Benih yang akan ditanam diletakkan pada tempat tertentu, disandingkan dengan sajian serta do’a dan mantra khusus. 

Ketika musim tanam dimulai, benih-benih yang terpelihara secara khusus itu pun ditebar dengan (a)cara khusus pula. Di hampir seluruh masyarakat pedesaan di tanah air selalu mengadakan acara dan upacara tertentu untuk menyambut dan merayakan masa tanam. Hal yang sama juga dilakukan ketika menyambut masa panen, perayaan atau pesta senantiasa digelar. Kebiasaan seperti tradisi wiwitan, seren taun, massempe, sisemba, partungkoan, kebo-keboan, dan yang lain secara turun-temurun seantiasa digelar dan sebagian besar masih dapat kita saksikan.

Sayangnya, alih-alih gelar pesta panen tersebut sebagai suatu bagian dari nadi kebudayaan lokal, yang kerap muncul adalah suatu perayaan tradisi yang berkelindan dengan menyusupnya kekuatan modernitas.

Benih-benih tanaman tidak lagi diperlakukan sebagai suatu sumberdaya kebudayaan yang mengandung suatu tata-nilai yang perlu diuri, melainkan hanya sekedar bibit yang dapat diperoleh di berbagai toko. Kepercayaan dan keyakinan tentang adanya kekuatan adiluhung yang melekat pada benih sehingga dengan itu harus diperlakukan secara mulia telah lenyap.

Kini, kehadiran bibit tanaman yang dikembang-biakkan melalui bioteknologi oleh perusahaan-perusahaan multinasional dan transnasional serta dijajakan di toko-toko hingga ke pelosok pedesaan telah menjadi pilihan utama. Belum lagi jika berbicara mengenai jenis obat-obatan pertanian, sangat tampak bahwa petani dan pertanian kita tidak mampu beranjak dari wilayah itu. 

Mitologi tentang benih dan juga cara bertanam telah runtuh, berganti menjadi cara bertanam yang hanya perduli tentang produktifitas hasil panen.

Kisah-kisah tentang pemuliaan petani terhadap benih dan juga cara bertanam hanya menjadi ingatan para generasi tua, jangankan untuk melakukan suatu invensi (penemuan dan kreatifitas baru atas tradisi yang sudah ada) terhadap cara-cara bertani di masa lalu, bahkan untuk sekedar mengingatnyapun tidak diperkenankan. Masyarakat petani masa kini terpaksa dan dipaksa untuk melupakan kepercayaan masa lalu yang dianggap sebagai mitos dan beralih memercayai kekuatan bioteknologi, suatu prakarsa ilmu pengetahuan dan teknologi pengembangbiakkan pangan melalui rekayasa genetika tanaman.

Para pemaksa ini lupa bahwa apapun bentuk kepercayaan itu bukanlah sekedar fantasi, melainkan suatu jantung dan denyut nadi kehidupan yang mampu menjawab hasrat batiniah dalam menentukan kebahagiaan dan penderitaan. 

Negara Absen 
Kondisi sedemikian rupa tidak terlepas dari absennya negara dalam melindungi kehidupan petani dan pertanian kita. Negara bukan hanya tidak mampu membendung kekuatan korporasi yang demikian kuat mengendalikan hak atas budidaya pangan, melainkan juga tidak mampu melindungi kreatifitas petani dalam berbagai aktifitas pertaniannya. 

Semakin hari dapat diketahui seberapa luas tanah pertanian yang berkurang akibat akusisi perusahaan besar dengan alasan pembangunan pabrik atau perluasan perkebunan. Sementara dari pihak negara bukan hanya tidak memiliki desain tentang perlindungan dan cara memajukan dunia pertanian, melainkan juga terlihat semakin larut dalam permainan perusahaan besar yang menguasai dan mengendalikan dunia. Bertambahnya jumlah impor bahan makanan pokok adalah contoh konkret dari gambaran itu. 

Bahkan belum lama ini, terdapat suatu forum nasional yang membincangkan tentang nasib pertanian kita. Salah satu hal yang dikemukakan dalam menjawab persoalan pertanian adalah dengan bioteknologi dimana negara didesak untuk memfasilitasinya. Tapi para penggagas di forum itu lupa untuk mempertanyakan siapa yang diberi wewenang untuk mengelola bioteknologi. 

Alih-alih masyarakat diberi kebebasan untuk mengembangbiakkan pola-pola pengelolaan pangan, justru perusahaan-perusahaan besarlah yang mendominasi bioteknologi. Didukung dengan adanya hak paten atas budidaya pangan, semakin benderang bahwa dunia pertanian nasional kita sedang menuju kepunahannya. 

Akibat dari dominasi bioteknologi oleh korporasi yang didukung kebijakan hak paten atas budi-daya pangan itulah, para petani di daerah Kediri, Jawa Timur seperti Tukirin, Suprapto, Budi Purwo Utomo, Jumidi, Dawam, Kusen, Slamet, Burhana Juwita, Mochamad Ali, dan Maman Nurrohman dijerat kasus hukum atas dakwaan “pencurian” hak paten tanaman jagung oleh PT.BISI . Juga akhir-akhir ini muncul berita hangat ketika Mr. Vernon H. Bowman, seorang petani Indiana, AS didakwa oleh Monsanto.Co dengan tuduhan telah menanam benih kedelai yang telah dipatenkan oleh perusahaan. Kasus yang terakhir ini sedang dalam proses pengadilan di Amerika Serikat. Banyak pihak menilai bahwa hasil dari perseteruan itu akan turut menentukan nasib dunia pangan global. 

Sementara di Indonesia, berbagai kasus hukum antara petani dengan perusahaan juga tidak kalah memprihatinkan. Alih-alih melindungi petani, negara justru mendukung pihak perusahaan melalui kebijakan hukum yang dibuatnya.

Absennya negara ini, baik karena tidak adanya suatu desain yang jelas tentang upaya perlindungan petani dan kedaulatan pangan, atau karena ketidakmampuan membendung kekuatan liberalisasi ekonomi-politik pangan global, atau juga karena hubungan peluk-mesra dengan korporasi transnasional jelas-jelas memperlihatkan bahwa negara bukan hanya tidak memiliki imajinasi tentang kemakmuran melainkan juga tidak punya keinginan untuk menjadikan petani dan pertanian sebagai penyangga stabilitas sosial, ekonomi dan politik. 

Dengan demikian, apa yang saat ini dikuatirkan dari krisis pangan pada dasarnya bukanlah suatu gerak takdir, melainkan suatu keyakinan baru yang dikondisikan oleh kekuasaan sosial dan ekonomi politik pangan yang ingin menasbihkan dirinya sebagai satu-satunya kekuatan dominan. Kini, kita semua sedang berada pada situasi itu. Mengenaskan, bukan?

 

Penulis adalah aktivis NU, peminat kajian-kajian antropologi

Senin 25 Februari 2013 14:2 WIB
M MAKSUM MACHFOEDZ
Sertifikasi BHNU: Proteksi dan Branding Ekonomi
Sertifikasi BHNU: Proteksi dan Branding Ekonomi

Badan Halal Nahdlatul Ulama (BHNU) sebagai institusi sertifikasi pangan NU, telah resmi dicanangkan operasionalisasinya oleh Ketua Umum PBNU, Prof. Dr. K.H. Said Aqil Siroj, 6 Februari 2013. Kebutuhan Nahdliyin yang sangat khas atas diselenggarakannya pelayanan publik dalam penilaian internal kehalalan pangan dengan demikian harus segera dijawab, terutama dalam kaitannya dengan upaya proteksi terhadap Nahdliyin dan masyarakat luas, dalam posisinya sebagai konsumen maupun produsen pangan.
<>
Tidak pernah bisa dipungkiri bahwa populasi warga Nahdliyin, kecuali menduduki rangking mayoritas sebagai warga NKRI, distribusi warganya memiliki spektrum yang paling beragam dibandingkan dengan kelompok sosial politik apapun di Indonesia, dan bahkan di jagad raya. Kekayaan spektrum keanggotaan yang teramat lebar sebagai the moderate ini memiliki konsekensi tersendiri dalam urusan bermasyarakat dan berbangsa. Nyaris mustahil bagi lembaga manapun di Negeri ini bisa melakukan monopoli pelayanan sepadan bagi semua.

Hari Gini, Monopoli?

Nalar kelebaran spektrum kemasyarakatan pada tingkat jama’ah NU maupun masyarakat luas Bangsa Indonesia, baik atas dasar etnisitas, kultural, lokalita, keberagamaan, dan segala segmentasi sosial-politik yang teramat multidimensi telah melahirkan tuntutan bagi tegaknya format politik kebangsaan yang semakin demokratis menuju tata-kenegaraan dan tata-pelayanan publik yang people-based, semakin didasarkan atas keragaman yang memang niscaya tetapi senantiasa terbingkai dalam kesatuan kebangsaan NKRI. NU amat meyakini ini.

Konsekuensinya, semangat demokratisasi itupun semakin mengedepankan otonomi, desentralisasi dan partisipasi, yang tidak sekedar berujud penyerahan kekuasaan, devolution of power, dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, akan tetapi sekaligus membuka kesempatan seluas-luasnya partisipasi publik nyaris dalam urusan apapun, termasuk di dalamnya adalah urusan pelayanan publik seperti urusan pendidikan, kesehatan, keagamaan, perekonomian, sampai urusan pangan nasional. Nalar pergeseran kekuasaan itu pula yang mengharuskan akomodasi Negara terhadap partisipasi Orsos dalam pelayanan publik.

Ketika urusan pelayanan publik sekaligus juga bersinggungan dengan kepentingan spiritualitas dan syariat, tuntutan akomodasi partisipasi Orsos Keagamaan jelas tidak mungkin dipungkiri, sepanjang senantiasa terbingkai dalam semangat kerukunan NKRI. Dalam relasi inilah akomodasi Sistem Negara terhadap partisipasi PBNU dalam mengawal sistem pangan warganya, sekaligus masyarakat Indonesia pada umumnya, menjadi sebuah keharusan. Dengan demikian, inisiatif pelembagaan BHNU memiliki rasionalitas yang tidak bisa ditawar ketika dalam keseharian sistem politik kebangsaan semakin anti otoritarian dan anti monopoli dalam urusan apapun, terlebih ketika diperlukan pelayanan sepadan atas kekhasan kebutuhan.   

Kekhasan Kebutuhan

Tidak berlebihan bagi PBNU untuk meletakkan kekhasan kebutuhan warga urusan pangan nasional, karena kebesaran populasi warga Nahdliyyin yang didominasi oleh jutaan produsen dan jutaan konsumen, dengan spektrum politik-ekonomi-sosial yang sangat luas. Adalah konsekuensi dari mayoritas manakala tuntutan terhadap berdirinya BHNU datang dari segenap lapisan masyarakat, mulai dari masyarakat basis di pedesaan, pelaku usaha ekonomi lemah, sampai dengan masyarakat elit, kaum terpelajar, birokrasi dan pelaku industri di perkotaan.

Tidak terhitung tuntutan industrial terlontar dari para pelaku industri dan manufaktur pangan, khususnya dari kalangan HPN, Himpunan Pengusaha Nahdliyin beserta jaringan kerjanya atas partisipasi BHNU dalam sertifikasi produk industrial manakala disadari bahwa konsumen mayoritasnya adalah Nahdliyin dan komunitas pesantren. Kebutuhan elit pada tingkat pemilik modal ini juga bersambut dengan iktikad elite Pemerintahan ketika diperlukan sertifikasi yang lebih spesifik terkait dengan adopsi terhadap program pengembangan pangan dan kesehatan. Persoalan pangan transgenik, vaksinasi, dan sejenisnya memerlukan kekhasan sertifikasi.

Kelas menengah NU di perkotaan, baik dalam posisinya sebagai produsen maupun konsumen sudah barang tentu memerlukan intensitas pelayanan sistem informasi pangan yang semakin meyakinkan dan paripurna. Sistem informasi ini sampai dengan hari ini, hanya sebagian tersaji dalam informasi kemasan produk pangan dan obat-obatan dalam kategori formal. Sementara realitasnya, kelas menengah sekalipun, kehidupan kesehariannya sangat akrab dengan urusan pelayanan pangan yang acapkali diselenggarakan oleh makin berjubelnya sektor informal.  Bagaimana pula dengan masyarakat basis, baik konsumen maupun produsen usaha mikro?
 
Proteksi dan Branding Mikro

Skema pelayanan publik dalam urusan apapun sudah waktunya semakin menyeluruh, tidak eksklusif dan tidak monopolistik. Al-Adalah dan at-Ta’awwun sebagai bagian dari nilai Mabadi’ Khaira Ummah memandatkan pelayanan informasi pangan yang non-diskriminatif dan aksesibel bagi semuanya, baik produsen maupun konsumen. Dalam pemikiran PBNU, tidak pernah ada masalah non-certifiable, tidak bisa disertifikasi kecuali memang tidak halal. Tugas BHNU adalah tahlil al-muhallalaat, bukan tahlil al-muharramat. Dalam kredo unilah BHNU sangat inclusive, harus bisa diakses siapapun, termasuk produsen mikro tanpa uang.

Dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, bakul bakso, warteg, dan sejenisnya, bagi BHNU sertifikasi adalah proteksi ekonomi melalui branding kehalalan. Economic protection dan economic branding ini dewasa ini tidak terlayani oleh siapapun karena populasi yang terlibat bukan main melimpah, produsen dan konsumen. Kejadian mutakhir kaitannya dengan tiadanya proteksi kehalalan, sejumlah penjual bakso Nahdliyin berikut konsumennya menjadi korban pasar dan semuanya tidak laku ketika merebak isu bakso sapi campur babi. Bukankah itu kewajiban bagi PBNU untuk melakukan proteksi ekonomis kadernya dari kenakalan pasar?

Ketika merebak isu mie ayam campur tikus beberapa waktu lalu, para santri di puluhan blok pemukiman Pesantren Krapyak Yogyakarta berhenti makan mie ayam beberapa lama. Why? Karena tidak ada sistem informasi terpercaya tentang kehalalan itu. Akibatnya, santri harus makan pangan lain yang lebih mahal, sementara penjual mie ayam harus puasa, gulung tikar. Bakso sudut kota juga gulung tikar karena kalah murah dibanding bakso campur babi...  

Walhasil, adalah sebuah keniscayaan, bahwa sertifikasi pangan bukanlah sekedar secarik kertas dan sebutir stempel. Dia bukan pula monopoli industri manufaktur berskala besar. Bukan pula monopoli otoritas tertentu. Sertifikasi berurusan dengan sistem informasi, proteksi ekonomi, sekaligus proteksi konsumsi jutaan masyarakat. Perspektif menyeluruh inilah nalar dasar bahwa PBNU, dalam hal ini BHNU, harus bertanggungjawab melindungi warganya.  

 

*Penulis adalah Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)

Sabtu 23 Februari 2013 6:11 WIB
MASDURI*
Menyegarkan Peran Kebudayaan NU
Menyegarkan Peran Kebudayaan NU

Sejak didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 Rajab 1344 H, NU lebih banyak berbaur dengan masyarakat bawah di pedesaan. Sehingga tidak heran bila NU lekat dengan bahasa tradisional.
<>
Meski sekarang ini terus mengalami perkembangan yang sangat signifikan, sebagai respon NU terhadap perkembangan dunia modern. Namun NU tetaplah organisasi yang getol mempertahankan tradisi-tradisi Nusantara, asalkan manfaatnya jelas dan bisa diselaraskan dengan ninai-nilai keislaman.

Salah satu contoh konkret yang bisa kita lihat sampai saat ini adalah budaya tahlilan. Meski ormas-ormas lain gencar menuduh tahlilan bi’dah, karean tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah, namun NU tetap kuat dengan perinsipnya, selama mengandung maslahah bagi masyarakat dan bisa diselaraskan dengan nilai-nilai ke-Islaman, tanpa masalah.

Dalam sejarah Nusantara masa lalu, tahlilan berasal dari upacara pribadatan (selamatan) yang dilakukan nenak moyang bangsa Indonesia yang mayoritas dari mereka adalah penganut agama Hindu dan Budha. Upacara tersebut dilakukan sebagai bentuk penghormatan dan do’a kepada orang yang telah meninggal dunia.

Namun secara praktis tahlilan yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu dengan tahlilan yang dilakukan oleh warga NU jauh berbeda, yakni menganti semua bacaan upacara selamatan tersebut dengan bacaan-bacaan-bacaan Al-Quran, Shalawat dan dzikir-dzikir kepada Allah SWT. Manfatnya, selain mendekatkan diri kepada Allah SWT. budaya tahlilan juga merekatkan relasi sosial masyarakat.

Itu hanya salah satu contoh bahwa NU begitu menghargai kebudayaan Nusantara. Selama mengandung maslahah dan bisa diselaraskan dengan ajaran Islam, kebudayaan apapun harus tetap dipertahankan. Sebab kebudayaan merupakan kekayaan bangsa yang harganya begitu mahal. Bahkan suatu bangsa tanpa kebudayaan tak bernilai di mata dunia internasional.

Di tengah kemajuan teknologi yang berkembang begitu pesat, NU harus mampu memainkan perannya secara siginifikan di bidang kebudayaan. Agar aset-aset kekayaan bangsa Indonesia tidak tergerus oleh budaya global yang notabene banyak dipengaruhi budaya-budaya Barat. Terutama menyangkut kerekatan relasi sosial antarsesama bangsa.

Kemajuan teknologi yang begitu pesat menjadi ancaman serius bagi budaya silaturrahim yang sejak dulu telah membudaya di bumi Nusantara. Komunikasi melalui HP, Facebook, Twiter dan yang sejenis, perlahan tapi pasti telah merusak tatanan kebudayaan Nusantara. Meski secara jujur kita akui ada hal positifnya. Hanya saja jangan sampai kita terlelap dalam gelamur kebudayaan modern, sehingga lupa akar kebudayaan Nusantara yang mestinya kita lestarikan.

Hal mendasar yang begitu terasa jauh saat ini dari realitas dilingkungan kita adalah budaya gotong royong. Dulu budaya ini mengakar kuat dalam tradisi Nusantara. Sekarang hanya tinggal kenangan, sebab masyarakat sibuk dengan ambisi individualismenya masing-masing dan mengukur segalanya dengan upah (uang). Di desa sekalipun kita sangat sulit menemukan budaya gotong royong dilakukan oleh warga. Sementara gotong royong dahulu begitu akrab didengar di pedesaan.

Suatu contoh, di masa lalu orang desa yang hendak memperbaiki kandang hewan peliharaan hanya butuh kentongan sebagai alat bunyi yang menandakan bahwa keluarga tersebut sedang butuh bantuan, sehingga ketika kentongan tersebut bunyikan warga datang berhamburan untuk membantunya. Kemudian mereka berbaur bersama begitu akrab tanpa tanpa berharap upah. Sekarang budaya seperti ini sudah tidak jelas rimbanya.

Oleh karena itu, NU sebagai organisasi sosial keagamaan harus bisa memainkan perannya secara signifikan dalam rangka menjaga dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Jangan sampai aset kebudayaan yang begitu banyak dimiliki Indonesia di masa lalu hilang ditelan globalisasi budaya. Negara kita dikenal dengan negara multikultural, kita tidak ingin julukan ini hanya manis di masa lalu, namun sekarang kita hanya gigit jari karena kelalaian dalam menjaga kebudayaan tersebut.



* Penulis adalah Ketua Umum Aliansi Mahasiswa Bidik Misi (Ambisi) dan Pustakawan Pesantren Mahasiswa (Pesma) IAIN Sunan Ampel Surabaya.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG