IMG-LOGO
Fragmen

Kisah Belanda Ancam Penjara Mbah Said karena Beda Hari Raya

Senin 3 Juni 2019 16:45 WIB
Bagikan:
Kisah Belanda Ancam Penjara Mbah Said karena Beda Hari Raya
Ilustrasi: Salat Ied (santrijagad.org)

Mbah Said sedikit gusar. Tak sekali ini ia harus berurusan dengan Pemerintah Kolonial Belanda. Tahun 1901, pendiri Pondok Pesantren Gedongan Cirebon ini mesti berbeda pendapat terkait ketentuan jatuhnya Hari Raya Idul Fitri yang jauh-jauh hari telah ditetapkan pihak penjajah.
<>
“Saya telah melihat hilal sore ini, saya juga sudah melakukan istikharah dan komunikasi dengan para kiai di Jawa, Idul Fitri jatuh besok, hari Rabu. Berbeda dengan pihak pemerintah Belanda yang entah dengan cara apa memutuskan jatuh di hari Kamis,” terang Mbah Said di hadapan santrinya usai pengajian.

Usai menyampaikan keputusan tersebut, Mbah Said rupanya merasakan kegusaran yang sama tengah  dialami juga oleh para santrinya. Karenanya, Mbah Said berpesan agar para santri meneruskan kabar  ini secara tertutup, dengan tujuan, untuk mengurangi konflik dengan pihak Pemerintah Hindia Belanda yang memang tampak sedang mencari-cari alasan untuk menekan pesantren yang dipimpinnya.

“Maka mulai besok, berbukalah. Kita lakukan Salat Ied, tak usah mendengungkan takbir keras-keras, karena Belanda akan memanfaatkan soal keagamaan ini sebagai alasan untuk menyingkirkan kita. Semoga Allah meridloi,”

Malam harinya, ternyata Pemerintah Belanda sudah mendengar fatwa Mbah Said tersebut. Sejumlah petugas yang mengurusi keperluan terkait soal-soal agama sudah berkumpul di Kantor Departement van Binnenlands Bestuur (Departemen Pemerintahan Umum dan Agama), mereka membahas serius soal perbedaan pandangan tentang jatuhnya Hari Raya Idul Fitri yang dimotori oleh Mbah Said. Hingga pada akhirnya, Pemerintah Belanda memutuskan untuk menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara kepada Mbah Said karena telah dianggap melawan keputusan yang sah.

Melalui petugas Kawedanan, yakni perwakilan Pemerintah Belanda setingkat kecamatan, Mbah Said menerima surat pemanggilan usai melaksanakan Salat Idul Fitri. Surat tersebut memuat keputusan penjajah yang akan memenjarakan Mbah Said, dan memintanya untuk segera memenuhi panggilan pengadilan yang terdapat di wilayah regent, atau setingkat kabupaten.

“Baik, saya akan ke sana sekarang juga. Saya akan berusaha menjelaskan tentang keputusan saya untuk merayakan Idul Fitri hari ini,” jawab Mbah Said kepada petugas pengadilan Belanda.

Mbah Said pun berangkat dengan berbekal puluhan kitab kuning sebagai bahan rujukan untuk memperkuat hasil ijtihadnya. Ditemani dua orang santri, akhirnya Mbah Said memenuhi panggilan tersebut.

“Tuan Said, anda telah melawan pemerintahan yang sah di bawah naungan Kerajaan Belanda dengan menetapkan keputusan jatuhnya Idul Fitri di hari yang berbeda. Untuk itu, sebelum kami laksanakan hukuman tersebut, kami persilakan anda untuk menjelaskan alasan pemberontakan ini,” ucap hakim pengadilan.

“Saya tidak akan menjelaskan apapun sebelum Belanda menunjukkan alasan mengapa Idul Fitri diputuskan pada hari Kamis,” jawab Mbah Said.

“Baiklah, ketetapan Idul Fitri di hari Kamis adalah keputusan yang sah. Berdasarkan pertimbangan petugas keagamaan Pemerintah Hindia Belanda. Jangankan untuk tahun ini, kami sudah menetapkan hari raya untuk sepuluh-dua puluh tahun ke depan. Karenanya, semua harus mematuhi keputusan tersebut,” tukas Hakim.

“Sesungguhnya penentuan awal Bulan Qamariyah harus berlandaskan pada rukyatul hilal, itu yang telah saya lakukan seperti juga yang dilakukan oleh kiai-kiai di Jawa. Hasil dari ikhtiar tersebut tidak bisa digunakan untuk tahun-tahun berikutnya,” terang Mbah Said.

Menangkap pandangan tidak puas dari para petugas pengadilan, lalu Mbah Said membuka dan membacakan satu persatu dari puluhan kitab kuning yang dibawanya. Ia juga membacakan hadits-hadits rujukan dan pendapat para sahabat hingga ulama. Menimbang penjelasan tersebut, akhirnya pengadilan merasa kehabisan akal untuk membandingi rujukan yang dibaca Mbah Said, mereka membubarkan diri dan mengurungkan hukuman terhadap Mbah Said. (Sobih Adnan)


* Mbah Said adalah sebutan akrab untuk KH Mohammad Said, Pendiri Pondok Pesantren Gedongan Cirebon, kakek buyut dari KH Said Aqil Siroj, Ketua Umum PBNU. Tulisan ini merupakan hasil saduran wawancara dengan KH Amin Siroj, generasi ketiga Mbah Said.
 


::::


Catatan: Naskah ini terbit pertama kali di NU Online pada 29 Juli 2014, pukul 11.00. Redaksi mengunggahnya ulang tanpa mengubah isi tulisan.

Tags:
Bagikan:
Ahad 2 Juni 2019 16:0 WIB
Selamat Hari Lahir, Bapak Republik Pesantren
Selamat Hari Lahir, Bapak Republik Pesantren
KH Wahid Hasyim (Foto:Ist.)
Satu Juni diperingati dengan sebagai Hari Kelahiran Pancasila. Tepat dikala Bung Karno menyampaikan pidato mengenai lima sila, cikal bakal ideologi republik ini. Namun tak banyak yang ingat bahwa satu Juni juga merupakan tanggal kelahiran salah satu putra terbaik bangsa, KH Wahid Hasyim. 

Kiai Wahid Hasyim terus disebut-sebut dalam setiap pelajaran sejarah di bilik-bilik madrasah. Tokoh yang dicintai banyak kalangan ini menjadi pijar inspirator para santri-santri di pelosok negeri. 

Kiai Wahid Hasyim adalah salah satu putra terbaik bangsa yang turut mengukir sejarah negeri ini pada masa awal kemerdekaan Republik Indonesia. Terlahir Jumat Legi, 5 Rabi’ul Awal 1333 Hijriyah atau 1 Juni 1914, Kiai Wahid mengawali kiprah kemasyarakatannya pada usia relatif muda.

Setelah menimba ilmu agama ke berbagai pondok pesantren di Jawa Timur dan Makkah pada usia 21 tahun, Kiai Wahid membuat “gebrakan” baru dalam dunia pendidikan pada zamannya.

Dengan semangat memajukan pesantren, Kiai Wahid memadukan pola pengajaran pesantren yang menitik beratkan pada ajaran agama dengan pelajaran ilmu umum. Sistem klasikal diubah menjadi sistem tutorial. Selain pelajaran Bahasa Arab, murid juga diajari Bahasa Inggris dan Belanda. Beliau menyebutnya dengan Madrasah Nidzamiyah.

Bagi Kiai Wahid, penguasaan bahasa asing akan membuka cakrawala pengetahuan sekaligus sebagai kunci kemajuan suatu bangsa. Gebrakan ini berhasil beliau terapkan mulai lingkungan yang membesarkannya, yang kemudian hari menjadi tonggak kemerdekaan, yakni di Pesantren Tebuireng yang didirikan oleh ayahandanya, Hadratus Syeikh KH Hasyim Asy'ari.

Di usia beliau yang terbilang muda, sosok Kiai Wahid Hasyim sangat diperhitungkan terutama dengan segudang pemikiran tentang agama, negara, pendidikan, politik, kemasyarakatan, NU, dan pesantren. Hal ini telah menjadi lapisan sejarah ke-Islaman dan ke-Indonesiaan yang tidak dapat tergantikan oleh siapapun.

Sumbangsih terbesar beliau pada republik ini di antaranya adalah saat beliau merumuskan "Ketuhanan Yang Maha Esa" dalam Pancasila sebagai pengganti dari "Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluknya" yang berhasil menyelamatkan polemik internal sekaligus meredam adanya perpecahan di awal-awal pendirian Republik Indonesia. 

Kiai Wahid sedari muda sangat menggemari kegiatan membaca, baik kitab kuning klasik maupun literatur berbahasa asing. Semua dilahapnya. Keluasan pengetahuannya membuat kiai Wahid sangat menjunjung tinggi keberagaman. Pandangan hidup yang ramah terhadap perbedaan ini sudah muncul bahkan sejak kiai Wahid memasuki usia remaja.

Suatu ketika ia membuat heboh para santri di Pesantren Tebuireng. Para santri waktu itu, terbiasa menggunakan sarung dan pakaian muslim khas anak santri. Tapi, Wahid muda justru menanggalkan sarungnya dan tampil menggunakan celana panjang, pakaian yang bahkan oleh ayahnya sendiri enggan digunakan atau bahkan ditolak. 

Kiai Wahid dikenal sebagai tokoh yang moderat, substantif, dan inklusif. Beliau sangat disegani oleh kalangan tokoh-tokoh politik. Semua kalangan memiliki hubungan dekat dengan kiai Wahid. Bahkan Gus Dur pernah menceritakan mengenai hubungan pertemanan Kiai Wahid dengan tokoh penting komunis yakni Tan Malaka. Hal ini membuktikan keterbukaan seorang Kiai Wahid Hasyim. 

Dengan penuh rasa bangga, saya selalu ceritakan sosok Kiai Wahid Hasyim pada murid-murid kami di madrasah. Bahwa republik ini didirikan oleh para kiai dan santri dari kalangan pesantren dan madrasah. Optimis mereka akan bangga pada pendidikan madrasah dan pesantren. Serta tulus mencintai negeri ini tanpa pamrih.  

Selamat ulang tahun, Kiai. Para santri dan kalangan pesantren siap mengamalkan lima sila sebagai landasan berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, selamat ulang tahun bapak republik kami. (Abdur Rouf Hanif)
Ahad 2 Juni 2019 12:15 WIB
KH Wahid Hasyim Lahir untuk Melahirkan Rumusan Pancasila
KH Wahid Hasyim Lahir untuk Melahirkan Rumusan Pancasila
KH Abdul Wahid Hasyim
Proses perumusan Pancasila ini bukan tanpa silang pendapat, bahkan perdebatan sengit terjadi ketika kelompok Islam konservatif ingin memperjelas identitas keislamannya di dalam Pancasila. Padahal, sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang dirumuskan secara mendalam dan penuh makna oleh KH Abdul Wahid Hasyim (1914-1953) merupakan prinsip tauhid dalam Islam.

Tidak ada yang meragukan perjuangan ulama muda dari pesantren, KH Wahid Hasyim, putra Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah, menghimpun kekuatan rakyat, menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah, hingga memerdekakan bangsa Indonesia dan menyusun dasar negara, Pancasila. Penyusunan dasar negara merupakan catatan emas bagi ulama pesantren, khususnya Kiai Wahid Hasyim yang berhasil merancang konsep dan kalimat yang tepat seperti yang terlihat dalam lima butir Pancasila saat ini.

Peran Kiai Wahid Hasyim bukan hanya mampu menjabarkan Pancasila secara teologis dan filosofis terhadap rumusan awal yang diajukan oleh Soekarno pada 1 Juni 1945, tetapi juga menegaskan bahwa umat Islam Indonesia sebagai mayoritas menunjukkan sikap inklusivitasnya terhadap seluruh bangsa Indonesia yang majemuk sehingga Pancasila merupakan dasar negara yang merepresentasikan seluruh bangsa Indonesia.

Sejarawan NU, Abdul Mun’im DZ (2016) memaparkan, tidak bisa dipungkiri bahwa dalam menjabarkan Pancasila, Kiai Wahid Hasyim berangkat dari tradisi dan keilmuan pesantren, sehingga bisa dikatakan bahwa Pancasila merupakan kristalisasi ajaran Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja). Di titik inilah menurut Mun’im, NU dan seluruh bangsa Indonesia bukan hanya wajib mengamalkan, tetapi juga wajib mengamankan Pancasila.

Dasar negara, Pancasila dan UUD 1945 merupakan pondasi kokoh yang harus bisa mengakomodasi kemerdekaan seluruh anak bangsa, bukan hanya Islam yang merupakan umat mayoritas. Sebab, seperti diketahui bahwa Tim 9 (sembilan) perumus dasar negara yang terdiri dari Soekarno, Muh. Hatta, A.A. Maramis, KH A. Wachid Hasyim, Abdul Kahar Muzakkir, Abikusno Tjokrosujoso, H. Agus Salim, Ahmad Subardjo dan Muh. Yamin, merumuskan salah satu bunyi Piagam Jakarta yaitu: “Ketuhanan, dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam Bagi Pemeluk-pemeluknya”.

Sebelum Pembukaan/Muqaddimah (Preambule) disahkan pada tanggal 17 Agustus 1945 Mohammad Hatta mengutarakan aspirasi dari rakyat Indonesia bagian Timur yang mengancam memisahkan diri dari Indonesia jika poin “Ketuhanan” tidak diubah esensinya. Akhirnya setelah berdiskusi dengan para tokoh agama di antaranya Ki Bagus Hadikusumo, KH Wahid Hasyim, dan Teuku Muh. Hasan, ditetapkanlah bunyi poin pertama Piagam Jakarta yang selanjutnya disebut Pancasila itu dengan bunyi: “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Tokoh ulama yang berperan menegaskan konsep Ketuhanan yang akomodatif itu adalah KH Wahid Hasyim. Menurut Kiai Wahid Hasyim saat itu, “Ketuhanan Yang Esa” merupakan konsep tauhid dalam Islam. Sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk menolak konsep tersebut dalam Pancasila. Artinya, dengan konsep tersebut, umat Islam mempunyai hak menjalankan keyakinan agamanya tanpa mendiskriminasi keyakinan agama lain. Di titik inilah, menjalankan Pancasila sama artinya mempraktikan Syariat Islam dalam konsep hidup berbangsa dan bernegara. Sehingga tidak ada sikap intoleransi kehidupan berbangsa atas nama suku, agama, dan lain-lain.

Einar Martahan Sitompul dalam NU dan Pancasila (2010) mencatat, Pancasila yang akomodatif dalam konteks sila Ketuhanan tersebut mewujudkan tatanan negara yang unik dalam aspek hubungan agama dan negara. Dalam arti, negara Indonesia bukanlah negara sekuler dan bukan pula negara Islam, melainkan negara yang berupaya mengembangkan kehidupan beragama dan keagamaan. Jika saat ini ada sebagian kelompok Islam yang menolak Pancasila, bisa dikatakan dengan tegas bahwa mereka tidak ikut berjuang merumuskan berdirinya pondasi dan dasar negara ini.

Bukan tanpa kebetulan, Pancasila yang ditetapkan lahir pada 1 Juni 1945 sama persis seperti tanggal lahir KH Wahid Hasyim yang lahir pada 1 Juni 1914. Sama-sama lahir pada 1 Juni menegaskan bahwa kelahiran KH Wahid Hasyim ditakdirkan untuk melahirkan rumusan Pancasila yang akomodatif dan dapat diterima oleh semua golongan sehingga hingga saat ini bangsa Indonesia tetap satu.

Peran ulama pesantren tidak berhenti pada titik tersebut, karena masih ada beberapa kelompok Islam yang keukeuh ingin mempertahankan isi dalam Piagam Jakarta terkait sila pertama. Kelompok-kelompok Islam dimaksud menilai bahwa kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa tidak jelas sehingga perlu diperjelas sesuai prinsip Islam. Akhirnya, Soekarno bersama tim sembilan yang bertugas merumuskan Pancasila pada 1 Juni 1945 mempersilakan kelompok-kelompok Islam tersebut untuk merumuskan mengenai sila Ketuhanan.

Setelah beberapa hari, pada tanggal 22 Juni 1945 dihasilkan rumusan sila Ketuhanan yang berbunyi, “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Kalimat itu dikenal sebagai rumusan Piagam Jakarta. Rumusan tersebut kemudian diberikan kepada tim sembilan. Tentu saja bunyi tersebut tidak bisa diterima oleh orang-orang Indonesia yang berasal dari keyakinan yang berbeda.

Poin agama menjadi simpul atau garis besar yang diambil Soekarno yang akhirnya menyerahkan keputusan tersebut kepada Hadhratussyekh KH Hasyim Asy’ari untuk menilai dan mencermati apakah Pancasila 1 Juni 1945 sudah sesuai dengan syariat dan nilai-nilai ajaran Islam atau belum.

Saat itu, rombongan yang membawa pesan Soekarno tersebut dipimpin langsung oleh KH Wahid Hasyim yang menjadi salah seorang anggota tim sembilan perumus Pancasila. Mereka menuju Jombang untuk menemui KH Hasyim Asy’ari. Sesampainya di Jombang, Kiai Wahid yang tidak lain adalah anak Kiai Hasyim sendiri melontarkan maksud kedatangan rombongan.

Setelah mendengar maksud kedatangan rombongan, Kiai Hasyim Asy’ari tidak langsung memberikan keputusan. Prinspinya, Kiai Hasyim Asy’ari memahami bahwa kemerdekaan adalah kemaslahatan bagi seluruh rakyat Indonesia, sedangkan perpecahan merupakan kerusakan (mafsadah) sehingga dasar negara harus berprinsip menyatukan semua.

KH Ahmad Muwafiq (2018) mencatat, untuk memutuskan bahwa Pancasila sudah sesuai syariat Islam atau belum, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan tirakat. Di antara tirakat Kiai Hasyim ialah puasa tiga hari. Selama puasa tersebut, beliau meng-khatam-kan Al-Qur’an dan membaca Al-Fatihah. Setiap membaca Al-Fatihah dan sampai pada ayat iya kana’ budu waiya kanasta’in, Kiai Hasyim mengulangnya hingga 350.000 kali. Kemudian, setelah puasa tiga hari, Kiai Hasyim Asy’ari melakukan shalat istikharah dua rakaat. Rakaat pertama beliau membaca Surat At-Taubah sebanyak 41 kali, sedangkan rakaat kedua membaca Surat Al-Kahfijuga sebanyak 41 kali. Kemudian beliau istirahat tidur. Sebelum tidur Kiai Hasyim Asy’ari membaca ayat terkahir dari Surat Al-Kahfi sebanyak 11 kali. 

Paginya, Kiai Hasyim Asy’ari memanggil anaknya Wahid Hasyim dengan mengatakan bahwa Pancasila sudah betul secara syar’i sehingga apa yang tertulis dalam Piagam Jakarta (Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) perlu dihapus karena Ketuhanan Yang Maha Esa adalah prinsip ketauhidan dalam Islam.

Sila-sila lain yang termaktub dalam sila ke-2 hingga sila ke-5 juga sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip ajaran Islam. Karena ajaran Islam juga mencakup kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Atas ikhtiar lahir dan batin Kiai Hasyim Asy’ari dan Kiai Wahid Hasyim tersebut, akhirnya rumusan Pancasila bisa diterima oleh semua pihak dan menjadi pemersatu bangsa Indonesia hingga saat ini. (Fathoni)
Sabtu 1 Juni 2019 14:0 WIB
HARI LAHIR PANCASILA
Pancasila, Piagam Madinahnya Indonesia
Pancasila, Piagam Madinahnya Indonesia
Mengungkapkan konsensus kebangsaan, yaitu Piagam Madinah secara historis penting untuk mengembalikan ingatan umat Islam bahwa dahulu Nabi Muhammad menyusun dasar negara berdasarkan kesepakatan seluruh warga bangsa. Lantas seperti apa korelasinya dengan Pancasila? Di sini Nabi Muhammad memberikan inspirasi bagi aktivis Islam dan ulama Indonesia dalam menyusun dasar negara.

Madinah kala itu memang berkembang menjadi kawasan yang majemuk atau pluralistik. Konsensus atau kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah) berdasarkan asas keadilan untuk semua bangsa, baik Muslim, Yahudi, Nasrani, kabilah, dan suku-suku yang hidup di Madinah.

Sejumlah alasan ilmiah dan alamiah penyusunan Piagam Madinah ialah pertama faktor universal, yaitu mengokohkan kemuliaan kemanusiaan (karomah insaniyyah). Kedua, faktor-faktor lokal, yaitu kemajemukan, kecenderungan bertanah air, dan semangat toleransi keagamaan dan kemanusiaan. (Lihat Khamami Zada, Meluruskan Pandangan Keagamaan Kaum Jihadis, 2018)

Piagam Madinah berisi 47 pasal. Ia merupakan supremasi perjanjian negara pertama dalam sejarah Islam yang didirikan oleh Nabi Muhammad. Dengan kata lain, Nabi SAW mendirikan Darul Mistaq, negara kesepakatan antarkelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda.

Jadi jika dihubungkan dengan pembentukan dasar negara di Indonesia, para ulama seperti KH Wahid Hasyim, dan lain-lain sudah tepat dalam meneladani Nabi karena melahirkan Pancasila sebagai konsensus kebangsaan.

Karena sistem pemerintahan yang menempuh jejak kenabian ialah berdasarkan kebersamaan dan keadilan bagi semua bangsa dalam perjanjian dan kesepakatan yang termaktub dalam 47 pasal Piagam Madinah untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. 

Mitsaq al-Madinah menjadi bukti otentik dalam sejarah peradaban Islam bahwa negara pertama yang didirikan Nabi Muhammad SAW ialah negara Madinah, negara kesepakatan atau perjanjian (Darul Mitsaq), bukan negara Islam, bukan daulah Islamiyah atau khilafah dalam pandangan kelompok Hizbut Tahrir dan ISIS.

Dengan demikian, tidak otomatis khilafah ISIS atau kampanye khilafah Hizbut Tahrir adalah khilafah ‘ala minhajin nubuwwah. Karena justru yang dilakukan kelompok ISIS mencederai nilai-nilai ajaran Islam yang menjunjung tinggi kasih sayang terhadap sesama. Mereka mengangkat senjata, menumpahkan darah, dan tidak segan-segan membantai kelompok mana pun yang berbeda pandangan serta tidak mengikuti daulah yang ingin didirikannya.

Begitu juga dengan khilafah yang terus didengungkan oleh Hizbut Tahrir. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kelompok Hizbut Tahrir justru ingin mengubah dasar negara dengan menolak Pancasila dan segala sistemnya. Layaknya Piagam Madinah, Pancasila merupakan konsensus kebangsaan yang disepakati oleh para pendiri bangsa (founding fathers) Indonesia. 

Para pendiri bangsa di antaranya terdiri dari para ulama dan aktivis Islam. Mereka paham agama dan fiqih siyasah sehingga negara berdasarkan Pancasila tidak menyalahi syariat Islam. Justru syariat dan nilai-nilai Islam menjadi jiwa bagi Pancasila. Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial merupakan nilai-nilai universal Islam yang terkandung dalam Pancasila.

Jika khilafah ‘ala minhajin nubuwwah diterjemahkan sebagai sistem pemerintahan yang mengikuti jejak kenabian, Indonesia merupakan negara yang mempraktikkannya. Ukurannya bisa dilihat bahwa Nabi Muhammad mendirikan negara kesepakatan (Darul Mitsaq) bersama umat beragama, suku, dan kabilah-kabilah di Madinah berdasarkan Piagam Madinah (Mitsaq al-Madinah).

Serupa, Indonesia juga mempunyai konsensus kebangsaan atau kesepakatan seluruh bangsa yang mendiami tanah air Republik Indonesia berupa Pancasila. Seluruh bangsa yang ada di dalamnya, tak terkecuali, dilindungi oleh negara selama mereka tidak melanggar kesepakatan dan tidak melanggar hukum yang berlaku secara norma, etika, dan legal.

Tentu saja tulisan ini tidak bermaksud membandingkan atau menyamakan antara produk kesepakatan Nabi Muhammad dalam Piagam Madinah dengan para ulama Indoensia dalam Pancasila. Ulama Indonesia hanya mengambil inspirasi dari praktik pendirian negara Madinah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad.

Di sini, Nabi hanya memberikan inspirasi kepada umat Islam bagaimana membangun sistem pemerintahan Islami berdasarkan kesepakatan bersama warga bangsa. Walau demikian, Islam tetap menjiwai praktik kepemimpinan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad kala itu.

Sistem pemerintahan berkembang pasca Nabi Muhammad wafat. Rasulullah mengembangkan negara berdasarkan kesepakatan dan perjanjian di Madinah. Nabi memimpin umat untuk berkomitmen dalam kebersamaan yang diatur dalam Piagam Madinah. Namun, Nabi sendiri tidak pernah menetapkan aturan baku soal bentuk negara. Tetapi bentuk pemerintahan di Madinah menjadi inspirasi.

Daulah Islamiyah memang pernah berkembang setelah era Khulafaur Rasyidin. Namun hal itu sebatas pengembangan sistem pemerintahan umat Islam. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri tidak pernah mendirikan negara Islam, daulah Islamiyah, kekhalifahan Islam. Nabi SAW mendirikan negara setelah hijrah ke Yatsrib. Dengan kata lain, Nabi mendirikan negara Madinah berdasarkan kesepakatan-kesepakatan yang termaktub dalam Piagam Madinah. (Fathoni)
IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG