IMG-LOGO
Nasional

Lakpesdam NU Agendakan Rakernas di Batam

Rabu 4 Maret 2015 10:9 WIB
Bagikan:
Lakpesdam NU Agendakan Rakernas di Batam

Jakarta, NU Online
Pengurus Pusat Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Asrama Haji Batam, Kepulauan Riau, 14-16 April 2015.
<>
“Kami sudah melakukan koordinasi dengan bapak Walikota Batam Ahmad Dahlan dan alhasil beliau menyambut baik niat kami untuk melakukan Rakernas,” kata Ketua PP Lakpesdam NU Yahya Maksum di Kantor PP Lakpesdam NU, Selasa (3/3) malam.

Dia menjelaskan, saat menerima kedatangan pengurus Lakpesdam, orang nomor satu di kota terbesar di Kepulauan Riau itu tampak sangat gembira karena kota tercintanya dipercaya menjadi tuan rumah.

“Beliau mengapresiasi niat kami dengan baik, selain itu beliau juga ingin memperkenalkan beberapa wisata di Batam dengan harapan Kepulauan Riau bisa lebih dikenal oleh masyarakat NU secara khusus,” ungkap Yahya.

Secara terpisah, ketua panitia penyelenggara, Eko Agus Priyono mengatakan, saat ini pihaknya sudah mempersiapkan beberapa kebutuhan kepanitiaan, baik dari segi tempat, akomodasi, ataupun lainnya.

Dia menambahkan,  dalam Rakernas nanti panitia akan menyambut peserta Rakernas dengan mempertunjukkan tarian Nusantara sekaligus mengajak peserta berkunjung ke beberapa tempat wisata kota seusai Rakernas.

“Kami memilih kepulauan ini karena suasananya yang kondusif, dan itu sangat kami harapkan untuk menelurkan ide-ide brilian nantinya guna memberikan kontribusi yang positif terhadap NU ke depan. (Agus Baha’udin Anwar/Mahbib)

Bagikan:
Rabu 4 Maret 2015 23:3 WIB
Bahas Kanuragan, Wakil Ketua PWNU Jatim Diangkat Guru Besar Tasawuf
Bahas Kanuragan, Wakil Ketua PWNU Jatim Diangkat Guru Besar Tasawuf

Surabaya, NU Online
Pihak UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya mengukuhkan Wakil Ketua PWNU Jatim H Ali Mas’ud (Cak Ud) sebagai guru besar luar biasa di bidang tasawuf, Rabu (4/3). Pihak kampus menilai Cak Ud cukup mumpuni menjelaskan tasawuf dan ilmu kanuragan secara akademik.
<>
Pada pidato pengukuhannya, Cak Ud menyatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menguji perdebatan teologis yang tidak berujung-pangkal perihal tasawuf dan tradisi kanuragan yang berkembang di tanah air.

Ia juga tidak memperbincangkan secara mendalam apakah tradisi kanuragan yang berlaku umum dalam dunia tasawuf tarekat dan kaum santri memiliki, mengacu, dan bersandar pada teks Al-Quran dan hadis.

Ia lebih banyak menyampaikan tasawuf dan tradisi kanuragan, puritanisme atau sinkretisme Islam. “Ilmu kanuragan identik dengan dunia pendekaran dan kesaktian. Di dalam tradisi Islam, kanuragan juga tidak asing,” jelas pria kelahiran Gresik itu.

Lelaku kanurangan, lanjutnya, sangatlah berat dan terkadang sulit dijangkau akal dan kelaziman. Karena itu, sebagian orang mengatakan kanurangan sebagai bid’ah.

“Inilah kenapa saya tertarik mengangkat tema kanurangan karena banyak orang bilang itu bid’ah, padahal kanurangan ada korelasinya dengan ilmu tasawuf,” jelas Prof yang mengaku senang dengan ilmu kanurangan semenjak di pesantren dulu.

Menurut Rektor UINSA Prof A’la, UIN Sunan Ampel sudah mengukuhkan guru besar sebanyak 48. Ia berharap ada karya-karya selanjutnya dari Cak Ud.

Terlihat hadir pada pengukuhan guru besar Cak Ud, Ketua PWNU Jatim KH Mutawakkil Alallah dan para pengurus NU Jatim lainnya. (Rofii Boenawi/Alhafiz K)

Rabu 4 Maret 2015 9:2 WIB
ISLAM NUSANTARA (3)
Anti Kasta, Wali Songo Ajarkan Kesetaraan
Anti Kasta, Wali Songo Ajarkan Kesetaraan

Jakarta, NU Online
J
ejak Wali Songo di Nusantara, khususnya di sepanjang Pantai Utara Jawa (Pantura) masih terpatri di benak masyarakat hingga kini. Perubahan yang diajarkannya sudah tentu melahirkan pro-kontra, khususnya dari pihak kerajaan.<>

Di hadapan para dosen Pascasarjana STAINU, sejarawan NU KH Agus Sunyoto mengemukakan banyak fakta sejarah. Para dosen pun terkaget-kaget dengan temuan Wakil Ketua PP Lesbumi ini.

“Para kawulo oleh Wali Songo diajari untuk menyebut kata ganti diri ingsun, bukan kulo. Padahal waktu itu, ingsun hanya digunakan oleh para raja. Nah, tiba-tiba masyarakat kok menyebut diri mereka ingsun. Aparat marah betul termasuk Sultan Trenggono pun marah dengan konsep itu karena dianggap mengubah (tradisi),” papar Agus.

Yang lebih ekstrem, lanjut Agus, mereka lalu dijatuhi hukuman. Ajaran lainnya, tidak boleh membayar pajak ala Syekh Siti Jenar, juga dilarang kerajaan. Siti Jenar menganggap Islam tidak pernah mengajarkan bayar pajak. Memang, pajak waktu itu sangat berat. Orang miskin pun diwajibkan membayar juga.

“Kalau dia tidak punya rumah dan tidak punya uang, lalu bayarnya dengan apa? Dia tiga empat kali harus bekerja membabat rumput alun-alun keraton. Atau dia menjaga rumahnya pejabat tanpa dibayar, karena itu merupakan gantinya bayar pajak,” tuturnya.

Menurut Agus Sunyoto, konsep tersebut berkembang di daerah pantai utara. Karena pada 1870 saat pemerintah Hindia Belanda memberlakukan UU Agraria mereka mendapati di Yogyakarta dan Surakarta tidak mengenal hak milik.

“Jadi, ternyata tanah itu milik Keraton semua. Orang ndak punya hak milik. Ini menunjukkan perubahan Wali Songo hanya diikuti penduduk pesisir, sementara masyarakat pedalaman masih menggunakan konsep lama,” tandasnya.

Hingga sekarang, lanjut Agus, orang pedalaman masih menyebut dirinya kawulo. Kalau nyebut ingsun justru dianggap tidak tahu tataran atau tatakrama. Sebaliknya di Cirebon, Jawa Barat menggunakan kata ingsun. Begitu juga di Giri, Gresik, Jawa Timur. “Perubahan ini sebelumnya nggak pernah ada. Konsep masyarakat baru ada pada zaman Wali Songo,” tandasnya.

Menurut Agus, Wali Songo konsisten mengawal perubahan sosial terhadap struktur masyarakat kuno yang membagi masyarakat ke dalam tujuh lapis (kasta). Dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. “Itu khas Nusantara, tidak ada duanya di dunia,” tegasnya. (Musthofa Asrori/Mahbib)

Rabu 4 Maret 2015 0:1 WIB
LPBINU Latih BPBD 4 Kabupaten Soal Desain Perencanaan dan Monev
LPBINU Latih BPBD 4 Kabupaten Soal Desain Perencanaan dan Monev

Surabaya, NU Online 
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) menyelenggarakan Pelatihan “Desain Perencanaan dan Monitoring dan Evaluasi (Monev)” bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) empat kabupaten Jawa Timur. 
<>
Pelatihan ini diikuti 24 peserta yang merupakan perwakilan BPBD dan stakeholder (LPBI NU, Perguruan Tinggi dan LSM) dari empat kabupaten, yaitu Malang, Trenggalek, Sampang, dan Situbondo. Pelatihan ini dilaksanakan pada 1 - 4 Maret 2015 di Hotel Ibis Surabaya. 

Dalam pelatihan yang dukungan Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR) ini dibahas tiga materi pokok, yaitu Desain Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi. Materi tersebut mengundang narasumber sekaligus fasilitator Henry Pirade dari Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR).

Menurut siaran pers yang diterima NU Online Selasa (3/3) setelah mengikuti pelatihan ini, peserta diharapkan memiliki kemampuan untuk menyusun desain kegiatan dan program pengurangan risiko bencana, membuat instrumen dan melakukan monev, serta memahami strategi program dan memantau perkembangan kegiatan pengurangan risiko bencana di kabupaten masing-masing.

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Jawa Timur Sudarmawan. Dalam sambutannya, ia mengapresiasi LPBI NU yang sangat peduli dan memiliki komitmen yang kuat tentang kebencanaan, diantaranya melalui inisiasi Perda Penanggulangan Bencana dan beberapa kegiatan untuk meningkatkan kapasitas BPBD dan stakeholder di Jawa Timur. 

Sudarmawan juga menekankan pentingnya komitmen semua pihak, termasuk di dalamnya kepala daerah dalam melakukan upaya penanggulangan bencana. Karena dengan komitmen dan kerja sama semua pihak, upaya penanggulangan bencana dapat dilaksanakan secara maksimal dan benar-benar dirasakan manfaatnya masyarakat secara luas.

Ketua PBNU KH Abbas Mu’in dalam sambutannya menyampaikan bahwa dalam sebuah program terdapat empat komponen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Berkaitan dengan hal itu, pelatihan ini menjadi penting karena akan dibahas semua komponen tersebut. 

Abbas Muin juga berharap pelatihan ini dapat memberikan manfaat yang bisa diimplementasikan peserta di wilayahnya masing-masing.

Sementara Ketua LPBI NU, Avianto Muhtadi menyampaikan, upaya mengelola ekologi, aspek ekonomi dan sosial sangat penting untuk diperhatikan sehingga dapat mengurangi kerentanan yang ada. Upaya penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, melainkan harus melibatkan masyarakat dan juga dunia usaha. 

Avianto berharap pelatihan ini tidak hanya bermanfaat bagi peserta pelatihan, tetapi juga bagi masyarakat luas di Jawa Timur. “LPBI NU bergerak dalam 3 (tiga) tataran, yaitu pelestarian lingkungan, pengurangan risiko bencana dan dampak perubahan iklim,” katanya. (Red: Abdullah Alawi)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG