IMG-LOGO
Nasional

Mahfud MD Hadiri Dialog Kebangsaan ISNU di Unisma

Senin 14 Oktober 2013 06:02 WIB
Mahfud MD Hadiri Dialog Kebangsaan ISNU di Unisma

Malang, NU Online
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menghadiri acara Dialog Kebangsaan yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Universitas Islam Malang (Unisma), Ahad (13/10).<>

Dalam kesempatan itu ia menyesalkan terjadinya kasus suap yang menimpa institusi yang sempat dipimpinnya.

“Mahkamah Konstitusi di Indonesia adalah salah satu diantara 10 terbaik MK yang ada di Dunia. Namun prestasi ini dirusak dan dipermalukan oleh kasusu suap ini,” kata tokoh yang dikabarkan mencalonkan presiden ini.

Ia mengaku sempat tidak percaya saat pertama kali mendengar tertangkapnya Hakim MK Akil Mukhtar yang baru beberapa bulan menggantikannya itu, dengan kasus suap. Karena Mahfud selama ini mengetahui sendiri bagaimana kredibilitas para hakim yang ada di MK itu.

“Saya terkejut mendengar berita Akil Mukhtar ini. Saya yakin tidak ada hakim di Mahkamah Konstitusi yang berbuat hal seperti itu. Memang pernah ada isu suap, tapi tidak terbukti. Dan itu oleh hakim yang sudah keluar dari MK,” katanya.

Ia menekankan bahwa dengan adanya kasus suap di MK ini, saat ini sudah banyak yang tidak percaya lagi pada lembaga hukum yang berdiri sekitar 10 (sepuluh) tahun lalu ini. Mahfud juga mengatakan bahwa ada dari beberapa pihak yang pernah mengajukan kasus pada MK untuk diusut lagi kasusnya. Hal ini mnurutnya karena sudah kehilangan kepercayaan pada Institusi Hukum yang selama ini biasa menangani sengketa pilkada ini.

“Banyak orang-orang yang dulu pernah mengajukan gugatan pada MK dan telah diselesaikan, kini meminta kasususnya dibahas ulang. Bahkan ada yang berlebihan dengan meminta saya mengusut sengketa pilkada tahun 2007. Padahal kita tahu bahwa tahun itu MK belum mempunyai wewenang menangani kasus Pilkada,” katanya.

Terkait kabar bahwa Presiden akan membuat Peraturan Perundang-undangan Umum (perpu) untuk menyelesaikan masalah seperti di MK ini, Mahfud menyatakan bahwa ia setuju akan rencana itu. Akan tetapi baginya yang terpenting adalah peningkatan pengawasan, dan diubahnya proses rekruitmen menuju cara yang lebih terbuka.

“Saya setuju jika presiden mengeluarkan Perpu. Itu adalah hak perogratif Presiden. Tapi yang terpenting disini adalah peningkatan pengawasan dengan dibentuknya Badan Kehormatan di MK,” kata tokoh yang juga salah seorang pimpinan ISNU itu.

Mengenai peningkatan pengawasan pada Mahkamah Konstitusi ini ia lebih setuju agar dibentuk saja Badan Kehormatan MK. Dan bukannya pengawasan itu dilimpahkan pada Komisi Judisial. Hal ini dikarenakan Komisi Judisial selama ini dalam aturannya juga merupakan obyek hukum MK. (Ahmad Nur Kholis/Anam)

Tags:
Bagikan:
IMG
IMG