IMG-LOGO
Nasional

Ulama Beirut Kutip Kitab Mbah Hasyim dan Karya Ulama Nusantara

Kamis 5 Februari 2015 22:3 WIB
Bagikan:
Ulama Beirut Kutip Kitab Mbah Hasyim dan Karya Ulama Nusantara

Subang, NU Online
Syekh Kholil bin Abdul Qodir Dabbagh Al-Hasani hadir dalam kegiatan “Daurah Ilmiah” di Auditorium PCNU Subang, Rabu (4/2). Dalam menerangkan akidah Aswaja, ulama asal Beirut ini tampak ringan mengutip di sana-sini karya Mbah Hasyim, Syekh Ihsan Jampes, dan Syekh Nawawi Banten.
<>
PCNU Subang sengaja mengundang Syekh Kholil berbicara untuk memperkuat aqidah Aswaja nahdliyin Subang. Mengenai perbedaan Allah SWT dan makhluq-Nya berikut rincian di dalam ilmu Kalam, Syekh Kholil menunjukkan karya-karya ulama Nusantara.

"Ini adalah kitab At-Tanbihatul Wajibat. Siapa penulisnya?" tanya Syaikh Kholil kepada jamaah sambil menunjukkan sebuah kitab.

Setelah ada jamaah yang menjawab, Syaikh Kholil kembali menyatakan bahwa kitab itu ditulis oleh Pendiri NU Hadhratus Syekh KH Hasyim Asy'ari. Syekh Kholil lalu membacakan muqaddimah kitab Mbah Hasyim yang menyatakan bahwa Allah suci dari segala kekurangan dan tidak membutuhkan segala sesuatu.

Setelah mengutip kitab Mbah Hasyim, Syekh Kholil menunjukan kitab Qathrul Ghaits dan Tijanud Darori karya Syekh Nawawi Banten, serta menunjukkan kitab Sirajut Thalibin karya Syekh Ihsan Jampes.

"Saya sangat senang bisa hadir di kantor NU Subang. Sebab ketika masuk ke kantor NU, saya  itu seperti berada di kantor sendiri di Libanon. Ada kesamaan antara kantor NU dan kantor saya di Liibanon," kata Syekh Kholil melalui penerjemahnya.

Selain itu, aqidah Syekh Kholil pun mempunyai kesamaan dengan Aqidah NU. Hal ini ia buktikan dengan menempatkan kitab Mbah Hasyim dan kitab-kitab ulama Nusantara sebagai rujukan. (Aiz Luthfi/Alhafiz K)

Bagikan:
Kamis 5 Februari 2015 19:30 WIB
Ini 7 Seruan Moral Tokoh Lintas Agama untuk Presiden, KPK, dan Polri
Ini 7 Seruan Moral Tokoh Lintas Agama untuk Presiden, KPK, dan Polri

Jakarta, NU Online
Puluhan tokoh lintas agama dan kepercayaan berkumpul di Kantor PBNU Kramat Raya Jakarta Pusat, Kamis, (5/2) sore. Pertemuan ini untuk menanggapi masalah yang mengemuka akhir-akhir ini terkait kemelut antara KPK dan Polri, dan mengenai ketegasan Presiden Jokowi dalam menyelsaikan kemelut tersebut.<>

“Pertemuan ini tidak terkait dengan politik, murni untuk menyelesaikan persoalan kebangsaan kita saat ini,” tegas Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj saat memimpin penyampaian sikap di lantai 5 kantor PBNU.

Hasil dari pertemuan ini, mereka menyampaikan hal-hal sebagai berikut, 

1. Penegakan kebenaran dan keadilan adalah syarat mutlak keselamatan bangsa Indonesia. 

2. Tugas Negara dan pemerintahan adalah menjaga nilai-nilai luhur agama dan memajukan kemashlahatan rakyatnya.  

3. Pemimpin yang jujur, amanah dan adil akan membawa bangsa ini mencapai kemajuan dan kesejahteraan. 

Dari tiga persamaan persepsi kebangsaan itu, mereka menyampaikan 7 butir seruan moral kepada presiden, KPK, dan Polri sebagai berikut,  

1. Menyerukan kepada bangsa Indonesia untuk tidak khawatir, was-was atau resah, serta tetap tenang dan menjalankan aktifitas sebagaimana biasa. 

2. Menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia untuk terus secara sungguh-sungguh memimpin pemberantasan korupsi.  

3. Mengetuk nurani Presiden Republik Indonesia untuk tidak ragu-ragu mengambil langkah yang tegas, cepat dan tepat untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan dan kemelut antara KPK dan Polri sesuai konstitusi.

4. Menyerukan Presiden Republik Indonesia untuk mengangkat kepemimpinan Polri dengan mengutamakan moralitas, kredibilitas, berintegritas  dan kapabel.

5. Mendukung KPK dan Polri untuk melakukan tugasnya menegakkan hukum dalam kerangka memberantas korupsi dan meningkatkan akuntabilitasnya. 

6. Mendorong semua pihak agar menghentikan kriminalisasi dan tidak menjadikan KPK dan Polri sebagai alat bagi kepentingan politik individu dan kelompok. 

7. Mengingatkan KPK untuk kembali ke fitrahnya dan betul-betul menjaga dan meningkatkan kredibilitasnya sebagai lembaga pemberantasan korupsi.

Hadir dalam pertemuan tersebut diantarnya Dr. H. Marsudi Syuhud (Sekjend PBNU), Dr. H. Bina Suhendra (Bendahara Umum PBNU), Dr. Abdul Moqsith Ghazali (The Wahid Institute), Romo Ignatius Harianto SJ. (Sekjend ICRP/KWI), HS. Dillon (Intelektual dan Tokoh Agama Shikh), Pendeta Albertus Patti (PGI), Uung Sendana (Ketum Majlis Tinggi Agama Konghucu Indonesia), Piandi  (Ketum Majlis Budayana Indonesia), Yanto Jaya (Ketua Parisada Hindu Darma Indonesia), Suprih Suhartanto (Majlis Luhur Agama Nusantara), Ulil Ashar-Abdalla (ICRP), M. Imdadun Rahmat (Komisioner Komnas HAM), Zafrullah Pontoh (JAI), dan Syamsiah (ICRP). Hadir juga perwakilan dari Ahmadiyah, Agama Tao, dan Komunitas Ahlul Bait Indonesia. (Fathoni)


Kamis 5 Februari 2015 17:0 WIB
Muslimat Gelar Rakernas di Samarinda
Muslimat Gelar Rakernas di Samarinda

Jakarta, NU Online
Pucuk Pimpinan Muslimat Nahdlatul Ulama menggelar Rapat Kerja ‎Nasional (Rakernas) Samarinda, 5-7 Februari 2015.‎ Rakernas dibuka langsung oleh Ketua Umum Muslimat Khofifah Indarparawansa yang juga Menteri Sosial.<>

Sekjen Muslimat, Aniroh Slamet Efendi Yusuf mengatakan, Muslimat NU mengamanatkan Rakernas dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali diantara dua kongres atas undangan Pimpinan Pusat.

"Maka dalam rangka melaksanakan amanat Kongres XVI tahun 2011 di Lampung, Pimpinan Pusat Muslimat NU telah menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada tanggal 27 Mei - 1 Juni 2014," kata Aniroh Slamet Efendi Yusuf, di Jakarta, Kamis (5/2).

Mengingat kebutuhan penguatan yang lebih besar pada tiga layanan dasar Muslimat NU tersebut, maka sebelum Kongres tahun 2016, PP Muslimat NU menyelenggarakan  Rapat Kerja Nasional Bidang Pendidikan dan mengagendakan Rapat Kerja Nasional Bidang Kesehatan dan Bidang Ekonomi .

Rakernas  Pendidikan kali ini diselenggarakan   tanggal 5 -7 Februari 2015 di Samarinda, Kalimantan Timur, dengan mengambil tema "Menguatkan Jaringan Pendidikan yang makin Berkualitas, Dan Terjangkau Untuk Menyiapkan SDM Yang Unggul, Kompetitif Dan Ber-Akhlak Mulia".

Muslimat NU kini membidangi beberapa layanan. Antara lain bidang kesehatan yang membidangi Yayasan Kesejahteraan Muslimat (YKM) NU. Kini Muslimat memilik 108  RB/RS/Klinik, 10 asrama Putri /Pesantren Putri, 104  Panti Asuhan, 10   Panti Jompo.

Selain itu, bidang pendidikan yang mempunyai layanan  Yayasan Pendidikan Muslimat (YPM) NU. Kini bidang ini memiliki  9.986   TK/RA, 1571 PKBM, 14.350  TPQ, 10  Balai Latihan Ketrampilan (BLK), serta 4.622   PAUD.

Sedangkan Yayasan Haji Muslimat (YHM) NU, memiliki  146   Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Dan, Yayasan Himpunan Daiyah dan Majelis Taklim Muslimat  (HIDMAT) NU, sebanyak  59.650 MT.

Di bidang Koperasi, Muslimat memiliki 1 Induk Koperasi (INKOPAN),  9 Koperasi Sekunder, 144  Koperasi Primer, dan 355 Tempat Pelayanan Koperasi  (TPK). (Red: Anam)

Kamis 5 Februari 2015 15:3 WIB
Penegak Hukum Harus Jaga Etika dan Marwah Bangsa
Penegak Hukum Harus Jaga Etika dan Marwah Bangsa

Probolinggo, NU Online
Penegak hukum harus menjaga etika dan marwah bangsa ke depan, bukan saling menjatuhkan dan menghancurkan antar satu dengan yang lain. Proses hukum juga harus berjalan sesuai dengan alurnya sehingga tata kelola negara berjalan baik.<> 

Demikian ditegaskan oleh Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor (PC GP Ansor) Kabupaten Probolinggo, Muchlis, Rabu (4/2) di Probolinggo.

Kepada semua pengamat hukum, politik serta media sosial dan elektronik, Muchlis meminta, untuk sama-sama menahan diri memberikan statement dan tontonan kepada masyarakat yang bersifat provokatif dan memihak.

“Mari kita dukung penegakan hukum di negeri ini dengan saling memberi semangat positif, menghormati pemimpin dan menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian serta terus mempertahankan ukhuwah sesama penegak hukum,” imbaunya

Menurutnya, rekam jejak dan sistem kerja serta tata kelola dalam tubuh lembaga penegak hukum maupun lembaga antikorupsi memang perlu dievaluasi. 

“Semua ini dilakukan agar tidak ada tumpang tindih kekuasaan atas hukum di negeri ini,” ujar Muchlis.

Dia juga menerangkan, kekuasaan hukum yang bersifat tidak terbatas dari salah satu lembaga penegak hukum juga bisa mengakibatkan amburadulnya sistem tata kelola negara yang masih dalam perbaikan.

“Ansor bersikap tegas bahwa KPK dan Polri serta lembaga penegak hukum lain harus berjalan seiring dan bekerja sama dalam menegakkan keadilan hukum dan memberantas korupsi di negeri ini,” pungkasnya. (Syamsul Akbar/Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG