Tambang Belum Terkelola Maksimal, Butuh Regulasi Berpihak Rakyat

Tambang Belum Terkelola Maksimal, Butuh Regulasi Berpihak Rakyat

Jakarta, NU Online
Indonesia dikaruniai kekayaan alam berlimpah, termasuk di sektor pertambangan. Selain minyak, gas, dan batubara, negeri ini kaya akan sumber mineral lain seperti emas, tembaga, nikel, mangan dan sejenisnya. Ironisnya, sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak ini belum mampu menyejahterakan sebagian besar rakyat.
<>
Demikian disampaikan Khalid Syeirazi, penulis buku Di Bawah Bendera Asing, dalam sebuah diskusi bersama Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU di Jakarta, Rabu (4/12).

Menurut Sekjen Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana NU (ISNU) ini, pertambangan selalu dikaitkan dengan sektor hulu (upstream) yang menyangkut eksplorasi dan produksi, sementara hilir (downstream) terkait mata rantai konsumsi, pengolahan, distribusi, pemasaran hingga ke konsumen (end-user).

Pada level hulu dibutuhkan regulasi pertambangan yang berpihak pada kepentingan negara dan kemaslahatan rakyat, khususnya menyangkut aturan kontrak dengan pihak swasta dan para pebisnis tambang.

Di sektor migas sudah ada istilah PSC (Production Sharing Contract) antara lembaga pemerintah dan pelaku migas. Kontrak bagi hasil yang setara model paron dalam praktik pertanian Jawa ini, masih memberi kekuatan dan hak bagi lembaga kuasa pemerintah untuk mengendalikan.

Dengan PSC, wakil negara masih terlibat dalam manajemen dan operasi produksi hingga pengawasan. Hal ini sedikit berbeda dengan sektor pertambangan umum, dengan model kontrak karya, yang masih memberi peluang bagi proses produksi yang tanpa pengawasan.

"Nah, di sinilah model-model kontrak pertambangan mesti mendapat perhatian, agar terus baik dan bermaslahat," ujar Khalid.

Pada level hilir, katanya, masalah tambang terletak pada fasilitas dan infrastruktur pengolahan yang masih belum memadai. Keterbatasan kilang minyak, fasilitas pemurnian, dan distribusi gas domestik seringkali menjadi ancaman ketahanan pasokan energi dalam negeri.

“Yang terjadi akhirnya mengekspor bahan mentah untuk diolah di luar (negeri), dan kita membeli kembali dengan selisih harga yang tinggi,” paparnya.

Khalid menunjukkan data bahwa pendapatan negara yang diperoleh dari sektor pertambangan masih belum maksimal, terlebih sektor pertambangan umum yang jauh lebih kecil daripada sektor migas.

Dia berharap, NU terlibat aktif mengawal proses kebijakan pertambangan yang pro kepentingan rakyat. Langkah-langkah strategis terkait perundangan bisa menjadi bagian dari konsen NU untuk membangun bangsa yang lebih berdaulat terkait energi nasional.

NU, tambah Khalid, bisa mendorong pemerintah daerah yang juga berwenang memberi izin usaha pertambangan (IUP) agar selalu berpihak kepada rakyat di bawah. Tak hanya sekadar negosiasi menaikkan pendapatan, tetapi juga mempertimbangkan aspek bagi hasil yang menguntungkan, termasuk transfer pengetahuan dan teknologi bagi generasi anak negeri. (Abi Nugroho/Mahbib)

BNI Mobile