IMG-LOGO
Taushiyah

Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Kamis 20 Maret 2014 11:1 WIB
Bagikan:
Negara Islam, Adakah Konsepnya?

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Ada pertanyaan sangat menarik untuk diketahui jawabannya; apakah sebenarnya konsep Islam tentang negara? Sampai seberapa jauhkah hal ini dirasakan oleh kalangan pemikir Islam sendiri? Dan, apakah konsekuensi dari konsep ini jika memang ada? <>Rangkaian pertanyaan di atas perlu diajukan di sini, karena dalam beberapa tahun terakhir ini banyak diajukan pemikiran tentang Negara Islam, yang berimplikasi pada orang yang tidak menggunakan pemikiran itu dinilai telah meninggalkan Islam.

Jawaban-jawaban atas rangkaian pertanyaan itu dapat disederhanakan dalam pandangan penulis dengan kata-kata: tidak ada. Penulis beranggapan, Islam sebagai jalan hidup (syari’ah) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara. Mengapakah penulis beranggapan demikian? Karena sepanjang hidupnya, penulis telah mencari dengan sia-sia makhluk yang dinamakan Negara Islam itu. Sampai hari inipun ia belum menemukannya, jadi tidak salahlah jika disimpulkan memang Islam tidak memiliki konsep bagaimana negara harus dibuat dan dipertahankan.

Dasar dari jawaban itu adalah tiadanya pendapat yang baku dalam dunia Islam tentang dua hal. Pertama, Islam tidak mengenal pandangan yang jelas dan pasti tentang pergantian pemimpin. Rasulullah Saw digantikan Sayyidina Abu Bakar –tiga hari setelah beliau wafat. Selama masa itu masyarakat kaum muslimin, minimal di Madinah, menunggu dengan sabar bagaimana kelangkaan petunjuk tentang hal itu dipecahkan. Setelah tiga hari, semua bersepakat bahwa Sayyidina Abu Bakar-lah yang menggantikan Rasulullah Saw melalui bai’at/prasetia. Janji itu disampaikan oleh para kepala suku/wakil-wakil mereka, dan dengan demikian terhindarlah kaum muslimin dari malapetaka. Sayyidina Abu Bakar sebelum meninggal dunia, menyatakan kepada komunitas kaum muslimin, hendaknya Umar Bin Khattab yang diangkat menggantikan beliau, yang berarti telah ditempuh cara penunjukkan pengganti, sebelum yang digantikan wafat. Ini tentu sama dengan penunjukkan seorang Wakil Presiden oleh seorang Presiden untuk menggantikannya di masa modern ini.

Ketika Umar ditikam Abu Lu’luah dan berada di akhir masa hidupnya, ia meminta agar ditunjuk sebuah dewan pemilih (electoral college - ahl halli wal aqdli), yang terdiri dari tujuh orang, termasuk anaknya, Abdullah, yang tidak boleh dipilih menjadi pengganti beliau. Lalu, bersepakatlah mereka untuk mengangkat Utsman bin Affan sebagai kepala negara/kepala pemerintahan. Untuk selanjutnya, Utsman digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Pada saat itu, Abu Sufyan tengah mempersiapkan anak cucunya untuk mengisi jabatan di atas, sebagai penganti Ali bin Abi Thalib. Lahirlah dengan demikian, sistem kerajaan dengan sebuah marga yang menurunkan calon-calon raja/sultan dalam Islam sampai dengan khilafah Usmaniyyah/ottoman empire yang oleh para “Islam politik” dianggap sebagai prototype pemerintahan harus diadopsi begitu saja sebagai sebuah “formula Islami”.

***

Demikian pula, besarnya negara yang dikonsepkan menurut Islam, juga tidak jelas ukurannya. Nabi meninggalkan Madinah tanpa ada kejelasan mengenai bentuk pemerintahan bagi kaum muslimin. Di masa Umar bin Khattab, Islam adalah imperium dunia dari pantai timur Atlantik hingga Asia Tenggara. Ternyata tidak ada kejelasan juga apakah sebuah negara Islam berukuran mendunia atau sebuah bangsa saja (wawasan etnis), juga tidak jelas; negara-bangsa (nation-state), ataukah negarakota (city state) yang menjadi bentuk konseptualnya.

Dalam hal ini, Islam menjadi seperti komunisme: manakah yang didahulukan, antara sosialisasi sebuah negara-bangsa yang berideologi satu sebagai negara induk, ataukah menunggu sampai seluruh dunia di-Islam-kan, baru dipikirkan bentuk negara dan ideologinya? Menyikapi analogi negara Komunis, manakah yang didahulukan antara pendapat Joseph Stalin ataukah Leon Trotsky? Sudah tentu perdebatan ini jangan seperti yang dilakukan Stalin hingga membunuh Trotsky di Meksiko.

Hal ini menjadi sangat penting, karena mengemukan gagasan Negara Islam tanpa ada kejelasan konseptualnya, berarti membiarkan gagasan tersebut tercabik-tercabik karena perbedaan pandangan para pemimpin Islam sendiri. Misalnya kemelut di Iran, antara para “pemimpin moderat” seperti Presiden Khatami dengan para Mullah konservatif seperti Khamenei, saat ini. Satu-satunya hal yang mereka sepakati bersama adalah nama “Islam” itu sendiri. Mungkin, mereka juga berselisih paham tentang “jenis” Islam yang akan diterapkan dalam negara tersebut, Haruskah Islam Syi’ah atau sesuatu yang lebih “universal”? Kalau harus mengikuti paham Syi’ah itu, bukankah gagasan Negara Islam lalu menjadi milik kelompok minoritas belaka? Bukankah syi’isme hanya menjadi pandangan satu dari delapan orang muslim di dunia saja?

***

Jelaslah dengan demikian, gagasan Negara Islam adalah sesuatu yang tidak konseptual, dan tidak diikuti oleh mayoritas kaum muslimin. Ia pun hanya dipikirkan oleh sejumlah orang pemimpin, yang terlalu memandang Islam dari sudut institusionalnya belaka. Belum lagi kalau dibicarakan lebih lanjut, dalam arti bagaimana halnya dengan mereka yang menolak gagasan tersebut, adakah mereka masih layak disebut kaum muslimin atau bukan? Padahal yanga menolak justru adalah mayoritas penganut agama tersebut?

Kalau diteruskan dengan sebuah pertanyaan lain, akan menjadi berantakanlah gagasan tersebut: dengan cara apa dia akan diwujudkan? Dengan cara teror atau dengan “menghukum” kaum non-muslim? Bagaimana halnya dengan para pemikir muslimin yang mempertahankan hak mereka, seperti yang dijalani penulis? Layakkah penulis disebut kaum teroris, padahal ia sangat menentang penggunaan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu, mengapakah penulis juga harus bertanggungjawab atas perbuatan kelompok minoritas yang menjadi teroris itu?



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di harian Kompas, 18-April 2002.

Bagikan:
Sabtu 15 Maret 2014 14:1 WIB
Islam dan Politik
Islam dan Politik

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Islam sebagai agama samawi yang komponen dasarnya 'aqidah dan syari'ah, punya korelasi erat dengan politik dalam arti yang luas. Sebagai sumber motivasi masyarakat, Islam berperan penting menumbuhkan sikap dan perilaku sosial politik. <>Implementasinya kemudian diatur dalam syari'at, sebagai katalog-lengkap dari perintah dan larangan Allah, pembimbing manusia dan pengatur lalu lintas aspek-aspek kehidupan manusia yang kompleks.

Islam dan politik mempunyai titik singgung erat, bila keduanya dipahami sebagai sarana menata kebutuhan hidup rnanusia secara menyeluruh. Islam tidak hanya dijadikan kedok untuk mencapai kepercayaan dan pengaruh dari masyarakat semata. Politik juga tidak hanya dipahami sekadar sebagai sarana menduduki posisi dan otoritas formal dalam struktur kekuasaan.

Politik yang hanya dipahami sebagai perjuangan mencapai kekuasaan atau pemerintahan, hanya akan mengaburkan maknanya secara luas dan menutup kontribusi Islam terhadap politik secara umum. Sering dilupakan bahwa Islam dapat menjadi sumber inspirasi kultural dan politik. Pemahaman terhadap term politik secara luas, akan memperjelas korelasinya dengan Islam.

Dalam konteks Indonesia, korelasi Islam dan politik juga menjadi jelas dalam penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ini bukan berarti menghapus cita-cita Islam dan melenyapkan unsur Islam dalam percaturan politik di Tanah Air. Sejauh mana unsur Islam mampu memberikan inspirasi dalam percaturan politik, bergantung pada sejauh mana kalangan muslimin mampu tampil dengan gaya baru yang dapat mengembangkan kekayaan pengetahuan sosial dan politik untuk memetakan dan menganalisis transformasi sosial.

***

Syari'ah Islam mencakup juga tatanan mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan berbangsa, misalnya tergambar dalam tatanan syari'at tentang berkomunitas (mu’asyarah) antar sesama manusia. Sedangkan mengenai kehidupan bernegara, banyak disinggung dalam ajaran fiqih siyasah dan sejarah Khilafah al-Rasyidah, misalnya dalam kitab al-Ahkam al-Sulthaniyah karya al-Mawardi atau Abi Ya’la al-Hanbali.

Pada zaman Rasulullah dan Khulafa' al-Rasyidin dapat dipastikan, beliau-beliau itu di samping pimpinan agama sekaligus juga pimpinan negara. Konsep imamah yang mempunyai fungsi ganda—memelihara agama sekaligus mengatur dunia—dengan sasaran pencapaian kemaslahatan umum, menunjukkan betapa eratnya interaksi antara Islam dan politik. Tentu saja dalam hal ini politik dimengerti secara mendasar, meliputi serangkaian hubungan aktif antar masyarakat sipil dan dengan lembaga kekuasann.

Dalam teori politik sekuler, agama tidak dipandang sebagai kekuatan. Agama hanya dilihat sebagai sesuatu yang berkaitan dengan persoalan individual. Padahal secara fungsional, ternyata kekuatan agama dan politik saling mempengaruhi. Memang dalam arti sempit ada diferensiasi, misalnya seperti diisyaratkan oleh interpretasi sahabat Ibnu Mas'ud terhadap ungkapan uli al-amr sebagai umara’ (pemimpin formal pemerintahan), yang dibedakan dengan ulama sebagai pemimpin agama.

Pengertian politik (al-siyasah) dalam fiqih Islam menurut ulama Hanbali, adalah sikap, perilaku dan kebijakan kemasyarakatan yang mendekatkan pada kemaslahatan, sekaligus menjauhkan dari kemafsadahan, rneskipun belum pernah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Ulama Hanafiyah memberikan pengertian lain, yaitu mendorong kemaslahatan makhluk dengan rnemberikan petunjuk dan jalan yang menyelamatkan mereka di dunia dan akhirat. Bagi para Nabi terhadap kaumnya, menurut pendapat ini, tugas itu meliputi keselamatan batin dan lahir. Bagi para ulama pewaris Nabi, tugas itu hanya meliputi urusan lahiriyah saja.

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah mengatakan, politik harus sesuai dengan syari'at Islam, yaitu setiap upaya, sikap dan kebijakan untuk mencapai tujuan umum prinsip syari'at. Tujuan itu ialah: (1) Memelihara, mengembangkan dan mengamalkan agama Islam. (2) Memelihara rasio dan mengembangkan cakrawalanya untuk kepentingan ummat. (3) Memelihara jiwa raga dari bahaya dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang primer, sekunder mau pun suplementer. (4) Memelihara harta kekayaan dengan pengembangan usaha komoditasnya dan menggunakannya tanpa melampaui batas maksimal dan mengurangi batas minimal. (5) Memelihara keturunan dengan memenuhi kebutuhan fisik mau pun rohani.

Dari pengertian itu, Islam memahami politik bukan hanya soal yang berurusan dengan pemerintahan saja, terbatas pada politik struktural formal belaka, namun menyangkut juga kulturisasi politik secara luas. Politik bukan berarti perjuangan menduduki posisi eksekutif, legislatif mau pun yudikatif. Lebih dari itu, ia meliputi serangkaian kegiatan yang menyangkut kemaslahatan umat dalam kehidupan jasmani mau pun rohani, dalam hubungan kemasyarakatan secara umum dan hubungan masyarakat sipil dengan lembaga kekuasaan.

Bangunan politik semacam ini, harus didasarkan pada kaidah fiqih yang berbunyi, tasharruf al-imam manuthun bi al-mashlahah (kebijakan pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat atau masyarakat). Ini berarti, bahwa kedudukan kelompok masyarakat sipil dan lembaga kekuasaan tidak mungkin berdiri sendiri.

***

Penyebaran Islam di Indonesia dapat disimak melalui pendekatan politik kultural dengan bantuan -atau sekurang-kurangnya toleransi- penguasa. Proses Islamisasi yang relatif cepat di Indonesia dengan jumlah penganut paling besar di seluruh dunia Islam, tidak lepas dari bantuan dan perlindungan yang diberikan penguasa. Dalam sejarah kontemporer, perkembangan politik Islam melalui pemimpin-pemimpinnya menegaskan, negara atau kekuatan politik struktural hanya diperlukan sebagai instrumen untuk menjamin pelaksanaan ajaran-ajarannya dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Memang dari sudut pandangan ajaran formalnya, Islam sering -tidak selalu- mendapati dirinya dalam keadaan ambivalen di negeri. Di satu pihak ajaran formal Islam tidak menjadi sumber tunggal dalam penetapan kebijakan kehidupan negara, karena memang negara ini bukan negara Islam. Tetapi negara ini juga bukan negara sekuler, yang memisahkan antara urusan pemerintahan dan keagamaan.

Dalam keadaan demikian, ajaran formal Islam berfungsi dalam kehidupan ini melalui jalur kultural (pendidikan, komunikasi massa, kesenian dan seterusnya). Dapat juga melalui jalur yang tidak langsung, melalui politik struktural. Jalur ini memungkinkan, karena kekayaan Islam yang hendak ditampilkan dalam kehidupan bernegara tidak semata-mata ditawarkan sebagai sesuatu yang Islami saja, melainkan sesuatu yang berwatak nasional.

Nilai-nilai Islam sebagai sumber budaya yang penting di Indonesia, sudah sewajarnya menjadi faktor menentukan dalam membentuk budaya politik, tata nilai, keyakinan, persepsi dan sikap yang mempengaruhi perilaku individu dan kelompok dalam suatu aktivitas dan sistem politik. Indikasi yang paling menonjol dalam hal ini adalah, bahwa ke lima sila dari Pancasila yang telah disepakati menjadi ideologi politik, semuanya bernafaskan nilai-nilai Islami.

Bagaimana implementasi nilai Islam dalam budaya politik yang Pancasilais, bergantung pada kekuatan nilai-nilai itu mempengaruhi proses politik itu sendiri. Bila terjadi kemerosotan pengaruh nilai-nilai keagamaan Islam dalam budaya politik, sesungguhnya yang terjadi adalah sekularisasi kultur politik. Ini lebih membahayakan dan lebih ruwet masalahnya, ketimbang pemisahan secara formal struktur pemerintahan dan keagamaan.

Meskipun di Indonesia tidak akan terjadi sekularisasi fungsional struktur pemerintahan dan keagamann secara tegas, namun sekularisasi kultur politik tidak mustahil dapat terjadi. Kemungkinan terjadinya hal ini cukup besar, seiring dengan perubahan sistem nilai, akibat kemajuan ilmu peangetahuan, teknologi dan industrialisasi. Ini pada gilirannya juga akan mempengaruhi perilaku politik formal-struktural.

Di sinilah pentingnya upaya kulturisasi politik, tanpa menimbulkan kerawanan-kerawanan tertentu terhadap proses perkembangan politik struktural. Bahkan perlu diupayakan adanya keseimbangan antara proses kulturisasi politik dengan proses politik struktural, agar tidak ada kesenjangan antara dua proseitu. Hal ini mungkin juga penting, untuk menghindarkan kecurigaan yang sering muncul dari kalangan elit politik formal terhadap aktivitas politik melalui jalur kultural.

***

Dalam ajaran Islam, pemenuhan keadilan dan kesejahteraan merupakan keharusan bagi suatu pemerintahan -tak perlu berlabel Islam- yang didukung oleh masyarakat. Rasulullah sendiri sebenarnya memberikan syarat, bahwa kekuasaan rnemang bukan tujuan dari politik kaum muslimin. Rasulullah sendiri mencanangkan usaha perbaikan budaya politik atau pelurusan pengelolaan kekuasaan dan menghimbau kaum muslimin terutama ulama dan para elite politiknya untuk menjadi moralis politik.

Hal ini memerlukan kesadaran tinggi dari kalangan politisi Islam, untuk dapat menumbuhkan semangat baru yang relevan dengan perkembangan kontemporer dalam corak dan format yang tidak berlawanan dengan moralitas Islam. Cara-cara tradisional dengan mengeksploitasi emosi massa pada simbol-simbol Islam, harus ditinggalkan. Yang lebih penting justru adalah mengorganisir kader politik muslim yang lebih lentur dan punya cakrawala luas, serta punya kejelian menganalisis masalah sosial dan politik, agar pada gilirannya kelompok politisi Muslim tidak selalu berada di pinggiran.

Peran ini sangat bergantung pada keluasan pandangan para elite Islam sendiri, kedalaman memahami Islam secara utuh, sekaligus keluasan cakrawala orang di luar kekuatan politik Islam dalam melihat potensi dan kekuatan moral Islam dalam mengarahkan proses kehidupan bangsa untuk mencapai keadilan dan kemakmuran yang dicita-citakan. Memang upaya ini tidak begitu mudah dan mulus, karena masih cukup banyak kendala di kalangan kaum muslimin sendiri.

Wawasan politik kaum awam yang masih bercorak paternalistik di satu pihak, serta kepentingan melihat politik sebagai pemenuhan kebutuhan sesaat di pihak lain, merupakan kendala yang tidak kecil. Soal politik bukan sekadar soal menyalurkan aspirasi untuk menegakkan kepemimpinan negara (imamah) semata, tapi soal menata kehidupan secara lebih maslahat bagi umat. Karena itu, yang penting bukanlah penguasaan kekuasaan struktur politik formal dengan mengabaikan proses kulturisasi politik dengan warna yang lebih Islami. Bila ini yang terjadi, maka kenyataan sekulerlah yang akan terwujud, dan hanya akan menjauhkan umat dari tujuan utamanya, sa’adatud darain.

 

*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan dalam diskusi di Kendal, 4 Maret 1989.

Senin 3 Maret 2014 20:31 WIB
Seruan Syuriyah PBNU Terkait Bencana Alam di Indonesia
Seruan Syuriyah PBNU Terkait Bencana Alam di Indonesia

بسم الله الرحمن الرحيم. ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Telah nyata kerusakan di darat dan di laut akibat ulah tangan-tangan manusia sendiri, agar supaya mereka merasakan akibat sebagian dari apa-apa yang mereka perbuat, semoga mereka kembali ke jalan yang benar (QS/Rum [30]: 41)<>

 

1. Memperhatikan bertubi-tubi dan meratanya bencana alam (seperti: banjir, kebakaran, dan letusan gunung), dengan segala akibat yang diderita, terutama oleh mereka rakyat lemah di lapis bawah;

2. Memperhatikan berbagai bencana sosial (seperti: intoleransi dan kebencian antar kelompok, kekerasan dan sadisme) dan puncaknya berupa kejahatan korupsi dan kesewenang-wenangan oleh para pemegang amanat, di hampir semua sektor dan semua lini;

3. Mengingat bahwa pada dasarnya masyarakat dan  bangsa Indonesia adalah manusia-manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai Pencipta dan Pengatur alam semesta;

4. Memperhatikan bahwa, seperti difirmankan Allah dalam kitab suci-Nya, bahwa ”Segala kerusakan yang muncul di bumi ini merupakan akibat langsung maupun tidak langsung dari ulah tangan manusia-manusianya sendiri” (QS/Rum [30] /41).

 

Maka Kami Menyerukan;

Kepada segenap warga bangsa Indonesia, terutama para pemimpinnya di semua sektor dan tingkatan, untuk:

1. Mengingatkan dan menyadarkan diri masing-masing, bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara; semua kita akan dipanggil kembali kepada-Nya untuk mempertanggungjawabkan setiap ucapan dan amal perbuatan kita, sesuai niat dan akibat-akibat yang ditimbulkannya;

2. Bahwa semua kekayaan dan kekuasaan yang kita raih di dunia, akan disidik dan dimintai pertanggunggjawaban; dengan cara apa dan bagaimana diperoleh, serta untuk kepentingan apa dan siapa dimanfaatkan;

3. Bahwa setiap amal-perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban oleh-Nya; sekecil apa pun kecurangan yang kita lakukan, dan sekecil apa pun kebajikan yang kita perbuat, akan kita lihat dan rasakan balasannya.

4. Bahwa dosa yang kita perbuat terhadap sesama (seperti: kesombongan, fitnah, penganiayaan, kesewenang-wenangan,  korupsi, serta pengrusakan alam lingkungan), adalah dosa yang Tuhan sendiri tidak akan mengampuninya, selama pihak-pihak atau masyarakat yang dirugikan  dan menjadi korbannya belum memaafkan terlebih dahulu.

5. Karena itu, selagi masih ada kesempatan, dan tidak seorang pun tahu kapan ajal tiba, segeralah kita bertobat; menyesali dan menghentikan segala kecurangan dan dosa kita, baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama manusia dan lingkungan alam kita.

6. Selagi masih ada kesempatan, marilah kita melakukan perubahan, dengan berjanji kepada diri kita masing-masing untuk tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan kita, terhadap sesama warga bangsa dan kepada Allah Tuhan yang Maha Pencipta.

7. Marilah, dengan penuh kesadaran dan tekad yang kuat, kita melakukan perubahan menuju kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih beradab, lebih bertanggungjawab, dengan mengutamakan kemaslahatan dan kejayaan bagi sesama warga bangsa dan segenap umat manusia.

8. Tidak ada bangsa yang dianugerahi bumi dan lingkungan alam sedemikian luas, kaya dan indah seperti kita bangsa Indonesia. Marilah setiap dan semua kita mensyukurinya dengan berbuat yang terbaik untuk kemakmuran dan kelestariannya; jauhkan setiap tindakan yang dapat merusaknya, demi kemaslahatan dan kejayaan kita dan anak cucuk kita semuanya, esok dan seterusnya - dalam bimbingna hidayah dan ridlo-Nya.

9. Kepada warga Nahdliyyin khususnya dan umat Islam Indonesia umumnya, diminta untuk memperbanyak istighfâr dan istighâtsah; memohon ampunan, bimbingan serta pertolongan Allah SWT. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang merahmati dan melindungi kita, bangsa, dan negara kita; menolong kita untuk segera bangkit dari keterpurukan, menuju kejayaan yang dicita-citakan oleh para pendiri negara dan rakyatnya. Semoga Allah SWT tidak menguasakan atas kita, karena dosa-dosa kita, kepada mereka yang tidak takut kepada-Nya dan tidak mempunyai belas kasihan kepada kita. Amin!

 

Jakarta; 3 Maret 2014 M/1 Jumadal Ula 1435 H

 

DR. KH. A. Mustofa Bisri                         DR. KH. A. Malik Madaniy, MA

Pj. Rois Aam                                     Katib Aam

 

 

 

Kamis 27 Februari 2014 11:7 WIB
Islam untuk Perdamaian dan Peradaban
Islam untuk Perdamaian dan Peradaban

Oleh Raja Yordania Abdullah II
Bismillah ar-Rahman ar-Rahim
Assalamu Alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh
“Terima Kasih”. Adalah suatu kehormatan bagi saya untuk mendukung Nahdlatul Ulama dalam tugasnya berdakwah. Kepada Anda semua-komunitas muslim Indonesia yang hebat, untuk seluruh sahabat dari berbagai keyakinan, dan kepada seluruh bangsa Indonesia, saya sampaikan salam Yordania dan salam dari seluruh rakyatnya.
<>
Perkenankan saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam di tahun ini atas wafatnya seorang anak bangsa dan tokoh umat yang terkenal, Yang Terhormat Rais Aam PBNU KH Muhammad Ahmad Sahal Mahfudh.

Dan juga saya menyampaikan rasa simpati mendalam kepada para korban bencana alam yang akhir-akhir ini terjadi di Indonesia. Kami berdoa agar segala sesuatunya kembali pulih dengan cepat dan menyeluruh.

Yang Terhormat  Bapak Ketua, Yang Terhormat para Tokoh Masyarakat, Yang Mulia para Duta Besar, Saudara-saudara dan Saudari-saudariku

Jauh sebelum modernisasi mendunia, terdapat suatu umat; masyarakat muslim dunia. Dan jauh sebelum adanya teknologi-teknologi modern yang mendekatkan budaya-budaya yang saling berjauhan, Islam telah mengajarkan kerukunan antarmanusia dan kesamaan martabat bagi semua orang.

Ini adalah pesan dari Islam yang tradisional, bertoleransi, beragam, dan berdasarkan pada mazhab. Pesan itu dipersembahkan untuk rasa cinta pada Allah, mengikuti Nabi Muhammad SAW, berusaha untuk hidup dalam kebajikan, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan keadilan.

Semangat Islam dan nilai-nilai sosialnya sangat penting untuk masa depan bumi. Setiap muslim mempunyai peranan terutama para pemuda dan pemudi untuk membantu mengarahkan masa depan kemanusiaan. Dan juga untuk bekerja sama dengan yang lain dalam memecahkan segala masalah, menghadapi segala tantangan, dan menangkap setiap peluang.

Yang memprihatinkan saat ini, ada kekuatan-kekuatan yang berusaha menarik kembali kemajuan ini dengan menghasut agama dan konflik etnis.  Pada krisis Syria, kita melihat adanya eksploitasi perpecahan sekte untuk membenarkan tindak kekerasan dan mempertahankan kekuasaan. Tapi kawasan kita tidak sendiri. Bahaya akibat konflik agama mengancam seluruh umat, bahkan lebih dalam lagi, seluruh kemanusiaan. Dan kita harus menanggapinya.

Dimulai dengan menyuarakan lebih kuat untuk Islam yang tradisional dan moderat. Saya mengetahui banyak dari Anda dan banyak juga di seluruh Asia yang sedang berusaha mencapai tujuan ini. Ini juga merupakan tujuan dari “Amman Massage” (Pesan Amman), yang dengan bangga kami resmikan sepuluh tahun lalu. Inisiatif ini menegaskan kembali ajaran-ajaran Islam dalam hal toleransi, kekhusyukan kepada Allah, belas kasih dan perdamaian antarmanusia.

Kita melaksanakan Amman Message dengan jangkauan secara global. Saya bersyukur kepada bangsa Indonesia yang telah menjadi rekan kami dalam usaha ini. Hasilnya merupakan kesepakatan bersejarah dari para cendekiawan muslim di seluruh dunia-yang pertama terjadi dalam 1400 tahun-menyepakati siapa muslim sungguhan, melarang pengafiran pihak lain, dan secara terang-terangan mengakui keabsahan delapan mazhab dalam Islam yaitu Hanafi, Maliki, Syafi’i, Hanbali, Ja’fari, Zaidi, Abadhi, dan Zhahiri.

Tiga pasal dari Amman Massage mengulas mengenai klaim palsu dari orang-orang yang ingin mengeksploitasi agama untuk memecah-belah kita.  Seperti firman Allah SWT dalam kitab suci Al-Quran; bismillah arrahman arrahim. Innamal Mukminuna Ikhwatun. Fa ashlihu baina akhawaikum. Wattaqullaha la’allakum tuflihun. Shadaqallahul azhim.

***

Saudara-saudara dan Saudari-saudariku,

Pada musim panas lalu, para pemimpin dan cendekiawan muslim dari seluruh dunia bertemu di Amman, dan dengan tegas mengutuk para penghasut yang menyebabkan konflik (fitnah) antara pengikut sekte Sunni-Syiah. Para pemimpin mengakui bahwa prinsip-prinsip Islam dan nilai-nilai Demokrasi dapat saling melengkapi satu sama lain. Dan bahwa contoh yang paling layak dari negara Islam yang dapat hidup terus dan berkelanjutan adalah negara yang mengabdi pada rakyatnya, didirikan di atas lembaga-lembaga yang mengutamakan musyawarah dan keadilan. Negara-negara tersebut menekankan kebebasan berpendapat dan berkeyakinan, dan kesucian darah manusia.

Tergantung pada kita untuk mengenalkan pengetahuan ini ke sekolah-sekolah, perguruan tinggi, masjid, media, dan lain sebagainya. Kita harus terus bekerja sama-seperti yang sedang kita lakukan di sini hari ini-untuk memajukan ajaran-ajaran Islam yang kita cintai;  untuk merangkul yang lain; dan menyatukan yang terpecah-belah.

Bersama-sama, kita juga memiliki peran langsung dalam mengatasi krisis di Syiria.  Seperti di masa lampau, Yordania telah bertindak dengan belas kasih untuk menolong ratusan ribu keluarga-keluarga. Sesungguhnya, sampai hari ini negara kami sudah menampung lebih dari 600,000 pengungsi Syiria. Beban kemanusiaan ini membutuhkan pertolongan global.

Sebagai anggota dari Organisasi Kerja Sama Islam, kita harus bekerja sama dengan komunitas internasional untuk memberikan bantuan kemanusiaan, mengakhiri pertumpahan darah, dan membantu semua pihak mencapai solusi politik yang damai antara lain menjaga kesatuan Syiria dan keutuhan wilayahnya; dan mencapai aspirasi rakyat Syria.

Dan yang tetap penting adalah kita mampu menyelesaikan krisis kawasan saya yang telah berlangsung lama yaitu konflik Palestina-Israel. Ekstremisme semakin berkembang dengan memanipulasi penderitaan dan keputusasaan. Suara bersama dari dunia muslim dan Organisasi Kerja Sama Islam, memberikan pesan alternatif. Yordania, Indonesia, dan 55 anggota OKI lainnya dengan suara bulat telah mengadopsi Inisiatif Perdamaian Arab, untuk penyelesaian akhir, menyelesaikan semua masalah-masalah terakhir, berdasarkan solusi dua-negara. Bersama-sama, kita tidak boleh menyerah dalam mencari negosiasi menuju masa depan yang damai dan adil, dengan negara Palestina yang berdaulat, merdeka dan berkelanjutan, merujuk pada kesepakatan batas wilayah 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

***

Sahabat-sahabatku,

Masyarakat dunia memiliki kesamaan dalam hal kemanusiaan. Semboyan negara Indonesia "Bhinneka Tunggal Ika” berlaku bagi kita semua. Kita diimbau untuk bersungguh-sungguh mengenai dialog global dan pemahamannya. Allah berfirman dalam kitab suci Al-Quran; Bismillah arrahman arrahim. Ya ayyuhannasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untsa. Wa ja’alnakum syu’ubaw wa qaba’ila lita’arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallahu alimun khabir. Sadaqallahul azhim.

***

Saudara-saudara dan Saudari-saudariku,

Konferensi Anda hari ini merupakan suatu perayaan dari pentingnya saling pengertian. Yordania juga merasa ini sebagai tanggung jawab khusus. Dari rumah kami yang merupakan tanah suci dari tiga agama, kami telah menjangkau dunia.

Inisiatif “A Common Word" (Kalimatun Sawa’) yang telah menyatukan umat Kristen dan muslim secara berkelanjutan, mencerminkan pengakuan bersama dari firman-firman emas kedua agama: untuk mencintai Allah dan mencintai sesama. Ada juga banyak inisiatif lain antaragama di mana kami diberi kehormatan untuk  menjadi pelopor baik di Yordania, di kawasan dan dunia termasuk konferensi kami di musim panas lalu tentang Arab Kristen, forum Katolik-Muslim dunia, Taman Nasional untuk situs pembaptisan Yesus Kristus AS, dan banyak lagi.

Resolusi Yordania untuk "World Interfaith Harmony Week" (Minggu Harmonisasi Antariman Dunia) dengan suara bulat disahkan Majelis Umum PBB. Tahun ini, insya Allah, saya akan menyerahkan sebuah penghargaan baru untuk acara terbaik pada World Interfaith Harmony.

Kami melakukan hal-hal ini dan inisiatif lainnya, tidak hanya merupakan tugas kami sebagai keturunan langsung dari Nabi Muhammad SAW dan juga sebagai penjaga situs-situs suci muslim dan umat Kristen di Yerussalem, tetapi juga sebagai bakti kami untuk umat, mengutip istilah fardu kifayah.

***

Sahabat-sahabatku,

Saat kita dan yang lainnya mencapai suatu kesepakatan bersama dan rasa saling hormat, kita sedang membangun masa depan yang layak untuk anak-anak kita.

Di mana ada konflik, dialog dapat membawa perdamaian. Di mana ada damai, dialog dapat membawa harmoni. Di mana ada harmoni, dialog dapat membawa persahabatan. Dan di mana ada persahabatan, dialog dapat membawa tindakan bersama yang menguntungkan.

Ini adalah tugas Anda di sini hari ini, dan juga adalah tugas kita bersama di hari-hari mendatang. Yordania berdiri bersama Anda, untuk kebenaran, toleransi, dan rasa saling menghormati. Wallahu waliyyut taufiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.




*) Diterima dari staf Duta Besar Yordania di Gedung Jakarta Convention Center (JCC) dalam bentuk terjemahan bahasa Indonesia. Raja Abdullah bin Al-Hussein (Abdullah II) menyampaikan teks pidato ini dalam bahasa Inggris di hadapan sedikitnya 500 hadirin saat pembukaan Multaqa Sufi yang diselenggarakan PBNU di JCC, Rabu 26 Februari 2014.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG