IMG-LOGO
Taushiyah

NU, Nasionalisme dan Politik

Kamis 11 September 2014 11:3 WIB
Bagikan:
NU, Nasionalisme dan Politik

Oleh Abdurrahman Wahid
Kenyataan politik di bawah kolonialisme Belanda menyadarkan aktivis gerakan Islam dan gerakan nasionalis sebelum masa kemerdekaan. Dari kesadaran itulah lahir berbagai gerakan Islam, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU). <>Walaupun ‘berbaju’ gerakan kultural, tapi lingkup pembahasan di kalangan mereka bersifat politis. Tidak heranlah jika para tokoh mereka juga berwajah nasionalis.

Dalam lingkungan gerakan-gerakan Islam di luar Indonesia muncul orang-orang seperti Jamaluddin al-Afghani, yang menyuarakan pentingnya arti kemerdekaan bagi kaum muslimin sendiri. Demikian juga halnya dengan berbagai gerakan Islam di negeri kita waktu itu. Apa lagi ketika H.O.S. Tjokroaminoto di Surabaya mengambil menantu Soekarno di tahun dua puluhan. Soekarno yang waktu itu sudah “terbakar” melihat nasib bangsa-bangsa terjajah, mulai mencari bentuk perjuangan politik untuk kemerdekaan bangsanya.

Memang, dalam waktu sepuluh-dua puluh tahun baru tampak hasilnya, tetapi bagaimanapun juga kiprah para pemuda itu menunjukkan arah yang jelas: menolak penjajahan dan menuntut kemerdekaan Kongres Pemuda 1928 nyata-nyata menunjukkan hal itu. Ini sekaligus merupakan pantulan hasrat kemerdekaan dari berbagai orang muda yang berasal dari berbagai daerah. Mereka mecita-citakanapa yang dikemudian dikenal sebagai Republik Indonesia. Mereka kemudian memimpin pembentukan apa yang kemudian hari dikenal dengan nama Bangsa Indonesia.

Dua raksasa di lingkungan gerakan-gerakan Islam yaitu Muhammadiyah dan NU memimpin kesadaran berbangsa melalui jaringan pendidikan yang mereka buat. Walaupun Muhamadiyah merintis pendidikan yang ‘lebih banyak’ mengacu kepada hal-hal duniawi, seperti penguasaan pengetahuan umum, dan NU mengacu kepada pengetahuan agama, namun keduanya sangat dipengaruhi oleh apa yang berkembang di lingkungan gerakan nasionalis. Nasionalisme dalam arti menolak penjajahan, berarti juga pencarian jati diri sejarah masa lampau negeri sendiri.

Para pemuda mendapati bahwa sejarah masa lampau kawasan ini juga menyajikan hal-hal lain di luar ideologi nasionalisme, seperti pluralitas budaya dan rasa toleransi yang tinggi antara berbagai budaya daerah. Pada waktu bersamaan, di negeri lain muncul juga orang-orang seperti Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru dan Sun Yat Sen.

Sejak semula lahir juga di kalangan gerakan-gerakan Islam, mereka yang tidak memperdulikan nasionalisme. Mereka hanya mengutamakan perhatian kepada masalah-masalah keislaman belaka. Mereka melihat kepada hal-hal yang penting menyangkut kehidupan kaum muslimin belaka. Cukup lama terjadi ‘pemisahan’ antara kedua pihak. Dan kedua-duanya mengambil sikap tidak memperdulikan keadaan satu sama lain. Pembelaan Bung Karno di muka Pengadilan Negeri Bandung di tahun 1931, berjudul “Indonesia menggugat” seperti hanya di baca kalangan nasionalis saja, dan tidak oleh kalangan Islam.

Dalam keadaan seperti itu, rakyat kehilangan contoh-contoh mereka yang memberikan apresiasi terhadap perjuangan yang dilakukan. Jadilah “perjuangan Islam” seolah-olah terpisah dari gerakan nasionalisme.

Hanya hubungan kekeluargaan antara H.O.S Tjokroaminoto dan KH. M. Hasjim As’yari dari Tebu Ireng, Jombang saja, yang membuat persamaan itu hampir terlihat. KH. M. Hasjim As’yari memang menyadari bahwa secara kultural, gerakan Islam dan nasionalis berbeda satu dari yang lain, tetapi dari sudut ideologi berupa kebutuhan akan kemerdekaan, kita adalah satu bangsa. Di saat-saat menentukan seperti itu, apa yang dipikirkannya itu lalu disebarkan kepada sanak keluarga terdekat, dan kemudian kepada organisasi yang dipimpinnya: NU.

Tentu saja hal ini tidak berlangsung secara mulus. Bagaimanapun juga, sikap seperti itu masih menjadi pandangan minoritas. Tampak nyata ketika pandangan integratif yang menyatukan agama dan cita-cita kemerdekaan itu dibawa ke dalam lingkungan NU. Namun, di kalangan generasi muda NU, pemikiran seperti itu sudah mulai dapat diterima dengan baik.

Dalam tahun-tahun menjelang Perang Dunia II KH. Mahfudz Sidiq umpamanya, mengemukakan prinsip perjuangan "khaira ummah” (umat yang baik), yang diambilkan dari ayat Al-Qur’an: “Kalian adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan antara sesama manusia, karena kalian memerintahkan yang baik dan menolak yang tidak baik (kuntum khaira ummah ukhrijat lin nās ta’mūrūna bil-ma`rūf wa tanhauna `anil-munkar). Pendapat ini dikemukakan, ketika ia dalam usia muda menjadi Ketua NU di tahun menjelang Perang Dunia II. Istilah itu ia gunakan untuk menunjukkan pentingnya memperkuat posisi ekonomi-finansial warga NU sendiri sebagai anggota gerakan Islam. Atau dapat dikatakan prinsip tersebut guna mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), yang akhir-akhir ini menjadi lebih penting lagi. Jelas dari gambaran itu, bahwa kalangan muda lebih memahami konteks kebangsaan. Cukup menarik bukan.


Sumber belum terlacak, Jakarta, 18 Maret 2007

Bagikan:
Ahad 7 September 2014 10:8 WIB
Madrasah dari Masa ke Masa
Madrasah dari Masa ke Masa

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Berbicara tentang perkembangan madrasah tidak bisa lepas dari perkembangan Islam di Indonesia. Bermula dari keinginan para pemeluk Islam mempelajari dan mendalami lebih jauh tentang ajaran agamanya, muncul pendidikan agama yang secara sporadis dilaksanakan di rumah-rumah, langgar, masjid, lalu berkembang menjadi lembaga yang disebut pondok pesantren.
<>
Pesantren menjadi lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Sejarah tidak mencatat secara persis kapan pesantren mulai ada. Namun sekurang-kurangnya bisa diketahui, pada awal abad ke-17 terdapat pesantren di Jawa yang didirikan oleh Sunan Malik Ibrahim di Gresik (tahun 1619).

Baru pada akhir abad ke-19, Belanda atas saran Snouck Hurgronje mulai memperkenalkan sistem pendidikan klasikal untuk memperluas pengaruh pemerintah kolonialnya dan menandingi pengaruh pesantren yang luar biasa. Pesantren selalu waspada terhadap politik etis Belanda.

Setelah menyadari perlunya perubahan atau penambahan sistem pendidikannya, maka baru pada awal abad ke-20, pesantren memperkenalkan sistem klasikal yang disebut madrasah. Sistem ini dilengkapi dengan pengetahuan umum -walaupun masih sangat terbatas- sebagai jawaban positif atas terjadinya perubahan-perubahan akibat politik etis kolonial.

Madrasah sudah mengajarkan pengetahuan umum sejak awal, sesuai dengan kebutuhan. Namun ia tetap merupakan pengembangan dari pesantren, menekankan pendidikan keagamaan Islam, terutama menyangkut disiplin akidah, syari'ah dan akhlak. Titik tekan ini masih mampu dipertahankan secara mencolok sampai akhir masa penjajahan Jepang.

Prestasi yang dapat dilihat adalah munculnya para alumni yang mendapat legitimasi dari masyarakat sebagai ulama atau kiai. Mereka dinilai tangguh dan mampu mengembangkan dirinya di bidang keilmuan agama Islam, juga memiliki kepekaan tinggi terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Madrasah dengan titik tekan materi pendidikannya di atas, diperkuat lagi dengan sikap non-kooperatif para pendirinya terhadap pemerintah kolonial Belanda, sengaja tidak menelorkan anak didik sebagai tenaga kerja dan birokrat kolonial. Kegiatan pendidikan yang diciptakan pesantren dan madrasahnya tidak diproyeksikan pada produktifitas kerja.

Madrasah dan pesantren bahkan menentang paham priyayiisme yang sengaja diangkat oleh Belanda untuk menarik pengaruh masyarakat terhadap timbulnya 'nilai lain' akibat perbedaan status sosial. Ijazah-ijazah formal sebagai tanda keberhasilan pendidikan murid, belum mampu mempengaruhi mereka untuk mengubah pandangan, dari dasar menuntut ilmu li wajhillah ke arah pandangan yang bersifat duniawi. Dari sini timbul watak kemandirian, sebuah ciri utama dan identitas madrasah waktu itu, sesuai dengan induk pengembangnya yaitu pesantren.

***

Ketika awal masa kemerdekaan RI sampai adanya SKB Tiga Menteri, madrasah dengan persentase lumayan masih konsisten berdiri di atas orientasinya sendiri. Perubahan struktur sosial kemudian mendorong pesantren menyesuaikan diri dengan kebutuhan mendasar yang dipolakan oleh sistem pendidikan nasional. Berbagai komponen bidang studi yang semula belum menjadi wilayah garapan madrasah, lalu muncul.

Dulu madrash hanya mengenal sistem klasikal dalam bentuk shiff (kelas) satu sampai dengan enam atau sampai belasan (seperti di Madrasah Mamba’ul Ulum). Kini, pengelolaannya semakin meningkat dengan sistem manajerial madrasah. Ada komponen kurikulum secara teratur, ketatausahaan yang lengkap dan sebagainya. Pendek kata, madrasah mulai berusaha mengembangkan dirinya sesempurna mungkin, sebagai sisi lain dari sistem pendidikan nasional, terutama pada waktu lembaga ini menjadi rival Departeman Agama dengan kebijaksanaanya membentuk MWB (Madrasah Wajib Belajar).

Bila pada awal kemerdekaan, madrasah pada galibnya menolak campur tangan pemerintah, sikap itu muncul terutama karena negara baru ini berwatak duniawi dan nasionalistis. Sedangkan madrasah yang dikelola swasta memiliki tradisi keagamaan. Mulai masa MWB itu, madrasah mengakomodasikan sikap. Subsidi pemerintah dalam bentuk material mulai diterima. Maknanya, ia mulai membuka keterlibatan pemerintah dalam dunianya. Guru Agama Negeri -walaupun secara selektif- mulai diterima, bahkan menjadi kebutuhan terutama bagi yang kekurangan tenaga guru.

Ide peningkatan madrasah yang datang dari pemerintah untuk mengubah orientasi kepada pola sistem pendidikan mulai diterima, sekurang-kurangnya dipertimbangkan. Kurikulum mulai dibicarakan bentuk dan ragamnya yang sesuai dengan peningkatan kualitasnya. Sejak ini, banyak perubahan-perubahan besar di madrasah. Akan tetapi secara ideal saat itu madrasah masih dapat konsisten pada titik tekan disiplin ilmunya, walaupun dipandang dari sudut prestasinya mengalami penurunan.

Ilustrasi di atas memperlihatkan, madrasah mampu menunjukkan daya adaptasi untuk menyerap unsurunsur inovasi. Lebih dari itu, madrasah mempunyai daya tangkap terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sekelilingaya.

Yang menjadi masalah sekarang ialah, apakah proses penyerapan unsur-unsur baru dan perubahan hasil daya tangkap terhadap persoalan masyarakat itu memperkuat identitasnya semula (karakter keagamaan dan kemandiriannya), atau justru memperlemah dan akhirnya menghilangkan sama sekali identitasnya? Apakah proses dan perubahan itu memberikan makna baru bagi identitas lama tersebut?

***

Suatu fenomena lain yang merupakan kelanjutan dari proses itu ialah ketika SKB Tiga Menteri tahun 1975 diterapkan pada madrasah. Sejak itu madrasah dituntut mengikuti berbagai perkembangan sosial lebih jauh lagi dan beradaptasi dengan pola hidup masyarakat. SKB itu sebenarnya merupakan bentuk legalisasi saja dari tuntutan itu.

Mulailah madrasah menstandarkan kurikulumnya dengan sekolah dan madrasah negeri. Apalagi setelah terbukanya kesempatan penegerian madrasah atau sekurang-kurangnya memfilialkan dengan negeri, ujian persamaan negeri dan UUB di madrasah.

Perubahan di madrasah kini tidak hanya terjadi pada kurikulum silabusnya dengan literatur yang baru, akan tetapi wawasannya juga berubah. Pendidikan di madrasah mulai berimplikasi pada kebutuhan hidup murid dan status sosial mereka di masa mendatang. Ijazah formal madrasah, ijazah hasil ujian persamaan negeri menjadi amat penting dan berpengaruh mengubah pandangan ke arah duniawi.

Nilai belajar li wajhillah mulai pudar atau hilang sama sekali, digeser oleh niat lil ijazah. Pandangan priyayiisme yang dulu ditentang oleh madrasah, sekarang justru ditolerir. Penilaian prestasi madrasah diukur secara kuantitatif dengan banyak sedikitnya siswa yang lulus ujian negeri. Komponen pendidikan agama menjadi sesuatu yang rutin saja. Rasa ketergantungan kepada pihak lain mulai menggeser watak kemandiriannya.

Gambaran di atas menunjukkan adanya perubahan nilai di madrasah. Orientasi dan titik-tekan materi pendidikan yang secara esensial menjadi identitasnya semula, menjadi hambar dengan konsekuensi mengubah posisi madrasah menjadi tidak jelas. Akhirnya madrasah di mata para peserta didik yang kritis, kurang mendapat perhatian kecuali kadang-kadang dianggap hanya sebagai tempat pelarian belajar.

***

Struktur sosial dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat mempunyai dampak yang kuat terhadap pendidikan termasuk di madrasah. Jika pemerintah kini sedang mengupayakan agar tahun 2000 Indonesia sudah mampu tinggal landas terbang mencapai status "negara maju", tentu akan terjadi berbagai perubahan besar. Antara lain peranan sektor industri akan semakin besar, menggeser peranan sektor pertanian yang selama ini menjadi tumpuan lapangan kerja sebagian besar penduduk Indonesia, terutama 80% penduduk desa.

Bersamaan dengan itu, sektor jasa yang selama ini relatif masih terbatas juga akan mengalami perubahan besar, di mana peranan modal dan keterampilan akan sangat menentukan. Alam lingkungan tidak begitu ramah lagi, antara lain disebabkan laju pertumbuhan penduduk yang terus membengkak dan akan banyak mempengaruhi kebebasan dan kelestariannya.

Semua perubahan yang akan terjadi itu tentu akan mempengaruhi pendidikan madrasah. Sedangkan perubahan yang terjadi pada diri madrasah, dengan serinya membawa kemelut dalam wawasan yang dimilikinya. Madrasah tidak dapat mengubah wawasan pendidikannya begitu saja, tanpa kehilangan identitas diri semula.

Tanpa mampu memecahkan masalah dilematik seperti itu, madrasah jelas tidak mampu melakukan kerja pengembangan apapun yang bersifat konsepsional. Di sinilah madrasah dihadapkan kepada masa esok yang cerah atau suram, tergantung kemampuan madrasah mengembangkan dirinya sekaligus memecahkan masalah dilematik di atas.

Satu hal yang harus dilakukan oleh madrasah dalam pengembangan diri ialah, melihat masalah-masalah dasar yang dihadapi madrasah. Masalah-masalah dasar itu dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, baik yang bersifat internal (seperti kualitas pimpinan dan pengelola pendidikan madrasah), maupun yang bersifat eksternal (seperti aspirasi umat, perkembangan sosial dll). Namun pada dasarnya, masalah utama yang dihadapi madrasah adalah:

a. Masalah identitas diri madrasah, dalam hubungannya dengan karakteristik dan kemandiriannya terhadap lembaga-lembaga lain di masyarakat.

b. Masalah jenis pendidikan yang dipilih sebagai alternatif dasar yang akan dikelola untuk menciptakan satu sistem pendidikan yang masih memiliki titik-tekan keagamaan, tetapi pengetahuan umum tetap diberi porsi cukup sebagai basis mengantisipasi perkembangan aspirasi masyarakat.

c. Masalah sumber daya internal yang ada dan pemanfaatannya bagi pengembangan madrasah sendiri di masa esok.

***

Satu hal yang rumit bagi madrasah adalah, usaha pengembangan yang diarahkan untuk mendekatkan atau menghilangkan sama sekali polarisasi dua orientasi-orientasi agama dan orientasi umum- menuju keseimbangan dalam porsi yang sama. Tujuan itu juga erat korelasinya dengan identitas madrasah. Madrasah adalah madrasah, bukan sekolah umum dan tentu memiliki identitas sendiri, walaupun "madrasah" dari segi bahasa adalah nama lain dari "sekolah".

Madrasah sebagai lembaga pendidikan lslam, kecuali memiliki identitas sendiri, juga mempunyai tujuan bagi sasaran didiknya. Dilihat dari sudut sasaran ini, ada dua dimensi yang harus dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan pendidikan. Secara mikro dapat dipandang, peserta didik sebagai makhluk individu, dan secara makro dipandang sebagai makhluk sosial.

Sebagai individu, ia diharapkan menjadi manusia "akram” dan "shalih" dalam artinya yang luas. Sedangkan sebagai makhluk sosial diharapkan menjadi manusia yang bertanggung jawab kepada masyarakat, dalam rangka melaksanakan dua tugas utama 'khalifatullah" di atas bumi ini, yaitu ’ibadatullah dan 'imaratul ardli (beribadah kepada Allah dan membangun di atas bumi). Kesemuanya itu diarahkan untuk mencapai tujuan hidup manusia, yakni sa'adatud darain.

Madrasah yang juga sebagai media perjuangan mempertahankan ajaran Islam, amat penting diusahakan kelestarian dan keberadannnya di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang sedang membangun dan akan tinggal landas. Madrasah harus mampu secara dinamis dan kreatif menjawab segala tantangan seraya memperkuat misinya, tanpa kehilangan identitasnya yang hakiki. Dalam hal ini, madrasah tidak boleh menutup mata sebelah terhadap kenyataan-kenyataan yang dihadapi, akan tetapi juga tidak selalu melihat (meniru) perkembangan kemajuan yang terjadi di sekelilingnya.

***

Problematika madrasah dewasa ini perlu disimak dan diamati secara akurat, sebagai bahan mengaca diri untuk memetakan prospeknya di masa mendatang. Upaya ini mesti berangkat dari kondisi objektif, utamanya di bidang pendidikan yang mempengaruhi proses perkembangan madrasah itu sendiri.

Dewasa ini, setiap anggota masyarakat dengan berbagai latar belakang stratifikasi sosialnya mempunyai persepsi dan antisipasi pendidikan yang berbeda-beda. Ada yang melihatnya dari sisi kegunaan praktis sebagai suatu bidang usaha yang bersifat ekonomis. Di pihak lain pendidikan dipandang sebagai sarana pembinaan kehidupan nilai-nilai budaya.

Pandangan pertama menumbuhkan kecenderungan perlunya menempatkan usaha pendidikan sebagai sarana mutlak untuk membentuk kualitas manusia yang bertumpu pada produktivitas kerja. Sedangkan pandangan kedua menekankan pendidikan moral dan budaya. Sementara itu, tujuan pendidikan nasional seperti dalam GBHN, untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa-bangsa".

Pengertiannya, pendidikan merupakan sarana yang sangat strategis dalam proses pembangunan yang mempunyai cakupan lebih luas lagi ketimbang kedua pandangan di atas.

Madrasah pada umumnya, terutama dalam dekade terakhir ini, tampaknya mempunyai kecenderungan mencari pemecahan problematika dengan caranya sendiri. Rumusannya bisa jadi terpengaruh berbagai pola pandangan di atas atau karena lingkungan yang menuntut sikap akomodatif pada dirinya.

Pada prinsipnya, bentuk pemecahan itu ialah mengkompromikan antara wawasan di atas dengan konsekuensi orientasinya sendiri menjadi tidak jelas, walaupun arah sasaran akhirnya jelas untuk mengejar kredibilitas atau akreditasi langsung mau pun tidak langsung, demi mensejajarkan dirinya dengan "sekolah" (baca: bukan madrasah). Lalu berdirilah Madrasah Aliyah IPA (sekarang ada A2), ada lagi Aliyah IPS (sekarang A3) dan lain sebagainya.

Madrasah tidak lagi mempermasalahkan "identitas". Otonomi madrasah yang notabene "swasta" dan "mandiri" mulai berkurang. Upaya pengembangan kurikulum tersendiri untuk mengatasi problem-problem yang dihadapi masyarakat -termasuk komponen pendidikan agama sekalipun- mulai kurang dihiraukan demi mengejar status. Etatisme (kehidupan serba-negara) mulai mempengaruhi sikap, pandangan ataupun wawasannya.

Ijazah formal menjadi amat penting, bahkan manfaat ekonomisnya selalu diintrodusir kepada para peserta didik sebagai motivasi kegairahan peningkatan proses belajar-mengajar. Ironisnya, menurut Dr. Ir. Seno Sastroamidjojo -guru besar Universitas Diponegoro- masyarakat sendiri mendukungnya. Opini umum mengatakan, ijazah merupakan legitimasi untuk memperoleh pekerjaan.

Jadi proses pendidikan sekarang ini tidak lagi memacu kreativitas alumninya untuk menciptakan pekerjaan, namun mencari dan menunggu datangnya pekerjaan. Ini suatu proses ketergantungan. Lebih tandas lagi, sosiolog Dr. Loekman Sutrisno dari UGM- mengatakan, “Yang ada sekarang adalah intelektual-intelektual yang hanya berorientasi pada ekonomi. Kemudian timbul erosi, di antaranya gejala mahasiswa ingin cepat selesai, dapat pekerjaan dan jadi birokrat".

***

Dampak dari kenyataan-kenyataan di atas, secara kurang disadari oleh madrasah, ialah adanya semacam ambivalensi wawasan pada diri madrasah yang mengakibatkan makin kurang jelasnya orientasi yang dimiliki.

Kredibilitas formal sebuah lembaga pendidikan dengan segala konsekuensinya, secara argumentatif tidak mungkin dihindari. Tapi secara sportif harus diakui, hal itu melemahkan, bahkan mendangkalkan misi madrasah yang mempunyai ciri intrinsik berupa tradisi keilmuan agama Islam. Tata nilai Islami sebagai sumber referensi yang mampu melakukan transformasi kultural dan membentuk sikap rasional Islami dalam membangun manusia seutuhnya, mulai diabaikan.

Problem masyarakat yang belum mendapat perhatian serius dari kalangan madrasah, ialah kian meledaknya secara dahsyat jumlah anak usia sekolah yang sangat memerlukan bimbingan dan pendidikan agama Islam. Sebagai indikatornya, mushala, masjid, majelis ta'lim dan madrasah yang secara kuantitatif meningkat, semuanya dibanjiri oleh sekurang-kurangnya 70% dari kalangan muda, pelajar dan mahasiswa.

Namun bersamaan dengan itu, eksponen Muslim yang mampu menguasai ajaran Islam semakin langka. Apalagi sampai menguasai totalitas ilmu agama yang meliputi akidah, syari'ah dan akhlak. Kenyataan ini menunjukkan kemunduran kualitas ajaran Islam bagi peserta didik. Tenaga ahli agama secara kuantitatif mau pun kualitatif tidak memadai dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Kesenjangan yang mendasar antara Islam dan pemeltak terelakkan lagi.

Giliran berikutnya, tidak mustahil akan terjadi pemahaman dangkal terhadap ajaran Islam, dan akan muncul persepsi eksklusif atas ajaran Islam yang universal. Terbukti di dalam proses transformasi kultural dewasa ini, ada kecenderungan masyarakat untuk berorientasi pada tata nilai yang non-Islami. Ini mungkin karena kurangnya intensitas upaya mengangkat nilainilai Islamiyah ke permukaan secara aplikatif di tengah-tengah perkembangan masyarakat.

Sebab lain adalah, masih sulitnya menampilkan aktivitas bercorak Islam yang bertolak dari falsafah Pancasila. Hal ini menyangkut hubungan antara agama dan dasar negara yang rumit. Kenyataan yang diilustrasikan itu, memerlukan pemecahan tuntas dengan tahapan-tahapan yang sesuai dengan kondisi objektif mau pun potensi dan misi madrasah.

Madrasah (di samping pesantren) dewasa ini merupakan lembaga pendidikan Islam yang masih mempunyai kredibilitas dari masyarakat di dalam menanamkan nilai-nilai Islami maupun penyebaran ajaran Islam. Namun sejauh mana madrasah mampu mengemban amanat tersebut, akan bergantung pada kemampuan mencari alternatif-altematif pemecahan problematika madrasah itu sendiri. Madrasah mesti mampu merumuskan sendiri prospeknya yang lebih utuh dengan konsep-konsep strategis dan rencana operasional yang tidak semata-mata utopis.

***

Analisis mengenai eksistensi madrasah dan masyarakatnya di atas, mengantarkan kepada penglihatan lebih jauh mengenai prospek madrasah berangkat dari kerangka acuan strategis. Pendidikan di madrasah tidak hanya diarahkan bagi peserta didik sebagai individu, tetapi juga sebagai anggota masyarakat. Jangkauan waktu pun tidak hanya untuk sekarang, tetapi jauh ke depan. Pembinnan semacam ini perlu direncanakan matang, karena hal itu merupakan proses normatif dan teknis, yang tentu saja akan bisa dicapai melalui satu pertumbuhan panjang dan kompleks, di mana semua aspek-aspeknya tidak mudah dikuantifikasikan.

Di sinilah diperlukan sebuah strategi yang, di satu segi mengutamakan kenyataan-kenyataan yang hidup "di sini hari ini", sedangkan di segi lain mengutamakan, aspirasi pendidikan Islam yang perlu direalisasikan "di hari esok". Segi pertama berjangka pendek, yang kedua berjangka panjang.

Agar bernilai strategis, kebutuhan jangka pendek tidak dapat dibiarkan berhubungan semata-mata atas pengaruh kebutuhan pragmatis, tetapi harus ditetapkan dan dirancang; secara selektif agar dengan perkembangan itu dapat dicapai sisi kedua secara sinkron dan serasi. Dalam hal tersebut, sejak sekarang madrasah perlu merumuskan langkah-langkah kongkrit yang mempunyai nilai spesifik dalam konteks komunitas nasional.

Tapi intensitas pendidikan dan pengajaran Islam yang universal tetap dicernakan dalam suatu kerangka acuan paripurna dan terpadu antara pemenuhan kebutuhan pragmatis (produktivitas kerja) dan pembentukan watak dan karakter ''ke-akram-an" dalam arti "kelebihtakwaan". Watak ketakwaan itu tidak saja menekankan hal-hal yang semata-mata ritual formal, akan tetapi meliputi etika kemasyarakatan dan segala aspek kehidupan.

Dalam tahapan tertentu harus ditanamkan juga kemampuan menerima kenyataan hidup dan penyesuaian antara kebutuhan manusia dan ajaran agama. Demikian juga kebutuhan akan penafsiran atau reinterpretasi ajaran agama sampai titik tertentu, untuk menjaga aktualitas dan kontekstualitas ajaran agama serta untak mengenali kaitan kuat antara agama dan kehidupan.

Konsep ini akan mengantarkan madrasah mampu melaksanakan transformasi kultural yang sarat dengan motivasi dan nilai-nilai Islamiyah. Bila madrasah tidak mampu melakukan tugas transformasi kultural secara total, ia justru akan terbawa proses transformasi budaya di luarnya.

Karena itu, pendidikan agama harus mampu menumbuhkan sikap dan tingkah laku pribadi yang tanggap terhadap masalah sektoral yang terjadi dalam kehidupan, baik yang berwawasan mikro mau pun makro. Konsekuensinya, pendidikan agama harus menumbuhkan keberanian manusia didiknya untuk melakukan pilihan-pilihan yang dianggap tepat bagi kehidupan, untuk merumuskan sendiri jawaban yang dituntut oleh berbagai tantangan yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kemampuan madrasah dalam hal membentak dirinya sendiri seperti di atas dengan konsep-konsep yang aplikatif serta dapat diproyeksikan dalam berbagai kegiatan nyata, diharapkan akan dapat membentuk imuan-ilmuan Muslim yang akram serta shalih. Di samping itu, ia juga memiliki kepekaan yang tinggi dan antisipasi jauh terhadap problem dan kemaslahatan makhluk dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah, yakni 'ibadatullah dan 'imaratul ardli, yang pada gilirannya akan mampu mencapai tujuan akhir dari kehidupan ini, yaitu sa'adatud darain.

Di sinilah letak tanggung jawab madrasah untuk mempertahankan identitasnya, menjadi lembaga tafaqquh fiddin secara utuh dan paripurna. Dalam komunitas nasional dan dalam lingkaran sistem pendidikan nasional, madrasah bisa menjadi alternatif ideal yang mampu melahirkan ilmuwan Muslim yang mempunyai integritas keagamaan dan sosial.



*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS).  Tulisan ini pernah disampaikan dalam Panel Diskusi Ikatan Alumni Madrasah Qudsiyah di Kudus, 8 Oktober 1983. Pernah dimuat Aula edisi No.9 Tahun IX November 1987. Judul asli Perkembangan dan Pengembangan Madrasah.

Sabtu 30 Agustus 2014 11:2 WIB
Kalau Mereka Bermusyawarah
Kalau Mereka Bermusyawarah

Oleh Abdurrahman Wahid
Beberapa hari yang lalu penulis artikel ini kedatangan seorang tamu. Ia adalah Mohamed Cherif Ferjani yang mengajar di Universitas Lyon, Prancis. Disertai istrinya, ia sudah hampir dua bulan berkeliling seluruh Indonesia. <>Yang sangat menarik baginya di Indonesia adalah bagaimana Islam menghargai faham kebangsaan. Nah, dari perjalanan itu ia mengambil kesimpulan bahwa terjadi hubungan sangat dekat antara agama Islam dan faham kebangsaan. Ia melihat adanya Nahdltul Ulama (NU), perkumpulan agama yang mendukung faham itu. Oleh sebab itu ia meminta penulis artikel ini untuk menceritakan perkembangan NU.

Penulis menyatakan bahwa sikap NU itu bukan baru dikembangkan sejak tahun 1926, tahun berdirinya organisasi itu. Semangat melakukan dialog antara ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan itu, justru dimulai pada tahun 1919. Pada waktu itu, tiga orang bersaudara sepupu yang memulainya. Mereka adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoto, seorang pemimpin Syarikat Islam (SI) lokal di kota Surabaya, melakukan diskusi dengan dua orang sepupunya. Mereka adalah KH. M. Hasjim Asy’ari dari Pesantren Tebu Ireng Jombang dan KH. A. Wahab Chasbullah dari Pesantren Tambak Beras, juga di Jombang. Dua pesantren itu terletak kira-kira 100 km dari Kota Surabaya. Sedangkan Tjokroaminoto mempunyai menantu yang bernama Soekarno. Di belakang hari dikenal dengan nama Bung Karno. Mereka berempat berdiskusi tiap hari Kamis membahas/ mendialogkan ajaran-ajaran Islam dan semangat kebangsaan. Dari pembahasan demi pembahasan itu, mereka sampai pada kesimpulan bahwa ajaran agama Islam dan semangat kebangsaan itu tidak dapat dilepaskan satu dari yang lain. Dengan sendirinya, pandangan seperti itu pada akhirnya menguasai NU.

Seperti di negeri-negeri lain, peneliti tersebut melihat hal itu sebagai sesuatu yang khas Indonesia. Dengan kata lain, ia menganggap ajaran agama Islam di Indonesia sebagai sesuatu yang berbeda dari apa yang dilihatnya sehari-hari di Prancis. Penulis artikel ini mengatakan kepadanya bahwa pandangan yang melihat kesesuaian antara Islam dan faham kebangsaan di Indonesia ada Afrika Sub-Sahara (Afrika Selatan, Ghana, Nigeria, Mauritius, Tanzania) dan negeri lain-lain di kawasan Timur Afrika yang beradaptasi dengan perkembangan budaya setempat. Sementara Islam di Thailand dan kawasan Sulu di Selatan Filipina tidak termasuk kriteria negeri-negeri seperti di atas, karena semangatnya sudah ditundukan pada perkembangan politik di Timur Tengah lewat bantuan keuangan dan politik dari kawasan tersebut. Juga Malaysia, karena partai politik seperti UMNO yang berkuasa mengajukan nasionalisme dan ajaran Islam sekaligus sebagai entitas politik yang berkuasa. Dengan demikian, kalau dihitung secara teliti, kaum muslimin yang mengikuti Islam politik masih berjumlah minoritas. Mayoritasnya justru mengambil faham kebangsaan dan ajaran Islam secara bersama-sama.

***

Nasionalisme/paham kebangsaan perlu didialogkan, guna menampung hal-hal yang bersifat lokal. Tetapi ini tidak berarti ditinggalkannya ajaran Islam, atau dibiarkannya hal-hal yang bersifat lokal itu, melainkan untuk menjaga agar hubungan antara lokalitas dan ajaran Islam itu tidak sampai bertentangan.

Nah, NU memang piawai dalam hal ini. Pada tahun 1975, ketika Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) meminta tujuh orang ulama untuk membahas pandangan Islam tentang keluarga berencana, KH. M. Bisri Syansuri (Ra’is Aam PBNU waktu itu) merumuskannya secara sederhana saja, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama lain itu.

Ia menyatakan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Menikahlah dan perbanyak anak (Tanaakihu, tanasalu wa taksiru, fa inni ubahi bikum al-umam yawm al-qiyama). Dari hadist ini, menurut Kiai Bisri, sang ahli fiqih, Nabi menghendaki jumlah anak yang banyak. Tetapi banyak anak itu harus ditafsirkan dalam arti kuantitas atau kualitas? Kalau kualitas maka dengan sendirinya harus dipikirkan pendidikan mereka dan seterusnya. Artinya diperhitungkan benar hal itu. Ini berarti bahwa merencanakan jumlah anak adalah penting, tetapi tidak membatasi jumlah mereka. Dengan demikian, hal yang dipermasalahkan ratusan tahun lamanya pecah dengan sendirinya. Selama orang tidak melanggar ajaran agama seperti dengan menggugurkan kehamilan, ia bebas saja mengikuti Keluarga Berencana (KB).

Menggembangkan pandangan ini, berarti menganggap ajaran Islam itu komplementer terhadap ajaran-ajaran lain, bukan menjadi alternatif. Seperti juga ungkapan para ahli fiqih bahwa, tindakan dan pandangan seorang pemimpin atas rakyat yang dipimpinnya sangat erat terkait dengan kesejahteraan mereka. Ini berarti, sang pemimpin haruslah selalu mendasarkan tindakan-tindakannya dengan tujuan kesejahteraan dan keadilan para pengikutnya.

Kalau semua pemimpin Islam sanggup memimpin dalam kerangka mengikis kemiskinan sebuah negri, maka paling tidak itu menunjukkan bahwa ajaran Islam dapat mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan yang sekarang ini membelenggu perkembangan kaum muslimin sendiri. Kalau ini belum tercapai, berarti kita belum mencapai apa yang dituju oleh Islam. Bukankah demikian?


*) Tulisan ini pernah dimuat di Sindo, 27 November 2008.

Selasa 26 Agustus 2014 20:0 WIB
Pesantren dan Pengembangan Sains
Pesantren dan Pengembangan Sains

KH MA Sahal Mahfudh
Sains (science) dalam tulisan ini diartikan sebagai ilmu pengetahuan dalam cakupan yang luas. Bukan dalam batasan satu nilai atau satu bidang kebutuhan manusia. Arti lebih luas akan mencakup kepada setiap segi kehidupan dan kebutuhan manusia. Baik dalam pola bermasyarakat maupun dalam pola kehidupan individu.
<>
Ilmu pengetahuan akan mendukung struktur kehidupan yang seimbang dan stabil. Dengan ilmu pengetahuan, etika, tata hidup dan pola bermasyarakat akan terjaga. Dengan ilmu pengetahuan pula, kebutuhan hidup terpenuhi, dengan berfungsinya potensi-potensi alam menjadi pendukung bagi langkah maju manusia.

Secara kontinyu, ilmu pengetahuan berkembang dipengaruhi oleh aspek-aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, juga apresiasi intelektual masyarakat namun proses perkembangan tersebut sangat bergantung pada lembaga pendidikan, sebagai indikator partisipasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Pesantren adalah lembaga pendidikan dengan bentuk khas sebagai proyeksi totalitas kepribadiannya. Secara mendasar sistem pendidikan yang dipilihnya memberikan kebebasan bagi pesantren untuk menentukan pola dinamis kebijaksanaan pendidikannya. Sehingga, setiap tawaran pengembangan, berupa transfer ilmu dari luar (non-pesantren) maupun atas prakarsa sendiri, akan melalui pertimbangan dari dalam pesantren sendiri. Yaitu, pertimbangan tata nilai yang berlaku dalam pesantren.

Mulanya falsafah pendidikan pesantren melulu bertujuan pada pendalaman ilmu-ilmu keagamaan dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keagamaan. Dalam perkembangan selanjutnya, untuk mencetak santri menjadi tenaga-tenaga terampil yang mampu terjun ke bidang kemasyarakatan dengan baik, harus dibekali dengan pengetahuan yang luas. Kebutuhan masyarakat akan pengetahuan semakin berkembang, sehingga apresiasi terhadap ilmu menjadi lebih tinggi. Ini mendorong pesantren secara bertahap, mengubah struktur dan sistem pendidikannya.

Transformasi itu tidak secara radikal mengubah dan menghapus sistem dan struktur pendidikan yang telah menjadi dinamika pesantren, namun lebih menekankan pemeliharaan cara lama yang masih relevan dan pengembangan sesuai dengan cara baru yang lebih baik. Lambat laun visi kepesantrenan terhadap pengetahuan menjadi semakin mantap. Dan sebagai lembaga pendidikan, pesantren tidak lagi hanya berorientasi pada pengetahuan keagamaaan, melainkan lebih luas lagi pada bidang-bidang pengetahuan umum.

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara luas, yang menjadi pembahasan di sini, pesantren menempati posisi yang sangat berperan, karena posisinya sebagai lembaga pendidikan yang langsung berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Namun untuk menggariskan suatu konsep yang tepat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di masa yang akan datang, masih harus mempertimbangkan beberapa alternatif dan kemungkinan-kemungkinan.

***

Apabila dipahami secara mendasar, ilmu pengetahuan (science) menempati posisi yang sangat penting dalam tatanan Islam. Posisi utama tersebut diberikan, karena ilmu adalah sarana yang paling penting dan tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mencapai kebahagiaan dunia-akhirat. Dasar dari nilai-nilai science ini telah jelas digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya, baik secara eksplisit maupun implisit.

Posisi ilmu pengetahuan dalam tatanan Islam memiliki dua standar pokok. Yaitu standar ketuhanan dan kemanusiaan. Segala penilaian terhadap ilmu pengetahuan tertentu, berada dalam skema dua standar pokok tersebut. Standar ketuhanan menyeleksi ilmu pengetahuan dengan ketentuan, sejauh mana ia mampu secara mantap dan sempurna memenuhi kebutuhan pemahaman hubungan antara manusia dengan Allah SWT dan hubungannya dengan sesama makhluk dalam kaitannya dengan nilai keagamaan, etika dan tata hubungan bermasyarakat.

Standar kemanusiaan menelaah kualitas ilmu pengetahuan dalam tata peradaban dan kemanusiaan, sehingga menyangkut pola komunikasi dan pola manusiawi dalam kehidupan. Meskipun begitu, tidak berarti bahwa timbul dikotomi dalam kedua standar tersebut. Hanya saja skala prioritas yang berlaku, lebih menekankan pada pendalaman ilmu pengetahuan yang masuk dalam standar yang pertama, misalnya.

Pemahaman keilmuan dalam Islam, sebenarnya dipengaruhi oleh sistem berpikir yang berkaitan dengan tujuan keagamaan. Dari tinjauan ini, maka dapat dipahami, bahwa dalam hirarki ilmu yang terdapat dalam tatanan Islam, ilmu akidah, syari'ah dan ilmu-ilmu keagamaan lainnya menempati posisi yang sangat penting. Lebih jelasnya masuk dalam keharusan yang mutlak (fardlu 'ain). Sedangkan ilmu-ilmu pengetahuan yang mempunyai implikasi sosial menyeluruh dan mendasar, menempati posisi yang harus dimiliki secara kolegial (fardlu kifayah). Termasuk kategori ilmu-ilmu tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu politik, teknologi, ilmu perindustrian, ilmu sosial, ilmu kebudayaan dan pelbagai cabang ilmu lainnya.

Kompetensi Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dapat dilihat dari perhatiannya yang sangat besar dalam upaya mengembangkan ilmu pengetahuan. Pendalaman ilmu pengetahuan dalam Islam digariskan sebagai suatu bentuk pendalaman terhadap segala ilmu pengetabuan yang mempunyai manfaat bagi manusia. Baik dalam kaitannya dengan kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Hal demikian masih ditambah dengan adanya tuntutan bagi pengembangan dan pengamalan, sehingga keadaan ilmu tidak mengalami stagnasi.

Sumber pertama bagi pengembangan ilmu tersebut adalah wahyu Allah dan tradisi Rasul, juga rasio (akal) dan kenyataan empirik. Dari sumber-sumber tersebut yang paling berperan adalah wahyu. Ini karena kemampuan akal untuk memahami dan mengontrol kehidupan maupun tradisi Rasul, sangat terbatas dan terikat pada suatu kerangka waktu, sehingga memerlukan petunjuk yang bersifat dasar dan cocok dengan pelbagai keadaan.

Ilmu pengetahuan yang berkembang dalam tatanan Islam harus memiliki dimensi bathiniyah (esoteris) yang mempunyai kaitan yang bersifat ukhrawi atau untuk mencapai kebahagiaan di alam akhirat nanti. Begitu juga harus mempunyai kaitan manfaat dengan kehidupan duniawi yang banyak memberikan kemudahan dan keadilan bagi kehidupan manusia. Agar dengan demikian tidak timbul asumsi Islam adalah agama keakhiratan belaka.

***

Posisi pesantren dalam konstelasi ini, adalah sebagai lembaga pendidikan keagamaan. Ia menekankan pada pendalaman pengetahuan agama sebagai orientasi sistem dan pola dasar pendidikannya. Posisi ini memberi identitas tertentu terhadap pesantren, bahwa ia merupakan lembaga takhassus (spesialisasi) bidang agama yang menanamkan nilai-nilai etis dan budi luhur ke dalam sikap hidup para santrinya, di samping membekalinya dengan keterampilan untuk terjun ke masyarakat nanti hingga akan mencetak kader-kader ulama yang berkualitas.

Sistem pendidikan yang ditempuh pesantren memang menunjukkan sifat dan bentuk yang lain dari pola pendidikan nasional. Namun setidaknya juga menampakkan integrasi yang partisipatif terhadap pendidikan nasional. Pola pendidikan nasional sebagaimana dijelaskan GBHN, bertujuan meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, budi pekerti luhur dan akhlak yang mulia.

Meski pesantren menempuh pola teknik penyelenggaraan yang berbeda, ia tetap merupakan suatu lembaga pendidikan yang mendukung dan menyokong pencapaian tujuan itu. Karena, secara institusional dan melalui pranata yang khas, pesantren merangkum upaya pengembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan pola dasar pendidikannya.

Pola dasar pendidikan pesantren terletak pada fungsi dan relevansinya dengan segala aspek kehidupan. Dalam hal ini, ia merupakan cerminan untuk mencetak santrinya menjadi manusia shalih dan akram. Shalih berarti, manusia yang secara potensial mampu berperan aktif, berguna dan terampil dalam kehidupan sesama makhluk. Untuk nnencetak manusia yang berguna terhadap sesamanya, pesantren membekali dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kebutuhan kehidupan.

Sedangkan akram, merupakan pencapaian kelebihan dalam relevansinya dengan makhluk terhadap Khalik, mencapai kebahagiaan di akhirat. Untuk ini, pesantren secara institusmenekankan pendalaman ilmu-ilmu keagamaan (tafaqquh fiddin). Pesantren bukan hanya sebagai lembaga pendalaman pengetahuan keagamaan, sebagaimana yang dikira banyak orang, namun secara integratif ilmu-ilmu umum secara intens juga dikembangkan dalam pesantren.

Lalu peran apakah yang dilakukan pesanten dalam pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan di masa mendatang? Untuk menjawab pertanyaan itu harus mempertimbangkan sistem dan pendidikan yang dikembangkan di pesantren. Antara pengembangan ilmu pengetahuan dengan sistem pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Pengembangan ilmu pengetahuan tak mungkin dapat dilaksanakan tanpa menempuh sistem pendidikan, begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan membutuhkan sistem yang sesuai dengan perkembangan itu sendiri.

Untuk mendapatkan suatu sistem pendidikan yang sesuai dan bisa menumbuhkan motivasi ke arah pengembangan ilmu pengetahuan diperlukan suatu konsep sistem pendidikan yang tepat dan tidak statis. Konsep tersebut harus mampu menyeimbangkan antara penuntut ilmu pengetahuan dengan sistem nilai yang melembaga yang menuntut pelestarian dan pemeliharannnya.

Kedua tuntutan tersebut akan dapat diseimbangkan pemenuhannya dengan cara memformulasikan suatu kebijaksanaan yang mendukung pengembangan ilmuilmu pengetahuan tanpa mengabaikan tujuan dasar didirikannya pesantren. Namun hal tersebut tidak lepas dari pertimbangan relevan dan tidaknya kebijaksanaan itu dengan perkembangan yang berjalan. Konsep kebijaksanaan sistem pendidikan yang tidak relevan akan menimbulkan ketimpangan praktis yang berkelanjutan.

Dengan demikian secara posisional dan fungsional pesantren adalah lembaga pendidikan yang partisipatif menopang dan sebagai sarana bagi pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan. Kenyataan ini dapat dilihat dari modal dasar didiriikannya. Di antaranya adalah sebagai lembaga pendidikan. Sistem pendidikan yang digunakan pesantren menunjukkan sifat yang khas.

Untuk menjamin dan meningkatkan pengembangan ilmu-ilmu pengetahuan yang kompleks pesantren harus mempunyai kebijaksanaan untuk mengembangkan sistem pendidikannya sesuai dengan tuntutan perubahan dan kebutuhan serta sesuai dengan risalahnya sebagai lembaga tafaqquh fiddin dan pencetak kader ulama.

***

Tidak mungkin suatu sistem pendidikan bisa berjalan secara kontinyu dan lestari tanpa melalui proses perubahan dan perkembangan. Setiap sistem pendidikan yang telah berlaku dalam satu lembaga pendidikan akan berjalan dan berkembang sesuai dengan faktor-faktor kondisional yang mengelilinginya. Manakala faktor-faktor kondisional tersebut berkembang dan menuntut penyesuaian, mau tidak mau lembaga pendidikan harus menempuh transformasi kalau tidak ingin ketinggalan. Oleh karenanya sistem pendidikan akan selalu menempati proses penyesuaian dan pengembangan sebagai strategi kebijkannnya.

Secara bertahap pesantren juga menempuh trans- formasi yang mendasar pada elemen-elemen pendidikannya. Transformasi yang ditempuh pesantren merupakan desakan penyesuaian terhadap modus pendidikan yang berlaku dan populer, yang berkembang di luar pesantren. Tanpa menempuh jalan ini, anggapan ketertinggalan akan semakin menonjol.

Sementara di segi lain, pesantren juga memperhitungkan strategi pengembangan demi kebutuhan inovasi intern. Pada dasarnya transformasi hanya menonjol pada struktur dan sistem pendidikannya, termasuk metode dan materi pengajaran yang digunakan. Perubahan struktur pendidikan pesantren sangat nampak pada otonominya yang cenderung menipis dalam menentukan kebijaksannan pendidikan.

Posisi pesantren sebagai subyek dalam menentukan setiap kebijaksanann, lambat laun digusur oleh kondisi di mana pesantren telah menjadi salah satu obyek pendidikan nasional. Kenyataannya, modus pendidikan yang digunakan banyak mengambil dari SMP, SMA dan madrasah yang merupakan sub-sistem pendidikan nasional. Walaupun pada dasarnya pesantren masih punya otonomi bagi penentuan kebijaksanaan terhadap sistem pendidikannya, namun hanya pada hal-hal yang prinsipil bagi misi pesantren dan risalahnya.

Perubahan sistem pendidikan pesantren melahirkan perubahan pada metode dan materi pengajarannya. Metode pengajaran telah banyak menempuh kurikulum, campuran antara yang agama dan non-agama. Kurikulum campuran ini sebenarnya timbul dari tuntutan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan non-agama (pengetahuan umum) yang merupakan kebutuhan nyata yang harus dipenuhi para lulusan pesantren. Dari arah ini materi pengajaran juga ditambah dengan mentransfer jenis-jenis ilmu pengetahuan baru ke dalam sistem pendidikan pesantren, sehingga menimbulkan kecenderungan perluasan identitas pesantren.

Nampaknya transformasi yang telah ditempuh oleh beberapa pesantren banyak sekali menimbulkan pengaruh pada identitas pesantren yang telah menjadi cir pokoknya. Bahkan ada kecenderungan, pesantren akan mengalami krisis identitas. Sebenarnya pola-pola yang ditempuh masih merupakan penjajagan bagi penempatan sistem pendidikan yang cocok dan sesuai bagi kelangsungan hidup pesantren. Melalui proses bertahap, pesantren akan mampu memasok kebijaksanaan yang tepat bagi risalah dan misi pesantren.

***

Dari beberapa uraian yang telah disampaikan di atas, dapat diambil beberapa point yang sangat perlu diperhatikan.

Pertama, prospek pengembangan ilmu pengetahuan (science) merupakan tanggung jawab semua kalangan lembaga pendidikan, tanpa memandang dasar pendidikan yang dianut. Hanya saja skala prioritas penekanan terhadap ilmu pengetahuan yang dikembangkan, berlainan antara lembaga pendidikan yang satu dengan yang lain. Pesantren lebih menekankan pada pengetabuan yang sesuai dengan dasar pendidikannya, yakni tuntutan Islam.

Kedua, untuk lebih mendukung adanya pengembangan ilmu pengetahuan secara pesat, pesantren harus memperhatikan sistem pendidikannya. Dalam hal ini transformasi juga perlu dilaksanakan, sejauh bisa menyelamatkan nilai-nilai dan identitas pesantren, sehingga tidak hanyut oleh perubahan.

Ketiga, hendaknya dalam menempuh transformasi pesantren harus memperhatikan watak-watak, kondisikondisi, dan faktor-faktor yang sesuai dengan kepribadian dan latar belakang pesantren itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan ketimpangan praktis.

Keempat, penanganan tidak melulu pada modus- modus klasikal yang dikembangkan. Namun lebih menekankan pada pengembangan secara intensif bagi pendidikan tambahan (ekstra kurikuler) yang merupakan ciri khas pendidikan pesantren.



*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Aula edisi No.5 Tabun X, Juni 1988.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG