IMG-LOGO
Nasional

Seniman Bikin Kaligrafi 100 Meter Selama MTQ Internasional

Jumat 26 September 2014 5:1 WIB
Bagikan:
Seniman Bikin Kaligrafi 100 Meter Selama MTQ Internasional

Palembang, NU Online
Sejumlah seniman Sumatera Selatan membuat karya kaligrafi sepanjang 100 meter selama berlangsungnya Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) Internasional di Palembang. 
<>
"Karya tersebut akan dipamerkan nanti pada penutupan MTQ Internasional Sabtu (27/9)," kata Ketua Lembaga Kaligrafi Indonesia (LKI) Cendikia Faiha Subqy Sarnawi saat ditemui di lokasi MTQ di Palembang Sport and Convention Center, Rabu.

Menurut dia, kaligrafi yang dilukis di atas kain belacu hitam tersebut ditulisi 83 ayat surat Yaasin dengan tinta kain berwarna kuning dan merah.

Ide awal pembuatan kaligrafi di atas kain panjang ini berawal dari permintaan Gubernur Sumsel Alex Noerdin untuk meresmikan lembaga kaligrafi yang ia ketuai.

"Saat kami paparkan ide pembuatan lukisan kaligrafi panjang di atas kain, gubernur setuju," ungkap dia.

Menurut dia, ide tersebut sangat pas untuk disandingkan dengan helatan MTQ Internasional yang diselenggarakan di Palembang, 23--27 September 2014.

Para seniman Kaligrafi yang mengerjakan, berasal dari berbagai daerah di Sumatera Selatan seperti Ogan Komering Ilir, Musirawas, dan Kota Lubuklinggau dimana kesemuanya merupakan ahli kaligradi.

Sementara, waktu pembuatan sendiri diperkirakan selesai pada penutupan MTQ,

Saat ini seniman sudah menyelesaikan tulisan, tinggal menebalkan dan menyempurnakan," jelasnya. Seniman Bikin Kaligrafi 100 Meter Selama MTQ Internasional. (antara/mukafi n.  iam)

Bagikan:
Jumat 26 September 2014 23:39 WIB
Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI
Pihak Asing “Mark-up” Jumlah Korban PKI

Medan, NU Online
Abdul Mun’im DZ, penulis buku Benturan NU-PKI 1948-1965 mengungkapkan, sejumlah peneliti asing telah melakukan kesalahan dengan mendramatisasi jumlah korban peristiwa G30S PKI sampai jutaan orang.<>

"Pihak asing me-mark-up jumlah korban hingga jutaan korban PKI. Padahal jumlah korban diperkirakan hanya di bawah 200.000," ungkapnya dalam bedah buku itu di gedung rektorat Universitas Sumatera Utara (USU), Medan, Selasa (23/9) kemarin.

Dikatakannya, korban juga tidak hanya berasal dari pihak PKI. “Korban yang berasal dari kalangan NU juga banyak. Apalagi kalau dihitung dari rangkaian pemberontakan PKI sebelum 1965,” katanya.

Wakil Sekretaris Jenderal PBNU menjelaskan, buka setebal 208 dirilis karena banyak kelompok yang melakukan pembelaan terhadap PKI dan cenderung menyalahkan NU serta TNI.

Lanjutnya, saat ini banyak kalangan NU, terutama generasi mudanya, yang tidak lagi mengenal sejarah NU sehingga mengikuti cara berpikir orang lain, baik akademisi maupun politisi, yang memojokkan NU terkait tragedi 1965.

"Korban dari pihak NU dan TNI banyak sekali. Jadi kenapa NU dan TNI yang dipojokkan, sedangkan selamai ini banyak propaganda membela PKI yang jelas mengancam ideologi bangsa kita," jelasnya.

Hampir semua buku yang terbit membela PKI atas benturan tersebut, tanpa melihat prolog dan penyebab kenapa benturan tersebut terjadi.

"Banyak media yang membuat tulisan tentang benturan NU dengan PKI namun semua hanya membela PKI, sedangkan keganasan PKI tidak mereka soroti," ujarnya.

Ia menambahkan, penerbitan buku Benturan NU-PKI bukan dalam rangkan memperpanjang konfik.

“Kita tidak ingin mengobarkan peperangan, namun kita mau melakukan rekonsiliasi dan perdamaian yanng didasarkan atas fakta yang benar. Bukan hanya pihak kami yang minta maaf, tapi mereka juga harus minta maaf," ujarnya. (Muhammad Safi’i Sitorus/Anam)

Jumat 26 September 2014 21:17 WIB
Masalah Al Qaeda Tak Sekadar Urusan Aparat Keamanan
Masalah Al Qaeda Tak Sekadar Urusan Aparat Keamanan

Jakarta, NU Online
Masalah Al Qaeda tidak bisa dipandang sebagai persoalan eksklusif negara semata. Atau lebih sempit lagi, urusan aparat keamanan. Mungkin saja demikian bagi negara-negara nonmuslim. Namun tidak bagi negara-negara Islam, atau negara yang berpenduduk mayoritas muslim, seperti Indonesia. 
<>
Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum H As’ad Said Ali dalam peluncuran buku karyanya, "Al Qaeda: Tinjauan Sosial-Politik, Ideologi dan Sepak Terjangnya" di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (26/9). 

Mantan Wakil Kepala BIN itu mengatakan, Al Qaeda adalah sebuah gerakan politik dengan ideologi jihad yang kuat, serta mempunyai jaringan global dan skill militer. Visi politiknya terumuskan dalam sebuah kalimat yang sederhana: “menegakkan Islam dan melindungi kaum muslimin.” 

“Kalimat demikian di telinga masyarakat kita terdengar biasa, tetapi karena dilandasi oleh ideologi yang agresif, maka maknanya berubah menjadi perang melawan peradaban, termasuk perang melawan kaum muslimin di luar Al Qaeda. Menurut pendapat saya, langkah Al Qaeda ini lebih banyak mudharat-nya daripada maslahat-nya bagi umat Islam,” ujarnya.

Penyimpangan Makna Jihad

Menurut penerima gelar doktor honoriscausa dari Undip Semarang ini, esensi ideologi Al Qaeda adalah jihad, dan pembentukan khilafah Islamiyah adalah suatu yang mutlak. Dengan ideologi seperti itu, kaum jihadi menyalahkan pemaknaan para ulama yang telah menjadi ijma’ selama berabad-abad, yang mengartikan jihad dalam arti qital (perang) hanyalah salah satu jenis saja dari jihad. Sementara jihad yang lebih besar lagi adalah mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. 

“Al Qaeda menganggap jihad qital (perang) adalah fardhu ‘ain, sebagai satu-satunya jihad yang berlaku mutlak sejak turunnya surat At Taubah. Sedangkan ayat-ayat lain, yang mengandung perintah jihad lainnya, telah terhapus. Ini berati, khususnya masalah jihad, Al Qaeda menganggap mayoritas umat Islam mengikuti ajaran yang salah,” terangnya.

Kaum jihadi juga beranggapan bahwa pembentukan khilafah islamiyah adalah mutlak. Agama Islam tidak bisa dilaksanakan dengan sempurna jika tidak melalui Daulah Islamiyah (pemerintah Islam); demikian menurut pendapatnya.Terbentuknya Daulah Islamiyah akan menjadi menara api yang akan mengumpulkan kaum muslimin dari semua tempat menjadi satu kesatuan di bawah pemimpin khalifah.

Meskipun demikian, lanjut As’ad, di kalangan Al Qaeda tidak ada kesatuan pandangan tentang apa yang dimaksud khilafah. Osama mengakui kekhalifahan ala Taliban. Kemudian juga mengakui kekhalifahan yang dideklarasikan oleh Abu Mus’ab Al Zarqawi di Irak pada 2005. Sebaliknya, orang kedua Al Qaeda, Ayman Az Zawahiri, membayangkan bahwa kekhalifahan Islam yang dimaksud adalah model khilafah Usmaniyah di Turki. 

“Tidak hanya berhenti di situ. Doktrin kekhalifahan tersebut kemudian menghasilkan doktrin lanjutan lainnya yang menyeramkan. Yakni pengkafiran terhadap umat Islam yang tidak mendukung prinsip kekhalifahan tersebut. Padahal, umumnya para ulama berpendapat bahwa kata-kata khalifah atau khilafah yang terdapat dalam Al-Qur’an berarti ‘kepemimpinan umat’ dalam arti yang luas, tidak berarti model pemerintahan,” urai penulis buku Ideologi-ideologi Pasca Reformasi ini..

Konsekuensinya, kata As’ad, dalam konsep ideologi Al Qaeda, yang dianggap musuh bukan hanya pemerintahan Barat, tetapi juga pemerintahan di negara-negara muslim seluruhnya. Dan atas dasar itu, Al Qaeda membagi musuh menjadi dua: “musuh jauh” dan “musuh dekat.” 

“Musuh jauh berarti AS/Barat. Sedangkan musuh dekat adalah pemerintah muslim di mana elemen-elemen Al Qaeda berada. Dalam pandangannya, musuh dekat lebih mudah dihancurkan sedangkan musuh jauh telah dihancurkan,” paparnya.

Acara peluncuran ini diikuti bedah buku oleh pengamat politik dan pengaji Timur Tengah Fachri Ali, Rektor UIN Jakarta Komaruddin Hidayat, dan Wakil Menteri Agama Nasaruddin Umar. Buku yang terdiri dari 8 bab ini merupakan buah pengamatnnya selama ini, termasuk pengalaman saat bertugas sebagai pejabat BIN di Timur Tengah pada 1982 sampai 1990. (Mahbib Khoiron)

Jumat 26 September 2014 14:26 WIB
PBNU Keberatan Monopoli Sertifikasi Halal UU JPH
PBNU Keberatan Monopoli Sertifikasi Halal UU JPH

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan keberatan atas Undang-Undang Jaminan Produk Halal (JPH) yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Kamis (25/9). UU JPH membuka pintu monopoli sertifikasi halal oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
<>
Wakil Sekretaris Jenderal PBNU H Adnan Anwar menyayangkan monopoli jaminan halal oleh MUI pada UU JPH. Pasalnya jumlah warga sangat banyak untuk ditangani dengan keterbatasan jumlah SDM pada institusi MUI.

Semangat monopoli ini menutup peran keumatan ormas-ormas keislaman seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya. “Jumlah kader NU yang memiliki kemampuan fikih dan ushul fikih sangat banyak. Mereka sangat terlatih memecahkan persoalan keumatan melalui diskusi, musyawarah, dan terutama bahtsul masail.”

Keputusan mereka menjadi valid dengan dukungan dan pertimbangan dari para peneliti dan saintis di kalangan pemuda NU. Mereka cukup berkompeten untuk meneliti kandungan-kandungan produk di makanan, perlengkapan kosmetik, dan lainnya.

Di samping itu basis massa NU di tengah masyarakat sangat jelas. Dari situ pelayanan yang berkenaan dengan jaminan kehalalan produk menjadi lebih optimal.

Kalau JPH dimonopoli MUI, kepentingan warga yang banyak itu akan terbengkalai, pungkas H Adnan di Jakarta, Jum'at (25/9). (Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG