IMG-LOGO
Nasional

LPBINU Kuatkan Pelaksana Program 4 Kabupaten di Jatim

Rabu 27 Agustus 2014 8:2 WIB
Bagikan:
LPBINU Kuatkan Pelaksana Program 4 Kabupaten di Jatim

Bandung, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBINU) menggelar “Pelatihan Desain Perencanaan, Monev, dan Pelaporan” untuk pelaksana program penguatan kelembagaan penanggulangan bencana di Jawa Timur, selama empat hari, 25-28 Agustus 2014 di Hotel Gumilang Regency Bandung, Jawa Barat.
<>
Pelatihan hasil kerja sama antara LPBI NU dan pemerintah Australia melalui AIFDR (Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction) dan AIPD (Australia Indonesia Partnership for Decentralization) tersebut diikuti oleh 26 peserta dari empat kabupaten di Provinsi Jawa Timur, yaitu: Situbondo, Sampang, Malang dan Trenggalek.

Pelatihan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas tim pelaksana program agar dapat bekerja sesuai rencana di kabupaten masing-masing. Dalam “Pelatihan Desain Perencanaan, Monev, dan Pelaporan” ini dibahas tiga materi pokok, yaitu desain perencanaan, monitoring dan evaluasi (monev), serta desain pelaporan.

Ketua PBNU KH. Abbas Mu’in saat membuka acara ini menyampaikan, sebagai lembaga dakwah NU memiliki tanggung jawab untuk memberi ruang sebesar-besarnya bagi masyarakat untuk mengaktualisasikan diri di tengah masyarakat.

“Kita harus punya beran di semua aspek, terrmasuk di dalamnya penanggulangan bencana dan pemeliharaan lingkungan. Abbas Muin juga berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang bisa diimplementasikan oleh peserta di wilayahnya masing-masing,” ujarnya.

Bina Suhendra, Bendahara Umum PBNU, dalam sambutannya menekankan tentang pentingnya manajemen dalam sebuah program. Menurutnya, dalam program terdapat lima komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan (monitoring), evaluasi, dan pelaporan. Berkaitan dengan hal itu, ia menilai pelatihan ini menjadi penting karena membahas semua komponen tersebut.

Ketua LPBINU Avianto Muhtadi mengatakan, terkait upaya penanggulangan bencana, perubahan iklim, dan pelestarian lingkungan, LPBINU perlu menggandeng masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah.  LPBI NU berharap, semoga pelatihan ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga bagi masyarakat secara luas di Jawa Timur.

Hadir sebagai narasumber Wakil Sekjen PBNU dr. H. Syahrizal Syarif; bersama trainer (pelatih) dalam pelatihan ini, Henry Pirade dari Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) dan Yayah Ruchyati dari LPBINU.

Setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menyusun desain program pengurangan risiko bencana, membuat instrumen serta melakukan monitoring dan evaluasi, menyusun laporan kegiatan dan  laporan program,  serta memahami strategi program dan memantau perkembangan kegiatan pengurangan risiko bencana di kabupaten masing-masing. (Mahbib Khoiron)

Bagikan:
Rabu 27 Agustus 2014 19:5 WIB
Jokowi Jadi Pembicara Kunci di PBNU
Jokowi Jadi Pembicara Kunci di PBNU

Jakarta, NU Online
Presiden dan wakil presiden terpilih Ir H Joko Widodo dan H M Jusuf Kalla dijadwalkan akan menghadiri acara seminar terbatas yang diselenggarakan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di gedung PBNU, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (28/8).
<>
Dalam seminar bertajuk “Sumbangsih Nahdlatul Ulama untuk Presiden Baru” ini, Jokowi didaulat  sebagai pembicara kunci. Seminar akan terbagi menjadi dua sesi, dari pukul 10.00 WIB hingga 16.00 WIB. Pembahasan seminar mengarah soal kepemimpinan nasional yang baru, periode 2014-2019.

Ketua panitia penyelenggara, KH Abdul Manan A Ghani mengatakan, forum ini penting digelar sebagai bentuk komitmen NU yang turut mendirikan Republik Indonesia. “NU berkewajiban memberikan masukan-masukan kepada pemerintahan baru, agar pemerintahan ke depan sesuai dengan visi misi awal pendirian negeri ini,” ujarnya.

Menurut Manan, sejumlah riset telah memprediksi bahwa Indonesia berpeluang menjadi 7 besar raksasa ekonomi. Peluang tersebut, katanya, akan menjadi kenyataan apabila pemimpin-pemimpin berkualitas dan bermoral tampil memimpin negeri ini.

“Yaitu pemimpin-pemimpin yang mampu mendamaikan masyarakat, agama, budaya, serta berdiri di garda terdepan memerangi korupsi, kolusi, dan nepotisme,” tutur Ketua Pengurus Pusat Lembaga Ta’mir Masjid NU (LTMNU) ini.

Acara hasil prakarsa LTMNU, Lembaga Perekonomian NU (LPNU), dan Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah NU (LAZISNU) tersebut juga menghadirkan narasumber lain, di antaranya Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor, Ketua Komisi Hukum MUI Pusat Mohammad Baharun, Ketua Umum HKTI H Oesman Sapta Odang, Ketua Umum PP GP Ansor Nusron Wahid, dan Ketua PBNU Prof H Maksum Mahfudz.

Panitia menjadwalkan pula Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Pejabat Rais Aam PBNU KH A Mustofa Bisri, dan segenap pengurus syuriah-tanfidhiyah lainnya hadir dalam forum itu. (Mahbib Khoiron)

Rabu 27 Agustus 2014 16:42 WIB
Alasan Kenegaraan, Munas NU Diundur November
Alasan Kenegaraan, Munas NU Diundur November

Jakarta, NU Online
Musyawarah Nasional (Munas) dan Konferensi Besar (Konbes) Nahdlatul Ulama, forum organisasi tertinggi setelah muktamar, yang rencananya diselenggarakan pada 30-31 Agustus 2014 diundur menjadi 1-2 November 2014 bertempat di pesantren Al Hikam Depok yang diasuh oleh Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi.
<>
Demikian disampaikan oleh Rais Aam PBNU KH Mustofa Bisri seusai rapat gabungan syuriyah-tanfidziyah di lantai 5 gedung PBNU, Rabu (27/8). Hadir pula dalam rapat tersebut ketua umum KH Said Aqil Siroj, Waketum H As’ad Said Ali, Katib Aam KH Malik Madany serta jajaran syuriyah dan tanfidziyah lainnya.

Wakil sekjen PBNU Imdadun Rahmat memberikan penjelasan tambahan bahwa penundaan ini dilakukan karena alasan kenegaraan. Dalam munas dan konbes NU, selalu dihasilkan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah dan berharap hasil munas dapat diberikan pada pemerintahan baru.

“Saat ini, pemerintahan SBY sudah menjelang purna tugas. PBNU berharap rekomendasi disampaikan kepada pihak yang tepat, yaitu pemerintahan baru yang mampu menjalankan masukan tersebut,” katanya. 

Jokowi yang terpilih sebagai presiden Indonesia ke-7 akan dilantik pada 20 Oktober 2014.

Mengenai materi munas dan konbes, tidak ada perubahan. Beberapa persoalan krusial yang dibahas diantaranya adalah model pemilihan ahlul halli wal aqdi (pemilihan tidak langsung), khilafah Islamiyah perspektif NU dan kode etik penyiaran agama Islam. (mukafi niam)

Rabu 27 Agustus 2014 15:21 WIB
LKSB Bahas Hubungan Indonesia dan Malaysia
LKSB Bahas Hubungan Indonesia dan Malaysia

Jakarta, NU Online
Hubungan Indonesia dan Malaysia kerap terganggu karena persengketaan wilayah, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negeri malaysia dan klaim budaya. Permasalahan tersebut sudah ditangani kedua belah pihak, tapi sering muncul kembali di lain waktu.
<>
Menurut Direktur Lembaga Kajian Strategis Bangsa (LKSB) Abdul Ghopur hal itu diesebabkan persoalan diselesaikan dengan formal dan seremonial. “Penyelesaian masalah tidak sampai ke akar rumput,” katanya selepas diskusi Informal Cultural Meeting bertema Persepsi Pemuda Indonesia terhadap Hubungan Indonesia Malaysia di gedung PBNU, Jakarta, Selasa (26/8).

Ghofur berpendapat, penyelesaian itu harus diselesaikan melalui people to people dengan pendekatan dialogis, membangun persepsi bersama karena kita sama-sama saudara serumpun. “Pemerintah tidak bisa bergerak tanpa kemitraan dengan masyarakatnya. Di sisi lain Indonesia dan Malaysia itu satu rumpun,” katanya.

Ia berharap Pemerintah Republik Indonsia mau mendukung peran-peran yang dilakukan seperti LKSB. Di Malaysia, menurut Ghofur sudah dilakukan melalui semacam Kemenpora-nya. “Sudah saatnya pemerintah kedua negara memberikan perhatian untuk pertemuan kebudayaan,” ungkapnya.   

Hadir pada diskusi tersebut perwakilan dari Malaysia, yaitu Prof Shaharuddin Badruddin dan Prof Mohammad Nor Othman, serta Prof Mazlan Che Soh. Ketiganya dari Universitas IT Mara Malaysia. Hadir pula berbagai komponen, mulai dari PMII, PMKRI, HMI, Gerak Api, perwakilan Universitas Indonesia, Universitas Pertahanan, Universitas At-Thawalib, Intermestc Review, dan aktivis 98.

LKSB merupakan lembaga kajian dan konsultasi yang concern dengan persoalan-persoalan strategis bangsa; sosial politik, ekonomi, Sumber Daya Alam (SDA), pertahanan keamanan, hubungan internasional hukum dan HAM, agama dan budaya dan lain-lain.

Lembaga ini mendedikasikan karya-karyanya untuk perubahan yang berkeadaban bagi masa depan rakyat dan pemerintahan Indonesia. LKSB adalah organisasi bervisi kebangsaan dan bermisi kemanusiaan serta bertujuan kerakyatan. Ia adalah organisasi non-pemerintah, non-keagamaan dan bersifat semi-profit. (Abdulllah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG