IMG-LOGO
Taushiyah

Pernyataan Sikap PBNU Pasca Pilpres 2014

Rabu 23 Juli 2014 17:36 WIB
Bagikan:
Pernyataan Sikap PBNU Pasca Pilpres 2014

Kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya keluarga besar nahdliyyin di manapun anda berada, yang saya cintai, Alhamdulillah proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 setahap demi setahap bisa kita lalui bersama dengan damai.
<>
Kita wajib bersyukur bahwa sejauh ini dinamika politik nasional tetap mengedepankan kerukunan nasional. Membangun rumah demokrasi untuk negeri sebesar Indonesia, sama sekali bukan perkara mudah.

Karena itulah, kami merasa perlu untuk menegaskan kembali apa yang sudah menjadi seruan PBNU, terutama Seruan Pejabat Rais ‘Aam K.H. Ahmad Mustofa Bisri.

1. Mengucapkan selamat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagaimana Keputusan KPU No. 536/ Kpts/ KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

2. Semua pihak perlu menghormati keputusan KPU sesuai dengan undang-undang. Untuk untuk terus menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat, semua pihak perlu menahan diri. Semua mesti menyadari bahwa dalam persaingan seperti Pilpres, menang-kalah adalah hal biasa. Pihak yang menang tidak perlu sombong, sementara Pihak yang kalah tetap perlu menjaga keyakinan untuk terlibat dalam membangun kejayaan Indonesia. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pemimpin nasional bagi seluruh warga negara, baik mereka yang memilih maupun mereka yang tidak memilih.

3. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah tokoh bangsa. Pada keempat figur itulah, hari-hari ini, kita menyaksikan amanah rakyat disalurkan melalui pemilihan umum. Pada keempat figur itu pula kita menantikan keteladanan yang patut dicatat dalam sejarah peradaban Bangsa Indonesia, yakni sejarah yang bisa dikenang dan dibaca dengan rasa bangga oleh generasi Indonesia mendatang.

4. Kita semua harus menyadari bahwa Pilpres adalah salah satu sarana untuk merawat, menjaga, dan mengembangkan keindonesiaan. Pilpres, apapun hasil akhirnya, sama sekali bukanlah alat untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan. Persaingan politik yang demokratis tidak seharusnya mengakibatkan pertikaian, akan tetapi harus berujung pada kemaslahatan. Karenanya, seruncing apapun perbedaan dan perjuangan politik yang ditempuh tidak bisa dan tidak boleh mengalahkan persaudaraan antar sesama.

5.    Memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah, TNI, dan Polri yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Pilpres 2014, pada ujung pemerintahannya, sehingga mampu memastikan transisi kepemimpinan nasional dalam situasi damai. Pemerintah dan segenap aparaturnya mesti mengusahakan penyelesaian politik dan hukum yang komprehensif dan patuh sepenuhnya pada konstitusi.

6. Mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai amanah Undang-Undang.

7. Terkhusus pada Warga NU agar menjaga ketenangan. Kita sebagai Nahdliyyin wajib secara sadar menjaga keutuhan NKRI dengan semangat ukhuwwah wathaniyah. Nahdliyyin harus melanjutkan tugas sejarah sebagai pengawal keutuhan bangsa dan negara. Dan kami berharap warga NU dapat menggunakan momentum Hari Raya Idul Fitri untuk dapat saling memberikan maaf.

8.    Indonesia adalah negara besar dengan sejarah yang juga besar. Karena itu, kita tidak menghendaki Indonesia terseret dalam arus konflik dan disintegrasi yang menyapu sejumlah negeri di Timur-tengah dan Asia.

9. Mengajak kepada para elit politik, pengamat, media massa, untuk terus menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kiprah dan bidangnya masing-masing.

Demikianlah, seraya memanjatkan doa agar Allah SWT menurunkan ampunan-Nya atas dosa-dosa yang kita perbuat, semoga Allah berkenan pula melimpahkan rahmat-Nya, serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, bangsa Indonesia seutuhnya.


Jakarta, 24 Juli 2014





DR. KH. Said Aqil Siroj, MA                                                  H. Marsudi Syuhud

 

Ketua Umum                                                                     Sekretaris Jenderal

Bagikan:
Rabu 16 Juli 2014 9:11 WIB
Kita dan Perdamaian
Kita dan Perdamaian

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Penulis diundang oleh UNESCO ke Paris, pada Mei 2003, untuk menyampaikan pidato pembukaan (keynote address) dalam sebuah konferensi mengenai pemerintahan yang baik (good governance) dan etika dunia (global ethics), yang diadakan antara kaum Budhis dan Muslimin.<> Konferensi itu dimaksudkan untuk mencari jembatan antara agama Islam, yang mewakili agama-agama Ibrahim dan Budhisme yang mewakili agama-agama di luar tradisi Ibrahim.

Dalam kesempatan itu juga, penulis diminta berbicara mengenai asal-usul (origins) terorisme bersenjata yang sedang melanda dunia saat ini. Diharapkan pidato pembukaan itu akan mewarnai dialog tersebut, yang juga dihadiri oleh delegasi dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa, wakil dari pimpinan agama Yahudi, Gereja Kristen Orthodox Syria, wakil agama Hindu dan sebagainya. Dari kalangan agama Budha sendiri, hadir Dharma Master Hsin-Tao dari Taiwan dan Sulak Sivaraksa dari Thailand, di samping David Chappel dari University of California di Los Angeles.

Pertemuan tersebut adalah yang ketiga kalinya, antara sebagian kaum Budhis dan kaum Muslimin (termasuk dari Tunisia, Maroko, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan sejumlah pemuka kaum Muslimin lainnya). Pertemuan pertama terjadi tahun lalu di sebuah Hotel di Jakarta, disusul pertemuan di New York dan disudahi dengan pertemuan di Kuala Lumpur (dengan Dr. Chandra Muzaffar sebagai tuan rumah). Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan kelanjutan hubungan antara kaum Muslimin dan Budhis, disamping juga akan dilaksanakannya sebuah konferensi besar antar kepala negara-negara berkembang (developing countries) di Bandung, untuk merayakan 50 tahun konferensi Asia-Afrika pertama —Bandung I— pada tahun 2005 kelak. Agenda-agenda Konferensi Bandung II harus ditetapkan tahun ini, untuk mempersiapkan peringatan itu sendiri di Jawa Barat pada waktunya nanti. Hal ini diperlukan, guna mencari alternatif bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam dunia internasional (seperti terbukti dari serangan-serangan atas Afghanistan dan Irak), tanpa harus berkonfrontasi dengan negara adi kuasa tersebut.

Timbulnya sikap menolak dengan cara konfrontatif itu, karena tidak dipikirkan dengan mendalam dan jika hanya dilakukan oleh sebuah negara saja. Terbukti dengan adanya rencana “politik luar negeri” Indonesia yang konyol –seperti keputusan untuk (pada akhir tahun 2003 ini) keluar dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Funds). Pada saat menjadi Presiden, penulis bertanya pada seorang ekonom raksasa dari MIT (Massachusset Institute of Technology), Paul Krugman. Ia menjawab, sebaiknya Indonesia jangan keluar dari keanggotaan badan internasional tersebut. Paul Krugman yang juga pengkritik terbesar lembaga itu menyatakan pada penulis, hanya negara dengan birokrasi kecil dan bersih yang dapat keluar dari IMF secara baik, sedangkan birokrasi Indonesia sangatlah besar dan kotor.

***

Dalam pidato pembukaan itu, penulis menyatakan bahwa etika global dan pemerintahan yang baik (good governance) hanya akan ada artinya kalau didasarkan pada dua hal: kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional. Ini berarti, negara adi-kuasa manapun harus memperhatikan kedua prinsip ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional itu harus mendapat perhatian utama. Pidato pembukaan itu, mendapatkan jawaban dan tanggapan sangat positif dari berbagai pihak, termasuk Dharma Master Hsin-Tao (Taiwan) yang mewakili para pengikut agama Budha. Tanggapan yang sama positifnya juga disampaikan oleh Wolfgang Smiths dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa dan Rabbi Alon Goshen Gottstein dari Jerusalem.

Penulis menyatakan pentingnya arti kedaulatan hukum, karena di Indonesia dan umumnya negara-negara berkembang, hal ini masih sangat langka. Justru pada umumnya pemerintahan mereka bersifat korup, mudah sekali melakukan pelanggaran hukum dan di sini konstitusi hampir-hampir diabaikan. Perintah kitab suci al-Qur’ân: “Wahai kaum Muslimin, tegakkanlah keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan, walaupun mengenai diri kalian sendiri” (yâ ayyuhal-ladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ’a liLlâhi walau ‘alâ anfusikum) (QS al-Nisa [4]:135), ternyata tidak dipatuhi oleh umat Islam sendiri. Yang lebih senang dengan capaian duniawi yang penuh ketidakadilan, dengan meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh kitab suci agama mereka sendiri.

Dalam pidato pembukaan tersebut penulis menyatakan, agar keadilan menjadi sifat dari etika global dan pemerintahan yang baik (good governance). Itu didasarkan pada pengamatan bahwa sebuah negara adi-kuasa, seperti Amerika Serikat dapat saja melaksanakan dominasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan negara-negara lain. Ini terbukti dari serangannya atas Irak, yang terjadi dengan mengabaikan sikap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Penulis berpendapat jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak dapat ditangkap, maka tentu rakyat AS akan ribut minta tentara mereka ditarik dari Irak. Dan perdamaian di negeri Abu Nawas itu harus ditegakkan melalui perundingan damai. Dengan kata lain, perubahan berbagai sistem (termasuk sistem politik dan pemerintahan) di Irak harus dilakukan tanpa melalui paksaan. Kalau tidak, pemerintah apapun yang akan menggantikan Saddam Hussein akan dianggap sebagai pemerintahan boneka oleh rakyat Irak sendiri. Kenyataan inilah yang harus dipahami oleh semua pihak, termasuk AS. Dengan demikian, apa yang sejak berbulan-bulan ini diusulkan penulis, yaitu perdamaian di Irak harus dikaitkan langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel, semakin menjadi relevan.

***

Sebagai bagian dari pembentukan etika global dan pemerintahan baik (good governance) itu, tentu diperlukan adanya kampanye besar-besaran untuk membentuk pengertian yang mendalam atas kedua hal tersebut. Di sinilah terletak peranan para agamawan dan moralis dunia, dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Karena itu tindakan sendiri-sendiri dalam pembentukan pendapat dunia, mengenai etika global dan pemerintahan baik itu, tidak dapat dibenarkan karena diragukan keberhasilannya. Harus ada dialog terus-menerus antara berbagai kalangan bangsa, terutama antara para teoritisi dan para penerap nilai-nilai di lapangan. Di sinilah terasa betapa pentingnya arti dialog seperti yang telah diselenggarakan oleh UNESCO di Paris itu. Minimal, bagi berbagai pihak di luar lingkup negara, dapat melakukan pembicaraan mengenai nilai-nilai global yang ingin kita tegakkan dalam pergaulan internasional. Dengan pertemuan antar berbagai agama tadi, masingmasing pihak akan saling belajar dan menimba sumber-sumber spiritual, dalam membentuk pandangan hidup di masa depan.

Kesadaran seperti ini, mulai muncul akibat merajalelanya sinisme yang dibawa oleh “pertimbangan-pertimbangan politik global” (global political considerations) dan akhirnya menjadi satu- satunya alat pertimbangan. Pertimbangan itu —dalam kerangka kajian strategis disebut sebagai “geopolitical considerations”—, hanya melahirkan kepentingan antara negara-negara adi-kuasa (super-powers) saja, akibatnya tentu akan melumpuhkan negara-negara yang bukan adi-kuasa. Apalagi setelah Uni- Soviet berantakan, maka hanya tinggal sebuah negara adi-kuasa yang memaksakan kehendak dan menginjak-injak hukum internasional untuk kepentingannya sendiri. Contohnya adalah penyerbuan AS atas Irak, dengan mengesampingkan peranan PBB melalui Dewan Keamanan.

Di masa depan, tentu saja hal ini akan membawakan reaksi berupa sederet tuntutan dari negara-negara berkembang akan sebuah tatanan yang lebih berimbang secara internasional, antara negara industri maju (developed countries) dengan negara berkembang (developing countries). Dalam penyusunan tatanan baru seperti itu, tentu saja etika global dan pemerintahan yang baik harus memperoleh perhatian khusus, baik untuk acuan kerangka baru yang hendak didirikan maupun untuk mengendalikan perubahan perubahan yang bakal terjadi.

Karena itu dialog terus-menerus akan kedua hal itu harus dilakukan, termasuk pertukaran pikiran mengenai peranan spiritualitas manusia. Dialog antara para pemeluk berbagai agama, seperti yang diselenggarakan di Paris tersebut, tentulah sangat menarik bagi kita. Pemaparan pengalaman pribadi dan pikiran dari para pemimpin agama, seperti Dharma Master Hsin Tao dari Taiwan, tentu saja harus menjadi bagian integral dari dialog semacam itu.


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 23 Mei 2003.

Kamis 10 Juli 2014 18:58 WIB
Merajut Indonesia
Merajut Indonesia

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

بسم لله، الحمد لله، والصّلاة والسّلام على سيّدنا ومولانا محمّد رسول لله ، وعلى أله وصحابته ومن تبع سنّته وجماعته ، من يومنا هذا إلى يوم البعث والنهضة .

Warga Indonesia di seluruh dunia, yang saya cintai. Alhamdulillah kita telah bersama-sama menjadi saksi sejarah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.<> Pilpres kali ini, menjadi momentum yang sangat penting, untuk menentukan masa depan bangsa dan negara kita. Juga, menentukan strategi pembangunan manusia Indonesia ke depan. 

Kita sudah saksikan bersama tentang kedewasaan politik dan kualitas demokrasi bangsa Indonesia. Tanggal 11 Ramadhan dan 9 Juli 2014 menjadi sejarah penting, bahwa warga Indonesia mampu berpolitik secara sehat, santun, cerdas dan elegan. Politik tidak hanya milik kelompok elite, namun juga milik seluruh warga. Akan tetapi, perlu mencermati sikap-sikap berpolitik dengan memegang kaidah, norma dan fatsoen politik agar tidak menjadi arogan, merasa menang sendiri dan saling melempar kesalahan. 9 Juli 2014, kedewasaan politik bangsa Indonesia betul-betul sedang diuji. 

Sudah saatnya warga Indonesia bersatu kembali. Tidak elok jika ada perbedaan sikap politik yang menjurus pada pertikaian horizontal. Yang harus diutamakan adalah kepentingan warga Indonesia agar bersatu, damai dan berpikiran jernih kembali. Tuntasnya kampanye politik dan pemilihan langsung, perlu disusul dengan menumbuhkan sikap santun, tenang dan menguatkan persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam kebangsaan, ukhuwah wathaniyyah. Sekali lagi, ini yang perlu digarisbawahi, persaudaraan antar sesama, persaudaraan dalam dimensi kebangsaan, ukhuwah wathaniyyah.

Kepada para pemimpin bangsa Indonesia, sesungguhnya Presiden merupakan simbol dari amanah rakyat dan takdir Allah. Dalam al-Qur’an, sudah sangat jelas, bahwa Allah memberi amanah tiap manusia, sebagai khalifahnya (khalifah fil-ardh): wa idz qaala rabbuka lil malaaikati inni jaa’ilun fil ardhi khaliifah, [Q.S, al-Baqarah:30]. Agar, manusia mampu mengelola sebaik-baiknya kebutuhan dan kepentingannya, dengan tujuan kebaikan bersama (mashlahah ‘ammah). Untuk itu, kepemimpinan menjadi modal penting dalam melaksanakan amanah Allah, untuk mengelola kekayaan di bumi untuk tujuan beribadah, membantu sesama dan bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Dari hasil Pemilu 9 Juli, tentu ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan: 

1. Kepada masing-masing kandidat Capres-Cawapres untuk berpikir tenang dan jernih. Mohon kepada keduanya untuk tidak tergesa-gesa mengumumkan kemenangan. Kedua kandidat memiliki tim riset-survey dengan hasil quick count hasilnya berbeda-beda. Kita menghormati sumbangsih survey dalam kehidupan demokrasi, namun demikian yang dianut sesuai undang-undang adalah perhitungan di KPU. Sebelum tergesa mengumumkan kemenangan, mari bersama-sama mengawal perhitungan resmi. Meminta kepada seluruh warga Indonesia, untuk mengawal penghitungan suara, baik di tingkat TPS, Desa, Kecamatan, Kabupaten, hingga ke level nasional. Tentu dengan proporsi, mekanisme dan bentuk pengawalan yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. 

2. KPU diminta bersikap jujur. Agar menjalankan proses penghitungan suara dengan berdasar amanah, tugas dan kejujuran. Jujur untuk mengumumkan siapa yang menang, siapa yang kalah dengan data dan validasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Meminta kepada seluruh warga Indonesia untuk berpikir tenang, dengan niatan menjaga integrasi bangsa, dengan strategi mewujudkan politik kebangsaan dan kerakyatan. Sudah saatnya kita rukun kembali, menjaga toleransi dan perdamaian. Prinsipnya sesama warga Indonesia perlu merekatkan kembali rasa bersaudara, setanah air, dan sebangsa. 

4. Memohon kepada seluruh media, baik televisi, website, radio dan media cetak untuk ikut aktif menjaga suasana, agar tidak larut dalam potensi konflik pasca Pilpres 9 Juli.

5. Merefleksikan Pilpres di tengah Ramadhan. Proses politik 9  Juli 2014, bukan untuk mencipta jurang permusuhan, fitnah dan memutus silaturahmi. Saya yakin, kedua pasangan capres-cawapres menginginkan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Pilpres harus dianggap sebagai berkah Ramadhan, agar Allah Subhanahu wata’ala memilih pemimpin yang amanah, jujur, tegas dan mampu menyejahterakan warga Indonesia. Semoga negeri ini, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.

Demikianlah, rakyat Indonesia sudah menentukan pilihan dan memberikan mandat kepada sang pemimpinnya. Mari kita berdoa agar mendapat pemimpin yang mampu membawa bangsa ini ke arah yang lebih baik serta meningkatkan kesejahteraan warganya. Mari kita dengan santun menunggu dan mengawal hasil pengumuman KPU, pada 22 Juli 2014. Selebihnya, ini yang utama, mari kukuhkan fitrah kemanusiaan kita semua sebagai insan sebangsa yang bersaudara. Lebih penting dari politik adalah kemanusiaan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh 

DR KH Said Aqil Siroj, MA
Ketua Umum PBNU

Sabtu 5 Juli 2014 12:1 WIB
'Tombo Ati' Berbentuk Jazz?
'Tombo Ati' Berbentuk Jazz?
Ilustrasi (via Pinterest)

Oleh KH Abdurrahman Wahid


Sebagaimana diketahui “Tombo Ati” adalah nama sebuah sajak berbahasa Arab ciptaan Sayyidina Ali, yang oleh KH. Bisri Mustofa dari Rembang (ayah KH. A. Mustofa Bisri) diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa dengan menggunakan judul tersebut.<> Dalam sajak itu, disebutkan 5 hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang muslim yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Swt. Kelima hal itu dianggap sebagai obat (tombo) bagi seorang Muslim. Dengan melaksanakan secara teratur kelima hal yang disebutkan dalam sajak tersebut, dijanjikan orang itu akan menjadi Muslim “yang baik”. Dianggap demikian karena ia melaksanakan amalan agama secara tuntas. Sajak ini sangat populer di kalangan para santri di Pulau Jawa, terutama di lingkungan pesantren.

Karenanya sangatlah penting untuk mengamati, adakah sajak itu tetap digemari oleh kaum Muslimin Sunni tradisional? Kalau ia tetap dilestarikan, maka hal itu menunjukkan kemampuan Muslimin Sunni tradisional menjaga budaya kesantrian mereka di alam serba modern ini. Jadi kemampuan sebuah kelompok melestarikan sebuah sajak bukanlah “peristiwa lumrah”. Peristiwa itu justru menyentuh sebuah pergulatan dahsyat yang menyangkut budaya kelompok Sunni tradisional melawan proses modernisasi, yang dalam hal ini berbentuk westernisasi (pembaratan). Bahwa sajak itu, dalam bentuk sangat tradisional dan memiliki isi kongkret lokal (Jawa), justru membuat pertarungan budaya itu lebih menarik untuk diamati.

Sebuah proses maha besar yang meliputi jutaan jiwa warga masyarakat, sedang terjadi dalam bentuk yang sama sekali tidak terduga. Terlihat dalam sajak tersebut yang berisi “perintah agama” untuk berdzikir tengah malam, mengerti dan memahami isi kandungan kitab suci al-Qur’ân, bergaul erat dengan para ulama dan berpuasa untuk menjaga hawa nafsu, adalah hal-hal utama dalam asketisme (khalwah) yang merupakan pola hidup ideal bagi seorang Muslim, yang menempa dirinya menjadi “orang baik dan layak” (shalih). Jika anjuran itu diikuti oleh kaum Muslim dalam jumlah besar, tentu saja keseluruhan kaum Muslimin akan memperoleh “kebaikan” tertentu dalam hidup mereka. Gambaran itu sangat ideal, namun modernisasi datang untuk menantangnya.

***

Dalam sebuah perhelatan perkawinan di Kota Solo, penulis mengalami sendiri hal itu. Ketika sebuah kelompok band menampilkan permainan lagu Tombo Ati itu secara “modern”. Penulis sangat tercengang. Pertama, oleh kenyataan sebuah produk sastra yang sangat kuno (walaupun berupa terjemahan) dapat disajikan dalam irama yang tidak terduga sama sekali. Mungkin irama jazz itu bercampur dengan langgam Jawa, namun ia tetap saja sebuah iringan jazz. Mungkin tidak semodern permainan Sadao Watanabe, namun bentuk jazz dari Tombo Ati itu tetap tampak dalam sajian sekitar 5 menit itu.

Di sini kita sampai kepada sebuah kenyataan, munculnya berbagai bentuk dan sajian tradisional dengan mempertahankan “hakikat keaslian” di hadapan tantangan modernitas. Tidak hanya penampilan alat-alat musiknya saja, melainkan dalam perubahan fungsi dari sajak itu sendiri. Kalau semula sajak itu dimaksudkan sebagai pesan moral sangat ideal bagi kaum Muslimin, namun dalam pagelaran tersebut berubah peran menjadi sebuah hiburan.

Tentu saja kita tidak dapat menyamakan pagelaran musik yang menggemakan Tombo Ati dengan Debus dari Banten, yang memperagakan manusia tidak berdarah ketika ditusuk benda tajam. Kita tidak menyadari, sebenarnya untuk melakukan pertunjukan Debus itu, seseorang yang belasan tahun “tirakat” haruslah menahan diri dari kebiasaan-kebiasaan memakan sejumlah makanan dan membatasi kebiasaan yang dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian untuk menjalankan pertunjukan itu terdapat keyakinan agama dan latihan-latihan mereduksi kebiasaan sehari-hari.

Penampilan sajak Tombo Ati dalam sajian jazz adalah sesuatu yang sangat menarik untuk diamati. Jelas dari penampilan Tombo Ati itu terjadi sebuah proses yang oleh para pengamat perkembangan masyarakat disebut sebagai perjumpaan (encounter) antara peradaban tradisional dengan peradaban modern. Dilanjutkan dengan “proses tawar menawar” (trade off) yang sering terasa aneh, karena menampilkan sesuatu yang tidak tradisional maupun modern. Kemampuan melakukan tawar-menawar seperti itulah, yang sekarang dihadapi kebudayaan kita. Ini adalah kenyataan hidup yang harus dihadapi bukannya dihardik atau disesali (seperti terlihat dari sementara reaksi berlebihan atas pagelaran “ngebor” dari Inul).

***

Perjumpaan antara yang tradisional dan yang modern itu dimungkinkan oleh kerangka komersial yang bernama pariwisata. Namun dalam tradisionalisme ada juga mengandung watakwatak yang tidak komersial, dan harus didorong untuk maju.

Perjumpaan juga terjadi antar agama. Contohnya, ketika agama Buddha dibawa oleh Dinasti Syailendra ke pulau Jawa dan bertemu dengan agama Hindu yang sudah terlebih dahulu datang, hasilnya adalah agama Hindu-Buddha (Bhairawa). Agama Islam yang masuk ke Indonesia juga mengalami hal yang sama. Perjumpaan antara ajaran formal Islam dengan budaya Aceh misalnya melahirkan “seni kaum Sufi” seperti tari Seudati, yang dengan indahnya digambarkan oleh James Siegel dalam Rope of God. Berbeda dari model Minangkabau yang mengalami perbenturan dahsyat bidang hukum agama, antara hukum formal Islam dan ketentuan-ketentuan adat. Hasilnya adalah ketidakpastian sikap yang ditutup-tutupi oleh ungkapan “Adat Basandi Sara’ dan Sara’ Basandi Kitabullah.” Di Gua (Sumatera Selatan) yang terjadi adalah lain lagi, yaitu ketentuan Islam jalan terus, sedangkan hal-hal tradisional pra-Islam juga dilakukan. Di pulau Jawa yang terjadi adalah hubungan yang dinamai oleh seorang akademisi sebagai “hubungan multi-keratonik.” Dalam hubungan ini kaum santri mengembangkan pola kehidupan sendiri yang tidak dipengaruhi oleh “adat pra Islam” yang datang dari keraton.

Perkembangan keadaan seperti itu, mengharuskan kita menyadari bahwa setiap agama di samping ajaran-ajaran formal yang dimilikinya, juga mempunyai proses saling mengambil dengan aspek-aspek lain dari kehidupan budaya. Dari situlah, kita harus menerima adanya perkembangan empirik yang sering dinamakan studi kawasan mengenai Islam. Penulis melihat perlunya studi kawasan itu untuk setidak-tidaknya kawasankawasan Islam berikut: Islam dalam masyarakat Afrika-Utara dan negara-negara Arab, kawasan Islam di Afrika Hitam, Islam dalam masyarakat Turki-Persia-Afganistan, Islam di masyarakat Asia Selatan, Islam di masyarakat Asia Tenggara dan masyarakat minoritas Islam yang berindustri maju. Kedengarannya mudah membuat studi kawasan (area-studies) Islam, tapi hal itu sebenarnya sulit dilaksanakan.



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 6 Juni 2003.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG