IMG-LOGO
Trending Now:
Nasional

NU Kecam Spanduk Palsu Pagar Nusa di Muktamar Khilafah HTI

Jumat 7 Juni 2013 22:0 WIB
Bagikan:
NU Kecam Spanduk Palsu Pagar Nusa di Muktamar Khilafah HTI

Jakarta, NU Online
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dinilai telah melakukan aksi pemalsuan dengan memasang spanduk salah satu badan otonom NU, Pagar Nusa, pada Muktamar Khilafah 2013 HTI di Jakarta, Ahad (2/6), sebagai tanda dukungan terhadap berdirinya negara khilafah.<>

Spanduk yang menempel di tribun stadion Gelora Bung Karno tersebut memampang logo resmi organisasi pencak silat NU itu dengan jargon berbahasa Sunda ”Cadu Mundur Pantang Mulang” atau tidak akan mundur tidak akan pulang. Di bawahnya tertulis jelas ”Pagar Nusa Wilayah Tanjungsari-Sumedang”, diikuti teks ”Siap Mengawal Tegaknya Syariah dan Khilafah”.

Sekretaris Pengurus Cabang NU (PCNU) Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Aceng Muhyi, mengaku kaget dan prihatin dengan informasi tersebut. Pihaknya kecewa karena selama ini Pagar Nusa di Sumedang hanya ada di tingkat pimpinan cabang alias kabupaten, belum ada di tingkat kecamatan.

”Kami mengecam aksi ini,” katanya kepada NU Online lewat telepon, Jumat (7/6).

Tanjungsari merupakan salah satu kecamatan di Sumedang, berbatasan di sisi barat daya dengan Kecamatan Jatinangor. Secara resmi NU menggunakan istilah ”Pimpinan Anak Cabang (PAC)” untuk merujuk badan otonomnya, seperti Pagar Nusa, di tingkat kecamatan, dan bukan ”wilayah”.

”HTI di Tanjungsari dan Jatinangor sekarang memang cukup gencar. Mulai banyak aktivis-aktivis mahasiswa (HTI) yang masuk kantong-kantong NU di sana. Ini mungkin juga mempengaruhi kejadian ini,” katanya.

Aceng berencana akan memanggil Majelis Wakil Cabang NU (MWCNU) setempat untuk mengklarifikasi peristiwa ini. Dia menegaskan, spanduk yang dipasang berderet dengan spanduk-spanduk milik HTI tersebut adalah bentuk pemalsuan yang sama sekali tak terkait dengan PCNU Sumedang.

 

Penulis: Mahbib Khoiron

Tags:
Bagikan:
Jumat 7 Juni 2013 19:0 WIB
Gusdurian Jakarta Bahas Gus Dur dan Pancasila
Gusdurian Jakarta Bahas Gus Dur dan Pancasila

Jakarta, NU Online
Gusdurian Jakarta akan membahas KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Pancasila pada
Forum Jumat Pertama. Kegiatan tersebut akan berlangsung di aula Wahid Institute Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Pegangsaan, Jakarta Pusat, Jumat (7/6).
<>
Menurut Sekretaris Nasional Gusdurian Alissa Wahid, diskusi tersebut mengambil momen hari lahir Pancasila pada 1 Juni lalu.

Ia menambahkan pada forum tersebut akan membahas seperti apa konsep pemikiran Gus Dur terkait Pancasila. Bagaimana Gus Dur menghadirkan kembali Pancasila di saat Orde Baru mencoba untuk mengebirinya.

Putri sulung Gus Dur ini menambahkan, diskusi juga akan membahasa bagaimana memaknai Pancasila di tengah kemajemukan ideologi, “Kita akan berdiskusi dan mencari jawaban-jawaban terkait pancasila pasca-reformasi,” katanya melalui pers rilis yang dikirim ke NU Online.

Diskusi yang berlangsung tiap Jumat awal bulan tersebut menghadirkan narasumber Pdt. Dr. Einar Sitompul (penulis buku NU dan Pancasila).


Redaktur: Abdullah Alawi


Jumat 7 Juni 2013 13:3 WIB
LDNU: Dakwah Berakhlak, Tak Menghujat Orang Lain
LDNU: Dakwah Berakhlak, Tak Menghujat Orang Lain

Jakarta, NU Online
Hal paling pokok bagi Nahdlatul Ulama dalam berdakwah adalah akhlakuqul karimah. Selain diyakini sebagai kunci keberhasilan, akhlak tak menyudutkan orang atau kelompok lain sehingga memicu permusuhan.<>

“Bukan modelnya NU menghujat orang lain. Bukan modelnya NU membid’ah-bid’ahkan orang lain. Bukan modelnya NU mengkafir-kafirkan orang lain. Memangnya kita Tuhan? Kok bisa mengkafirkan orang lain,” tutur Sekretaris Pengurus Pusat Lembaga Dakwah NU (LDNU) H Nurul Yakin Ishaq di Jakarta, Selasa (4/6).

Yakin memberi sambutan kepada 201 Nahdliyin ranting Slarang Lor, Dukuhwaru, Tegal, Jawa Tengah, yang bersilaturahim ke kantor PBNU. Dalam kesempatan itu, dia mengimbau warga NU untuk tidak mudah mengeluarkan vonis sesat kepada siapapun. Ajakan tersebut mengacu pada teladan para wali dan ulama NU di masa lalu.

Menurut Yakin, NU memiliki garis silsilah keilmuan yang jelas, baik di bidang akidah, fiqih, maupun tasawuf. Dalam khazanah ajaran Ahlussunah wal Jamaah, umat ditekankan menganut prinsip moderat dan toleran.

Ditambahkan, NU tak hanya menghormati semua orang, bahkan yang sudah mati sekalipun. “Jangankan masih hidup, yang sudah mati saja kita hormati. Makanya ada Yasinan, tahlil, doa bersama,” katanya.

 

Penulis: Mahbib Khoiron

Jumat 7 Juni 2013 11:16 WIB
Mendikbud Mulai Perhatikan Madrasah Diniyah
Mendikbud Mulai Perhatikan Madrasah Diniyah

Brebes, NU Online
Menteri Pendikan dan Kebudayaan (Mendikbud) RI Prof Dr Muh Nuh DEA mengakui Madrasah Diniyah (Madin) merupakan komponen dari Pendidikan Nasional yang selama ini terlupakan. Ibarat mata rantai, ketika rantai menanggung beban berat maka semua harus kuat sehingga tak akan lemah dan tak putus ketika di kayuh.<>

“Akibat Madin lemah dan bahkan terputus dari pendidikan nasional maka tujuan pendidikan tidak tercapai,” ujar Mendikbud ketika menerima rekomendasi hasil Halaqoh Nasional Pendidikan Diniyah Takmiliyah di Pondok Pesantren Modern Al Falah Desa Jatirokeh Kec Songgom Brebes, Kamis (6/6).

Pada dasarnya, kata Nuh, pendidikan keagamaan secara eksplisit sudah masuk dalam Undang-undang Sisdiknas terutama pada pasal 30. Sehingga keberadaannya sangat dilindungi dan wajib untuk penuhi. Demikian pula dengan pemerintah wajib mengikhtiarkan keberadaan madrasah diniyah sebagai sekolah yang sepadan dengan pendidikan pada umumnya.

Nuh melihat, terpenuhinya pendidikan keagamaan mutlak diupayakan, tidak hanya pendidikan diniyah di Islam, tetapi juga pendidikan keagamaan di Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu. 

Apalagi, Kurikulum 2013 telah menjelmakan konsep tilawah (membaca), ta’alim (belajar) dan tazkiyah (pembersihan/pensucian). Disini, anak-anak harus memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, ketrampilan dan sikap (tata krama). Dalam sikap masyarakat kita sudah sangat berubah dan perlu pendidikan keagamaan yang matang untuk terus mempertahankan sikap tata krama yang Indonesia sesungguhnya. 

Pendidikan,lanjutnya, ibarat tubuh yang perlu daya imunitas tinggi. Kalau pendidikan lemah maka akan timbul penyakit sosial yang sulit disembuhkan seperti kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan peradaban.

Diakui anggota komisi X DPR RI Nasrudin SH pendidikan diniyah yang lahir sebelum Indonesia merdeka tetapi keberadaannya masih terpinggirkan. Maka perlu dicarikan rumusan yang pas agar bisa sejajar dengan sekolah umum. “Santri-santri madrasah diniyah ikut mencerdaskan bangsa dan menegakan NKRI, tetapi setelah merdeka malah ditinggalkan,” kata Nasrudin yang juga pengasuh Pesantren Al Falah.

Bupati Brebes Hj Idza Priyanti SE memberi sinyal, pemerintah kabupaten Brebes akan berupaya mensyaratkan pendidikan diniyah untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs. Namun demikian perlu penggodokan yang lebih matang lagi mengingat tidak semua desa memiliki madrasah diniyah. Begitupun dengan sarana dan prasarana serta dewan ustadz yang masih kurang.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Diniyah Taklimiyah (FKDT) Sumitro SPdI MSi menyerahkan hasil halaqoh berupa rekomendasi kepada Mendikbud. Isi rekomendasi tersebut berupa 1. Lembaga legislatif mencantumkan Program dan Satuan Pendidikan Diniyah Taklimiyah dalam revisi UU Sistem Pendidikan Nasional. 2. Menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri tentang:

a. Memberikan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah; b. Memberikan bantuan peningkatan sarana prasarana kepada Satuan Pendidikan Diniyah Takmiliyah; c. Memberikan bantuan insentif untuk Ustadz/Ustadzah Pendidikan Diniyah Takmiliyah; d. Memberikan bantuan beasiswa kepada santri Pendidikan Diniyah Takmiliyah; e. Memberikan tunjangan profesi bagi ustadz-ustadzah pada Satuan pendidikan Diniyah Takmiliyah; f. Ijazah pendidikan Diniyah Takmiliyah menjadi syarat dan atau mendapatkan skor penilaian untuk melanjutkan sekolah formal pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi; g. Pengaturan jadwal ekstrakurikuler dan penambahan jam pelajaran pada sekolah formal agar tidak berbenturan dengan waktu pembelajaran Pendidikan Diniyah Takmiliyah. 

Sumitro menambahkan, upaya ini tidak berhenti hanya pada tingkat halaqoh saja. Tetapi dirinya akan terus berjuang hingga point-point tersebut diatas bisa terealisir. “Dalam waktu dekat, kami akan ke Presiden dan DPR menyampaikan rekomendasi ini,” pungkasnya.



Redaktur    : A. Khoirul Anam
Kontributor: Wasdiun

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG