IMG-LOGO
Opini

Tata Kelola SDA dan Muktamar NU di Cipasung 20 Tahun Lalu...

Ahad 24 Agustus 2014 13:2 WIB
Bagikan:
Tata Kelola SDA dan Muktamar NU di Cipasung 20 Tahun Lalu...

Oleh Muhammad Nurul Huda
Menjelang peringatan kemerdekaan RI 17 Agustus 2014, PBNU menginstruksikan para pengurus NU di daerah untuk aktif mengawasi praktik-praktik pengerukan sumber daya alam (SDA) di lingkungan masing-masing. Instruksi ini diserukan oleh pengurus teras PBNU antara lain Kiai Masdar F Mas’udi, Gus Yahya Cholil Staquf, H Abbas Muin, dan H Imam Aziz, Jumat (15/8).
<>
PBNU mencermati banyak operasi tambang di daerah-daerah telah merusak ekosistem lingkungan warga sekitar. Selain itu, tak ternilai juga dampak kerugian sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang diakibatkan eksploitasi SDA secara membabi buta. Misalnya, makin langkanya sumber-sumber air, pencemaran udara dan air tanah, lubang-lubang bekas area tambang yang menganga, prostitusi, perselingkuhan, perceraian, kendurnya norma masyarakat dan nilai-nilai keluarga, serta dampak sosial dan lingkungan lainnya. 

Dalam seruan itu, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyertakan penolakan terhadap pembangunan pabrik semen di kawasan Gunung Kendeng kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Dukungan lainnya juga disuarakan untuk Gerakan Samarinda Menggugat yang tengah menempuh jalur hukum terhadap perusahaan-perusahaan perusak lingkungan di wilayah Kalimantan Timur.

Instruksi PBNU ini mengingatkan kita kembali kepada hasil-hasil Muktamar NU di Cipasung, 20 tahun lalu. Dalam Muktamar NU ke-29 tanggal 1-5 Desember 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat ini, para ulama dan kiai NU menegaskan SDA dan lingkungan hidup bukan semata soal politik atau ekonomis. Ia juga menjadi masalah teologis (diniyah).

“Mengingat dampak kerusakan lingkungan hidup juga memberikan ancaman terhadap kepentingan ritual agama dan kehidupan umat manusia”. Begitu bunyi hasil Masail Diniyah tentang Pandangan dan Tanggung Jawab NU terhadap Lingkungan Hidup, yang seolah mengantisipasi gerak zaman, pembangunan, dan serbuan industri tambang masa kini.

Oleh karena itu, dalam pandangan NU, pelestarian lingkungan hidup adalah salah satu tuntutan agama yang wajib dipenuhi oleh manusia, baik secara individual maupun kolektif. Pembangunan industri harus merealisasikan tujuan syariat, yakni berpihak pada maslahah ‘ammah (kepentingan umum). Sebaliknya, tindakan yang bertolak belakang dengan maslahah ‘ammah, dengan kata lain mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup, dikategorikan sebagai perbuatan munkar atau maksiat yang diancam dengan hukuman. Demikian hasil Masail Maudlu’iyyah waktu itu.

Adapun maslahah ‘ammah, dalam muktamar yang sama, juga telah dirumuskan. Ia mesti benar-benar membawa manfaat bagi kepentingan umum, bukan membawa manfaat kelompok elit, perorangan, atau pihak-pihak tertentu. Ia mesti meniadakan mudharat bagi masyarakat umum khususnya lapisan dhua’fa dan mustadh’afin, dan bukan hanya mudharatnya elit atau pihak-pihak tertentu.

Namun untuk mencapai maslahah ‘ammah ini, diperlukan suatu penelitian yang dalam, kajian cermat, dan musyawarah rakyat. Dan bila diperlukan perwakilan dalam musyawarah, maka mestilah wakil-wakil itu datang dari rakyat, ditunjuk oleh rakyat dan bekerja atau bersuara untuk kepentingan rakyat.

Pesan yang paling mudah diambil dari Muktamar Cipasung dan Seruan PBNU kurang lebih demikian: para kiai, guru dan warga nahdliyin mesti terlibat dalam desain tata kelola tambang sesuai kebutuhan dan lingkungan masyarakat setempat. Mereka tidak cukup menerima laporan-jadi suatu rencana operasi tambang dan mendengarkan kegiatan sosialisasinya semata. Mereka berhak diikutsertakan dalam penyusunan analisis dampak sosial dan lingkungan (Amdal) mulai A sampai Z, sekaligus diberikan hak kebebasan untuk memeriksa dokumen hasilnya.

Ada persambungan nalar dan keberlanjutan nilai dalam rentang 20 tahun antara Seruan PBNU 2014 dan keputusan Muktamar NU di Cipasung 1994. Masa kini dan masa depan adalah anak kandung dewasa dari buah pikiran dan karya sosial pada masa silam. Wallahu a’lam.


Muhammad Nurul Huda, Pegiat Kajian Sosial dan Budaya

Bagikan:
Sabtu 23 Agustus 2014 7:1 WIB
Fenomena Jilboobs
Fenomena Jilboobs

Oleh Novi Arizatul Mufidoh

Banyak pernyataan yang menyebutkan bahwa wanita atau muslimah lebih mudah masuk surga. Islam telah mengajarkan berbagai aturan yang mengatur norma dan etika bagi para penganutnya, terutama untuk muslimah. Sedangkan, salah satu ciri wanita yang bisa dikatakan mampu menjadi penghuni surga ialah wanita yang pandai menjaga kehormatan dirinya.<>

Dari pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa tolak ukur kemuliaan seorang wanita muslimah, dapat dilihat dari sejauh mana ia bisa menjaga kehormatan dirinya melalui cara berbusana, bertutur kata, berjalan, dan sebagainya. Dalam hal ini, yang seringkali menjadi sebuah permasalahan dalam dunia kemasyarakatan yang mengutamakan norma-norma Islam adalah bagaimana cara seorang muslimah dalam berbusana sehari-harinya.

Allah SWT dan Rasul-Nya telah memberikan perintah khusus yang hanya dibebankan kepada kaum wanita, yaitu memakai jilbab, tidak keluar selain dengan mahramnya, tidak melembutkan ucapan di hadapan orang fasik, dan tidak berlebihan dalam menghias diri seperti kaum jahiliyah. Namun, sudah selayaknya sebagai seorang muslimah tidaklah menganggap hal itu menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukannya.

Mengenai kewajiban berjilbab atau menutup aurat bagi wanita, Allah SWT telah berfirman, “Hai nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (QS. Al-Ahzab: 59).

Firman Allah di atas telah menerangkan secara tegas bahwa setiap wanita yang mengaku muslimah beriman haruslah mengenakan jilbab. Allah SWT juga memberikan jaminan bagi wanita mukminat yang berjilbab, bahwa mereka akan lebih aman dari gangguan pandangan orang-orang nakal, dibandingkan dengan mereka yang biasa memakai pakaian mini dan terbuka auratnya. Namun, apabila ada seorang wanita yang di masa lalu tidak berjilbab dan kini berjilbab, maka Allah SWT akan mengampuni dosa mereka karena tidak memakai jilbab pada masa lalunya, karena Allah SWT maha pengampun lagi maha penyayang, sesuai dengan pengertian  yang tertuang dalam ayat di atas.

Jilbab dan Kontaminasi ‘Jilboobs’

Secara bahasa, jilbab berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata “jalbaba, yujalbibu, jilbaaban”, artinya, baju kurung yang panjang. Jadi, pengertian jilbab adalah pakaian yang luas atau lapang, yang berarti pakaian yang dapat menutupi anggota tubuh seorang wanita kecuali wajah dan telapak tangan. Karena, pada dasarnya seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, kecuali wajah dan telapak tangan.

Meski demikian, tidaklah sedikit muslimah zaman sekarang yang telah menyimpang dari aturan memakai jilbab sesuai dengan arti jilbab itu, karena mereka telah terkontaminasi oleh budaya baru. Mereka lebih bangga mengikuti trend zaman dalam berbusana yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan syariat Islam. Masalah berbu sana yang saat ini sedang marak terjadi diantara para muslimah Indonesia adalah gaya berbusana ala ‘Jilboobs’.

‘Jilboobs’ diadopsi dari  gabungan kata jilbab (disini diartikan kerudung/penutup kepala) dan boobs (payudara). Maksudnya, jilbab yang mereka pakai tidak difungsikan sebagai penutup aurat, melainkan hanya sebagai pembungkus sebagian tubuhnya saja. Gaya busana ini memang tidaklah sesuai dengan ajaran Islam, dan seharusnya tidak perlu ditiru oleh para muslimah. Karena, meski mereka memakai jilbab, namun mereka membiarkan bagian lekak-lekuk dadanya itu tetap terlihat dengan jelas, apalagi bagi mereka yang memakai pakaian ketat. Padahal, sejatinya seorang muslimah yang memakai jilbab, hendaknya mereka juga berbusana dengan pakaian yang dapat menutupi aurat, yang sekiranya tidak menebar syahwat bagi siapa saja yang melihatnya.

Bagi orang awam yang tidak mengerti hukum Islam sebenarnya, mereka masih bisa dimaklumi jika mengikuti trend seperti itu. Karena, mungkin dengan mengikuti gaya ‘Jilboobs’, lambat laun mereka akan terbiasa mengenakan jilbab, dan setelah mereka mengetahui aturan berbusana muslimah, mereka dapat menutupi auratnya dengan smpurna.

Nilai Ibadah dibalik Jilbab

Perlu diketahui dan disadari oleh kaum wanita, bahwa ketika dirinya memakai jilbab itu mengandung nilai ibadah tersendiri. Di samping sebagai ketaatannya kepada hukum Allah, memakai jilbab dan berbusana yang menutup aurat merupakan tindakan preventif atau pencegahan dari pandangan mata lelaki yang dapat menimbulkan berbagai keinginan yang barangkali bertentangan dengan ajaran agama. Jadi, tak perlu lagi bagi seorang muslimah untuk mengenakan busana ala ‘Jilboobs’ karena hal itu dapat menjadi gerbang terjadinya perzinahan.

Sekarang, perlu diingat bahwa kewajiban mengenakan jilbab tanpa kontaminasi dari ‘Jilboobs’ merupakan ajaran Islam yang tidak bisa ditawar-tawar lagi oleh wanita manapun. Selain berjilbab, wanita muslimah juga harus mengenakan busana yang setidaknya memenuhi kriteria busana tidak transparan, longgar, dan dapat menutupi aurat, tidak hanya sekedar membungkusnya saja. Wanita muslimah juga dilarang untuk menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali memang yang biasa nampak. Namun, boleh saja seorang wanita menampaakannya kepada segolongan mahramnya dan suaminya. Wallahu A’lam bi al-shawab.

 

Novi Arizatul Mufidoh, pengajar Paud Islam Mellatena-Semarang

 

Kamis 21 Agustus 2014 5:2 WIB
Menimbang Gusdurisme
Menimbang Gusdurisme

Oleh Syaiful Arif

Dalam “Islam, the State and Development in Indonesia” (1981) KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menetapkan gerakannya ke dalam gerakan Islam sosio-kultural. Model gerakan ini ia bedakan dengan gerakan sosio-politik dan Islam kultural.<>

Bagi Gus Dur, Islam sosio-kultural ialah gerakan yang hendak melakukan perombakan struktur masyarakat melalui pendekatan budaya. Budaya yang dimaksud terdiri dua hal. Pertama, nilai-nilai budaya di masyarakat. Perombakan masyarakat berpijak dan mengarah pada nilai-nilai budaya ini. Kedua, modal budaya masyarakat. Dengan demikian, gerakan Islam sosio-kultural merupakan upaya perombakan struktur masyarakat dengan menggunakan modal budaya dan mengarah pada ideal nilai-nilai masyarakat itu sendiri.

Lalu apakah nilai yang menjadi tujuan perombakan struktur sosial itu? Tiada lain, struktur masyarakat berkeadilan. Atau dalam bahasa lain, demokratisasi politik menuju struktur masyarakat yang lebih adil (Wahid, 1981:35).

Demi tujuan ini, Gus Dur memanfaatkan modal budaya, yakni pesantren yang melalui gerakan "Kembali ke Khittah 1926", diformalkan ke dalam gerakan Nahdlatul Ulama (NU). Artinya, gerakan demokratisasi berkeadilan di atas dilakukan melalui NU, yang menunjukkan praksis Islam sosio-kulturalnya.

Hal ini bisa dipahami sebab pra penetapan "Kembali ke Khittah 1926", yakni pada Muktamar ke-27 NU (1984), Gus Dur telah menggerakkan pengembangan masyarakat melalui pesantren. Pengembangan ini merujuk pada pembentukan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pesantren. Gus Dur dengan gerakan ini telah menciptakan bottom up development (pembangunan dari bawah), sebagai penyeimbang bagi top down development: pembangunan dari atas negara yang timpang.

Oleh karenanya, beberapa prinsip gerakan sosio-kultural NU bisa dirumuskan sebagai berikut. Pertama, NU era Gus Dur (1984-1998) menerapkan pengembangan masyarakat melalui pendekatan keagamaan. Dalam konteks ini kita menemukan "jantung pemikiran Islam" Gus Dur, yakni etika sosial Islam. Secara sederhana, pemikiran ini hendak mengamalkan Rukun Sosial Islam: perlindungan HAM dalam maqashid al-syari'ah, kepedulian atas kaum mustadl'afin di dalam Surat al-Baqarah (177) dan dimensi sosial Rukun Islam (zakat, puasa, haji) demi pembentukan struktur masyarakat yang adil. Oleh karena itu, tujuan utama semua pemikiran dan perjuangan Gus Dur merujuk pada nilai di dalam etika sosial Islam ini.

Kedua, karena tembakannya mengarah pada pembentukan struktur masyarakat, maka Islam NU tidak memasalahkan bentuk negara. Sebab negara merupakan bagian dari elemen masyarakat disamping rakyat secara umum, dan tujuan negara juga mengarah pada keadilan sosial sebagaimana amanat Pancasila. Dalam konteks ini, Gus Dur menggunakan kaidah al-ghayah wa al-wasail (tujuan dan cara pencapaian). Selama negara RI yang merupakan cara bisa mencapai tujuan Islam, bentuk dari negara itu tidak lagi penting.

Ketiga, praksis dari sosio-kultural Islam ialah demokratisasi politik menuju masyarakat berkeadilan. Hal ini sesuai dengan titah beliau di NU dan Islam Indonesia Dewasa Ini (1984). Gus Dur menyatakan, "NU harus mampu mengintegrasikan Islam ke dalam perjuangan nasional melalui demokratisasi dalam jangka panjang (Wahid, 1984:16). Dari sini disimpulkan bahwa pemikiran politik Gus Dur tidak berhenti pada rekonsiliasi teologis antara Islam dan negara, tetapi mentransformasikan rekonsilisasi itu ke dalam demokratisasi.

Pada titik ini, demokrasi Gus Dur merujuk pada demokratisasi politik menuju struktur masyarakat berkeadilan sebagaimana termaktub di atas. Oleh karenanya, demokrasi Gus Dur memuat demokrasi politik dan demokrasi sosial. Pada yang pertama, demokrasi membidik pada undemocratic state sebagaimana didedahkan oleh konteks politik Gus Dur: rezim Orde Baru. Sedangkan pada yang kedua, demokrasi membentuk struktur sosil-ekonomi yang lebih adil.

Dalam kerangka demokrasi politik inilah Gus Dur dan NU menolak pencalonan kembali Soeharto sebagai presiden pada Pemilu 1992. Pendirian Forum Demokrasi (Fordem) yang mengembangkan a critical discourse of substantive democracy juga mengarah pada demokratisasi politik ini. Bagi Gus Dur, tanpa demokrasi politik, tak akan ada demokrasi sosial. Sebaliknya, demokrasi sosial merupakan ujung dari demokrasi politik.

Dengan demikian kita menjadi mafhum bahwa gerakan Islam Gus Dur yang bersifat sosio-kultural ini berbeda dengan Islam sosio-politik dan juga Islam kultural. Bagi sosio-politik, gerakan Islam menjadikan politik (negara Islam) sebagai strategi perombakan masyarakat, dari masyarakat sekular ke masyarakat Islami. Gerakan Gus Dur juga bukan an sich kultural, sebab Islam kultural hanya menempatkan Islam sebagai peradaban yang digali secara ilmiah dan elitis, tanpa keprihatinan akan ketimpangan masyarakat.

Yang terpenting dari semua ini adalah penempatan NU oleh Gus Dur sebagai penggerak sosio-kultural Islam ini. Oleh karena itu, NU era Gus Dur adalah NU ideal karena menempatkan organisasi keagamaan ini sebagai lokomotif besar demokratisasi di Indonesia. Tentu idealisasi ini memiliki ruang waktu sendiri. Yakni NU era Gus Dur, dan Gus Dur era Orde Baru, sebab di era ini terjadi keselarasan antara intelektualitas dan gerakan sosial beliau.

Ideologi Gerakan NU

Kerangka pemikiran dan praksis gerakan yang mencerminkan pemikiran inilah yang penulis sebut sebagai Gus-Durisme. Yakni suatu ideologi gerakan NU dan Islam Indonesia berbasis pada pemikiran dan gerakan Gus Dur.

Sebagai isme, pemikiran Gus Dur memiliki dasar normatif, tujuan etis dan kerangka operasional yang mewujudkan dasar dan tujuan tersebut. Dasar normatif itu adalah humanisme Islam, yang berangkat dari pemuliaan Allah atas manusia (QS, 17:70) dan mempraksis dalam penetapan perlindungan HAM sebagai tujuan syariat Islam. Dasar normatif ini memuara pada satu tujuan etis: kehidupan sosial manusia (human social life) yang merupakan definisi Gus Dur atas kebudayaan. Di tengah dasar dan muara ini, terdapat kerangka operasional yang merujuk pada gerakan Islam sosio-kultural melalui NU dalam bentuk demokratisasi politik Indonesia.

Kesatuan sistemik pemikiran yang telah teramal di dalam gerakan NU dan Islam Indonesia ini yang layak menjadi ideologi gerakan NU. Oleh karenanya, warga nahdliyin, terutama anak muda NU, wajib memahami Gus-Durisme ini sebagai pemandu gerakan Islam di Indonesia, agar NU - sebagaimana kekhawatiran Gus Dur - tidak mengalami irrelevansi diri dan tersudut di pinggiran sejarah bangsa. Semoga!

Syaiful Arif, Pengajar Mata Kuliah Gus Dur di Pascasarjana STAINU Jakarta

*Tulisan ini dimuat juga di Majalah Tebuireng Edisi 34 Agustus-September 2014.

Senin 18 Agustus 2014 8:30 WIB
ISIS dalam Jargon Politik
ISIS dalam Jargon Politik

Jargon adalah istilah khusus yang dipergunakan di bidang kehidupan (lingkungan) tertentu. Setiap era perjalanan hidup umat manusia mempunyai ciri khas bahasa yang terjawantah pada jargon-jargon yang menjadi buah bibir masyarakat di kurun masa itu. Contohnya pada era tahun 1960an  ada dua blok (kubu) raksasa di dunia yakni blok Amerika Serikat dan blok Uni Sovyet (Rusia).<> Hampir setiap hari kedua blok melakukan ”perang urat saraf”, saling mengancam dan saling menghardik mengenai berbagai isu di dunia, meskipun realitanya masing-masing pihak tak pernah terlibat dalam perang frontal. Jadi cuma terlibat dalam ”perang kata-kata” Oleh karenanya, situasi saling bermusuhan yang terselubung ini dinamakan dengan ”perang dingin” (cold war).

Menghadapi salah satu isu di era pasca perang dingin terkini, kita tak perlu latah menyebut ISIS dengan istilah “ISIS dan ideologi transnasional”. Akan menjadi promosi gratis dan membesarkannya. Bagi kalangan muda kampus akan terdengar gagah dan memiliki kategori akademik yang bisa membuat tertipu atau terbius. Namanya memang diciptakan mereka untuk menarik sensasi/ perhatian dan  memenangkan gerakan mereka dalam publikasi media sekaligus gazwatul fikri, dan agar mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya sebagai martir,  padahal dijadikan tumbal dengan bahasa mereka menjadi pengantin bidadari ke surga, jargon yang meninabobokan

Istilah transnasional hanya diperlukankan kita untuk memudahkan kategori dan kepentingan analisa. Karena istilah transnasional bisa juga disematkan kepada gerakan Pan Islamisme atau Globalisasi yang punya nilai plus minus (relative). Pan Islamisme pernah berjasa, dipakai untuk membangkitkan kemerdekaan di banyak negara dari cengkeraman penjajah- Kita juga berhutang budi dari bangsa lain, sedikitnya 3 anggota Wali Songo berasal dari Palestina yang berhasil dengan damai menyebarkan Islam di nusantara. Makanya bangsa Indonesia wajib membalas, membantu Palestina agar damai dan merdeka.

Belajar dari cara pengalaman rezim orde baru menjatuhkan mental lawan dan menyebut gerakan radikal dengan istilah antara lain GPK (Gerakan Pengacau Keamanan), yang membuat onar di masyarakat, sehingga tidak mendapat simpati masyarakat. Maka kita menyebut ISIS jangan dengan jargon yang mereka buat yang berlabel mentereng dan ikut-ikutan latah justru mengangkat dan mengorbitkan mereka, berarti kita telah terpedaya irama permainannya.  Di masyarakat lebih baik sebut saja ISIS yang sebenarnya, hanya merupakan Gerombolan Arab Badui. Untuk mengecilkan namanya dan agar mereka mendapat penilaian negative sesuai cara keji gerakannya. Tapi kita tidak boleh lengah, tetap serius mewaspadai pergerakannya yang masiv dan terstruktur,.Sebenarnya cara kemunculannya hampir sama dengan gerombolan yang telah merampas kekuasaan Raja Syarif  Abdullah di Hijaz ayah Raja Hussen Yordania.

Maaf, tentu berbeda dengan Badui Banten yang memiliki kearifan lokal, kalau mereka tidak maju hanya karena tidak tahu tentang Islam dan pengetahuan modern. Sedangkan ISIS  tidak tahu Islam  tapi tidak mau belajar malah sok tahu bahkan dengan cara gampang menafsirkan dengan hawa nafsu politik pribadinya.

Begitu juga sama halnya rezim baru di negara Arab lainnya merupakan kemunculan regenerasi Fir’aunic masa lampau, kebangkitan kekuasaan system militer totaliter yang sekuler.

Begitupun istilah Khilafah Islam atau pun Islamic State yang digembar-gemborkan sebenarnya paling ideal seperti masa Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, tetapi oleh mereka dibawa kepada pengertian sistem monarki kepentingan klan Islam, tidak sesuai dengan nama Islam yang disematkan oleh mereka sendiri yang sebenarnya rahmatan lil ‘alamin. Jadi yang mereka usung Khilafah Islam gadungan. Kita jangan salah gebuki Khilafah Islam nya, mestinya pencuri wacana itu yang telah merebut dari hati ummat Islam. Dan kita kembalikan Khilafah Islam dalam pengertian yang benar dalam bingkai NKRI, Pancasila dan Konstitusi UUD.

Lalu bagaimana tindakan kita dan pemerintah terhadap ISIS? Sepatutnya kita mencontoh cara Rasulullah menghadapi kekasaran badui (penulis tidak menggunakan lagi kata ISIS), yaitu dengan cara sabar, santun, bijak dan cerdas. Dalam batas terterntu selain melakukan pembinaan/ pendidikan kita juga meneladani Khalifah Abubakar bin Shiddiq bertindak tegas terhadap pemberontak yang melawan simbol negara  yang syah. (Contoh kedua cerita dalam sejarah dalam seri tulisan tersendiri)

Dalam percaturan global kita perlu mewaspadai peran negara besar dan zionis yang secara tidak langsung aktif di belakang metamorfosa berdirinya ISIS untuk mencari jalan mencampuri urusan dalam negeri orang lain dengan alasan kemudian ingin membantu memerangi ISIS. Aneh, kecurigaan kita beralasan, karena begitu cepat mereka mendapat persenjataan modern dan terlatih, kemampuan organisasi pergerakan, dan dana yang begitu besar dan keberhasilan ekspansi penguasaan wilayah yang semakin meluas ditopang oleh kebencian membara tanpa memiliki rasa kemanusiaan sedikitpun? Mereka dicekoki ideologi macam apa itu. Yang jelas Islam tidak mengenalnya sama sekali. Berpegang Al-Qur’an, kita jangan gentar secuil pun, Innallaha ma’ana, Dan bukankah Allah SWT telah  menjamin pertolongan-Nya, asal kita mau bekerja keras dengan ikhlas, segala kebathilan pasti lenyap di muka bumi.

Abdullah Hamid, Pengelola Pokjar Lasem Universitas Terbuka

 

 

 

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG