IMG-LOGO
Nasional

Logika Berpikir Matematis Barat Meniru Islam

Ahad 28 September 2014 11:10 WIB
Bagikan:
Logika Berpikir Matematis Barat Meniru Islam

Jakarta, NU Online
Ketika membandingkan tentang logika berpikir antara orang Barat dan orang Islam, peneliti sejarah Islam Nusantara, Agus Sunyoto menyampaikan bahwa logika berpikir Barat lebih cenderung bersumber pada hal-hal materialistik atau bendawi.
<>
"Kita lihat logika berpikir Barat dari angka. Munculnya angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 itu niru angka Arab pada Abad pertengahan, sebelumnya I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X. Logika berpikir Eropa itu hanya sampai pada angka V, kelipatan V, kelipatan V, angka X itu dua V yang digabungkan dan dibalik satunya jadinya X,” terang Agus Sunyoto di hadapan Mahasiswa Pascasarjana STAINU Jakarta Kelas Ciganjur, Jumat (26/9).

Menurut Agus Sunyoto, penulisan angka itu merupakan bentuk internalisasi dari logika berpikir yang mengedepankan alam material atau bendawi.

“Kenapa? Sebelumnya orang Eropa itu asumsinya terbatas, jadi angka I contohnya lidi-nya satu, angka II lidi-nya dua, angka III lidi-nya tiga, angka IV lidi-nya satu sebelum angka V, angka VI lidinya satu setelah angka V dan seterusnya, makanya dulu itu tidak ada perkalian dan pembagian, mereka hanya punya simbol tambah (+) dan kurang (-).”

“Anda bisa membayangkan bagaimana ngitung perkalian dan pembagian menggunakan angka Romawi,” tambah Wakil Ketua Pengurus Pusat Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia (Lesbumi) itu.

Penulis buku “Atlas Wali Songo” itu pun menyebutkan bahwa angka Romawi tidak mempunyai angka 0, selain itu jika dibandingkan antara angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 0 dengan angka ١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦, ٧, ٨, ٩, dan ٠ ternyata mempunyai kemiripan.

Walaupun logika berpikir Arab bisa mengubah logika berpikir Barat dalam hal angka, tambah Agus, namun tidak demikian dengan sebaliknya. Sebab dalam pemikiran Arab angka yang besar itu ada disebelah kiri, sementara angka romawi sebaliknya, dengan demikian angka yang di sebelah kiri lebih besar dari angka yang ada di sebelah kanan, contohnya adalah angka 9001 itu lebih besar dari angka 1009.

“Ini saya diberi tahu sama teman yang ngambil kuliah Pascasarjana di Amerika, ternyata logika berpikir matematis ini tidak bisa diubah karena sudah berkembang di dunia,” pungkasnya. (Aiz Luthfi/Mahbib)

Bagikan:
Ahad 28 September 2014 21:8 WIB
Di UU Jaminan Produk Halal, NU Dipersulit Layani Jamaahnya Sendiri
Di UU Jaminan Produk Halal, NU Dipersulit Layani Jamaahnya Sendiri

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama memandang layanan sertifikasi kehalalan produk merupakan proteksi bagi nahdliyin dengan kapasitas mereka sebagai konsumen atau produsen. Karena sertifikasi merupakan layanan, PBNU keberatan atas UU JPH yang mengharuskan pihak penyelenggara sertifikasi halal manapun untuk mendapatkan akreditasi dari MUI.
<>
“Sertifikasi halal ini bagian dari proteksi NU untuk jamaahnya. Kok dipersulit lewat UU JPH? Saya mau tanya, selama ini MUI sebagai pemegang label sertifikasi halal memproteksi jamaah NU yang di jalan-jalan, di warteg-warteg itu? Mereka tidak bisa melakukan itu?” kata Ketua PBNU Prof Maksum Mahfudz mempertanyakan nalar anggota DPR yang mengesahkan UU Jaminan Produk Halal pada Kamis (25/9).

Menurut Prof Maksum, JPH mesti ditempatkan sebagai layanan umat. Artinya, NU menginginkan publik sebagai konsumen memiliki akses informasi bahwa apa yang mereka konsumsi halal atau tidak halal adanya.

Sebagai produsen, produk jamaah terlindungi dari segala isu yang beredar di tengah masyarakat. Di samping itu, bisnis mereka dengan otomatis terpromosikan. Artinya produk mereka memiliki brand sendiri karena kehalalannya. Karena, produk yang halal berbeda dengan yang tidak halal.

Bagi kami, JPH ialah pelayanan. Karena pelayanan, besar maupun kecil mesti disentuh. Umpamanya bisnis bakso, warteg, dan usaha kecil lainnya bisa mendapat pelayanan sertifikasi halal.

“NU memiliki puluhan juta jamaah. Mereka itu ya konsumen, ya produsen. Mereka butuh pelayanan. Kalau NU dipersulit untuk melayani kepentingan jamaahnya dengan keharusan akreditasi dari MUI, ini persoalan besar. Kita akan perkarakan ke MK. NU tidak mau dibegitukan,” tegas Prof Maksum di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Jumat (26/9). (Alhafiz K)

Ahad 28 September 2014 15:31 WIB
PBNU Akan Perkarakan UU Jaminan Produk Halal ke MK
PBNU Akan Perkarakan UU Jaminan Produk Halal ke MK

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyatakan keberatan pada Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada Kamis (25/9) kemarin. PBNU menilai UU JPH memberikan otoritas terlalu besar kepada MUI sebagai institusi yang memberikan akreditasi bagi lembaga publik manapun yang ingin menyelenggarakan sertifikasi halal sebuah produk.
<>
“Nanti kita angkat UU ini ke MK. Kita perkarakan di sana. Sebenarnya yang memiliki wewenang perihal JPH ialah Kemenag, bukan MUI. Kemenag pun sifatnya hanya membuat standaridisasi, bukan mengakreditasi lembaga publik,” kata Ketua PBNU Prof H Maksum Mahfudz di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (26/9) sore.

PBNU mempertanyakan nalar anggota dewan yang menyerahkan otoritas akreditasi ke tangan MUI. Dikiranya ormas-ormas Islam anggota MUI? Anggota DPR dalam mengambil keputusan bernalar bahwa NU, Muhammadiyah, dan lain ormas itu anak buah MUI.

“Logika orang dewan itu, NU tahunya anak buah MUI. Sehingga keputusan mereka salah di JPH. Ini keliru. NU bukan MUI, NU bukan anak buah MUI, NU tidak ada hubungan sama sekali dengan MUI. Ini skenario yang merusak semuanya. Kita perjelas, NU bukan MUI,” tegas Prof Maksum.

MUI itu apa sih? MUI hanya lembaga “jadi-jadian” yang dibentuk Pak Harto untuk membunuh partisipasi NU, Muhammadiyah, dan lain-lain ormas. Kok sekarang malah jadi super power gitu? kata Prof Maksum.

Sementara NU ini memiliki puluhan juta jamaah. MUI itu apa? Mereka cuma kumpulan orang. NU bukan anggota MUI. Bagaimana MUI bisa mengatur NU atau ormas lainnya? UU ini tidak masuk akal.

Ini sudah tidak karuan. Kita mesti perkarakan UU ini. Masak di tengah semangat desentralisasi dan otonomi justru mundur ke sentralistik?

Penunjukkan MUI yang ditetapkan UU JPH sebagai institusi yang berhak mengeluarkan akreditasi, merupakan monopoli terselubung.

Kalau dimonopoli, justru cenderung koruptif, elitis, dan intimidatif. Dalam penilaian PBNU, Negara tidak boleh membiarkan ini. UU JPH ini mempersulit partisipasi publik. Artinya tentu saja kemunduran pemerintahan.

Kita ingin lembaga publik berpartisipasi melayani warga sebesar-besarnya, bukan perusahaan besar saja. Lembaga publik yang ingin berpartisipasi berkewajiban melayani warga terkait jaminan produk halal. Mereka bertugas melindungi warga baik sebagai produsen maupun konsumen, besar maupun kecil.

Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PBNU Andi Najmi mengatakan, kita pelajari dulu. "Muaranya tentu kita segera perkarakan di MK." (Alhafiz K)

Ahad 28 September 2014 14:7 WIB
Santri Madrasatul Huffadh I Gedongan Olah Sampah Jadi Pupuk Kompos
Santri Madrasatul Huffadh I Gedongan Olah Sampah Jadi Pupuk Kompos

Cirebon, NU Online
Tim Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim PBNU mendampingi santri Madrasatul Huffadh I perihal budidaya sampah. Mereka menuntun para santri penghafal Al-Quran asuhan KH Abu Bakar Shofwan terkait langkah-langkah pengolahan sampah organik menjadi pupuk kompos di Madrasatul Huffadh I Gedongan, Ender, Pangenan, Cirebon, Sabtu (27/9) malam.
<>
Pada sesi ini, pemateri secara khusus mempraktikkan teknik meembuat pupuk kompos dari sampah organik agar berguna bagi tanaman secara alamiah.

Meski diadakan pada malam hari, para santri tetap bersemangat mengikuti pelajaran ini. “Sebagian besar dari mereka memang ingin mengikuti pelatihan pengolahan sampah ini secara sukarela. Bukan karena diwajibkan oleh majelis guru,” kata Kepala Madrasatul Huffadh I Wardatul Kamilah.

Salah seorang putri pengasuh pesantren Gedongan ini menambahkan, para santri yang mengikuti acara pelatihan ini telah menunggu sejak pagi hari. Meski padat kegiatan, mereka telah mempersiapkan diri belajar pengolahan sampah yang dihelat pertama kalinya di pesantren.

“Saya juga ingin memperdalam ilmu tentang bagaimana mengelola sampah. Banyak hal-hal baru yang saya temukan dari pelatihan ini yang tidak saya dapatkan di bangku sekolah saya dulu,” kata Kepala Madrasah yang lazim disapa Mbak Wardah.

Senang sekali hari ini bisa belajar mengolah sampah bersama para santri dengan cara yang menyenangkan, pungkas Mbak Wardah di sela-sela pelatihan budidaya sampah. (Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG