IMG-LOGO
Daerah

Tolak Perda Tembakau, PMII Duduki Kantor Dewan


Kamis 31 Oktober 2013 03:00 WIB
Bagikan:
Tolak Perda Tembakau, PMII Duduki Kantor Dewan

Pamekasan, NU Online
Sekitar 40 aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Pamekasan menduduki kantor dewan setempat, Rabu (30/10). Mereka mempertanyakan sejumlah isi Perda Kabupaten Pamekasan nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau Madura.
<>
Menurut mereka, ada beberapa poin dalam Peraturan Daerah tersebut yang tidak menguntungkan terhadap petani tembakau. Sehingga harus diadakan revisi atau bahkan dihapus.  Seperti pasal 13 ayat 1 yang dinyatakan bahwa harga tembakau ditentukan oleh kualitas atau mutu. Sementara sampai saat ini penentuan kualitas tembakau Madura hanya ditentukan oleh seorang Grader yang dimiliki pabrikan.

Kemudian pasal 17 ayat 3 yang berisi tentang maksimal pengambilan sampel tembakau 1 kilo gram, aktivis mahasiswa itu minta revisi. Karena menurut mereka, satu kilo gram itu terlalu banyak dan pasti menguntungkan petani. Kecuali, pengambilan sampel itu dikembalikan lagi kepada petani tembakau.

Unjuk rasa yang dikoordinatori Moh Elman Duro itu meminta dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yang berisi tentang pemotongan berat tikar pembungkus antara 2 -3 kilo gram tidak dilakukan pemotongan kiloan. Tapi memotong sesuai harga tikarnya. Dan pasal 25 yang mengatur tentang ketentuan pidana menurut mereka tidak usah diperdakan. Karena telah jelas pidana murni.

“Kami meminta di pasal 13, pabrik dan disperindag harus bisa menyediakan alat penentu kualitas tembakau yang disebut Tester. Dan di pasal 17 harus dihapus karena sangat jelas menguntungkan pabrikan. Pasal 18 potongan tikar tidak memotong kiloan, tapi tapi memotong sesuai harga tikarnya. Dan pasal 25 itu pidana murni, jadi tidak usah diperdakan,” terang Elman Duru Korlap audiensi PMII.

Sementara itu, menurut Ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) kabupaten Pamekasan, Ahmad Siddik, mengatakan bahwa pihaknya mendatangi kantor DPRD kabupaten Pamekasan untuk memperjelas terkait Perda nomor 6 tahun 2008 tentang penatausahaan tembakau.

“Setelah kita kaji kemarin ternyata banyak temuan yang tidak dimuat dalam Perda itu. Perda tersebut harus sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Seperti Pada pasal 13, 17 dan 18. Itu harus direvisi atau bahkan dihapus karena jelas merugikan petani tembakau. Untuk pengambilan sampel saya meminta paling banyak 5 ons. Dari aksi ini kami berharap isi dan tujuan Perda itu berpihak kepada masyarakat,” ujar Didik sapaan akrabnya kepada sejumlah media.

Menyikapi hal itu, Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pamekasan, Hosnan Ahmadi, mengatakan bahwa audiensi oleh puluhan aktivis mahasiswa itu terkait perda nomor 6 tahun 2008 tentang Penatausahaan Tembakau.  Menurut Hosnan, audiensi aktivis mahasiswa itu hanya terfokus pada revisi Perda nomor 6 tahun 2008. Padahal menurutnya, Pansus dewan kali ini juga berencana menggabungkan tiga raperda terkait tembakau.

“Yang menjadi pembahasan tadi adalah tentang pengambilan sampel, timbangan dan penentuan kualitas atau mutu. Selain pengambilan sampel, sebenarnya kami juga prihatin dengan adanya sisa tembakau yang jatuh ketika grader mencabut sampel tembakau di pabrikan, yang jumlahnya juga bisa banyak jika dikumpulkan dan itu tidak disadari petani. Intinya, permintaan teman-teman mahasiswa tadi adalah sampel itu dihargai tetap sebagai milik penjual. Mau mengambil sampel 5 kilo gram tapi dikembalikan lagi itu tidak masalah,” terang Hosnan. (Hairul Anam/Abdullah Alawi)

Bagikan:
IMG
IMG