IMG-LOGO
Taushiyah

Pesantren dan Pengembangan Sains

Selasa 26 Agustus 2014 20:0 WIB
Bagikan:
Pesantren dan Pengembangan Sains

KH MA Sahal Mahfudh
Sains (science) dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam cakupan yang luas. Bukan dalam batasan satu nilai atau satu bidang kebutuhan manusia. Arti lebih luas akan mencakup kepada setiap segi kehidupan dan kebutuhan manusia. Baik dalam pola bermasyarakat maupun dalam pola kehidupan individu.
<>
Ilmu pengetahuan akan mendukung struktur kehidupan yang seimbang dan stabil. Dengan ilmu pengetahuan, etika, tata hidup dan pola bermasyarakat akan terjaga. Dengan ilmu pengetahuan pula, kebutuhan hidup terpenuhi, dengan berfungsinya potensi-potensi alam menjadi pendukung bagi langkah maju manusia.

Secara kontinyu, ilmu pengetahuan berkembang dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, juga apresiasi intelektual masyarakat namun proses perkembangan tersebut sangat bergantung pada lembaga pendidikan, sebagai indikator partisipasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai proyeksi totalitas kepribadiannya. Secara mendasar sistem pendidikan yang dipilihnya memberikan kebebasan bagi pesantren untuk menentukan pola dinamis kebijaksanaan pendidikannya. Sehingga, setiap tawaran pengembangan, berupa transfer ilmu dari luar (non-pesantren) maupun atas prakarsa sendiri, akan melalui pertimbangan dari dalam pesantren sendiri. Yaitu, pertimbangan tata nilai yang berlaku dalam pesantren.

Mulanya falsafah pendidikan pesantren melulu bertujuan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mencetak santri menjadi tenaga-tenaga terampil yang mampu terjun ke bidang kemasyarakatan dengan baik, harus dibekali dengan pengetahuan yang luas. Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan semakin berkembang, sehingga apresiasi terhadap ilmu menjadi lebih tinggi. Ini mendorong pesantren secara bertahap, mengubah struktur dan sistem pendidikannya.

Transformasi itu tidak secara radikal mengubah dan menghapus sistem dan struktur pendidikan yang telah menjadi dinamika pesantren, namun lebih menekankan pemeliharaan cara lama yang masih relevan dan pengembangan sesuai dengan cara baru yang lebih baik. Lambat laun visi kepesantrenan terhadap pengetahuan menjadi semakin mantap. Dan sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak lagi hanya berorientasi pada pengetahuan keagamaaan, melainkan lebih luas lagi pada bidang-bidang pengetahuan umum.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara luas, yang menjadi pembahasan di sini, pesantren menempati posisi yang sangat berperan, karena posisinya sebagai lembaga pendidikan yang langsung berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Namun untuk menggariskan suatu konsep yang tepat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, masih harus mempertimbangkan beberapa alternatif dan kemungkinan-kemungkinan.

***

Apabila dipahami secara mendasar, ilmu pengetahuan (science) menempati posisi yang sangat penting dalam tatanan Islam. Posisi utama tersebut diberikan, karena ilmu adalah sarana yang paling penting dan tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat. Dasar dari nilai-nilai science ini telah jelas digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Posisi ilmu pengetahuan dalam tatanan Islam memiliki dua standar pokok. Yaitu standar ketuhanan dan kemanusiaan. Segala penilaian terhadap ilmu pengetahuan tertentu, berada dalam skema dua standar pokok tersebut. Standar ketuhanan menyeleksi ilmu pengetahuan dengan ketentuan, sejauh mana ia mampu secara mantap dan sempurna memenuhi kebutuhan pemahaman hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungannya dengan sesama makhluk dalam kaitannya dengan nilai keagamaan, etika dan tata hubungan bermasyarakat.

Standar kemanusiaan menelaah kualitas ilmu pengetahuan dalam tata peradaban dan kemanusiaan, sehingga menyangkut pola komunikasi dan pola manusiawi dalam kehidupan. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa timbul dikotomi dalam kedua standar tersebut. Hanya saja skala prioritas yang berlaku, lebih menekankan pada pendalaman ilmu pengetahuan yang masuk dalam standar yang pertama, misalnya.

Pemahaman keilmuan dalam Islam, sebenarnya dipengaruhi oleh sistem berpikir yang berkaitan dengan tujuan keagamaan. Dari tinjauan ini, maka dapat dipahami, bahwa dalam hirarki ilmu yang terdapat dalam tatanan Islam, ilmu akidah, syari'ah dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya menempati posisi yang sangat penting. Lebih jelasnya masuk dalam keharusan yang mutlak (fardlu 'ain). Sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai implikasi sosial menyeluruh dan mendasar, menempati posisi yang harus dimiliki secara kolegial (fardlu kifayah). Termasuk kategori ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu politik, teknologi, ilmu perindustrian, ilmu sosial, ilmu kebudayaan dan pelbagai cabang ilmu lainnya.

Kompetensi Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari perhatiannya yang sangat besar dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendalaman ilmu pengetahuan dalam Islam digariskan sebagai suatu bentuk pendalaman terhadap segala ilmu pengetabuan yang mempunyai manfaat bagi manusia. Baik dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Hal demikian masih ditambah dengan adanya tuntutan bagi pengembangan dan pengamalan, sehingga keadaan ilmu tidak mengalami stagnasi.

Sumber pertama bagi pengembangan ilmu tersebut adalah wahyu Allah dan tradisi Rasul, juga rasio (akal) dan kenyataan empirik. Dari sumber-sumber tersebut yang paling berperan adalah wahyu. Ini karena kemampuan akal untuk memahami dan mengontrol kehidupan maupun tradisi Rasul, sangat terbatas dan terikat pada suatu kerangka waktu, sehingga memerlukan petunjuk yang bersifat dasar dan cocok dengan pelbagai keadaan.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam tatanan Islam harus memiliki dimensi bathiniyah (esoteris) yang mempunyai kaitan yang bersifat ukhrawi atau untuk mencapai kebahagiaan di alam akhirat nanti. Begitu juga harus mempunyai kaitan manfaat dengan kehidupan duniawi yang banyak memberikan kemudahan dan keadilan bagi kehidupan manusia. Agar dengan demikian tidak timbul asumsi Islam adalah agama keakhiratan belaka.

***

Posisi pesantren dalam konstelasi ini, adalah sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Ia menekankan pada pendalaman pengetahuan agama sebagai orientasi sistem dan pola dasar pendidikannya. Posisi ini memberi identitas tertentu terhadap pesantren, bahwa ia merupakan lembaga takhassus (spesialisasi) bidang agama yang menanamkan nilai-nilai etis dan budi luhur ke dalam sikap hidup para santrinya, di samping membekalinya dengan keterampilan untuk terjun ke masyarakat nanti hingga akan mencetak kader-kader ulama yang berkualitas.

Sistem pendidikan yang ditempuh pesantren memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Namun setidaknya juga menampakkan integrasi yang partisipatif terhadap pendidikan nasional. Pola pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan GBHN, bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur dan akhlak yang mulia.

Meski pesantren menempuh pola teknik penyelenggaraan yang berbeda, ia tetap merupakan suatu lembaga pendidikan yang mendukung dan menyokong pencapaian tujuan itu. Karena, secara institusional dan melalui pranata yang khas, pesantren merangkum upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pola dasar pendidikannya.

Pola dasar pendidikan pesantren terletak pada fungsi dan relevansinya dengan segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, ia merupakan cerminan untuk mencetak santrinya menjadi manusia shalih dan akram. Shalih berarti, manusia yang secara potensial mampu berperan aktif, berguna dan terampil dalam kehidupan sesama makhluk. Untuk nnencetak manusia yang berguna terhadap sesamanya, pesantren membekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan.

Sedangkan akram, merupakan pencapaian kelebihan dalam relevansinya dengan makhluk terhadap Khalik, mencapai kebahagiaan di akhirat. Untuk ini, pesantren secara institusmenekankan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan (tafaqquh fiddin). Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendalaman pengetahuan keagamaan, sebagaimana yang dikira banyak orang, namun secara integratif ilmu-ilmu umum secara intens juga dikembangkan dalam pesantren.

Lalu peran apakah yang dilakukan pesanten dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan di masa mendatang? Untuk menjawab pertanyaan itu harus mempertimbangkan sistem dan pendidikan yang dikembangkan di pesantren. Antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan sistem pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pengembangan ilmu pengetahuan tak mungkin dapat dilaksanakan tanpa menempuh sistem pendidikan, begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan sistem yang sesuai dengan perkembangan itu sendiri.

Untuk mendapatkan suatu sistem pendidikan yang sesuai dan bisa menumbuhkan motivasi ke arah pengembangan ilmu pengetahuan diperlukan suatu konsep sistem pendidikan yang tepat dan tidak statis. Konsep tersebut harus mampu menyeimbangkan antara penuntut ilmu pengetahuan dengan sistem nilai yang melembaga yang menuntut pelestarian dan pemeliharannnya.

Kedua tuntutan tersebut akan dapat diseimbangkan pemenuhannya dengan cara memformulasikan suatu kebijaksanaan yang mendukung pengembangan ilmuilmu pengetahuan tanpa mengabaikan tujuan dasar didirikannya pesantren. Namun hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan relevan dan tidaknya kebijaksanaan itu dengan perkembangan yang berjalan. Konsep kebijaksanaan sistem pendidikan yang tidak relevan akan menimbulkan ketimpangan praktis yang berkelanjutan.

Dengan demikian secara posisional dan fungsional pesantren adalah lembaga pendidikan yang partisipatif menopang dan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari modal dasar didiriikannya. Di antaranya adalah sebagai lembaga pendidikan. Sistem pendidikan yang digunakan pesantren menunjukkan sifat yang khas.

Untuk menjamin dan meningkatkan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang kompleks pesantren harus mempunyai kebijaksanaan untuk mengembangkan sistem pendidikannya sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan serta sesuai dengan risalahnya sebagai lembaga tafaqquh fiddin dan pencetak kader ulama.

***

Tidak mungkin suatu sistem pendidikan bisa berjalan secara kontinyu dan lestari tanpa melalui proses perubahan dan perkembangan. Setiap sistem pendidikan yang telah berlaku dalam satu lembaga pendidikan akan berjalan dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor kondisional yang mengelilinginya. Manakala faktor-faktor kondisional tersebut berkembang dan menuntut penyesuaian, mau tidak mau lembaga pendidikan harus menempuh transformasi kalau tidak ingin ketinggalan. Oleh karenanya sistem pendidikan akan selalu menempati proses penyesuaian dan pengembangan sebagai strategi kebijkannnya.

Secara bertahap pesantren juga menempuh trans- formasi yang mendasar pada elemen-elemen pendidikannya. Transformasi yang ditempuh pesantren merupakan desakan penyesuaian terhadap modus pendidikan yang berlaku dan populer, yang berkembang di luar pesantren. Tanpa menempuh jalan ini, anggapan ketertinggalan akan semakin menonjol.

Sementara di segi lain, pesantren juga memperhitungkan strategi pengembangan demi kebutuhan inovasi intern. Pada dasarnya transformasi hanya menonjol pada struktur dan sistem pendidikannya, termasuk metode dan materi pengajaran yang digunakan. Perubahan struktur pendidikan pesantren sangat nampak pada otonominya yang cenderung menipis dalam menentukan kebijaksannan pendidikan.

Posisi pesantren sebagai subyek dalam menentukan setiap kebijaksanann, lambat laun digusur oleh kondisi di mana pesantren telah menjadi salah satu obyek pendidikan nasional. Kenyataannya, modus pendidikan yang digunakan banyak mengambil dari SMP, SMA dan madrasah yang merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Walaupun pada dasarnya pesantren masih punya otonomi bagi penentuan kebijaksanaan terhadap sistem pendidikannya, namun hanya pada hal-hal yang prinsipil bagi misi pesantren dan risalahnya.

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada metode dan materi pengajarannya. Metode pengajaran telah banyak menempuh kurikulum, campuran antara yang agama dan non-agama. Kurikulum campuran ini sebenarnya timbul dari tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan non-agama (pengetahuan umum) yang merupakan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan pesantren. Dari arah ini materi pengajaran juga ditambah dengan mentransfer jenis-jenis ilmu pengetahuan baru ke dalam sistem pendidikan pesantren, sehingga menimbulkan kecenderungan perluasan identitas pesantren.

Nampaknya transformasi yang telah ditempuh oleh beberapa pesantren banyak sekali menimbulkan pengaruh pada identitas pesantren yang telah menjadi cir pokoknya. Bahkan ada kecenderungan, pesantren akan mengalami krisis identitas. Sebenarnya pola-pola yang ditempuh masih merupakan penjajagan bagi penempatan sistem pendidikan yang cocok dan sesuai bagi kelangsungan hidup pesantren. Melalui proses bertahap, pesantren akan mampu memasok kebijaksanaan yang tepat bagi risalah dan misi pesantren.

***

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, dapat diambil beberapa point yang sangat perlu diperhatikan.

Pertama, prospek pengembangan ilmu pengetahuan (science) merupakan tanggung jawab semua kalangan lembaga pendidikan, tanpa memandang dasar pendidikan yang dianut. Hanya saja skala prioritas penekanan terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan, berlainan antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lain. Pesantren lebih menekankan pada pengetabuan yang sesuai dengan dasar pendidikannya, yakni tuntutan Islam.

Kedua, untuk lebih mendukung adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara pesat, pesantren harus memperhatikan sistem pendidikannya. Dalam hal ini transformasi juga perlu dilaksanakan, sejauh bisa menyelamatkan nilai-nilai dan identitas pesantren, sehingga tidak hanyut oleh perubahan.

Ketiga, hendaknya dalam menempuh transformasi pesantren harus memperhatikan watak-watak, kondisikondisi, dan faktor-faktor yang sesuai dengan kepribadian dan latar belakang pesantren itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan praktis.

Keempat, penanganan tidak melulu pada modus- modus klasikal yang dikembangkan. Namun lebih menekankan pada pengembangan secara intensif bagi pendidikan tambahan (ekstra kurikuler) yang merupakan ciri khas pendidikan pesantren.



*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Aula edisi No.5 Tabun X, Juni 1988.

Bagikan:
Ahad 17 Agustus 2014 19:10 WIB
Hakikat Semangat Kebangsaan Kita
Hakikat Semangat Kebangsaan Kita

Oleh: KH. Abdurrahman Wahid
Ketika pada tahun 1933, KH. M. Hasjim Asy’ari Tebuireng (Jombang) memerintahkan putra beliau KH. Wahid Hasjim yang baru pulang dari Tanah Suci Mekkah untuk mempersiapkan Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin (Borneo Selatan), pertanyaan tentang kebangsaan lalu muncul. <>Dijawab oleh beliau, bahwa kita memerlukan pembahasan terus-menerus antara ajaran agama Islam dan paham kebangsaan/nasionalisme tersebut. Lalu menjadi jelaslah, bahwa di negeri ini ajaran agama Islam tidak bisa lepas dari faktor kebangsaan tersebut.

Kalau hal ini dilupakan, maka ‘perjuangan Islam’ di negeri ini hanya akan diikuti oleh jumlah kecil dari para anak bangsa. Mayoritas anak bangsa itu tidak biasa berjuang terlepas dari faham kebangsaan/ nasionalisme, karena hal itu memang sudah lama dilakukan di negeri ini. Wangsa Syailendra dari kaum Buddhis di Pulau Sumatera sudah merasakan masalah tersebut sejak abad ke-6 Masehi. Penjelajah Buddhis dari daratan Tiongkok, bernama Fa-Hien pada abad ke-6 Masehi mendapati bahwa dinasti Sriwijaya di sebelah Selatan Sumatera menyimpan semangat kebangsaan dalam kehidupan mereka.

Ketika orang-orang Sriwijaya menyerbu pulau Jawa melalui Pekalongan sekarang ini, kemudian melewati Kerajaan Hindu Kalingga di Wonosobo sekarang ini, mendirikan Candi Borobudur di daerah Muntilan (Magelang sekarang), dua abad kemudian, mereka harus menerima kenyataan akan pembangunan Candi Prambanan (Lara Jonggrang) yang bercorak Hindu Buddha. Ketika kemudian dari kalangan Hindu dan Buddha secara terpisah menunjukkan reaksi atas ‘agama campuran’ tersebut, maka rakyat Prambanan pada abad ke-10 Masehi berpindah secara besar-besaran ke wilayah Kediri.

Agama Hindu-Budha itu, disebut juga agama Bhairawa, kemudian meneruskan perjalanan dan menjadi agama resmi Kerajaan Daha di kawasan Kediri. Kemudian, mereka berpindah ke Singasari, sebelum pada akhirnya menjadi agama yang hidup di Kerajaan Majapahit. Ditempat baru itu, ‘agama campuran’ itu harus menerima kehadiran gerakan Islam di Desa Terik (terjemahan kata Tarikat di tepian sungai Brantas) yang berada dibawah perlindungan angkatan laut Tiongkok yang beragama Islam, waktu itu.

Jadi pluralitas dalam bentuk dialog terbuka itu, sudah lama dijalani bangsa Indonesia. Kita belum lagi berbicara tentang kerajaan Buddha di Pakuan (sering juga dinamai Tarumanegara) dekat Bogor. Sekarang juga orang-orang ‘beragama asli’ seperti Sunda Wiwitan di kalangan orang-orang Badui dan sebagainya di Jawa Barat.

Ketika kemudian Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit ‘mengatur’ terbunuhnya Putri Dyah Pitaloka di Bubat (sebelah utara Jawa Timur dekat Gresik sekarang), motifnya tidak lain adalah ketakutan akan munculnya aliansi politik militer antara kerajaan Hindu di Majapahit di bawah Raja Hayam Wuruk (Brawijaya IV) yang beragama Hindu Budha dan Prabu Siliwangi dari Pajajaran, yang beragama Hindu. Kalau itu terjadi, Gajah Mada takut aliansi politik militer itu akan mengucilkan masyarakat santri di Majapahit.

Ketika Hayam Wuruk marah, Mahapatih Gajah Mada melarikan diri melalui kawasan Banten Selatan dan naik perahu dari Balaraja ke Krui di Lampung Barat sekarang. Ketika kemudian ia menyadari, bahwa rencana perkawinan tersebut tidak mengandung kemungkinan munculnya aliansi Majapahit-Pajajaran, maka ia pun mengirimkan pesan kepada Hayam Wuruk bahwa motifnya melakukan hal itu, adalah karena takut timbulnya aliansi tersebut. Hayam Wuruk mengirimkan pesan, bahwa ia menginginkan Gajah Mada datang sendiri menghadap ke Kraton di Majapahit, guna menyampaikan hal itu. Sesampai di Majapahit (di kawasan dekat Jombang sekarang) selama berbulan-bulan, Sebelum ia dapat menghadap Hayam Wuruk, ia pun meninggal dunia karena sakit.

Dari gambaran di atas, bahwa baik Gajah Mada maupun Hayam Wuruk ingin menghindari aliansi-aliansi politik dan militer antara Majapahit dan lain-lainnya. Ini karena sudah sejak seabad sebelum itu, hutang perang (war loan) Majapahit sudah membengkak, menjadi tanggungan Majapahit yang sangat berat. Di samping itu, apabila aliansi politik militer itu berlangsung maka kandaslah apa yang dicita-citakan Mpu Tantular sejak dua abad sebelumnya, yaitu terkenal dengan adagium Bhinneka Tunggal Ika (berbeda-beda, namun tetap satu jua). Adagium inilah yang kemudian oleh Bung Karno diberi nama Pancasila pada tahun 1945.

Dalam kerangka dialogis agama Islam dan kebangsaan itu lah tokoh-tokoh eksponennya, seperti H.O.S Tjokroaminoto, KH. M. Hasjim Asy’ari, Bung Karno dan Djojosugito bergerak dan berkiprah. Perjuangan ini berujung pada Muktamar NU ke-9 di Banjarmasin pada tahun 1935, yang memutuskan NU tidak akan mendirikan negara Islam. Kalau hal ini kita lupakan sekarang dan kita mengikuti ‘garis perjuangan’ Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), PKS (Partai Keadilan Sejahtera) atau Front Pembela Islam (FPI) yang ingin mendirikan negara Islam, maka kita akan menyalahi keputusan Muktamar tersebut.

Maukah mayoritas bangsa ini menjaga dialog Islam dan kebangsaan itu? Sebelum kita dapat melakukan hal itu, sebaiknya kita tetap pada keputusan Muktamar di atas saja, bukan?


*) Tulisan ini pernah dimuat di koran Sindo, 18 Januari 2008

Rabu 13 Agustus 2014 8:2 WIB
Bersumber dari Pendangkalan
Bersumber dari Pendangkalan

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Pada sebuah diskusi beberapa tahun yang lalu di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, penulis dikritik oleh Dr. Yusril Ihza Mahendra. Kata Bang Yusril, ia kecewa dengan penulis karena bergaul terlalu erat dengan umat Yahudi dan Nasrani. <>Bukankah kitab suci al-Qur’ân menyatakan salah satu tanda-tanda seorang muslim yang baik adalah “bersikap keras terhadap orang kafir dan bersikap lembut terhadap sesama muslim (asyiddâ’u ‘alâl-kuffâr ruhamâ baynahum)” (QS al-Fath [48]:29). Menanggapi hal itu, penulis menjawab, sebaiknya Bang Yusril mempelajari kembali ajaran Islam, dengan mondok di pesantren. Karena ia tidak tahu, bahwa yang dimaksud al-Qur’ân dalam kata “kafir” atau “kuffar” adalah orang-orang musyrik (polytheis) yang ada di Mekkah, waktu itu. Kalau hal ini saja Bang Yusril tidak tahu, bagaimana ia berani menjadi mubaligh?

Dengan masih adanya pendangkalan pemahaman seperti itu, penulis jadi tidak begitu heran kalau terjadi kekerasan di Maluku, Poso, Aceh dan Sampit. Penulis mengutuk peledakan bom di Legian, Bali, karena itu berarti pembunuhan atas begitu banyak orang yang tidak bersalah. Walau mengutuk, tidak berarti penulis heran atas terjadinya peledakan bom itu. Karena dalam pandangan penulis, hal itu terjadi akibat para pelakunya tidak mengerti, bahwa Islam tidak membenarkan tindak kekerasan dan diskriminatif. Satu-satunya pembenaran bagi tindakan kekerasan secara individual adalah, jika kaum muslimin diusir dari rumahnya (idzâ ukhrijû min diyârihim). Karena itulah, ketika harus meninggalkan Istana Merdeka, penulis meminta Luhut Panjaitan mencari surat perintah dari Lurah sekalipun. Sebabnya, karena ada perintah lain dalam Sunni tradisional yang diyakini penulis, untuk taat pada pemerintah. Berdasar ayat kitab suci al-Quran, “Taatlah kalian pada Allah, pada utusan-Nya dan pada pemegang kekuasaan pemerintahan (athî‘u allâha wa’athî’u arrasûl wa ulîl-amri minkum)” (QS. Al-Nisa [4]:59). Pak Luhut Panjaitan mencarikan surat perintah itu dari seorang Lurah, dan penulis sebagai warga negara dan rakyat biasa –karena lengser dari jabatan kepresidenan- mengikuti perintah tersebut.

Soal bersedianya penulis lengser dari jabatan kepresidenan, karena penulis menganggap tidak layak jabatan setinggi apapun di negeri ini, dipertahankan dengan pertumpahan darah. Padahal waktu itu, sudah ada pernyataan yang ditandatangani 300.000 orang akan mendukung penulis mempertahankan jabatan kepresidenan, kalau perlu mengorbankan nyawa.

***

Tindak kekerasan -walaupun atas nama agama- dinyatakan oleh siapapun dan dimanapun sebagai terorisme. Beberapa tahun sebelum menjabat sebagai presiden, penulis merencanakan berkunjung ke Israel untuk menghadiri pertemuan para pendiri Pusat Perdamaian Shimon Peres di Tel Aviv. Sebelum keberangkatan ke Tel Aviv, penulis menerima rancangan pernyataan bersama, yang disampaikan oleh Rabi Kepala Sevaflim Eli Bakshiloron. Dalam rancangan pernyataan itu, terdapat pernyataan penulis dan Rabi yang menyatakan “berdasarkan keyakinan agama Islam dan Yahudi, menolak penggunaan kekerasan yang berakibat pada matinya orang-orang yang tidak berdosa”. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) mengutus Wakil Rois ‘Am, KH. M.A. Sahal Mahfudz untuk memeriksa rancangan pernyataan itu. KH. M.A. Sahal Mahfudz meminta kata-kata “tidak berdosa” diubah menjadi “tidak bersalah”.

Mengapa demikian? Karena, yang menentukan seseorang itu berdosa atau tidak adalah Allah Swt. Sedangkan salah atau tidaknya seseorang oleh hakim atau pengadilan, berarti oleh sesama manusia. Penulis menerima keputusan itu dan perubahan rancangan pernyataan tersebut, juga diterima oleh Rabi Eli Bakshiloron. Ketika tiba di Tel Aviv, penulis bersama Rabi Eli langsung menuju kantornya di Yerusalem. Di tempat itu, penulis dan Rabi Eli menandatangani pernyataan bersama itu di depan publik dan media massa. Ini menunjukkan bahwa, NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia —bahkan menurut statistik sebagai organisasi Islam terbesar di dunia— menolak terorisme dan penggunaan kekerasan atas nama agama sekalipun. Karena itu, kita mengutuk peledakan bom di Bali dan menganggapnya sebagai “tindak kejahatan/ kriminal” yang harus dihukum.

Keseluruhan penolakan penulis itu, bersumber pada pendapat agama yang tercantum dalam literatur keagamaan (al-kutub al-mu’tabarah), jadi bukannya isapan jempol penulis sendiri. Mengapa demikian? Karena Islam adalah agama hukum, karenanya setiap sengketa seharusnya diselesaikan berdasarkan hukum. Dan karena hukum agama dirumuskan sesuai dengan tujuannya (al-umûru bi maqâshidiha), maka kita patut menyimak pendapat mantan ketua Mahkamah Agung Mesir, Muhammad Sa’id al-Ashmawy. Menurutnya, “hukum Barat” dapat dijadikan “hukum Islam”, jika memiliki tujuan yang sama. Hukum pidana Islam (jarimah), menurut Muhammad Sa’id al-Ashmawy, sama dengan hukum pidana Barat, karena sama berfungsi dan bertujuan mencegah (deterrence) dan menghukum (punishment).

***

Namun, mengapa terorisme dan tindak kekerasan yang lain masih juga dijalankan oleh sebagian kaum muslimin? Kalau memang benar kaum muslimin melakukan tindakan-tindakan tersebut, jelas bahwa mereka telah melanggar ajaran-ajaran agama. Pertanyaan di atas dapat dijawab dengan sekian banyak jawaban, antara lain rendahnya mutu sumber daya manusia para pelaku tindak kekerasan dan terorisme itu sendiri. Mutu yang rendah di kalangan kaum muslimin, dapat dikembalikan kepada aktifitas imperalisme dan kolonialisme yang begitu lama menguasai kaum muslimin. Ditambah lagi dengan, orientasi pemimpin kaum muslimin yang sekarang menjadi elite politik nasional. Mereka selalu mementingkan kelompoknya sendiri dan membangun masyarakat Islam yang elitis.

Apa pun bentuk dan sebab tindak kekerasan dan terorisme, seluruhnya bertentangan dengan ajaran Islam. Hal ini adalah kenyataan yang tidak dapat dibantah, termasuk oleh para pelaku kekerasan dan terorisme yang mengatasnamakan Islam. Penyebab lain dijalankannya tindakan-tindakan yang telah dilarang Islam itu —sesuai dengan ajaran kitab suci al-Qur’ân dan ajaran Nabi Muhammad Saw— adalah proses pendangkalan agama Islam yang berlangsung sangat hebat. Walau kita lihat, adanya praktek imperialisme dan kolonialisme atau kapitalisme klasik di jaman ini terhadap kaum muslim, tidak berarti proses sejarah itu memperkenankan kaum muslimin untuk bertindak kekerasan dan terorisme.

Harus kita pahami, bahwa dalam sejarah Islam yang panjang, kaum muslimin tidak menggunakan kekerasan dan terorisme untuk memaksakan kehendak. Lalu, bagaimanakah cara kaum muslimin mengkoreksi langkah- langkah yang salah, atau melakukan “responsi yang benar” atas tantangan berat yang dihadapi? Jawabannya, yaitu dengan mengadakan penafsiran baru (reinterpretasi). Melalui mekanisme inilah, kaum muslimin melakukan koreksi atas kesalahan-kesalahan yang diperbuat sebelumnya, maupun memberikan responsi yang memadai atas tantangan yang dihadapi. Jelas, dengan demikian Islam adalah “agama kedamaian” bukannya “agama kekerasan”. Proses sejarah berkembangnya Islam di kawasan ini, adalah bukti nyata akan kedamaian itu, walaupun di kawasan-kawasan lain, masih juga terjadi tindak kekerasan -atas nama Islam- yang tidak diharapkan.



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute). Tulisan ini pernah dimuat di Duta Masyarakat, 8 Februari 2003.

Ahad 3 Agustus 2014 10:11 WIB
Profesionalisme Guru Agama
Profesionalisme Guru Agama

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Masalah pendidikan, khususnya yang menyangkut agama Islam selalu menghadapi tantangan dan problematika yang tidak kunjung henti. Ia senantiasa aktual dengan berbagai perkembangan dan perubahan kehidupan manusia, karena ia memang merupakan kebutuhan inheren bagi kehidupan manusia sebagai sarana mempertahankan "karamah" yang diberikan oleh Allah. <>Meskipun karamah manusia diberikan menyatu dengan eksistensinya, secara fungsional ia tidak bisa berkembang secara alami, melainkan harus melalui proses. Satu-satunya jalan untuk itu adalah melalui pendidikan.

Manusia menurut Rasulullah dilahirkan di atas fitrah, suci dan bersih. Ketika masih di alam arwah, ia telah berikrar mengakui ketuhanan Allah. Tetapi Rasulullah sendiri kemudian mengisyaratkan kemungkinan adanya perubahan, tergantung bagaimana orang tuanya mendidik dan mengarahkan. Pendidikan agama Islam paling tidak mempunyai fungsi esensial, yaitu mempertahankan eksistensi fitrah manusia itu dan mengembangkannya sedemikian rupa.

***

Pendidikan Islam pada dasarnya adalah proses pembentukan watak, sikap dan perilaku Islami yang meliputi iman (aqidah), Islam (syari'at) dan ihsan (akhlaq, etika dan tasawuf). Tujuan pokoknya adalah mempersiapkan peserta didik agar mampu menjadi khalifah Allah yang akram (mulia) yang berarti lebih bertakwa kepada Allah dan yang shalih dalam arti mampu mengelola, mengembangkan dan melestarikan alam.

Fungsi mereka sebagai khalifah adalah pertama, ibadatullah baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial, di mana di dalam komunitas berbangsa, mereka juga dituntut oleh ajaran Islam untuk memberikan manfaat kepada orang lain dalam kerangka ibadah sosial. Fungsi kedua ‘imaratul ardli, yakni membangun bumi ini dengan berbagai upaya untuk menunjang kebutuhan hidup sebagai sarana melakukan ibadah dalam rangka mencapai tujuan hidupnya, yakni sa'adatud darain.

Selain itu, dari sudut pandang yang lain, pendidikan keagamaan merupakan manifestasi dan upaya peningkatan kualitas kemanusiaan, sebagaimana dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, manusia yang beriman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta bertanggung jawab.

Rumusan itu jelas menunjukkan, kualitas manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa serta berbudi luhur menupakan tujuan yang mesti dicapai melalui pendidikan keagamaan. Sementara itu, UU No. 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memilahkan pendidikan agama menjadi dua bentuk yang berbeda, yaitu:

•    Bidang studi pendidikan agama sebagai bagian dari kurikulum/program lembaga pendidikan umum.

•    Lembaga-lembaga pendidikan dengan ciri khas keagamnan, yang dikelola oleh pemerintah mau pun masyarakat.

Pada bentuk pertama, di samping pendidikan agama mempunyai porsi yang relatif kecil, sering pula dipahami dan diimplementasikan sebagai pengajaran agama. Dengan metode tertentu, pengajaran agama itu bersifat kognitif dan kecil sekali sumbangannya dalam membentuk kepribadian peserta didik.

Bila pendidikan dipahami sebagai suatu tindakan sadar untuk membentuk watak dan tingkah laku secara sistematis, terencana dan terarah, maka pendidikan agama Islam harus merupakan sistem yang mengarah pada terbentuknya karakter, sikap dan perilaku peserta didik yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Dengan kata lain, pendidikan Islam seharusnya bisa mengembangkan kualitas keberagamaan Islam baik yang bersifat affektif, kognitif maupun psiko-motorik. Pada gilirannya, pendidikan Islam merupakan produk pengembangan kepribadian muslim Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bentuk transformasi.

Pengembangan kepribadian muslim yang berarti proses interaksi dari serangkaian kegiatan dan pendukung pendidikan itu, kini menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan yang paling mendasar adalah keterkaitan pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Pendidikan selalu dianggap tidak menjanjikan terbentuknya manusia produktif, manusia siap kerja, mampu bersaing dalam mencapai taraf hidup yang memadai. Ini berarti bahwa pertimbangan praktis dan pragmatis lebih mendominasi kehidupan, termasuk juga pendidikan, dengan mengabaikan pertimbangan idealistik spiritual.

Pengembangan sebagai proses seperti dimaksud di atas, dititiktekankan pada perubahan sikap dan wawasan sesuai dengan perkembangan komunitas yang ada. Pengembangan itu harus bisa mendinamisasi gagasan, ide baru dan penyebarannya dengan pendekatan yang tepat. Dan sebagai program, ia harus merupakan kegiatan yang terencana dan tertanam dalam suatu bingkai manajerial yang profesional.

***

Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya aku diutus sebagai pengajar”. Dalam hadits lain Rasulullah menegaskan, "Barang siapa mendidik seorang anak kecil hingga ia mampu mengucapkan kalimat laa ilaaha illa Allah, maka Allah tidak akan menghisabnya kelak". Sementara Allah dalam surat al-Jumu'ah ayat 2 berfirman: "Dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Dan benar-benar mereka sebelumnya dalam kesesatan yang nyata".

Meskipun pengajar dan pendidik mempunyai konotasi yang berbeda, namun masing-masing mempunyai fungsi yang seharusnya tidak bisa terpisah dari guru. Rangkaian dua hadits dan ayat Al-Qur’an di atas, secara esensial menunjukkan hal itu. Dari sini, banyak ulama yang kemudian merumuskan kriteria guru, baik dan sifat, sikap dan kepribadian serta wataknya.

Secara umum, paling tidak seorang guru harus memiliki beberapa sifat, yaitu: zuhud, ikhlas, suka mema’afkan, memahami tabi'at murid, berkepribadian yang bersih, bersikap sebagaimana bapak terhadap anaknya dan menguasai mata pelajaran yang menjadi bidangnya.

Lebih lanjut, Imam al-Ghazali mengembangkan rumusan tersebut, sebagaimana termaktub dalam Ihya ‘Ulumuddin berikut ini. Pertama, kerja mengajar dan membimbing/mendidik adalah tugas seorang guru. Sifat pokok yang harus dimiliki guru adalah kasih sayang dan lemah lembut. Pergaulan murid dengan guru akan melahirkan sikap percaya kepada diri sendiri dan rasa tenteram bersama gurunya. Hal ini sangat membantu murid menyerap pengetahuan sebanyak-banyaknya. Karenanya, guru hendaknya berperan sebagai ayah atas anak didiknya, bahkan hak guru atas anak didiknya lebih daripada hak ayah atas anaknya.

Kedua, meminta upah dalam mengajar adalah sesuatu yang perlu ditinjau lebih lanjut. Dalam sejarah Yunani Kuno, seorang guru yang mendapat gaji ternyata tidak mendapatkan penghormatan yang cukup dari masyarakat. Dalam hal ini al-Ghazali berkata: “Barang siapa mencari harta dengan ilmu pengetahuan, maka ia seperti orang yang mengusap alat penggosok dengan mukanya sendiri untuk membersihkannya. Maka terjadilah penjungkirbalikan, majikan menjadi pelayan dan pelayan menjadi majikan". Rumusan ini dalam konteks kekinian memang akan menimbulkan kontroversi berkepanjangan, kemudian terjadilah lingkaran setan yang tak pernah selesai. Pertimbangan bahwa guru adalah manusia biasa yang secara ekonomis tidak bisa tidak harus mencari nafkah bagi kehidupannya, adalah merupakan pemikiran tersendiri yang tidak bisa diabaikan. Ia menuntut kita, sebagai insan pendidik untuk merenungkannya lebih lanjut.

Ketiga, hendaknya guru mampu menjadi pembimbing yang jujur dan terpercaya bagi muridnya. Juga hendaknya ia senantiasa menanamkan keyakinan pada hati murid bahwa menuntut ilmu hanyalah semata untuk mendekatkan diri kepada Allalh, bukan kesombongan, mencari harta dan kedudukan, pamer ilmu, bersilat lidah, bertengkar dan berdebat.

Keempat, guru tidak layak menyebarluaskan kekurangan dan kesalahan murid karena akan merangsang timbulnya protes murid secara demonstratif. Mereka akan dihantui rasa bersalah yang bisa membuat mereka protes sebagai cara mempertahankan diri. Arahan, teguran dan juga bimbingan guru dapat disampaikan dengan penuh kasih sayang tanpa emosi.

Kelima, karena guru adalah teladan yang diikuti oleh murid, maka sejadini ia harus memiliki keluhuran budi dan toleransi. Konsekuensinya, seorang guru harus menghormati ilmu-ilmu di luar spesialisasinya. Begitu pula ia tidak boleh fanatik terhadap disiplin ilmunya sendiri.

Keenam, guru harus menyesuaikan kemampuan intelektual murid dalam menyampaikan pengajaran. Nabi Isa AS pernah bersabda: “Jangan mengalungkan seuntai kalung mutiara kepada seekor babi". Dan Allah sendiri menegaskan: "Dan janganlah kamu memberikan kepada orang yang belum sempurna harta mereka, apa yang ada pada kekuasaanmu".

Ketujuh, guru harus mendalami faktor-faktor kejiwaan sang murid. Karena itu tidak layak bagi seorang guru untuk menyampaikan pikiran-pikiran kontroversial yang bisa membingungkan murid, utamanya dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Kedelapan, di samping sebagai orang yang ‘alim, guru juga harus 'amil. Dalam hal ini, guru harus mempunyai kesungguhan untuk merealisasikan apa yang diajarkannya, tidak hanya sanggup berbicara saja. Dalam surat al-Baqarah ayat 44 Allah bersabda: "Apakah engkau suruh orang berbuat baik, sementara engkau lupakan dirimu sendiri”.

***

Dari sudut pedagogis, guru yang ideal itu mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai obyek (terdidik) dan sebagai subyek (pendidik).

Kedua fungsi yang melekat pada diri guru ini harus sama-sama aktif. Oleh karenanya guru dalam posisi atau fungsi apapun dituntut untuk berwatak kreatif, produktif, dan inovatif. Dalam setiap kondisi dan situasi ia haruslah selalu dalam proses yang dinamis, tidak monoton. Sifat monoton dapat menumbuhkan situasi statis.

Di sini peningkatan kemampuan seorang guru jelas hanya akan tergantung pada sejauh mana proses tersebut di atas dapat diwujudkan secara terus menerus untuk mencapai suatu tujuan yang terkait dengan bidang studi mau pun lembaga (sekolah) tempat ia mengajar. Sebagai guru agama Islam ia terikat oleh tujuan bidang studinya, baik tujuan instruksional mau pun tujuan umum termasuk tujuan pribadi. Yang dimaksud tujuan pribadi adalah penanaman atau sosialisasi karakter atau kepribadian (syakhshiyah), sehingga dengan demikian seorang guru agama Islam dituntut berkarakter yang baik.

Watak bagi seorang guru agama Islam seperti di atas sangat berpengaruh pada pembentukan kepribadian anak didik yang Islami, yaitu kepribadian yang diorientasikan pada al-akhlaq al-karimah dan keimanan serta keislaman yang dapat mempengaruhi sikap dan perilaku anak didik dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini pendekatan yang paling penting adalah pendekatan keteladanan seorang guru. Unsur pendidikan di sini harus lebih dominan daripada unsur pengajaran, karena pembentukan watak karakteristik yang disebut kepribadian lebih dipengaruhi oleh cara pendekatan persuasif yang berbeda-beda, berdasarkan pluralitas latar belakang ego para peserta didik.

Pembentukan karakter murid kurang tepat menggunakan pendekatan instruksional dengan metodologi pengajaran tunggal. Di sini sering terjadi kerancuan antara pendekatan pendidikan yang mengarah pada pembentukan kepribadian dengan pendekatan pengajaran yang mengarah pada pembentukan intelektualitas. Akibatnya ialah terbentuknya intelektual yang tidak berkepribadian atau terbentuknya kepribadian tanpa daya intelektual. Maka keterpaduan antara keduanya harus ditingkatkan agar terbentuk manusia yang qowiyyun amiinun. Manusia al-amin yang sarat dengan kepribadian Islami sekaligus manusia al-qowiy yang sarat dengan intelektualitas, potensi dan profesi.



*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah disampaikan pada seminar sehari Guru Pendidikan Agama Islam Sekolah Dasar se-Kabupaten Jepara, 3 Juni 1993. Judul asli "Profesionalisme Guru Pendidikan Agama Islam dan Pembentukan Pribadi Siswa".

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG