IMG-LOGO
Nasional

Kapolri Rekomendasikan Pembubaran FPI

Jumat 10 Oktober 2014 20:1 WIB
Bagikan:
Kapolri Rekomendasikan Pembubaran FPI

Jakarta, NU Online
Kepala Polri Jenderal Polisi Sutarman merekomendasikan organisasi massa Front Pembela Islam (FPI) dibubarkan karena sering melakukan aksi menggunakan cara kekerasan.
<>
"Mereka sering menghadapi masalah dengan cara-cara kekerasan, anarkis, jadi saya kira mereka enggak layak lagi untuk dipertahankan," kata Sutarman di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan pembubaran organisasi itu tidak berada dalam kewenangannya. Pembubaran FPI, menurut dia, harus dilakukan lewat lembaga peradilan.

Sutarman menjelaskan, sesuai undang-undang setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum tapi demonstrasi tidak boleh dilakukan dengan cara-cara anarkis.

Setelah aksi unjuk rasa FPI di depan Gedung DPRD DKI Jakarta dan Balai Kota yang berakhir ricuh pada Jumat (3/10), kepolisian memperketat pengamanan di sekitar Balai Kota dan Gedung DPRD hari ini karena ada kabar massa organisasi massa itu akan berunjuk rasa lagi.

"Tentu pengamanan kami perketat. Pengamanan berlapis," katanya.

Bila massa pengunjuk rasa kembali terlibat kericuhan dan tidak bisa dikendalikan, ia mengatakan, polisi tidak segan-segan melakukan tindakan tegas.

"Ada step-step-nya. Dari mulai menggunakan gas air mata, kemudian tembakan pantul sampai peluru karet. Laksanakan! Jangan ragu! Tapi tentunya setiap langkah yang dilakukan anggota polisi harus sesuai SOP. Itu harus diikuti," katanya.

Siang ini sekitar pukul 14.30 WIB massa FPI mulai mendatangi Balai Kota dan Gedung DPRD DKI Jakarta. Polisi disiagakan di sekitar gedung-gedung tersebut untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya keributan. (antara/mukafi niam)

Bagikan:
Jumat 10 Oktober 2014 19:22 WIB
Oman Ingin Bertukar Produk Perdagangan dengan Pengusaha NU
Oman Ingin Bertukar Produk Perdagangan dengan Pengusaha NU

Jakarta, NU Online
Pemerintah Oman melalui kementerian perdagangan dan pertaniannya tertarik untuk bertukar produk perdagangan dengan para pengusaha di lingkungan Nahdlatul Ulama (NU). Demikian dalam pertemuan dengan delegasi pemeritah Oman di kantor PBNU, Jakarta, Jum’at (10/10) siang.<>

Dalam pertemuan itu delegasi Oman diwakili oleh Al-Gheilani ghaith Ali Mubarak Mohammed (utusan menteri perdagangan oman), Al-Maqbali Naif Abdullah (utusan menteri perdagangan oman), Kharusi Said Abdullah (kementrian pertanian wilayah timur Oman), Al-Hajri Mohammed Badr Salim (kementrian pertanian wilayah tengah Oman), yang didampingi atase ekonomi KBRI Oman Bayu dan Jubir KBRI Oman untuk Indonesia Samsul Bahrain.

Delegasi Oman disambut langsung oleh Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU Marsudi Syuhud beserta Ketua Lembaga Perekonomian NU (LPNU) Mustholihin Madjid dan sejumlah pengurus LPNU yang didampingi staf PBNU untuk urusan luar negeri Ajat Sudrajat.

Menurut Ajat Sudrajat, dalam kesempatan itu pihak Oman berharap pengusaha NU bisa menyuplai berbagai produk makanan kemasan kering, buah-buahan yang dikeringkan serta jangung dan beberapa hasil-hasil pertanian, serta produk makanan ternak.

“Sementara pihak Oman ingin memasarkan korma Oman ke Indonesia melalui NU,” katanya.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam kesempatan itu mengatakan, NU membuka seluas-luasnya kersajama dengan pihak luar untuk membangkitkan pengusaha NU dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi warga NU secara lebih luas. Selebihnya Ketua Umum lebih dalam pertemuan itu banyak bercerita tentang berbagai hal terkait organisasi NU. (A. Khoirul Anam)

Jumat 10 Oktober 2014 16:5 WIB
Indonesia Mestinya Berdaulat di Bidang Budidaya Laut
Indonesia Mestinya Berdaulat di Bidang Budidaya Laut

Jakarta, NU Online
Ketua Masyarakat Akuakultur Indonesia Rokhmin Dahuri didaulat sebagai pembicara kunci dalam Konferensi Akuakultur Dunia yang dihelat di Ho Chi Minh City, Vietnam, Jum'at (10/10). Ia menyampaikan potensi besar kekayaan kandungan laut Indonesia pada pertemuan dunia ini.
<>
Kepada NU Online, Menteri Kelautan dan Perikanan di masa Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati itu mengatakan, Indonesia harus banyak berbenah. Segala bentuk program pemerintahan mestia diarahkan pada kedaulatan di bidang akuakultur. Sebab di negeri maritim terbesar di dunia ini menyimpan potensi luar biasa.

“Ide besar saya, mengingat permintaan dunia terhadap berbagai produk akuakultur seperti ikan, udang, kekerangan, kepiting, bahan farmasi, kosmetik, biofuel, dan perhiasan/mutiara sangat tinggi. Sementara Indonesia punya potensi produksi akuakultur terbesar di dunia sekira 60 juta ton per tahun,” kata Rokhmin.

Saya ingin Indonesia mampu menjadi negara besar yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada sektor akuakultur, Rokhmin berharap.

Dalam konferensi itu Rokhmin mengusung tema “Indonesia's Aquaculture Landscape.” Konferensi ini dihadiri 500 peserta terdiri dari pengusaha, peneliti, dosen, dan perwakilan pemerintah dari seluruh dunia. (Musthofa Asrori/Alhafiz K)

Jumat 10 Oktober 2014 14:0 WIB
AHLUL HALLI (6)
Inilah Draft Konsep Ahlul Halli dalam Munas NU (2)
Inilah Draft Konsep Ahlul Halli dalam Munas NU (2)

Jakarta, NU Online
Berikut kami sajikan secara lengkap draft sistem ahlul halli wal aqdi yang akan dibahas dalam musyawarah nasional (munas) NU yang akan berlangsung di Jakarta, 1 November 2014 ini. Draft ini akan kami sajikan secara lengkap yang dirangkai dalam beberapa seri tulisan.
<>
B. Tinjauan Hukum Fiqh

Praktek pemilihan dan pengangkatan Khalifah/Amir/Imam pada masa Al-Khulafa’ Ar-Rasyidin sebagaimana di atas menjadi dasar istidlal dan istinbath dalam menetapkan hukum fiqh oleh para mujtahid. Diantara beberapa ketetapan hukum fiqh :

1. Memilih dan mengangkat imam (pemimpin) negara dan ummat adalah wajib. Adapun imam yang wajib dipilih adalah orang yang terpenuhi beberapa syarat. Dan diantara orang-orang yang sama-sama terpenuhi syarat-syarat, orang yang lebih berhak dipilih adalah orang yang terbaik dalam persyaratan.

2. Pemilihan dan pengangkatan imam berdasarkan keterwakilan oleh beberapa orang ahli adalah ashlah dan afdlal dibanding pemilihan secara langsung oleh setiap pribadi. Beberapa orang ahli tersebut oleh Imam Ahmad ibn Hanbal disebut dengan istilah Ahlul Halli Wal-Aqdi yang kemudian diikuti oleh para ulama generasi berikutnya. Adapun istilah lain sesuai fungsinya, disebut Ahlusy Syuro.

3. Ahlul Halli Wal-Aqdi ialah beberapa orang ahli yang bertugas memilih dan mengangkat imam berdasarkan keterwakilan yang meliputi unsur golongan, wilayah/daerah, dan lainnya melalui musyawarah.

4. Ahlul Halli Wal-Aqdi terdiri dari unsur ulama, tokoh, pemikir, ilmuan dengan syarat:

a. Memiliki kepribadian yang adil, jujur dan terpercaya.

b. Memiliki pengetahuan untuk memilih orang yang berkemampuan memimpin dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

c. Memiliki pandangan yang cermat dan arif sebagai (أهل الرأي والحكمة) dalam memilih calon pemimpin terbaik yang akan dapat membawa lebih banyak mashlalah.

5. Jumlah Ahlul Halli Wal-Aqdi menurut jumhur ulama Bashrah, terdiri dari lima orang. Sedangkan menurut suatu pendapat, cukup tiga orang. Adapun menurut pendapat lain, tidak ada ketentuan jumlah yang baku, tetapi relatif atas dasar mashlahah.

6. Setiap anggota Ahlul Halli Wal-Aqdi dibolehkan memilih sesama Ahlul Halli Wal-Aqdi.

7. Pemilihan dan pengangkatan pemimpin oleh Ahlul Halli Wal-Aqdi boleh dan dan tepat diterapkan dalam setiap institusi berorientasi keagamaan. (bersambung) (mukafi niam)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG