IMG-LOGO
Nasional

Lakpesdam Kaji Tantangan Ekonomi Kapitalis

Jumat 3 Oktober 2014 11:2 WIB
Bagikan:
Lakpesdam Kaji Tantangan Ekonomi Kapitalis

Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU menyelenggarakan diskusi tentang tantangan ekonomi kapitalis, Kamis (2/10), di Kantor Lakpesdam NU, Jalan H Ramli 20, Tebet, Jakarta Selatan.
<>
Hadir sebagai narasumber pada acara tersebut Peneliti Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi. Dalam paparannya, perempuan yang akrab disapa Bu Sri ini menjelaskan pentingnya mengembalikan kedaulatan ekonomi kepada kearifan lokal.

"Sebab, saat ini masyarakat lokal sering kali menjadi korban dari para kapitalis. Di satu sisi dilihat dari perekonomian maju, tapi di sisi lain kemajuan itu mengorbankan bangsa dan banyak anak kecil yang menderita busung lapar," ujarnya.

Dikatakan, untuk mereformasi dan menandingi kapitalisme global yang semakin menguasai Indonesia dengan jaringan-jaringannya, perlu penyadaran kepada masyarakat tentang akibat-akibat yang ditimbulkan.

"Akibatnya, lahan-lahan di pedesaan semakin sempit karena industrialisasi. Sementara, rakyat desa tidak bisa berbuat banyak karena minimnya pengetahuan," jelasnya.

Sri menambahkan, salah satu hal yang penting untuk dilakukan di antaranya pentingnya penyadaran untuk mengalihkan ekonomi dari yang berasaskan uang menjadi asas kebahagiaan.

"Meski sulit, tapi bukan berarti tidak bisa terealisasi, sebagaimana yang saat ini sudah terjadi di Adonara," tuturnya. (Nidhomatum MR/Mahbib)

Bagikan:
Jumat 3 Oktober 2014 20:1 WIB
AHLUL HALLI (1)
NU Wacanakan Pemilihan Tak Langsung dalam Muktamar
NU Wacanakan Pemilihan Tak Langsung dalam Muktamar

Jakarta, NU Online
Pemilihan langsung dan tidak langsung memang sedang menjadi tema panas di Indonesia belakangan ini. Di lingkungan NU pun, kini sedang berkembang wacana pemilihan rais aam dan ketua umum secara tidak langsung, yang dikenal dengan nama ahlul halli wal aqdi (Ahwa).
<>
Tema ini merupakan salah satu materi yang akan dibahas dalam musyawarah nasional (munas) pada 1 November mendatang. Dan sebenarnya, draft materi ini sudah jauh hari dipersiapkan sebelum hiruk pikuk wacara pilkada langsung dan tidak langsung di parlemen.

Yang dimaksud dengan pemilihan langsung di lingkungan NU adalah pemilihan rais aam dan ketua umum oleh wilayah dan cabang NU sementara pemilihan dengan metode Ahwa adalah sejumlah ulama terpilih yang nantinya akan memilih rais aam dan ketua umum. Metode ini sudah pernah digunakan dalam muktamar ke-27 NU tahun 1984 di Situbondo yang mana enam orang kiai sepuh yang dipimpin oleh KH As’ad Samsul Arifin memilih Gus Dur sebagai ketua umum PBNU. Sebelum NU menjadi partai politik pada 1952, metode pemilihan pimpinan NU juga menggunakan pola ahlul halli.

Wakil sekjen PBNU Masduki Baidlawi menjelaskan, latar belakang dari menggunakan metode ahlul halli karena adanya keinginan kuat untuk menegakkan supremasi syuriyah diatas tanfidziyah dan itu lebih bagus jika proses pemilihannya tidak dilakukan secara tidak langsung.

“Pola pemilihan one man one vote dilatarbelakangai ketika NU menjadi partai politik, yang lalu melahirkan kondisi seperti itu, dan kemudian melahirkan beberapa ekses negatif sehingga kita menginginkan ini tidak terjadi,” katanya.

Faktor kedua dilatarbelakangi oleh otonomi daerah. Organisasi seperti NU, kata Masduki yang pernah menjadi anggota DPR RI ini, karena basis massanya kuat, dianggap sebagai tempat yang tepat untuk dijadikan bancian, atau anak tangga untuk proses pilkada. Kalau seorang kandidat tidak di partai politik dan menginginkan posisi politik sebagai bupati, walikota, atau wakilnya, maka akan berusaha menguasai basis massanya, salah satunya NU.  “Maka bagaimana cara saya merebut NU, ini dijadikan batu loncatan pimpinan politik. Kejadian seperti ini sudah banyak,” tandasnya.

Ketiga, proses politik yang terbuka membuka ruang bagi kelompok luar untuk melakukan intervensi dengan berbagai cara, yang bisa dirasakan, tapi tidak bisa dibuktikan. 

“Dengan demikian, disitulah kita bersetuju mencari solusi agar supremasi ulama tegak dan kita sebagai organisasi tetap terhormat dan NU sebagai tumpuan moral bisa menjadi rujukan,” tegasnya.

Menurutnya, sistem ahlul halli hanyalah salah satu cara bagaimana agar supremasi ulama bisa ditegakkan. Tetapi bukan berarti lantar kemudian sepi dari manuver politik karena juga akan masih akan dikaji, bagaimana dampak buruknya. 
“Ini semua masih wacana, masih akan kita bahas dalam munas dan akan kita matangkan dalam muktamar nanti dan apakah akan berlaku dalam muktamar 2015 nanti, ataukah akan diberlakukan pada lima tahun ke depan, ini semuanya masih mentah. Ini masih wacana. Intinya adalah bagaimana supremasi ulama ditegakkan, apakah melalui ahlul halli atau tidak. Ngak soal. Ini substansinya. Kalau ahlul halli, ini wasilah,” tegasnya. (mukafi niam)

Jumat 3 Oktober 2014 13:3 WIB
HARI BATIK NASIONAL
NU Bangga Pakaian Khas Indonesia Tetap Bertahan
NU Bangga Pakaian Khas Indonesia Tetap Bertahan

Jakarta, NU Online
Hampir di setiap pertemuan, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj mengenakan baju batik. Pejabat Rais Aam PBNU KH A Mustofa Bisri juga KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di masa hidupnya kerap berbatik saat mengahadiri ragam acara, baik kegamaan atau pertemuan lain.   
<>
Badan Otonom (Banom) NU seperti Muslimat, sekolah-sekolah di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma’arif NU, serta pengurus NU sendiri juga memiliki seragam batik.

“Saya mengucapkan syukur bahwa budaya pakaian Indonesia masih bertahan walaupun memasuki era globalisasi. Alhamdulillah kita dijajah Belanda selama 350 tahun, batik tidak hilang,” kata Kiai Said Aqil Siroj saat ditanya komentar tentang Hari Batik Nasional ketika ditemui NU Online di ruangannya, gedung PBNU, Jakarta, Kamis (2/10)

Menurut kiai asal Cirebon tersebut, batik adalah ciri khas Indonesia yang unik dan mengandung filosofi daerah dimana ia dibuat. Seperti batik Yogya, Cirebon, Solo, Pekalongan, dan daerah memiliki filosofinya masing-masing.

“Orang dulu membuat motifnya itu tidak sembarangan. Apalagi yang batik tulis. Konon katanya ketika akan membatik itu ada yang tirakat dulu sebab ada yang sampai dua tahun. Konon begitu yang batik tulis. Itu untuk keberkahan,” katanya menjelaskan.  

Ia menyebut juga bahwa orang yang membatik bukan hanya semata-mata mencari materi atau uang, tapi mempertahankan jati diri karena soal uang itu tak setimpal dari daya ciptanya.

Menjadi warga negara Indonesia, menurut kiai yang akrab disapa Kang Said ini adalah amanat dari Allah SWT. “Saya jadi orang Indonesia bukan pilihan kita. Tiba-tiba Tuhan menghendaki saya jadi orang Indonesia, itu kan anugerah. Amanah dari Tuhan,” tegasnya.

Batik, kata dia adalah produk budaya manusia Indonesia. Sedangkan budaya adalah pembeda antara manusia dengan binatang. Sebelum lahir, seseorang sudah berada dalam budaya tertentu dalam aturan tata cara pakaian dan tata cara hidup tertentu.

Lebih jauh Kiai Said mengatakan orang Indonesia orang yang berpakaian Arab tidak ada hubungannya dengan kedalaman keberagamaan seseorang. Karena di zaman Rasulullah saja yang menggunakan pakaian seperti itu adalah Abu Jahal dan Abu Lahab.

Dalam Islam, sambung Kiai Said, yang penting dalam berpakaian itu menutup aurat. “Mau sarung, kain, jilbab, kebaya, sari India, celana asal tidak terlalu ketat, yang penting menutut aurat. Adapun jika budaya bertabrakan dengan Islam, maka Islam meluruskan. Yang tidak bertabrakan, kita pertahankan,” tegasnya.  

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Jenderal Ikatan Pencak Silat Nahdlatul Ulama Pagar Nusa M Nabil Harun. Ia merasa bangga dengan batik yang masih eksis sampai sekarang. Kebanggaanya dibuktikan dengan mengoleksi beragam batik dari hampir seluruh daerah Indonesia. “Sampai saat ini saya mengoleksi sekitar 300 batik,” katanya.

Sementara KH Mustofa Bisri di tempat berbeda mengatakan, mengenakan baju batik sebenarnya ittiba (mengikuti) jejak Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak membuat pakaian sendiri untuk menegaskan diri sebagai Rasulullah. Tapi dia berpakaian sebagaimana orang Arab pada umumnya.

“Makanya Gus Dur, saya, make pakaian sini; pake batik,” ujarnya pada pengajian rutin komunitas Mata Air, di Jl Mangunsarkoro, Mentang, Jakarta, Rabu 26 Oktober 2011, sambil menunjuk baju yang dikenakannya: batik coklat motif bunga berbentuk limas berwarna hitam.

Salah satu badan PBB, UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Peringatan Hari Batik Nasional melalui Penerbitan Kepres No 33, 17 November 2009. Selamat Hari Batik. (Abdullah Alawi)

Jumat 3 Oktober 2014 9:13 WIB
Ulama Yaman: Kafirkan Sesama Muslim, Tindakan Bodoh
Ulama Yaman: Kafirkan Sesama Muslim, Tindakan Bodoh

Bandung, NU Online
Guru Besar Universitas Darul Musthafa Yaman Prof. Dr. Fahmi bin Abidun menilai sikap gemar memvonis kafir terhadap sesama muslim sebagai tindakan yang bodoh. Hal ini juga menjadi ciri kelompok ekstrem yang tidak toleran terhadap pemahaman pihak di luar dirinya.
<>
Pendapat ini ia sampaikan dalam Seminar Internasional bertajuk “Moderasi Islam: Upaya Menangkal Radikalisme Agama” yang digelar UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jawa Barat, bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggualan Terorisme (BNPT), Rabu (1/10), di aula utama kampus setempat.

Menurutnya, kesalahpahaman ini juga menyasar kepada para pemimpin. Dengan alasan pemimpin tidak menjalankan syariat Islam, maka ia dianggap kafir. Konsekuensinya, elemen-elemen pemerintahan lainnya pun akhirnya juga dihukumi kafir.

Fahmi mengajak peserta forum seminar tersebut untuk belajar kepada ulama yang mempunyai pemahaman agama secara mendalam. Ia menilai Indonesia adalah negara yang aman. “Rasa aman apakah harus diganti dengan ancaman dan teror?” tuturnya seraya menegaskan bahwa mencintai tanah air adalah sebagian dari iman dan negara merupakan amanah.

Berdampak pada Kondisi Ekonomi

Dalam kesempatan yang sama, Guru Besar Universitas Ahqaf Yaman Prof Dr Abdullah Alaidrus menerangkan, Islam tidak mengajarkan sedikitpun tentang radikalisme.

“Seperti halnya Allah telah memberitahukan bahwa umat Nabi Muhammad adalah umat yang moderat, sehingga Islam datang sebagai rahmat bagi seluruh alam,” terang Abdullah.

Kenyataan yang ada, lanjutnya, dimana-mana banyak orang Islam  yang telibat dalam pengeboman, peperangan, dan perampasan. Bagaimana hal tersebut bisa terjadi, padahal, menurutnya, “Allah menuntut kita untuk memikul beban amanah sebelum kita beriman,” tambahnya di hadapan ratusan hadirin yang terdiri dari mahasiswa dan dosen.

Abdullah mengungkapkan, gerakan radikalisme sangat berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi suatu negara. Menurutnya, tujuh persen penduduk Yaman yang hidup dalam garis kemiskinan adalah akibat dari peperangan. (Muhammad ZidniNafi’/Mahbib)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG