IMG-LOGO
Taushiyah

Tata Krama dan ‘Ummatan Wahidatan

Senin 28 Juli 2014 12:2 WIB
Bagikan:
Tata Krama dan ‘Ummatan Wahidatan

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Dalam terbitan perdana sebuah jurnal ilmiah bulanan Nahdlatul Ulama, yang diterbitkan pada 1928 dan bertahan sampai tahun 60-an, KH. M. Hasyim Asy’ari menuliskan fatwa: bahwa kentongan (alat dari kayu yang dipukul hingga berbunyi nyaring) tidak diperkenankan untuk memanggil shalat dalam hukum Islam.<> Dasar dari pendapatnya itu adalah kelangkaan hadits Nabi; biasanya disebut sebagai tidak adanya teks tertulis (dalil naqli) dalam hal ini.

Dalam penerbitan bulan berikutnya, pendapat tersebut disanggah oleh wakil beliau, Kyai Faqih dari Maskumambang, Gresik, yang menyatakan bahwa kentongan harus diperkenankan, karena bisa dianalogikan atau di-qiyas-kan kepada beduk sebagai alat pemanggil shalat. Karena beduk diperkenankan, atas adanya sumber tertulis (dalil naqli) berupa hadits Nabi Muhammad SAW mengenai adanya atau dipergunakannya alat tersebut pada zaman Nabi, maka kentongan pun harus diperkenankan.

Segera setelah uraian Kyai Faqih Maskumambang itu muncul, KH. M. Hasyim Asy’ari segera memanggil para ulama se-Jombang dan para santri senior beliau untuk berkumpul di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Ia pun lalu memerintahkan kedua artikel itu untuk dibacakan kepada para hadirin. Setelah itu, beliau menyatakan mereka dapat menggunakan salah satu dari kedua alat pemanggil itu dengan bebas. Yang beliau minta hanyalah satu hal, yaitu hendaknya di Mesjid Tebu Ireng, Jombang kentongan itu tidak digunakan selama-lamanya. Pandangan beliau itu mencerminkan sikap sangat menghormati pendirian Kyai Faqih dari Maskumambang tersebut, dan bagaimana sikap itu didasarkan pada “kebenaran” yang beliau kenal.

Dalam bulan Maulid/Rabi’ul Awal berikutnya, KH. M. Hasyim Asy’ari diundang berceramah di Pesantren Maskumambang. Tiga hari sebelumnya, para utusan Kyai Faqih Maskumambang menemui para ketua/pemimpin ta’mir mesjid dan surau yang ada di kabupaten Gresik dengan membawa pesan beliau: selama KH. M. Hasyim Asy’ari berada di kawasan kabupaten tersebut, semua kentongan yang ada harus diturunkan dari tempat bergantungnya alat itu. Sikap ini diambil beliau karena penghormatan beliau terhadap Kyai Hasyim Asy’ari, yang bagaimanapun adalah atasan beliau dalam berorganisasi. Meyakini sebuah kebenaran, tidak berarti hilangnya sikap menghormati pandangan orang lain, sebuah sikap tanda kematangan pribadi kedua tokoh tersebut.

Sikap saling menghargai satu sama lain, antara kedua tokoh tersebut yaitu antara Rois ‘Am dan Wakil Rois Aam PBNU waktu itu, menunjukkan tata krama yang sangat tinggi di antara dua orang ulama yang berbeda pendapat, tapi menghargai satu sama lain. Inilah yang justru tidak kita lihat saat ini, terlebih-lebih di antara pemimpin gerakan Islam dewasa ini, yang tampak mencuat justru sikap saling menyalahkan, sehingga tidak terdapat kesatuan pendapat antar mereka. Yang menonjol adalah perbedaan pendapat, bukan persamaan antara mereka. Penulis tidak tahu, haruskah kenyataan itu disayangkan ataukah justru dibiarkan?

Mungkin ini adalah sisa-sisa dari sebuah nostalgia yang ada mengenai “keagungan” masa lampau belaka. Tapi bukankah seseorang berhak merasa seperti itu? Bukankah kitab suci al- Qur’ân menyatakan, “Sesungguhnya telah Kuciptakan kalian (dalam bentuk) lelaki dan perempuan dan Kujadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah adalah yang paling bertaqwa (innâ khalaqnâ kum min dzakarin wa untsâ wa ja’alnâkum syu’ûban wa qabâ’ila li ta’ârafû innâ akramakum ‘inda Allâhi atqâkum)” (QS al-Hujurat [49]:13) Ayat ini jelas membenarkan perbedaan pendapat di antara kaum muslimin.

Namun Allah juga berfirman dalam kitab suci-Nya itu: “Dan berpeganglah kalian kepada tali Allah (secara) keseluruhan dan janganlah bercerai-berai/terpecah belah (wa’ tashimû bi habli allâhi jamî’an wa lâ tafarraqû)” (QS Ali Imran [3]:103). Ayat ini menunjukkan kepada kita, bahwa yang dilarang bukannya perbedaan pandangan melainkan bersikap terpecah-belah satu dari yang lain. Hal ini diperkuat oleh sebuah ayat lain: “Bekerjasamalah kalian dalam (bekerja untuk) kebaikan dan ketakwaan (ta’âwanû ‘alâ al-birri wa al-taqwâ)” (QS al-Maidah [5]:2) yang jelas-jelas mengharuskan kita melakukan koordinasi berbagai kegiatan. Tetapi, kerjasama seperti itu hanya dapat dilakukan oleh kepemimpinan tunggal dalam berbagai gerakan Islam.

Masalahnya sekarang adalah langkanya kepemimpinan seperti itu. Para pimpinan gerakan Islam saling bertengkar, minimal hanya bersatu dalam ucapan. Mengapakah demikian? Karena para pemimpin itu hanya mengejar ambisi pribadi belaka, dan jarang berpikir mengenai umat Islam secara keseluruhan. Seharusnya, mereka berpikir tentang bagaimana melestarikan agama Islam sebagai budaya, melalui upaya melayani dan mewujudkan kepentingan seluruh bangsa. Ambisi politik masing-masing akan terwujud jika ada pengendalian diri, dan jika diletakkan dalam kerangka kepentingan seluruh bangsa.

Dalam ajaran Islam dikenal istilah “ikhlas”. Keikhlasan yang dimaksudkan adalah peleburan ambisi pribadi masing-masing ke dalam pelayanan kepentingan seluruh bangsa. Di sinilah justru harus ada kesepakatan antara para pemimpin berbagai gerakan atau organisasi Islam yang ada, dan ketundukkan kepada keputusan sang pemimpin dirumuskan. Untuk melakukan perumusan seperti itu, diperlakukan dua persyaratan sekaligus, yaitu kejujuran sikap dan ucapan, yang disertai dengan sikap “mengalah” kepada kepentingan berbagai gerakan organisasi itu. Tanpa kedua hal itu, sia-sialah upaya “menyatukan” umat Islam dalam sebuah kerangka perjuangan yang diperlukan.

Dalam hal ini, penulis lagi-lagi teringat kepada sebuah adagium yang sering dinyatakan berbagai kalangan Islam: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan” (La islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah). Adagiumnya memang benar, walaupun sekelompok kecil pernah mengajukan klaim kepemimpinan itu dan minta diterima sebagai pemimpin. Namun sikap mereka yang memandang rendah kelompok lain, justru menggagalkan niatan tersebut, sedangkan kelompok-kelompok lain tidaklah memiliki kepemimpinan kohesif seperti itu. Herankah kita, jika wajah berbagai gerakan Islam di Tanah Air kita saat ini tampak tidak memiliki kepemimpinan yang jelas? Di sinilah kita perlu membangun kembali “kesatuan” umat (ummatan wahidatan). Mudah diucapkan, tapi sulit diwujudkan bukan?


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Tempo, 5 Desember 2002.


Bagikan:
Senin 28 Juli 2014 10:0 WIB
Idul Fitri dan Halalbihalal
Idul Fitri dan Halalbihalal
KH A Mustoga Bisri. (Gambar: artstation.com)

Oleh KH A Mustofa Bisri

Nabi Muhammad SAW pernah ditanya istri Nabi, Aisyah, mengenai doa apa yang mesti dibaca saat Lailatul Qadar, Nabi Menjawab, “Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbul ‘afwa fa’fu ‘anni”. Doa ini dalam bahasa Indonesia kira-kira, “Ya Allah, ya Tuhanku; sungguh Engakau Maha Pengampun, suka mengampuni, maka ampunilah aku.”

Maha pengampun-Nya Allah dan kesukaan-Nya mengampuni tidak hanya tercermin dalam asma-asma-Nya seperti Al-Ghafuur, al-Ghaffaar, dan Al-‘Afwu, tetapi juga dapat diketahui melalui banyak firman-Nya di al Quran dan sabda Rasul-nya dalam hadis-hadis-Nya.

Salah satu firman-Nya bahkan menyeru hamba-hamba-Nya yang berdosa agar tidak berputus harapan akan pengampunan-Nya dan menegaskan bahwa Dia mengampuni dosa-dosa, semuanya (Q39:53).

Bahkan sedemikian sukanya Allah mengampuni sehingga Rasul-Nya dalam bahasa sahih bersumber dari sahabat Abu Hurairah dan riwayat imam Muslim-bersumpah bahwa seandainya “kalian semua tidak ada yang berdoa, Allah SWT akan menghilangkan kalian dan menggantinya dengan kaum yang berdosa yang memohon ampun kepada Allah lalu Ia pun mengampuni mereka”.

Maka, kita melihat “lembaga pengampunan” Allah yang dapat menghapuskan dosa, begitu banyak. Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang menjadikan banyak amalan sebagai penghapus dosa, mulai dari istighfar, shalat, puasa, hingga berbuat baik lainnya, semuanya dapat menghapus dosa. Ini sangat kontras dengan perangai “khalifah”nya di bumi yang namanya manusia ini.

Manusia-setidaknya kebanyakan mereka-dari satu sisi suka berbuat kesalahan, dan disisi lain gampang tersinggung dan sangat sulit memaafkan kesalahan.

Bahkan, dalam banyak diantara mereka yang merasa “dekat” dengan Tuhan pun tidak tampak lebih pemaaf daripada yang lain. Malah sering kali justru lebih terlihat sempit dada dan tengik.

Yang aneh, terhadap Allah yang begitu baik dan Maha Pengampun, kita ini begitu hati-hati. Namun kepada sesama manusia yang tersinggung dan begitu sulit memaafkan, kita malah sering sembrono, padahal, dibandingkan dengan dosa yang langsung berhubungan dengan Allah, kesalahan terhadap sesama manusia jauh lebih sulit menghapusnya. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mengetahui kesalahan kepada saudaranya sesama manusia sebelum saudaranya itu memaafkan.

Makna halalbihalal

Ada sebuah hadis sahih yang sungguh membuat mukmin yang sehat pikirannya akan merasa khawatir merenungkannya. Yaitu hadis sahih-dari sahabat Abu Hurairah yang diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim-tentang betapa tragisnya orang yang saat datang di hari kiamat membawa seabrek (pahala) amal, seperti shalat puasa, dan zakat, sementara ketika hidup di dunia banyak berbuat kejahatan kepada sesama. 

Digambarkan, nanti orang yang pernah dicacinya, orang yang pernah difitnahnya, yang pernah dimakan hartanya, yang pernah dilukainya, dan pernah dipukulnya akan beramai-ramai menggerogoti (pahala) amalnya yang banyak itu.

Bahkan apabila (pahala) amalnya itu sudah habis dan masih ada orang yang pernah dizalimi dan belum terlunasi dosa orang ini pun akan ditimpukkan kepadanya sebelum akhirnya dia dilempar ke neraka. Orang yang malang ini disebut Rasulullah sebagai orang yang bangkrut yang sebenarnya. 
Lihatlah orang yang bangkrut itu disebutkan membawa seabrek (pahala) shalat, puasa, dan zakat. Berarti dari sisi ini, dia adalah orang yang taat beribadah. Namun, karena perangainya yang buruk terhadap sesama, justru hasil ibadahnya itu sirna. 

Maka, bagi kaum beriman, berhati-hati dalam pergaulan itu sangat penting. Kaum beriman tidak hanya mengandalkan amal ibadahnya tanpa menjaga akhlak pergaulannya dengan sesama. Apalagi, karena bangga terhadap amal ibadahnya, lalu merendahkan dan menyepelekan sesamanya. Na’idzubillah min dzaalik.

Masih ada satu hadis sahih lagi yang senada dengan hadis di atas yang menganjurkan kita segera meminta halal dari orang yang pernah kita zalimi (falyatahallalhu minhu), apakah itu berkenan dengan kehormatannya atau yang lain.

Saya pikir, bertolak dari sinilah bermula istilah halal bihalal (menulisnya tidak dipisah-pisah). Anjuran Nabi untuk meminta halal dari saudara kita yang penah kita zalimi tentunya berlaku juga bagi saudara kita.

Seperti kita ketahui, kata kita ini assembling dari bahasa Arab. Asalnya halaal-bi-halaal (dalam kamus Arab sendiri, tidak ditemukan entri halaal-bi-halaal ini). Jadi, ini murni rakitan bangsa Indonesia. Semua mempunya makna harfiah halal dengan halal, kemudian menjadi saling menghalalkan. 

Begitulah tradisi silaturahmi (Arabnya silaturrahim) di hari raya Idul Fitri pun diisi dengan acara halalbihalal. Saling menghalalkan alias saling memaafkan. Halalbihalal-lah terutama mendorong orang bersemangat melakukan silaturrahim di hari raya Idul Fitri. Sampai-sampai kemudian melahirkan tradisi lain yang kita sebut mudik.

Kalau tujuannya saling memaafkan, mengapa halalbihalal ini (hanya) dilakukan di hari raya Idul Fitri atau di bulan Syawal, tidak setiap saat.

Boleh jadi ini ada kaitannya dengan “watak” bangsa kita yang sulit mengaku salah dan sulit memaafkan. Jadi, diperlukan timing yang tepat untuk saling meminta dan memberi maaf. Lalu kapan itu? Nah, tidak ada saat yang lebih tepat melebihi saat setelah puasa Ramadhan.

Mengapa? Karena sesuai janji Rasulullah SAW, barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan semata-mata karena iman dan mencari pahala Allah, diampuni dosa-dosanya yang sudah-sudah.

Tentunya ini dosa-dosa yang berkaitan dengan Allah langsung. Orang yang tidak mempunyai dosa kepada Allah karena dosa-dosanya sudah diampuni, dadanya menjadi lapang. Mungkin ini bisa menjelaskan mengapa setelah usai puasa Ramadhan, orang-orang Islam menjadi terbuka, ringan menerima maaf, dan mudah memaafkan. 

Maka, dosa-dosa berat yang diakibatkan kesembronoan dalam pergaulan hidup dengan sesama hamba Allah diharapkan dengan mudah dilebur. Nah, kesempatan bersilaturrahim di hari raya Idul Fitri ini sangat sampai kita lewatkan untuk berhalalbihalal, saling menghalalkan dan saling memaafkan. Sehingga di Lebaran ini, leburkan semua dosa-dosa kita semoga.

Selamat Iful Fitri 1435 Hijriah. Mohon maaf lahir batin.


(Artikel ini telah dimuat di harian Kompas, Sabtu, 26 Juli 2014)

Rabu 23 Juli 2014 17:36 WIB
Pernyataan Sikap PBNU Pasca Pilpres 2014
Pernyataan Sikap PBNU Pasca Pilpres 2014

Kepada saudara-saudara sebangsa dan setanah air, khususnya keluarga besar nahdliyyin di manapun anda berada, yang saya cintai, Alhamdulillah proses Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 setahap demi setahap bisa kita lalui bersama dengan damai.
<>
Kita wajib bersyukur bahwa sejauh ini dinamika politik nasional tetap mengedepankan kerukunan nasional. Membangun rumah demokrasi untuk negeri sebesar Indonesia, sama sekali bukan perkara mudah.

Karena itulah, kami merasa perlu untuk menegaskan kembali apa yang sudah menjadi seruan PBNU, terutama Seruan Pejabat Rais ‘Aam K.H. Ahmad Mustofa Bisri.

1. Mengucapkan selamat kepada Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Bapak Ir. H. Joko Widodo dan Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla sebagaimana Keputusan KPU No. 536/ Kpts/ KPU/ Tahun 2014 tentang Penetapan Pasangan Capres dan Cawapres terpilih dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014.

2. Semua pihak perlu menghormati keputusan KPU sesuai dengan undang-undang. Untuk untuk terus menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat, semua pihak perlu menahan diri. Semua mesti menyadari bahwa dalam persaingan seperti Pilpres, menang-kalah adalah hal biasa. Pihak yang menang tidak perlu sombong, sementara Pihak yang kalah tetap perlu menjaga keyakinan untuk terlibat dalam membangun kejayaan Indonesia. Pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih adalah pemimpin nasional bagi seluruh warga negara, baik mereka yang memilih maupun mereka yang tidak memilih.

3. Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah tokoh bangsa. Pada keempat figur itulah, hari-hari ini, kita menyaksikan amanah rakyat disalurkan melalui pemilihan umum. Pada keempat figur itu pula kita menantikan keteladanan yang patut dicatat dalam sejarah peradaban Bangsa Indonesia, yakni sejarah yang bisa dikenang dan dibaca dengan rasa bangga oleh generasi Indonesia mendatang.

4. Kita semua harus menyadari bahwa Pilpres adalah salah satu sarana untuk merawat, menjaga, dan mengembangkan keindonesiaan. Pilpres, apapun hasil akhirnya, sama sekali bukanlah alat untuk memecah-belah kesatuan dan persatuan. Persaingan politik yang demokratis tidak seharusnya mengakibatkan pertikaian, akan tetapi harus berujung pada kemaslahatan. Karenanya, seruncing apapun perbedaan dan perjuangan politik yang ditempuh tidak bisa dan tidak boleh mengalahkan persaudaraan antar sesama.

5.    Memberikan apresiasi yang tinggi kepada Pemerintah, TNI, dan Polri yang telah bekerja keras menyukseskan pelaksanaan Pilpres 2014, pada ujung pemerintahannya, sehingga mampu memastikan transisi kepemimpinan nasional dalam situasi damai. Pemerintah dan segenap aparaturnya mesti mengusahakan penyelesaian politik dan hukum yang komprehensif dan patuh sepenuhnya pada konstitusi.

6. Mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai amanah Undang-Undang.

7. Terkhusus pada Warga NU agar menjaga ketenangan. Kita sebagai Nahdliyyin wajib secara sadar menjaga keutuhan NKRI dengan semangat ukhuwwah wathaniyah. Nahdliyyin harus melanjutkan tugas sejarah sebagai pengawal keutuhan bangsa dan negara. Dan kami berharap warga NU dapat menggunakan momentum Hari Raya Idul Fitri untuk dapat saling memberikan maaf.

8.    Indonesia adalah negara besar dengan sejarah yang juga besar. Karena itu, kita tidak menghendaki Indonesia terseret dalam arus konflik dan disintegrasi yang menyapu sejumlah negeri di Timur-tengah dan Asia.

9. Mengajak kepada para elit politik, pengamat, media massa, untuk terus menjaga ketenangan dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kiprah dan bidangnya masing-masing.

Demikianlah, seraya memanjatkan doa agar Allah SWT menurunkan ampunan-Nya atas dosa-dosa yang kita perbuat, semoga Allah berkenan pula melimpahkan rahmat-Nya, serta memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, bangsa Indonesia seutuhnya.


Jakarta, 24 Juli 2014





DR. KH. Said Aqil Siroj, MA                                                  H. Marsudi Syuhud

 

Ketua Umum                                                                     Sekretaris Jenderal

Rabu 16 Juli 2014 9:11 WIB
Kita dan Perdamaian
Kita dan Perdamaian

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Penulis diundang oleh UNESCO ke Paris, pada Mei 2003, untuk menyampaikan pidato pembukaan (keynote address) dalam sebuah konferensi mengenai pemerintahan yang baik (good governance) dan etika dunia (global ethics), yang diadakan antara kaum Budhis dan Muslimin.<> Konferensi itu dimaksudkan untuk mencari jembatan antara agama Islam, yang mewakili agama-agama Ibrahim dan Budhisme yang mewakili agama-agama di luar tradisi Ibrahim.

Dalam kesempatan itu juga, penulis diminta berbicara mengenai asal-usul (origins) terorisme bersenjata yang sedang melanda dunia saat ini. Diharapkan pidato pembukaan itu akan mewarnai dialog tersebut, yang juga dihadiri oleh delegasi dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa, wakil dari pimpinan agama Yahudi, Gereja Kristen Orthodox Syria, wakil agama Hindu dan sebagainya. Dari kalangan agama Budha sendiri, hadir Dharma Master Hsin-Tao dari Taiwan dan Sulak Sivaraksa dari Thailand, di samping David Chappel dari University of California di Los Angeles.

Pertemuan tersebut adalah yang ketiga kalinya, antara sebagian kaum Budhis dan kaum Muslimin (termasuk dari Tunisia, Maroko, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan sejumlah pemuka kaum Muslimin lainnya). Pertemuan pertama terjadi tahun lalu di sebuah Hotel di Jakarta, disusul pertemuan di New York dan disudahi dengan pertemuan di Kuala Lumpur (dengan Dr. Chandra Muzaffar sebagai tuan rumah). Dari pertemuan-pertemuan tersebut, diharapkan kelanjutan hubungan antara kaum Muslimin dan Budhis, disamping juga akan dilaksanakannya sebuah konferensi besar antar kepala negara-negara berkembang (developing countries) di Bandung, untuk merayakan 50 tahun konferensi Asia-Afrika pertama —Bandung I— pada tahun 2005 kelak. Agenda-agenda Konferensi Bandung II harus ditetapkan tahun ini, untuk mempersiapkan peringatan itu sendiri di Jawa Barat pada waktunya nanti. Hal ini diperlukan, guna mencari alternatif bagi dominasi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya dalam dunia internasional (seperti terbukti dari serangan-serangan atas Afghanistan dan Irak), tanpa harus berkonfrontasi dengan negara adi kuasa tersebut.

Timbulnya sikap menolak dengan cara konfrontatif itu, karena tidak dipikirkan dengan mendalam dan jika hanya dilakukan oleh sebuah negara saja. Terbukti dengan adanya rencana “politik luar negeri” Indonesia yang konyol –seperti keputusan untuk (pada akhir tahun 2003 ini) keluar dari keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Funds). Pada saat menjadi Presiden, penulis bertanya pada seorang ekonom raksasa dari MIT (Massachusset Institute of Technology), Paul Krugman. Ia menjawab, sebaiknya Indonesia jangan keluar dari keanggotaan badan internasional tersebut. Paul Krugman yang juga pengkritik terbesar lembaga itu menyatakan pada penulis, hanya negara dengan birokrasi kecil dan bersih yang dapat keluar dari IMF secara baik, sedangkan birokrasi Indonesia sangatlah besar dan kotor.

***

Dalam pidato pembukaan itu, penulis menyatakan bahwa etika global dan pemerintahan yang baik (good governance) hanya akan ada artinya kalau didasarkan pada dua hal: kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional. Ini berarti, negara adi-kuasa manapun harus memperhatikan kedua prinsip ini. Karena itu, perjuangan untuk menegakkan kedaulatan hukum dan keadilan dalam hubungan internasional itu harus mendapat perhatian utama. Pidato pembukaan itu, mendapatkan jawaban dan tanggapan sangat positif dari berbagai pihak, termasuk Dharma Master Hsin-Tao (Taiwan) yang mewakili para pengikut agama Budha. Tanggapan yang sama positifnya juga disampaikan oleh Wolfgang Smiths dari Persekutuan Gereja-Gereja Eropa dan Rabbi Alon Goshen Gottstein dari Jerusalem.

Penulis menyatakan pentingnya arti kedaulatan hukum, karena di Indonesia dan umumnya negara-negara berkembang, hal ini masih sangat langka. Justru pada umumnya pemerintahan mereka bersifat korup, mudah sekali melakukan pelanggaran hukum dan di sini konstitusi hampir-hampir diabaikan. Perintah kitab suci al-Qur’ân: “Wahai kaum Muslimin, tegakkanlah keadilan dan jadilah saksi bagi Tuhan, walaupun mengenai diri kalian sendiri” (yâ ayyuhal-ladzîna âmanû kûnû qawwâmîna bil-qisthi syuhadâ’a liLlâhi walau ‘alâ anfusikum) (QS al-Nisa [4]:135), ternyata tidak dipatuhi oleh umat Islam sendiri. Yang lebih senang dengan capaian duniawi yang penuh ketidakadilan, dengan meninggalkan ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh kitab suci agama mereka sendiri.

Dalam pidato pembukaan tersebut penulis menyatakan, agar keadilan menjadi sifat dari etika global dan pemerintahan yang baik (good governance). Itu didasarkan pada pengamatan bahwa sebuah negara adi-kuasa, seperti Amerika Serikat dapat saja melaksanakan dominasi yang hanya menguntungkan dirinya sendiri dan merugikan kepentingan negara-negara lain. Ini terbukti dari serangannya atas Irak, yang terjadi dengan mengabaikan sikap Dewan Keamanan (DK) PBB.

Penulis berpendapat jika dalam waktu tiga bulan Saddam Hussein tidak dapat ditangkap, maka tentu rakyat AS akan ribut minta tentara mereka ditarik dari Irak. Dan perdamaian di negeri Abu Nawas itu harus ditegakkan melalui perundingan damai. Dengan kata lain, perubahan berbagai sistem (termasuk sistem politik dan pemerintahan) di Irak harus dilakukan tanpa melalui paksaan. Kalau tidak, pemerintah apapun yang akan menggantikan Saddam Hussein akan dianggap sebagai pemerintahan boneka oleh rakyat Irak sendiri. Kenyataan inilah yang harus dipahami oleh semua pihak, termasuk AS. Dengan demikian, apa yang sejak berbulan-bulan ini diusulkan penulis, yaitu perdamaian di Irak harus dikaitkan langsung dengan perdamaian abadi antara Palestina dan Israel, semakin menjadi relevan.

***

Sebagai bagian dari pembentukan etika global dan pemerintahan baik (good governance) itu, tentu diperlukan adanya kampanye besar-besaran untuk membentuk pengertian yang mendalam atas kedua hal tersebut. Di sinilah terletak peranan para agamawan dan moralis dunia, dengan didukung oleh lembaga-lembaga internasional seperti UNESCO. Karena itu tindakan sendiri-sendiri dalam pembentukan pendapat dunia, mengenai etika global dan pemerintahan baik itu, tidak dapat dibenarkan karena diragukan keberhasilannya. Harus ada dialog terus-menerus antara berbagai kalangan bangsa, terutama antara para teoritisi dan para penerap nilai-nilai di lapangan. Di sinilah terasa betapa pentingnya arti dialog seperti yang telah diselenggarakan oleh UNESCO di Paris itu. Minimal, bagi berbagai pihak di luar lingkup negara, dapat melakukan pembicaraan mengenai nilai-nilai global yang ingin kita tegakkan dalam pergaulan internasional. Dengan pertemuan antar berbagai agama tadi, masingmasing pihak akan saling belajar dan menimba sumber-sumber spiritual, dalam membentuk pandangan hidup di masa depan.

Kesadaran seperti ini, mulai muncul akibat merajalelanya sinisme yang dibawa oleh “pertimbangan-pertimbangan politik global” (global political considerations) dan akhirnya menjadi satu- satunya alat pertimbangan. Pertimbangan itu —dalam kerangka kajian strategis disebut sebagai “geopolitical considerations”—, hanya melahirkan kepentingan antara negara-negara adi-kuasa (super-powers) saja, akibatnya tentu akan melumpuhkan negara-negara yang bukan adi-kuasa. Apalagi setelah Uni- Soviet berantakan, maka hanya tinggal sebuah negara adi-kuasa yang memaksakan kehendak dan menginjak-injak hukum internasional untuk kepentingannya sendiri. Contohnya adalah penyerbuan AS atas Irak, dengan mengesampingkan peranan PBB melalui Dewan Keamanan.

Di masa depan, tentu saja hal ini akan membawakan reaksi berupa sederet tuntutan dari negara-negara berkembang akan sebuah tatanan yang lebih berimbang secara internasional, antara negara industri maju (developed countries) dengan negara berkembang (developing countries). Dalam penyusunan tatanan baru seperti itu, tentu saja etika global dan pemerintahan yang baik harus memperoleh perhatian khusus, baik untuk acuan kerangka baru yang hendak didirikan maupun untuk mengendalikan perubahan perubahan yang bakal terjadi.

Karena itu dialog terus-menerus akan kedua hal itu harus dilakukan, termasuk pertukaran pikiran mengenai peranan spiritualitas manusia. Dialog antara para pemeluk berbagai agama, seperti yang diselenggarakan di Paris tersebut, tentulah sangat menarik bagi kita. Pemaparan pengalaman pribadi dan pikiran dari para pemimpin agama, seperti Dharma Master Hsin Tao dari Taiwan, tentu saja harus menjadi bagian integral dari dialog semacam itu.


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 23 Mei 2003.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG