IMG-LOGO
Taushiyah

Bersabar dan Memberi Maaf

Kamis 12 Juni 2014 9:1 WIB
Bagikan:
Bersabar dan Memberi Maaf

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Dalam kitab suci al-Qur’ân dinyatakan: “Demi masa, manusia selalu merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal shaleh, berpegang kepada kebenaran dan berpegang kepada kesabaran (Wal-‘ashri innal–insâna la fî khusrin illâ-lladzîna ‘âmanû wa ‘amilus-shâlihâti wa tawâshau bil-haqqi wa tawâshau bis-shabr)”<> QS al-‘Ashr (103):1-3). Ayat tersebut mengharuskan kita senantiasa menyerukan kebenaran namun tanpa kehilangan kesabaran. Dengan kata lain, kebenaran barulah ada artinya, kalau kita juga memiliki kesabaran. Kadangkala kebenaran itu baru dapat ditegakkan secara bertahap, seperti halnya demokrasi. Di sinilah rasa pentingnya arti kesabaran.

Demikian pula sikap pemaaf juga disebutkan sebagai tanda kebaikan seorang muslim. Sebuah ayat menyatakan: “Apa yang mengenai diri kalian dari (sekian banyak) musibah yang menimpa, (tidak lain merupakan) hal-hal berupa buah tangan kalian sendiri. Dan (walaupun demikian) Allah memaafkan sebagian (besar) hal-hal itu (mâ ashâbakum min mushîbatin fa bimâ kasabat a’ydîkum wa ya’fû ‘an katsîrin)” (QS al-Syura (42):30). Firman Allah ini mengharuskan kita juga mudah memberikan maaf kepada siapapun, sehingga sikap saling memaafkan adalah sesuatu yang secara inherent menjadi sifat seorang muslim. Inilah yang diambil mendiang Mahatma Gandhi sebagai muatan dalam sikap hidupnya yang menolak kekerasan (ahimsa), yang terkenal itu. Sikap inilah yang kemudian diambil oleh mendiang Pendeta Marthin Luther King Junior di Amerika Serikat, dalam tahun-tahun 60-an, ketika ia memperjuangkan hak-hak sipil (civil rights) di kawasan itu, yaitu agar warga kulit hitam berhak memilih dalam pemilu.

Hal ini membuktikan, kesabaran dalam membawakan kebenaran adalah sifat utama yang dipuji oleh sejarah. Sebagaimana dituturkan oleh kisah perwayangan, para ksatria Pandawa yang dengan sabar dibuang ke hutan untuk jangka waktu yang lama, juga merupakan contoh sebuah kesabaran. Jadi, kesadaran akan perlunya kesabaran itu, memang sudah sejak lama menjadi sifat manusia. Tanpa kesabaran, konflik yang terjadi akan dipenuhi oleh kekerasan. Sesuatu yang merugikan manusia sendiri. Kekerasan tidak akan dipakai, kecuali dalam keadaan tertentu. Hal ini memang sering dilanggar oleh kaum muslimin sendiri. Sudah waktunya kita kaum muslimin kembali kepada ayat di atas dan mengambil kesabaran serta kesediaan memberi maaf, atas segala kejadian yang menimpa diri kita sebagai hikmah.

***

Hiruk pikuk kehidupan, selalu penuh dengan godaan kepada kita untuk tidak bersikap sabar dan mudah memberikan maaf. Dalam pandangan penulis, kedua hal tersebut seharusnya selalu digunakan oleh kaum muslimin. Tetapi harus kita akui dengan jujur, bahwa justru kesabaran itulah yang paling sulit ditegakkan dan kalau kita tidak dapat bersabar bagaimana kita akan memberi maaf atas kesalahan orang kepada kita? Jelas, bahwa antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang sangat mendalam, walaupun tidak dapat dikatakan terjadi hubungan kausalitas antara kesabaran dan kemampuan memaafkan kesalahan orang lain pada diri kita.

Kita sebagai seorang muslim, mau tidak mau harus menyediakan keduanya sebagai pegangan hidup baik secara kolektif maupun secara perorangan. Dari sinilah dapat dimengerti, mengapa hikmah 1 Muharam 1424 Hijriyah ini sebaiknya tetap ditekankan pada penciptaan kesabaran dan penumbuhan kemampuan untuk memberikan maaf kepada orang yang dalam pandangan kita, berbuat salah kepada diri kita. Bukankah kedua ayat kitab suci yang dikemukakan di atas, sudah cukup kuat dalam mendorong kita membuat kesabaran dan kemampuan memaafkan kesalahan orang kepada diri kita, sebagai hikmah yang kita petik di hari raya yang mulia tersebut. Kedengarannya prinsip yang sederhana, tetapi sulit dikembangkan dalam diri kita.

Namun, lain halnya dengan para politisi yang berinisiatif menyelenggarakan Sidang Istimewa yang terakhir, dengan dasar “kebenaran” hasil penafsiran politik masing-masing. Tindakan ini berarti melanggar Undang-undang Dasar 1945, karena tidak memiliki landasan hukum. Dengan “nafsu” politiknya –yaitu Presiden harus lengser- mereka pun meninggalkan jalan permusyawaratan. Padahal, semua persoalan yang melibatkan orang banyak harus dipecahkan dengan negosiasi, seperti firman Allah: “dan persoalan mereka harus lah di musyawarahkan oleh mereka sendiri (wa amruhum syûrâ bainahum)” (QS al-Syura [42]:38). Terlihat selain melanggar konstitusi, dalam hal ini merekalah yang tidak dapat memaafkan. Sederhana saja, walaupun rumit dalam kehidupan politik kita sebagai bangsa dan negara.


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Memorandum, 20 Februari 2003.

Bagikan:
Kamis 5 Juni 2014 12:8 WIB
Isra' Mi'raj, Antara Akal dan Iman
Isra' Mi'raj, Antara Akal dan Iman

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Sebuah seminar untuk memperingati Isra' Mi'raj, diadakan di pesantren desa saya dengan mengetengahkan tema "Sufisme Sebagai Pengendali Moral". Tema ini ditinjau dari beberapa sisi di antaranya tinjaun filsafat. <>Menarik sekali, karena antara sufisme dan filsafat sama-sama diperdebatkan segi rasionalitasnya. Kalau filsafat saja, tentu sudah jelas ia mutlak berangkat dan akal/rasio manusia untuk mencari pembenaran sesuatu. Metode itu lalu dikenal dengan pemikiran filsafati, yaitu pemikiran menyeluruh, mendasar dan selalu mencoba menelaah hal-hal baru untak kemudian dikembangkan secara lebih luas lagi. Sedangkan sufisme, dalam seminar itu diperdebatkan antara rasionalitas dan irrasionalitasnya.

Ada beberapa 'seminaris' yang menganggap sufisme sama sekali irrasional. Pendapat ini dikuatkan dengan kajian referensial terhadap sebuah pendapat ilmuwan terkemuka negeri ini. Ada lagi yang lebih unik, sufisme dinilai irasional tetapi tetap tidak meninggalkan unsur penalaran. Dari pendapat ini kemudian dipertanyakan tentang eksistensi dua hal yang saling berlawanan dalam satu permasalahan. Artinya, ijtima' al-atsaroini (berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan) ini jelas sangat mustahil. Seperti diam dan bergerak. Adalah mustahil, ada satu benda yang dapat melakukan diam dan bergerak dalam masa yang bersaman.

Agaknya ada lagi pendapat yang berkesan kompromistis. Bahwa dalam tahapan proses, sufisme bisa jadi melalui jalan rasional. Namun ketika sufisme telah mencapai titik puncak musyahadah (melihat dzat) Allah, tahap ini tidak lagi rasional. Ini mirip dengan agama sebagai wahyun ilahiyyun (kewenangan Tuhan) yang absolut dan irasional. Namun pada tahap pemahamannya, agama tetap rasional. Bahkan dikatakan, al-Din huwa al-'aql 1a dina liman la 'aqla lahu (Agama adalah akal, tidak bisa beragama bagi orang yang tidak berakal).

Penjabaran ini sepertinya berangkat dari sebuah kitab kuno sufisme (bukan kitab sufisme kuno). Di sana disebutkan, jalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat adalah terpenuhinya tiga dimensi syari'at, thariqat dan haqiqat. Sementara posisi sufisme sebagai reaksi perasaan yang tinggi, agung dan murni terhadap pelaksanaan ketiga dimensi tersebut, tentunya tidak mungkin terlepas dari apa saja yang berkaitan dengan ketiga hal itu. Dan salah satu komponennya—seperti syari'at—suatu saat, prosesnya bisa dan boleh menggunakan jasa akal. Meskipun jelas, tidak seluruh syari'at berangkat dari penalaran dan memang eksistensinya sama sekali tidak rasional.

***

Muncul satu masalah lagi dalam seminar itu, berkisar antara keberadaan ilmu, filsafat dan sufisme atau lebih tepatnya agama. Sebagaimana telah maklum, ilmu menggunakan jasa rasio, begitu juga filsafat. Akan tetapi ilmu tidak akan mencapai hakikat filsafat. Dan puncak filsafat juga tidak akan menerobos hakikat sufisme secara esensial mau pun eksistensial, pijakan keberadaan masing-masing berbeda.

Dari mata rantai ini, pembahasan seminar itu terasa bertele-tele, mengingat belum terselesaikannya satu masalah, sudah muncul lagi permasalahan baru. Maklumlah saya, karena keseluruhan 'seminaris' adalah siswa Aliyah dan Tsanavviyah yang tentu saja masih terbatas kemampuan analogi dan sekaligus pemahamannya terhadap tiga masalah itu.

Kemudian salah seorang peserta mencoba bermain analogi (tamsil atau qiyas). Digambarkan, ilmu, filsafat dan sufisme melangkah dengan jumlah yang sama. Bila ilmu mencapai hitungan kelima misalnya, maka filsafat dan sufisme juga dalam hitungan yang sama pula. Akan tetapi ketika ilmu mencapai hitungan kedelapan, maka ia -menurut kaca mata agama- tidak mampu meneruskan langkah selanjutnya. Sementara filsafat bisa mencapai hitungan kesembilan saja dan sufisme dapat dengan bebas (boleh dan memang harus) meraih puncak hitungan ke sepuluh. Alhasil, para seminaris menerima analogi itu.

Terlepas dari benar tidaknya kesimpulan mereka, kiranya dapat diambil beberapa hal sebagai pijakan untak memandang fenomena Isra' Mi'raj ditinjau dari akal dan keimanan. Hal ini agaknya sering aktual, karena kecenderungan umat awam (terhadap masalah keagamaan) yang berdisiplin ilmu tertentu, lebih suka mendalami agama melalui kajian penalaran yang disejajarkan dengan ilmu yang mereka miliki. Berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, orang akhirnya hanya akan mudah menerima segala hal termasuk agama, sejauh hal itu masuk akal dan rasional.

Sebetulnya gejala ini dalam batas-batas tertentu bisa dimengerti dan dimaklumi. Kecendemugan pola hidup praktis dan pragmatis dari modernitas yang ada mengajarkan manusia untuk senantiasa hanya menerima hal yang praktis pula. Soal akhirnya begitu susah dan enggan mereka diajak berbicara masalah di luar skenario akal manusia, apalagi yang bersifat mistis dan metafisis, itu soal lain.

Bahkan lebih jauh dari itu, sejak zaman Nabi peristiwa seagung Isra' Mi'raj pun menjadi ajang perselisihan yang menyebabkan kuffar (orang-orang kafir) Mekkah semakin menertawakan dan menganggap Nabi berbohong secara berlebihan. Akal mereka sama sekali tidak bisa menerima kabar perjalanan Nabi ke luar angkasa dengan rentang masa yang kurang dari semalam, tanpa mempergunakan perantara transportasi apapun.

Di kalangan sahabat Nabi pun terjadi beberapa perselisihan. Satu pihak menganggap Isra' Mi'raj hanyalah terjadi dengan rohaniah Nabi. Artinya jasad Nabi masih berada di Mekkah, sementara rohnya melakukan perjalanan Isra' Mi'raj. Pendapat ini dikuatkan oleh Siti 'Aisyah yang melihat jasad Nabi di dekatnya, selama peristiwa itu berlangsung. Demikian juga sahabat Nabi yang lain seperti Mu'awiyah ibn Abu Sufyan. Berangkat dari pendapat ini, tentu saja pandangan rasio manusia akan dapat memaklumi hal tersebut, tanpa justifikasi ilmiah yang lebih terinci lagi.

Akan tetapi di lain pihak, suatu pendapat yang akhirnya mujma' 'alaih (disepakati para ulama) menegaskan, perjalanan Isra' Mi'raj Nabi adalah ruhan wa jasadan (dengan roh dan jasad fisiknya). Pendapat ini memahami dari teks firman Allah dalam surat al-Isra' ayat pertama yang menyebutkan, kalimat Subhanal-ladzi asra bi 'abdihi (Maha Suci Allah yang telah meng-Isra'-kan hambanya). Dari kalimat "subhana" para mufassirin sepakat menafsirkan peristiwa Isra' Mi'raj sebagai peristiwa besar dan agung. Sangat mustahil kiranya, Allah menyantumkan kalimat "subhana'' tanpa sebuah maksud tertentu. Sementara kalimat "bi 'abdihi" sendiri jelas merupakan statemen yang menerangkan eksistensi Nabi secara ruhan wa jasadan.

Jika demikian persoalannya, maka tentu saja rasio akan serta-merta menggugatnya sebagai hal yang sama sekali tidak ilmiah dan irrasional. Melihat hal ini, kita akan ingat Isra' Mi'raj sebagai sebuah informasi wahyu yang harus diimani oleh setiap mukmin, ternyata memang berlawanan dengan akal manusia. Bahwa antara wahyu dan akal sudah sejak lama bermusuhan sehingga mengakibatkan banyak korban jatuh, itu fakta sejarah. Kita tidak akan lupa pada peristiwa kaum Mu'tazilah mengenai "halaqah" Hasan al-Basri di Basra, se bagai akibat dari dipertahankannya akal/rasio oleh Mu'tazilah di dalam memahami setiap masalah agama.

***

Masalahnya adalah, apakah Isra' Mi'raj diterima sebagai sebuah kebenaran sehingga sebagai komponen keagamaan, ia akan dengan mudah didistribusikan serta dikonsumsi oleh segenap umat dari berbagai kalangan. Menurut akal manusia Isra' Mi'raj memang tidak akan menjelma menjadi hal yang rasional. Meskipun Isra' Mi'raj boleh dijadikan ilham terhadap diciptakannya teknolgi luar angkasa, akan tetapi bagaimanapun juga manusia tidak akan dapat menemukan hakikat kebenaran Isra' Mi'raj secara rasional.

Bahwa kemudian dalam kerangka filsafat, ditemukan pendekatan peristiwa agung itu, pada intinya ia memang bukanlah perkara manusia sehingga mampu dijangkau akal. Kita dapat mengungkapkan paham idealisme dalam fase filosofi yang berpendapat, untuk memperoleh gambaran yang benar dan tepat sesuai dengan pengetahuan adalah mustahil. Artinya, melalui pendekatan ini boleh jadi Isra' Mi'raj masuk akal dan rasional. Akan tetapi akhirnya paham realisme dalam fase yang sama justru tetap menekankan kebenaran pengetahuan lewat pembuktian dari apa yang didapat lewat alam nyata (empiris). Artinya dalam batas-batas di atas, Isra' Mi'raj memang masih rancu untuk dipahami umat akan kebenaran dan pembenarannya secara akal.

Agaknya kita lupa akan satu hal. Kebenaran Isra' Mi'raj itu sendiri adalah perkara Allah yang tentu saja bagiNya, sama sekali tidak ada hal yang tidak mungkin terjadi. Allah adalah Maha Kuasa dan Maha Luas sehingga kekuasaannya melampaui segala batas ruang dan waktu. Apa yang tidak terbatas, tentu saja tidak akan dapat dibatasi oleh sesuatu yang terbatas.



*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat Suara Merdeka, 7 Februari 1992.

Senin 2 Juni 2014 18:0 WIB
Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014
Pernyataan Ketum PBNU Terkait Pilpres 2014

NU merupakan jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah, organisasi masyarakat keagamaan. Sejak awal didirikan oleh para Kyai, NU mengemban tugas besar menjaga, merawat, dan mengembangkan ajaran Islam ala Ahlissunnah wal Jama'ah di bumi Nusantara. <>

Karenanya sudah teramat jelas bahwa NU tidak bertujuan meraih kekuasaan politik. Kalaupun harus menyebut istilah politik, maka politik NU adalah politik kebangsaan dan politik kerakyatan. NU menunjukkan bahwa jalan menuju kemaslahatan individual dan kolektif terbentang begitu banyak dan luas. Sementara kekuasaan politik praktis hanya sebagian saja dari berbagai jalan yang ada.

Hingga sekarang dan kelak, NU secara tegas dan teguh memegang komitmen terhadap Khittah 1926 ini. Salah satu pelajaran penting dari Khittah 1926 ialah NU keluar dari batas-batas partai politik. NU meluaskan pandangan dan pengertian terhadap politik. Perluasan pandangan itu beranjak dari sebatas tukar guling kekuasaan meluas menjadi perjuangan kemaslahatan.
 
Sejak mengemban amanah Ketua Umum PBNU, saya dengan sadar dan sengaja berusaha meneruskan komitmen Khittah 1926. NU bukan bagian dari partai politik apapun. Bukan bagian dari PDIP, GOLKAR, PD, GERINDRA, PKB, PPP, dan seterusnya. Bagi saya, Karena NU jauh lebih besar dari partai, justru di partai-partai itulah tersebar kader-kader NU.
 
Indonesia pasca-reformasi yang antara lain ditandai dengan semangat desentralisasi atau otonomi daerah dibajak oleh penumpang gelap demokrasi. Pembajakan demokrasi di era otonomi itu membuat kekuasaan politik tersebar secara luas dan menyeret masyarakat sipil dalam godaan dan iming-iming duniawi yang tidak mudah dikendalikan.
 
Dalam pusaran semacam itu, unsur-unsur dalam NU kerap diseret-seret untuk terlibat dalam arus kekuasaan politik praktis. Dari level nasional hingga daerah, kecenderungan ini terjadi secara sporadis. Kita tahu bahwa jumlah Nahdliyin, merujuk sejumlah survei akademik, survey pemerintah, dan survey intelijen, memang besar sekali secara demografis. Tidak heran jika Agenda semacam pemilihan kepala daerah, seringkali membuat Nahdliyyin dihitung sebatas sebagai penyumbang suara. Padahal, ini yang kerap dilupakan, besarnya jumlah warga Nahdliyyin merupakan akibat dari perjuangan keaswajaan yang berangkat dari kesadaran, bukan semata akibat dari politik praktis yang berangkat dari hasrat kekuasaan.
 
Hari-hari ini, kita menyaksikan, proses menuju Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 begitu menyita perhatian. Sulit dipungkiri, NU kembali diseret-seret dalam proses tersebut. NU sebagai organisasi tidak layak diperalat untuk menjadi sekadar tim sukses. Yang didukung NU bukan sekadar kandidat, melainkan proses penyelenggaran pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.
 
Sikap PBNU jelas dan tegas, tidak berpolitik praktis. Tak satupun yang akan mendapat stempel NU. Kalaupun ada pihak-pihak yang membawa-bawa NU untuk dijadikan komoditas politik, sudah pasti itu tidak lebih dari sekadar klaim.
 
Saya menghimbau warga NU untuk memilih pemimpin yang mampu menjadi solusi bagi Indonesia. Warga NU harus menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab. Tanggung jawab itu terus berlangsung hingga setidaknya lima tahun mendatang. Baik buruknya bangsa ini, ada di tangan kita sendiri.
 
Karena pemilihan presiden hanya merupakan satu tahap saja dari rangkaian pembangunan Indonesia,  jauh lebih penting bagi PBNU untuk mengawal dan mengawasi pemerintahan terpilih. Saya akan berdiri di depan dan pasang badan jika presiden dan wakil presiden terpilih nanti tidak bekerja untuk kedaulatan rakyat. Jadi, tidak hanya 9 Juli yang penting, jauh lebih penting adalah hari-hari panjang sesudahnya.
 
Jakarta, 1 Juni 2014
 
 
DR KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU

Jumat 23 Mei 2014 10:1 WIB
Islam dan Orientasi Ekonomi
Islam dan Orientasi Ekonomi

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui kerangka peribadatan kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci al-Qurân: <>“Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Ku (wa mâ khalaqtul-jinna wal-insâ illâ liya’budûni)” (QS. adz-Dzâriyât [51]:56). Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup, dalam hal ini adalah pencarian pahala/ kebaikan untuk akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah doa seorang muslim yang paling tepat adalah “Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat (rabbanâ âtinâ fîd-dunya hasanatan wa fîl-âkhirati hasanatan)” (QS. al-Baqarah [2]:201).

Yang digambarkan di atas adalah kerangka mikro bagi kehidupan seorang Muslim di dunia dan akhirat. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.

Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat, maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan. (La Islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah).” Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan Islam. Oleh sebab itu, seorang pemimpin harus memiliki strategi yang jelas agar tercapai tujuan masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini diungkapkan dengan indahnya dalam pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Sedang dalam bahasa Arab, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran atau “al-maslahah al-âmmah”.

***

Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di bidang ekonomi yang selama ini –sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar dan raksasa, yang berarti orientasi ini tidak memihak kepada kepentingan Usaha Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM, dijalankan dengan penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal pembentukan UKM tersebut.

Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.

Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: pertama, peningkatan pendapatan masyarakat guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar. Kedua, pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya tergantung kepada tata niaga internasional.

Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakkan produksi dalam negeri, maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar 2 juta orang saat ini ke 20 juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan, pemberantasan kebocoran-kebocoran dan pungutan liar yang masih ada sekarang ini. Barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.

***

Tata ekonomi seperti itu akan lebih memungkinkan tercapainya kesejahteraan dengan cepat, yang dalam pembukaan UUD 1945 disebutkan sebagai terciptanya masyarakat adil dan makmur. Dalam fiqh disebutkan “kebijakan dan tindakan pemimpin atas rakyat yang dipimpin harus sejalan dengan kemaslahatan mereka’ (tasharruful-imâm ‘alâr-ra’iyyah manûthun bil-mashlahah)”. Itu berlaku juga untuk bidang ekonomi. Ekonomi yang berorientasi kepada kemampuan berdiri di atas kaki sendiri, menjadikan ekonomi kita akan sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.

Apakah ekonomi yang sedemikian itu akan dinamai ekonomi Islam atau hanya disebut ekonomi nasional saja, tidaklah relevan untuk didiskusikan di sini. Yang terpenting, bangunan ekonomi yang dikembangkan, baik tatanan maupun orientasinya, sesuai dengan ajaran Islam. Penulis yakin, ekonomi yang sedemikian itu juga sesuai dengan ajaran-ajaran berbagai agama lain. Karenanya, penamaan ekonomi seperti itu dengan nama ekonomi Islam, sebenarnya juga tidak diperlukan sekali, karena yang terpenting adalah pemberlakuannya, dan bukan penamaannya.

Dalam kerangka inilah, kepentingan mikro ekonomi Islam secara pribadi, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia-akhirat, lalu sama posisinya dengan dibangunnya ekonomi makro yang mementingkan keadilan dan kemakmuran seluruh bangsa. Sebenarnya kita dapat melakukan hal itu, apabila tersedia political will untuk menerapkannya. Memang, ekonomi terlalu penting bagi sebuah bangsa jika hanya untuk diputuskan oleh sejumlah ahli ekonomi belaka, tanpa melibatkan seluruh bangsa. Karena menyangkut kesejahteraan seluruh bangsa, maka diperlukan keputusan bersama dalan hal ini. Untuk mengambil keputusan seperti itu, haruslah didengar lebih dahulu perdebatannya.



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Sinar Harapan, 21 Februari 2003.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG