IMG-LOGO
Nasional

Kiai Masdar: Indonesia Negara yang ditakdirkan Tuhan untuk Umat Islam

Kamis 12 Desember 2013 23:0 WIB
Bagikan:
Kiai Masdar: Indonesia Negara yang ditakdirkan Tuhan untuk Umat Islam

Jakarta, NU Online
Indonesia adalah negara yang ditakdirkan Allah SWT bagi umat Islam. Sebagai warga negara kita tidak bisa menghindari fakta modern bernama kewarganegaraan. Oleh karenanya, minimal setiap warga negara memiliki tanda bukti untuk menunjukkan afiliasi kenegaraannya.
<>
Hal ini dikatakan Rais Syuriah PBNU KH Masdar Farid Mas’udi pada seminar sehari bertemakan Pendidikan Kewarganegaraan Pesantren Ciganjur bekerjasama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Agama dan Keagamaan (Puslitbang Penda) Kementerian Agama RI di hotel Bintang, Jl. Raden Saleh Jakarta (12/12), siang.

“Fakta yang keras ini, harus diletakkan sebagai sebuah realitas yang tidak bisa kita elakkan. Betapa repot sekali jika seseorang tidak memiliki KTP atau paspor, misalnya, ketika memasuki wilayah negara lain. Tentu ini akan menimbulkan masalah besar,” ujar Pak Masdar.

Namun, lanjutnya, masalah tersebut harus diselesaikan dengan baik. Semakin banyak masalah justru semakin membuat kita dewasa. Sesungguhnya, masalah adalah penghormatan dari Tuhan. Orang besar adalah orang yang pandai mengatasi masalah.

“Tanpa masalah, orang bukan siapa-siapa. Masalah akan menjadi awal mula bagi kebesaran anda. Maka, terimalah negeri ini dengan penuh rasa syukur diikuti aktualisasi tanggung jawab terhadap negara,” pungkasnya. (Ali Musthofa Asrori/Abdullah Alawi)

 

 

Bagikan:
Kamis 12 Desember 2013 18:2 WIB
Sistem Politik Neoliberal Jerat Orang Tua hingga Pemuda Korupsi
Sistem Politik Neoliberal Jerat Orang Tua hingga Pemuda Korupsi

Jakarta, NU Online
Sistem politik Neoliberal yang berkembang kini menjerat hampir semua kalangan dalam kejahatan korupsi. Dalam meraih, mempertahankan kekuasaan, mengamankan posisi, atau untuk sejumlah kepentingan, orang tua bahkan pemuda tidak segan menggunakan cara kotor itu.
<>
Demikian dikatakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) H As‘ad Said Ali pada Refleksi Akhir Tahun Politik Kebangsaan di kantor ICIS, Jakarta, Kamis (12/12).

“Sistem politik saat ini telah melahirkan banyak koruptor,” As‘ad.

Mekanisme pemilihan umum, tambah As‘ad, amburadul. Demokrasi Neoliberal yang materialistis dan pragmatis menciptakan ketergantungan pemilihan umum pada modal. Ketergantungan seperti membuka lebar pintu kejahatan korupsi.

Money politik secara sistemik meluas di masyarakat. Mulai dari aparat negara yang bermain uang sampai anak muda zaman sekarang banyak yang korupsi,” tegasnya.

Dalam pemilu mendatang, perangkat informasi dan teknologi juga dapat dimainkan untuk melakukan kecurangan. Karenanya, DPT harus menjadi perhatian awal untuk menghindari kecurangan atau manipulasi data, imbuh As‘ad.

Selain itu, As'ad juga menyoroti konflik dan tumpang tindih kewenangan juga fungsi antara Bawaslu dan KPU. Ia mengimbau pihak terkait untuk menjernihkan persoalan keduanya. (Ahmad Millah/Alhafiz K)

Kamis 12 Desember 2013 16:32 WIB
Film Tokoh Lesbumi NU Hasil Restorasi Diluncurkan Hari Ini
Film Tokoh Lesbumi NU Hasil Restorasi Diluncurkan Hari Ini

Jakarta, NU Online
Film Darah dan Do’a karya Ketua Umum Pengurus Pusat Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia Lesbumi NU pertama, almarhum H Usmar Ismail, hari ini Kamis (12/12) akan diluncurkan. Peluncuran dan kemudian pemutaran di kine forum Open Air Cinema (Misbar), Lapangan Futsal, Pintu Timur Laut, Seberang Gedung Pertamina, Monas, Jakarta Pusat mulai pukul 17.00 sampai dengan 22.00 WIB.
<>
Peluncuran dan pemutaran film tersebut digelar Direktorat Pembinaan Kesenian dan Perfilman, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kegiatan tersebut terangkai dalam kegiatan kineforum Dewan Kesenian Jakarta bekerjasama dengan Jakarta Biennale 2013 yang menyelenggarakan kineforum MISBAR.

Menurut rilis yang dikirim Dewan Kesenian Jakarta, Darah dan Do’a adalah film diproduksi dan disutradarai oleh orang Indonesia, serta lokasi pengambilan gambar yang sepenuhnya dilakukan di Indonesia.

Oleh karenanya hari pertama pengambilan gambar film ini, tanggal 30 Maret 1950, dirayakan sebagai Hari Film Nasional Indonesia. Hal itu diperkuat dengan Surat Keputusan Presiden BJ Habibie No. 25/1999, tentang Hari Film Nasional.

Proses restorasi (pengembalian atau pemulihan ke bentuk semula karena film tersebut sudah rusak) film ini pun sepenuhnya dilakukan di Indonesia, oleh bangsa Indonesia, dan merupakan film  pertama yang secara resmi direstorasi dengan fasilitasi oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Abdullah Alawi)



Kamis 12 Desember 2013 13:1 WIB
REFLEKSI AKHIR TAHUN 2013
Rekrutmen Anggota Parpol Harus Diperketat
Rekrutmen Anggota Parpol Harus Diperketat

Jakarta, NU Online
Sejak era reformasi bergulir, partai politik memegang peran utama dalam menentukan nasib bangsa Indonesia. Lebih dari itu, negara kini sedang dikapling oleh beberapa partai politik yang berkuasa lewat menteri yang menduduki kursi kabinet dan parlemen.<>

Demikian kesimpulan diskusi refleksi akhir tahun pekan politik kebangsaan hari ke-2 yang digelar International Conference of Islamic Sholars (ICIS), di Jakarta, Rabu (11/12).

Ketua Umum Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan, partai politik punya peran besar dalam mempengaruhi kebijakan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sebab, semua yang menentukan terpilihnya mereka adalah anggota parlemen yang dikendalikan oleh parpol. “Jadi parpol itu kini penguasa tunggal. Jadi tidak ada trias politika itu,” kata khofifah.

Meski demikian besar peran partai politik, Khofifah menyayangkan rekrutmen anggota, pengurus dan calon legislatif dari partai politik sangat longgar. “Tapi dalam kaderisasi, parpol tak punya standarisasi yang jelas. Siapa saja bisa masuk parpol. Banyaknya korupsi sebenarnya yang harus bertanggung jawab juga parpol,” tandasya.

Senada dengan Khofifah, pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, mengatakan, kekuasaan partai politik saat ini sangat besar. Karena itu, membuat masyarakat menjadi sejahtera dan cerdas, adalah tanggung jawab parpol.

Menurut Andrinof, pemilu yang sudah berkali-kali digelar telah memberikan pembelajaran bagi rakyat. Karena itu, program partai harus jelas untuk mensejahterakan rakyat. "Sekarang rakyat mulai disadarkan dan partai politik tidak bisa lagi menampilkan masa lalu, atau menampilkan arwah-arwah," terangnya.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) Sebastian Salang, mengatakan, demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini memaksa calon anggota legislatif harus punya uang yang banyak. "Caleg yang tidak memiliki uang, dan tidak populer jangan harap dapat menjadi anggota DPR," ujarnya.

Karena ukurannya uang, banyak parpol kini tak mengenal dengan baik calon legislatifnya sendiri. Yang penting punya uang banyak, setiap orang bisa menjadi calon anggota legislatif. "Parpol saja tidak mengenal, apalagi konstituennya, dan parpol saja sulit mengendalikan karena mereka bukan kader partai," ungkapnya.

Pemilu 2014 nanti, katanya, setiap calon anggota legislatif harus mendapat suara sebanyak-banyaknya. Kondisi itu membuat parpol pragmatis dalam memilih caleg. Yang penting mereka bisa mendapat suara terbanyak, siapa saja bisa masuk. "Mereka terjebak merekrut orang, dan tidak peduli caleg itu kader atau bukan," katanya.

Sementara itu, Direktur Investigasi dan Advokasi Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi membeberkan, triliunan uang negara yang mengalir ke kas partai politik rawan diselewengkan.

Menurutnya, bantuan dari APBD/APBN untuk partai politik dilegalkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik Nomor 5 tahun 2009 yang diperbarui oleh PP Nomor 83 tahun 2012. Dalam PP Nomor 83 tahun 2012 disebutkan, partai politik diwajibkan menggunakan bantuan dari APBD/APBN sebanyak 60 persen untuk pendidikan politik.

Pendidikan politik yang dimaksud adalah pendalaman empat pilar kebangsaan, pemahanan mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik, serta pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

"Tapi anggaran ini bukan untuk pendidikan politik, tapi untuk honorarium dan perjalanan dinas. Banyak digunakan oleh pengurus partai yang nganggur dan numpang hidup di partai politik," kata Uchok. (Red: A. Khoirul Anam)

 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG