IMG-LOGO
Trending Now:
Daerah

PMII: Perda Tembakau Pamekasan Rugikan Petani Milyaran

Kamis 3 Oktober 2013 18:0 WIB
Bagikan:
PMII: Perda Tembakau Pamekasan Rugikan Petani Milyaran

Pamekasan, NU Online
Massa aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan meluruk kantor dewan setempat, Rabu (2/10). Mereka mencium adanya indikasi peraturan daerah (Perda) tembakau tidak lepas dari pesanan kapitalis, semisal pabrikan dan Greder.
<>
Perda yang dimaksud ialah Nomor 6 Tahun 2008. Isi Perda tersebut dinilai sangat merugikan para petani. Hanya menguntungkan pemilik modal, pabrikan dan greder. Perda tersebut mengesahkan dan membenarkan secara hukum, bahwa pihak pembeli, gudang, dan perwakilan pabrikan mengambil tembakau petani maksimal 1 kg dengan alasan sample.

“Bahkan, di lapangan, ada pabrikan yang mengambil lebih dari jatah maksimal tersebut. Bukankah ini merupakan eksploitasi pihak pembeli kepada petani yang disahkan oleh Perda,” kecam Ketua Umum PMII Pamekasan, Ahmad Sidik, dalam orasinya.

Jika dikalkulasi, terangnya, pengambilan sampel 1 kg yang dibenarkan melalui Perda tersebut, bisa menghasilkan 4.500 ton tembakau dari semua petani se-Kabupaten Pamekasan. Didik, panggilan Ahmad Sidik, beserta sahabat-sahabat PMII curiga adanya main mata antara wakil rakyat dengan pemilik kapital.

“Dan jika dirupiahkan dengan harga rata-rata Rp 30.000, maka mencapai Rp 13,5 miliar per musim. Para petani membantu pengusaha tembakau Pamekasan tiap tahunnya melalui 176 gudang yang tersebar dengan serapan 20.000 ton tembakau. Hasil tersebut adalah tiap tahunnya. Dan ini tidak disadari oleh petani lantaran wakilnya di DPRD Pamekasan bungkam,” kecam Moh Elman, korlap PMII lainnya.

Sementara itu, tambahnya, perwakilan pabrikan atau ranting atau Greder ketika mengirim sampel ke pabrik, beratnya tidak sampai 1 kg, melainkan kurang dari 2 ton. Persoalan lain yang belum ada pada Perda Nomor 6 Tahun 2008, ialah belum adanya kepastian tentang standar kualitas tembakau dan pengaturan standar harga tembakau.

“Sehingga, seringkali terjadi perbedaan klaim harga di antara petani dan pabrikan. Soal perbedaan standar kualitas, akhirnya kerap dijadikan alasan untuk mempermainkan harga. Parahnya, wakil rakyat di DPRD Pamekasan doyan diam atau bungkam,” kecam Elman.

Selain itu, massa PMII juga menilai, Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang tata niaga tembakau juga belum mampu menjadikan petani sebagai subjek yang bisa menentukan harga sendiri dari tembakau yang mereka miliki.

“Justru greder yang menentukan harganya. Nilai tawar petani tembakau jauh panggang dari api. Pemerintah, terbilang sukses bikin petani sengsara dengan kehadiran Perda yang oleh DPRD Pamekasan dibikin tidak pro-petani,” tekannya.

Sembari mendengungkan kecaman atas kinerja wakil rakyat yang dirasa belum merakyat, massa PMII memulai aksinya dari monumen Arek Lancor. Ada yang berjalan kaki, dan tak sedikit yang mengendarai sepeda motor. Mereka melangkah pasti, meluruk Gedung Dewan di Jalan Kabupaten.

Setibanya di Gedung Dewan, mereka sudah dihadapkan dengan pagar betis yang dibangun oleh aparat kepolisian. Setelah berorasi, akhirnya mereka ditemui oleh Halili selaku Ketua Dewan dan Hosnan Ahmad selaku Ketua Komisi B DPRD Pamekasan.

Menanggapi tuntutan massa PMII, Halili menyatakan akan menindaklanjutinya. Segala tuntutan yang didengungkan Sidik dan sahabat-sahabat akan dikaji lebih jauh. Manakala nantinya dipandang perlu melakukan kajian, pihaknya menyatakan akan mengundang dan melibatkan massa PMII untuk mendalami sekaligus meretas jalan keluar dari persoalan.

Terkait dengan penentuan standar kualitas tembakau yang juga menjadi poin tuntutan massa PMII, pihak dewan menyatakan tidak bisa memenuhinya. “Sebab, Kabupaten Pamekasan tidak memiliki alat untuk mengetes itu kualitas tembakau,” tegas Hosnan Ahmadi.

Untuk diketahui, Kabupaten Pamekasan merupakan daerah penghasil tembakau terbesar di antara tiga kabupaten lainnya di Madura. Dengan luas lahan produktif, untuk tanaman tembakau yang mencapai sekitar 32.000 hektar, bisa menghasilkan hasil panen kurang lebih 22.000 ton tembakau kering tiap tahunnya.

Dalam sejarahnya, pemerintah Kabupaten Pamekasan melalui pengesahan di DPRD Pamekasan, sudah mengeluarkan aturan berkaitan dengan Tata Niaga Tembakau dengan tujuan melindungi para petani dari eksploitasi dan monopoli parikan dan greder.

Sebut saja Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang penatausahaan tembakau, Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang izin pembelian tembakau dan izin pendirian gudang. Kendati demikian, Perda-perda tersebut dirasa kurang efektif dan belum membela para petani tembakau. Sehingga, lahir lah Perda Nomor 6 Tahun 2008 yang kini kembali disoal oleh banyak kalangan. (Hairul Anam/Abdullah Alawi)

Bagikan:
Kamis 3 Oktober 2013 23:0 WIB
Gandeng NU, Pemkab Mesuji Data Katarak dan Sumbing
Gandeng NU, Pemkab Mesuji Data Katarak dan Sumbing

Mesuji, NU Online
Pemerintah Kabupaten Mesuji, Lampung, menggandeng Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama (PCNU) untuk mendata warga tidak mampu penderita penyakit katarak dan bibir sumbing yang memerlukan penanganan melalui operasi.
<>
Langkah ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemkab Mesuji guna memfasilitasi warga yang tidak dapat mengobati penyakit tersebut.

“Jadi operasi katarak ataupun bibir sumbing masih menjadi mimpi bagi warga tidak mampu, ujar Bupati Mesuji Khamami yang dirilis oleh Fajar Sumatera, Rabu (2/10).

Selain kendala biaya, tambah Khamami, bagi mereka yang sudah memiliki kartu Jamkesmas juga belum paham tata cara penggunaannya. Karena itulah diperlukan  uluran tangan agar warga kurang mampu dapat mengobati penyakitnya.

Khamami  menilai selama ini PCNU Mesuji termasuk organisasi yang terus berperan aktif  di  masyarakat. Inilah kemudian yang menjadi alasan Khamami menggandeng PCNU Mesuji untuk melakukan pendataan bagi warga yang kurang berutung tersebut

“Pendataan yang telah dilakukan PCNU Mesuji beberapa waktu ini cukup efektif.  Ini tebukti, sampai dengan saat ini  telah lebih dari  60 orang  yang telah menjalani operasi katarak dan bibir sumbing,” ujar Khamami.

Ketua PCNU Kabupaten Mesuji, Abdul Karim Mahfudz ketika dikonfirmasi menjelaskan, pendataan yang dilakukan PCNU bertujuan memfasilitasi warga. Selanjutnya mereka akan membantu tata cara rujukan ke rumah sakit dan dengan berkoordinasi kepada dinas terkait.

“Kami hanya memfasilitasi pendataan di lapangan, pengurusannya dengan memanfaatkan kartu Jamkesmas yang memang telah dimiliki warga. Bagi warga yang tidak memiliki kartu Jamkesmas, pembiayaannya dibantu Pemkab Mesuji,” pungkasnya. (Ahmad Rosyidi/Abdullah Alawi)

Kamis 3 Oktober 2013 21:0 WIB
HALAQAH ASWAJA
Bentengi Kader NU dari Ideologi Transnasional
Bentengi Kader NU dari Ideologi Transnasional

Surabaya, NU Online
Penguatan dan pengembangan ajaran Islam Ahlussunnah Waljamaah (Aswaja) an-Nahdliyah, harus terus dilakukan secara intens. Sebab, di tengah percaturan ideologi global, ideologi transnasional atau mazhab berjenis 'kelamin lain' kian santer menggempur ajaran dan tradisi Nahdlatul Ulama.
<>
Itu setidaknya yang mendasari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Surabaya menggelar “Halaqah Aswaja" putaran kedua. Berlangsung 28-29 September 2013 lalu, di Rumah Makan Tamansari Surabaya, diikuti sedikitnya 270 peserta. Mereka berasal dari utusan Majelis Wakil Cabang (MWC) dan Ranting NU se-Kota Surabaya.

Riadi Ngasiran, Seksi Publikasi dan Media Halaqah Aswaja NU, mengatakan, sebagai pusat kelahiran NU pada 31 Januari 1926, “Surabaya memiliki tanggung jawab ambil bagian dalam memelopori penguatan dan pemantapan ajaran Aswaja an-Nahdliyah,” kata Ketua Lesbumi PCNU Kota Surabaya, Kamis (03/10).

Hadir pada acara Halaqah yang berlangsung selama dua hari itu diantaranya, Direktur Aswaja Centre Jawa Timur KH Abdurrahman Navis dan Rais Syuriah PCNU Kota Surabaya KHA Dzul Hilmi Ghazali. Hadir juga KH Abdul Barri KH Mas Sulaiman, dan KH Salahuddin Azmi.

KH Abdurrahman Navis mengingatkan warga NU agar belajar dari perilaku dan tindakan para ulama NU terdahulu. “Para ulama terdahulu tidak pernah mencela pihak lain yang memperolok kita,“ kata Kiai Abdurrahman Navis.

Penguatan dan pemantapan terhadap ajaran Islam ala Ahlussunah waljamaah an-Nahdliyah menjadi tanggung jawab bersama. “Justru kita harus melakukan penguatan dan pemantapan. Baru kalau kita diserang, niscaya harus kita perkuat hujjah-hujjah kita, menghadapi situasi zaman kita sekrang,” ujar Kiai Navis yang juga wakil ketua PWNU Jawa Timur.

KH Dzul Hilmi Ghazali mengatakan, bahwa penguatan dan pemantapan terhadap ajaran Aswaja ala NU perlu terus-menerus dilakukan agar tidak mudah digoyahkan dengan paham dan aliran lain di luar NU.

”Bahwa aqidah, syari’ah/amaliyah ubudiyah serta akhlak Aswaja an-Nahdliyyah adalah benar adanya karena faham Aswaja dijamin kebenarannya serta keselamatannya oleh Rasulullah Saw. Sumber hukumnya Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas (sesuai AD/ART NU) harus dipahami dan diamalkan,” kata Kiai Dzul Hilmi.

Menurut imam Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya ini, memilih NU sebagai wadah atau wasilah untuk membentengi faham Aswaja adalah suatu pilihan yang benar dan tepat. Sebab, golongan Aswaja diikuti oleh mayoritas umat Islam seluruh dunia (sawadul a’dham).

Sejumlah pembahasan diketengahkan pada Halaqah Aswaja NU Kota Surabaya. Seperti, “Aswaja, Pemantapan Aqidah dan Amaliyah Aswaja” oleh Ustadz M Luqmanul Hakim dari Lembaga Bahtsul Masail PCNU Kota Surabaya, “Firqah-firqah dalam Islam” oleh Ustadz Muntaha dari LBM PCNU Kota Surabaya, “Bermadzhab, Keniscayaan Mengamalkan Ajaran Islam,” oleh KH Ahmad Asyhar Shofwan, Katib Syuriyah PCNU Kota Surabaya.

Dalam waktu dekat, sebagai kelanjutan dari Halaqah Aswaja NU Kota Surabaya putaran kedua, pada awal November depan akan dilakukan pelatihan kader Aswaja NU bagi generasi muda. “Kami berharap dengan pelatihan kader utama, akan jadi motor penggerak yang bisa membentengi NU dari serangan aliran dan faham lain di luar NU,” kata KH Ahmad Saiful Chalim AR, Ketua PCNU Kota Surabaya.

Dalam kesimpulannya, H Chalimi, Direktur Aswaja Center PCNU Kota Surabaya mengatakan, setiap kader dan pengurus NU semestinya mengelola serta mengurus organisasi secara proporsional untuk membesarkan dan mengharumkan NU. “Berpikir ilmiah, bertindak santun serta bijaksana dalam menangkis serangan-serangan dari firqah-firqah Islam serta pertarungan faham-faham (isme) lainnya,” kata Chalimi.

“Menjauhi sikap perilaku benalu, mencari popularitas semata-semata dan merecoki Nahdlatul Ulama untuk kepentingan-kepentingan pribadi, kelompok tertentu di dalam atau di luar NU,”imbuh dia, didampingi Teguh, sekretaris penyelenggara yang pernah dilatih di PBNU.

Selain itu, ada dua tambahan materi pembahasan. Yaitu “Pengantar Hukum dan Organisasi” oleh Muhammad Fadil SH, Ketua LPBH PCNU NU Kota Surabaya, dan “NU dan Peta Politik dan Aliran Dunia” oleh Abdul Quddus Salam MIP, Ketua Lakpesdam NU Kota Surabaya.

”Kemampuan dalam memahami hukum, setidaknya hukum sebagai pengantar, diharapkan agar memiliki kemampuan untuk melangsungkan peran kita, baik sebagai pribadi, masyarakat, maupun sebagai organisatoris,” kata M Fadil.

Hal ini, kata Fadil, setidaknya tentang pengetahuan atas hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum. “Karena hal tersebut merupakan hal mendasar dalam memperjuangkan eksistensi kita, sesuai wilayah dimana kita berada. Sehingga dapat diperoleh suatu harapan, bahwa peserta yang tergabung dalam diskusi ini dapat memahami hukum setidak-tidaknya sebagai dasar-dasarnya,” tegasnya.

Akhirnya, Abdul Quddus Salam mengingatkan, NU harus menjalankan dengan penuh mekanisme organisasi secara benar, mulai dari Ranting, MWC, Cabang, Wilayah hingga Pengurus Besar. Bagi personalia pengurus harus dilakukan screening terlebih dahulu sebelum duduk sebagai pengurus.

”Para pengurus NU, di segala tingkatan, harus memberikan support bagi pengembangan dan pembentukan IPNU/IPPNU dan PMII. Selain itu, pengkaderan NU harus dilakukan sejak dini, setidaknya mulai tingkat SMP dan SMA,” tandasnya. (Abdul Hadi JM/Abdullah Alawi)

Kamis 3 Oktober 2013 20:0 WIB
Pengurus PWNU Jateng akan Segera Dilantik
Pengurus PWNU Jateng akan Segera Dilantik

Semarang, NU Online
Berdasarkan SK PBNU nomor 299/A.II.04/08/2013, hasil Konferensi Wilayah (Konferwil) NU Jawa Tengah Ahad (23/6) yang lalu, kepengurusan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah masa khidmah 2013-2018 resmi terbentuk.
<>
Kemudian kepengurusan tersebut akan segera dilantik oleh Ketua Umum PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Sira pada Ahad (6/10) di Pondok Pesantren Al-Itqon, Bugen, Tlogosari, Semarang, Jawa Tengah.

Kepengurusan yang dipimpin Ketua Tanfidziyah, Drs H Abu Hafsin MA, Ph.D dan Rois Syuriyah KH. Ubaidullah Shodaqoh itu, didominasi kader-kader muda potensial NU di Jawa Tengah.

Abu Hafsin menyatakan, masuknya kader-kader muda di tubuh NU mau tidak mau harus dilakukan agar organisasi ini bisa lebih segar dan progresif dalam merespon dinamika yang terjadi di masyarakat.

“Ini juga menjadi bukti bahwa NU sebagai organisasi pengkaderan telah berhasil menelorkan kader-kader muda yang diharapkan bisa lebih memberikan kontribusi dan kerja-kerja nyata untuk Jawa Tengah,” kata Abu Hafsin di Semarang, Rabu (2/10).

Abu Hafsin menambahkan, kader-kader NU yang potensial di Jawa Tengah harus diapresiasi karena sepuluh atau dua puluh tahun mendatang merekalah yang akan memegang kepemimpinan di Jawa Tengah.

Sementara Ketua panitia pelaksana Nur Shoib, MH menyatakan, selain pelantikan, juga akan dilaksanakan Musyawarah Kerja Wilayah (Musykerwil), “Jika pada Konferwil yang lalu mengambil tema “Bersama Membangun Bangsa”, maka pelantikan dan musykerwil mendatang lebih spesifik pada tema besar, yakni “Bersama Membangun Jawa Tengah”, pungkasnya. (Ahmad Rosyidi/Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG