IMG-LOGO
Taushiyah

Ijtihad dan Keterbatasan Kita

Kamis 5 Maret 2015 9:1 WIB
Bagikan:
Ijtihad dan Keterbatasan Kita

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Suatu ketika secara kebetulan saya mendengar percakapan beberapa santri di pesantren desa saya. Percakapan antar santri itu mirip halaqah dalam bentuk sederhana. Seperti tidak mau ketinggalan dengan tren yang hinggap pada lembaga-lembaga pendidikan di kota,<> santri-santri itu beri'tikad—kalau tidak bisa dikatakan mengkhayal—membuat fonum kajian ilmiah sebagai al-maqshuudul a'dhom (tujuan utama). Mereka merasakan, pelajaran yang selama ini didapat dari pesantren kurang begitu populer. Dengan usaha membentuk forum kajian ilmiah, maksud mempopulerkan materi pengajian pesantren akan lebih mudah terpenuhi. Apa lagi ketika "ilmu-ilmu pondakan' itu dihadapkan kepada realitas sosial. Terlihatlah suatu kenyataan ,vang memprihatinkan. Banyak masalah yang belum terjawab oleh kekayaan khazanah ilmu (bukan keilmuan) pesantren itu sendiri.

Percakapan yang tidak resmi itu menyinggung beberapa hal yang selama ini menjadi isu sentral bagi sebagian organisasi keagamnan di negeri ini. Begitu kritisnya pembicaraan itu, sehingga sistem-sistem pengajaran pesantren mereka pertanyakan substansi dan esensinya. Demikian komprehensipnya, sehingga banyak hal yang tercakup dalam pembicaraan tersebut. Lebih jauh lagi kemudian mereka berbicara mengenai upaya sosialisasi fiqih dan mengakomodasikannya dengan kehidupan praktis masyarakat awam.

***

Sebagian dari mereka mengatakan pesantren dalam upayanya sebagai lembaga tafaqquh fiddin (memperdalam agama), selama ini lebih getol mempelajari teks-teks ulama salaf dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang luas, dengan konteks sosial pada saat teks-teks tersebut dibukukan. Pesantren -bahkan kebanyakan umat Islam- cenderung hanya membaca produk-produk hukum Islam (fiqih) yang telah diolah matang oleh ulama Salaf.

Kerja intelektual pesantren dan kajian keagamaannya hanya berkisar pada interpretasi tekstual. Sementara dinamika perkembangan sosial yang berlangsung begitu cepat dan perubahan demi perubahan, oleh pesantren hanya disikapi dengan cara menarik kesimpulan demi kesimpulan secara umum dari hukum-hukum yang sudah matang tersebut, untuk kemudian digunakan menjawab tantangan-tantangan sosial yang kompleks.

Maka ketika masalah-masalah waqi'ah (aktual) di tengah masyarakat semakin menggejala, membutuhkan penyelesaian dan jawaban komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah, serta sama sekali tidak melulu berupa teori normatif, pesantren menjadi "kalang kabut". Masih dalam percapakan itu mereka mengemukakan, masalah-masalah seperti asuransi sama sekali tidak pernah ada dalam acuan kitab-kitab kuno pesantren (kitab kuning). Banyak hal yang secara praktis terjadi di dunia modern, belum terkodifikasikan ke dalam kitab kuning. Sehingga dengan begitu, Islam yang kaffah (universal) belum sepenuhnya terejawantahkan secara nyata dalam realitas sosial.

Lebih jauh lagi, salah seorang santri dengan berani mencoba mengoreksi sudut-sudut lain pola pengajaran fiqih pesantren itu sendiri. Ditemukan suatu hipotesis awal, bahwa pesantren selama ini bermazhab lewat kajian-kajian qauli (verbal), bukan pengkajian metodologis. Sehingga ia menganggap wajar, bila kemudian pesantren terperanjat menghadapi masalah-masalah baru yang belum teratur dalam teks-teks salaf.

***

Dari sini muncullah ide mereka untuk men-tajdid "fiqih pesantren". Mereka untuk sementara akur seakur-akurnya, bahwa untuk mengatasi segala permasalahan di atas hanyalah tepat bila semuanya dikembalikan langsung (istilah mereka) pada inti ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sebab, dalih mereka, Islam sebagai suatu tatanan global, tentu di dalamnya mengandung beberapa paham, sekte ataupun golongan-golongan. Manakala seseorang hanya berpegang pada satu dari paham-paham itu, maka ia tak akan dapat meraih Islam secara kaffah (keseluruhan).

Saya tersenyum ketika mendengar mereka menyebut sebuah hadits yang kurang lebih berarti, "Setiap seratus tahun sekali Allah SWT akan mengutus seseorang untak melakukan tajdid dalam Islam".

Berangkat dari hadits itu mereka mengkaji definisi tajdid. Mereka menemukan, bahwa tajdid yang secara harfiah berarti memperbarui, tidak selalu dapat diterjemahkan atau disinonimkan dengan modernisasi yang dalam bahasa Arab lazim disebut 'ashraniyah. Begitu juga, tajdid sama sekali tidak bisa didefinisikan sebagai reformasi (bahasa Arabnya ishlahiyah), yaitu "pembaharuan" atau "perbaikan" yang sering terlepas atau sengaja dilepaskan dari kaitannya dengan semangat dan ajaran Islam.

Kajian definitif ini mereka peroleh dari sebuah rumusan para ulama ternama, berkharisma dan sekaligus punya reputasi yang mapan. Suatu hal yang kemudian gampang ditebak adalah munculnya sikap-sikap tawadlu' mereka secara otomatis, setelah melihat dan mengetahui, bahwa definisi tajdid di atas telah dirumuskan oleh kiai-kiai mereka. Mereka berhenti bercakap-cakap karena menolak disebut "kualat" terhadap kiainya. Suatu sikap sendika dhawuh yang alhamdulillah masih begitu melekat di jiwa para santri yang berpikiran moderat, maju dan modernis itu.

Kembali lagi forum itu menghangat, ketika salah seorang santri memberanikan diri berargumentasi secara logis dan ilmiah untuk mempertanyakan kejanggalan yang selama ini terjadi di tubuh mereka, yaitu tentang kepatuhan "mutlak" seorang santri kepada gurunya. Sikap patuh demikian menyebabkan seorang murid sama sekali tidak berhak mendiskusikan apa yang disampaikan oleh guru. Akibat logisnya tentu saja adalah stagnasi proses belajar mengajar itu sendiri. Hal mana, jelas berlawanan dengan konsep-konsep pendidikan modern.

Bahkan lebih dari itu, dalam kerangka yang lebih luas, kepatuhan tersebut -masih menurutnya- dapat mengakibatkan kejumudan pemikiran fiqih, sehingga dalam ilmu Tarikh Tasyri' dikenal 'ahdu al-jumud wa al-taqlid (masa stagnasi dan taklid). Kongkritnya, ia bertanya dengan sangat fantastis, "Kalau tajdid didefinisikan seperti di atas, bagaimana keberadann kehidupan modern sekarang ini? Tidakkah dengan demikian, tajdid itu hanya merupakan konsep belaka yang eksistensinya tidak mungkin lagi terejawantahkan dalam realitas modern? Bagaimana pula akhimya, fiqih menjawab tantangan zaman!"

Sungguh suatu pertanyaan mendasar, sehingga memaksa percakapan tersebut dibuka kembali. Dengan lancar kemudian salah seorang membeberkan hasil-hasil rumusan para ulama yang lain, yang masih berkisar tentang tajdid itu sendiri. Disebutkan bahwa tajdid dalam segala aspeknya memang tidak bisa disetarakan dengan modernisme agama lain. Tajdid muncul dan berangkat dari kesadaran tentang "kemunduran Islam" dan juga karena proses berjalannya sejarah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, ajaran Islam yang murni semakin tersisihkan oleh perkembangan zaman. Sehingga tajdid berkehendak memurnikan dan menjernihkan serta memperbaharui pemahaman dan penerapan ajaran serta hukam-hukam Islam yang bersifat relatif (nisbi) yang menjadi wilayah kajian ijtihad.

***

Percakapan agaknya menjadi melebar, membicarakan keberadaan ijtihad itu sendiri. Bermula dari definisi ijtihad yang berarti kemampuan berpikir secara maksimal untuk meng-istinbath-kan hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (yang terinci) al-Qur'an dan Hadits, si pembuka stagnasi percakapan itu tadi dengan serta merta menyela pembahasan. Ia agaknya tertarik benar dengan pernyataan pengambilan hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadits. Sepertinya sejak awal ia memang paling gethol bicara tentang al-Qur'an dan Hadits. Menurut anggapannya, selama ini ajaran syari'at Islam telah terkotori oleh modernisasi. Jalan satu-satunya tentu kennbali dengan utuh terhadap kedua inti ajaran Islam.

Sampai di sini, teman-temannya saling mengernyitkan dahi. Semuanya yakin bahwa ia -pembuka stagnasi itu- tentu tahu dan paham benar, bahwa al-Qur'an dan Hadits adalah tata aturan yang sangat global. Untuk mendalaminya dibutuhkan banyak ilmu dan kecakapan pemikiran yang tinggi. Semua temannya sadar bila ia jelas mengerti, bahwa syarat-syarat berijtihad sedemikian banyak dan rumit. Dalam rumusan beberapa ulama ditegaskan, pada zaman ini tidak dimungkinkan lagi adanya ijtihad fardi (ijtihad individual) seperti yang dilakukan imam mazhab empat. Akan tetapi ijtihad tetap bisa dilakukan sebatas ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda untuk kemudian menetapkan ijtihad dalam satu atau beberapa perkara.

Alhasil, santri-santri itu menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka ingat, ulama sekaliber Abu Zakaria al-Anshori pun dalam kebanyakan kitabnya selalu mempergunakan pendapat Imam Rofi'i dan Imam Nawawi. Sedangkan kedua imam itu ternyata hanya memiliki tingkatan terendah dalam strata mujtahid. Maka, mungkinkah ijtihad atau juga tajdid itu mereka lakukan? Mampukah mereka kembali seutuh-utuhnya kepada al-Qur'an dan Hadits yang ijmal (global) itu.

 

*) Tulisan ini pernah dimuat Suara Merdeka, Jumat 21 Februari 1992. Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS), dengan judul yang sudah diubah, “Gejolak Ijtihad Santri”.

Bagikan:
Rabu 11 Februari 2015 11:15 WIB
Yang Terbaik Ada di Tengah
Yang Terbaik Ada di Tengah

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “ Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah “ (khairul-umûri ausâthuha). Ia juga mencerminkan Pandangan agama Budha tentang “jalan tengah” yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. <>Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya, tokoh Syi’ah terkemuka Dr. Musa Al Asy’ari, “Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan” –dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu, katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga menunjukan kecenderungan umum mengambil “jalan tengah” yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhirnya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap “jalan tengah” sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah, tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk.

***

Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam “Die Untergang des Abendlandes"(The Decline Of The West). Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini ternyata mulai mengalami keruntuhan (untergang). Filosof Spanyol kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban modern terhadap karya-karya dan produk kaum elite, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal “Rebellion of the Masses” (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan).

Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Arnold Jacob Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, “A Study of History”. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges) dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Eupharat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahirnya Pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah.

Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, menulis bukunya “Aera Eropa” ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, Eerste Algemeene menselijk Patron). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke-6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu, Budha Gautama, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat “keseimbangan”.

Sebaliknya, para filsuf Yunani Kuno, membuat penimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini di ikuti oleh penyimpangan-penyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Renaissance (Abad kebangkitan), Abad pencerahan (Aufklarung), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede Algemeene menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk finalnya.

***

Nah, kita menolak Theokrasi (negara agama) dan Sekularisme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi Agama maupun kekuasaan Anti Agama dalam kehidupan bernegara kita. Karena sekularisme di pandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama.

Buku yang ditinjau penulis ini, sebenarnya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan “kebenaran Agama” dan illmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan adalah sebuah sintensa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) “ yang bukan-bukan”. Sederhana saja masalahnya, bukan?


*) Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 09 Oktober 2002.

Jumat 30 Januari 2015 8:1 WIB
Dakwah dan Pemberdayaan Rakyat
Dakwah dan Pemberdayaan Rakyat

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Dakwah dalam arti bahasa berarti mengajak, me nyeru, memanggil. Berangkat dan pengeritian bahasa itu, lalu dihubungkan dengan nash Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan dakwah Islam, Syekh Ali Mahfudh dalam kitabnya Hidayatul-Mursyidin menetapkan definisi dakwah sebagai benkut:
<>
Mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan akhirat.

Definisi di atas menunjukkan, dakwah adalah usa ha sadar yang disengaja untuk memberikan motivasi kepada orang atau kelompok (biasa disebut kelompok sasaran) yang mengacu ke arah tercapainya tujuan di atas.

Ilmu manajemen menyebut, salah satu syarat keberhasilan usaha motivasi adalah terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, melakukan kegiatan dakwah yang pada dasarnya adalah memberi motivasi kepada orang lain, perlu memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran. Apalagi muara dakwah tidak lain dari tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat atau rakyat.

Pelaku dakwah tentunya harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan melakukan penggalian kebutuhan tidak saja diharapkan bisa mengetahui kebutuhan atau masalah yang mendesak dan mendasar, tetapi juga kemampuan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, atas dasar kebutuhan sekarang, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan lingkungan di masyarakat.

Dalam teori motivasi dikenal adanya hirarki kebutuhan (hierarchy of need). Artinya ada semacam hirarki yang mengatur dengan sendirinya kebutuhan manusia, mulai kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.

1. Kebutuhan fisik seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, bantuan pakaian, sewa rumah, uang transportasi dan sebagainya.

2. Kebutuhan keamanan seperti jaminan masa tua (pensiun), santunan kecelakaan, jaminan asuransi kesehatan, aman dari tindak kejahatan.

3. Kebutahan sosial seperti orang menjadi anggota kelompok fformal atau informal, menjadi ketua organisasi atau yayasan.

4. Kebutuhan penghargaan agar orang menghargai, usaha dirinya seperti status, titel, promosi, perjamuan.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, seperti keinginan memaksimalkan potensi diri, menjadi pemuda pelopor, jadi tokoh ideal, atlet pemecah rekor.

Secara umum kebutuhan fisik (makan, sandang, papan) menempati urutan teratas. Barulah kebutuhan keamanan dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kebutuhan fisik umumnya sudah terpenuhi, manusia baru termotivasi memenubi kebutuhan lain.

Namun teori ini juga mengakui adanya pengecualian. Ada seseorang yang lebih mementingkan kebutuhan aktualisasi diri daripada kebutuhan fisik. Contohnya Mahatma Gandhi di India. Meskipun Gandhi secara fisik melarat, tapi berani berjuang bahkan berani mogok makan dalam rangka kemerdekaan diri dan bangsanva. Barangkali banyak kasus seperti Gandhi, misalnya pejuang-pejuang kemerdekaan kita, atau para kiai yang shalih dan wara’ atau para santri dan pendukungnya, adalah figur yang tidak terlalu memerlukan kebutuhan fisik. Mereka lebih membutuhkan aktualisasi diri atau sosial.

Berangkat dari teori ini, dakwah harus disesuaikan dengan masyarakat sasaran. Materi dakwah juga perlu dipilah antara untuk kader dakwah dan masyarakat sasaran. Motivasi untuk kader tidak harus sama dengan motivasi untuk kelompok sasaran.

Pemilahan sasaran dakwah secara jeli juga penting, mengingat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sebenarnya semakin melebar. Kalau kita melihat data sekunder kependudukan di Indonesia, maka dapat disebutkan, pada tahun 1990 pendapatan rata-rata setiap orang sebesar Rp 620,- tiap hari. Jumlah itu untuk biaya makan, minum, pendidikan, kesehatan, rokok, perawatan rumah, beli minyak, sewa listrik dan sebagainya.

Ukuran itu digunakan untuk saudara-saudara kita yang mempunyai pabrik, rumah tingkat, deposito pada bank asing, mau pun yang hidup di bawah kolong jembatan dan kekurangan gizi parah. Tidak peduli bagi 30%, penduduk yang hidup tanpa tanah, air bersih atau tanpa perawatan kesehatan dan tanpa pengobatan. Tidak peduli juga bagi 50% penduduk buta huruf yang berusia di atas 15 tahun. Mereka semua diasumsikan berpendapatan sama. Padahal kalau melihat data primer secara empiris, dari desa atau kota, betapa melaratnya rakyat kecil. Sebagian besar di antara penduduk Indonesia yang miskin, mayoritas adalah muslim.

Gambaran di atas menurjukkan betapa besar dan luas, sasaran dakwah. Dengan demikian organisasi pemuda yang mempunyai banyak potensi barangkali secara bertahap tetapi pasti harus lebih terpanggil, untuk berdakwah.

***

Penting untuk diperhatikan, bila dakwah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok, maka perlu pendekatan yang partisipatif, bukan pendekatan teknokratis. Dengan pendekatan itu, kebutuhan digali oleh motivator dakwah (kader) bersama kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Pemecahan masalah direncanakan dan dilaksanakan oleh kader kelompok. Bahkan kegiatan pun dinilai bersama, untuk memperbaiki aktifitas selanjutnya. Pendekatan macam ini, perlu sistem monitoring dalam pelaporan yang up to date. Inilah yang sekarang di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat sedang populer disebut “riset aksi”.

Dengan demikian dakwah tidak dilakukan dengan perencanaan global yang turun dari atas (top down), yang kadang-kadang sampai di bawah tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan model top down sering mengabaikan pemetaan masalah, potensi dan hambatan spesifik berdasarkan wilayah atau kelompok, apalagi per jenis kegiatan. Tipe satu kelompok masyarakat di satu desa, tidak akan sama dengan kelompok lain di tempat yang berbeda.

Dakwah inilah yang sekarang disebut dengan dakwah bil hal atau dakwah pembangunan, atau dakwah bil hikmah menurut bahasa Al-Qur'an. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Nahl ayat 125, “Serulah manusia ke jalan, Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik."

Dra Chadidjah Nasution menyebutkan, dakwah bil hikmah adalah berdakwah dengan memusatkan pikiran kepada tugasnya atau tidak mencampuradukkan masalah-masalah lain di dalam pikirannya, sehingga da'i dapat mengetahui apakah yang dibutuhkan oleh penerima dakwahnya.

Orang menyebut dakwah bil hal, barangkali merupakan koreksi terhadap dakwah selama ini yang banyak terfokus kepada dakwah mimbar yang monoton dari sisi penerima dan pembicaranya, sementara dana dan daya habis untuk kegiatan semacam itu tanpa perubahan berarti.

Namun kalau melakukan dakwah bil hal atau dakwah bil hikmah, apakah lalu dakwah bil lisan atau mau'’idhah hasanah ditinggalkan? Sama sekali tidak. Sebab tetap ada media untuk dakwah model mau'idhah hasanah. Dakwah mimbariyah tetap perlu dalam konteks tertentu, misalnya soal giliran khatib Jum'at, atau seorang kepala keluarga yang memberi nasihat kepada anak istri dan anggota keluarga lain, sebagai pengasuh/guru untak menasehati anak didik.

Juga tidak ditinggalkan cara berdakwah yang ketiga, yaitu mujadalah yang lebih ahsan atau seperti dalam forum dialog, seminar, simposium, atau diskusi-diskusi.

Melihat sasaran dakwah yang begitu luas, sementara perkembangan teknologi begitu pesatnya, maka dakwah perlu menggunakan media sesuai dengan kelompok sasaran. Klasifikasinya ditinjau dari umur, status sosial, tingkat pendidikan dan kebutuhan kelompok sasaran itu sendiri.

Dengan menyebarnya media yang beragam, segala kecanggihan teknologi di tengah masyarakat serta cepatnya arus informasi, tanpa menggunakan media yang sesuai, maka kelompok sasaran akan enggan dan malas menerima penampilan dakwah yang dilakukan secara konvensional. Pada akhirnya dakwah yang dilakukan tidak memenuhi selera sasaran dan tujuan, meski berjalan, tetapi tetap berada di tempat. Mundur tidak maju pun tidak.

Data statistik menunjukkan kemunduran jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia. Ini baru secara kuantitatif. Belum lagi kalau yang berkurang adalah orang yang ‘abid dan shalih, maka itu sudah menyangkut kualitas. Artinya angka orang yang benar-benar muslim mungkin lebih sedikit dari yang diduga orang.

Di samping menggunakan media yang dapat diterima oleh kelompok sasaran, diperlukan arah dan strategi yang matang. Soalnya, dakwah beorientasi pada pencapaian sasaran itu, tidak berada dalam “ruangan" yang hampa. "Ruang" sudah berisi budaya, teknologi, sistem nilai dan peraturan perundangan yang mengikat. Kelompok sasaran dakwah adalah warga negara Indonesia yang bernaung di bawah negara kesatuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan. Agar dakwah berdaya guna dan berhasil guna, maka harus mengacu pada pencapaian tujuan dan memakai strategi yang bisa mengatasi hambatan yang diperkirakan.

Dari sini da'i dituntut untak melakukan persiapan sosial yang matang, perencanaan yang mendasar sampai kepada data empiris, terkoordinasi misalnya dengan sesama organisasi NU mau pun non-NU. Sehingga dengan demikian tidak terjadi over lapping antar sesama organisasi NU atau persaingan tidak sehat dengan organisasi lain.

Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan dakwah dengan jangkauan begitu luas dan begitu beragam pendekatannya? Kalau kita menyandarkan diri kepada Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 104, maka kewajiban dakwah itu diharuskan kepada sebagian atau segolongan umat Islam. Maka dari itu ada yang berpendapat, dakwah hukumnya fardlu kifayah.

Namun persoalannya siapa segolongan umat itu? Golongan kiai, golongan orang kaya, golongan intelektual atau sebagian dari setiap golongan tersebut? Melihat kompleknya masalah. dakwah tersebut diatas, maka semua lapisan muslim yang mempunyai kelebihan bertanggung jawab untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan dan sasarannya.

Dakwah juga bisa dalam bentuk pengembangan masyarakat. Keduanya tidak jauh berbeda. Sebab pengembangan masyarakat atau pemberdayaan rakyat adalah proses dari serangkaian kegiatan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat. Proses tersebut mengandung kegiatan yang diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan sikap, gaya hidup, pola berpikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Setidaknya ada kesamaan antara keduanya. Ia sama-sama ingin mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat atau sekelompok sasaran. Dan ia sama-sama meningkatkan kesadaran dari berperilaku tidak baik, untuk berperilaku yang baik.

Di samping ada kesamaan di atas, usaha dakwah bil hal mempunyai implikasi terhadap pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, pendapatannya bertambah untuk membiayai pendidikan keluarga, atau memperbaiki kesehatan.

2. Dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah bil hal.

3. Dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian.

4. Dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat, dan terkelolanya sumber daya manusia yang ada. Sebab anggota kelompok sasaran tidak saja jadi obyek kegiatan, tetapi juga menjadi subyek kegiatan.

5. Terjadinya proses belajar-mengajar antara sesama warga yang terlibat dalam kegiatan. Sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini menimbulkan adanya sumbang saran secara timbal balik.


*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Aula edisi No.6 Tahun IX, Agustus 1987. Judul asli “Dakwah dan Pengembangan Masyarakat”.

Sabtu 17 Januari 2015 12:1 WIB
NU dan Terorisme Berkedok Islam
NU dan Terorisme Berkedok Islam

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Dalam sebuah konfrensi internasional, penulis diminta memaparkan pandangannya mengenai terorisme yang tengah terjadi, seperti peledakan bom di Bali dan perbuatan-perbuatan lain yang serupa. Penulis jadi teringat pada penggunaan nama Islam dalam kerusuhan-kerusuhan di Ambon dan Poso, serta peristiwa terbunuhnya para ulama dalam jumlah besar dalam kasus “santet di Banyuwangi”. <>Tentu saja penulis menjadi terpengarah oleh banyaknya tindakan-tindakan yang dilakukan atas nama Islam di atas.

Tentu saja kita tidak dapat menerima hal itu, seperti halnya kita tolak tindak kekerasan di Irlandia Utara sebagai pertentangan agama protestan melawan Katolikisme. Begitu juga perusakan masjid Babri sebagai pertentangan orang-orang beragama Hindu melawan kaum muslimin di negeri India, walaupun yang bermusuhan memang jelas orang-orang beragama Islam di berbagai negeri tidak terlibat dalam pertikaian dengan tindakan kekerasan  seperti di negeri-negeri tersebut.

Dalam jenis-jeinis tindakan teroristik itu, para pemuda muslim jelas-jelas terlibat dalam terorisme  yang dipersiapkan . mereka mendapatkan bantuan keuangan dan latihan-latihan guna melakukan tindakan-tindakan tersebut. Belasan bulan persiapan teknis dan finansial dilakukan, sehingga tidak dapat ia disebut sebagai sesuatu yang bersifat spontanitas  belaka. Jika tidak terjadi secara spontan, sudah pasti hal itu merupakan tindakan terror yang memerlukan waktu lama untuk direncanakan dan dilaksanakan. Para pelaksana kegiatan teror itu menganggap diri mereka bertindak atas nama Islam. Dengan demikian, menjadi jelaslah arti hukum Islam bagi kehidupan mereka, yang terkadang hanya dianggap sebagai kegiatan ilmiah guna membahas kecilnya deskripsi yang dilakukan.

Suatu hal yang harus selaludiperhatikan, yaitu gerakan Islam apapun dan di manapun senantiasa terkait dengan pilihan berikut: gerakan mereka sebagai kultur atau sebagai lembaga  atau institusi. Yang mementingkan kultur, tidak begitu memperhatikan lembaga yang mereka dukung. Ambil contoh NU (Nahdlatul Ulama) dengan para anggota  atau pengikutnya. Perhatikan dengan seksama  “budaya NU” seperti tahlil, halal bi halal, dan mengikuti rukyah (melihat bulan) untuk menetapkan permulaan hari raya. Mereka tidak peduli dengan keadaan lembaga-organisasi yang mereka dukung, dipimpin oleh orang yang tepatkah atau tidak.

Karena itulah, ketika para aktivis muda Islam yang belakangan dikenal sebagai  “muslim radikal”, dan kemudian lagi dikenal sebagai para teroris yang memulai konflik di Ambon dan Poso, dan sebagian lagi meledakkan bom di Bali, mereka pun menghadapi pilihan yang sama, mementingkan budaya atau lembaga (institusi). Sebagian dari mereka melupakan  “warisan Islam” berupa proses penafsiran kembali “reinterpretasi”-yang sudah dipakai kaum muslmin ratusan tahun lamanya, guna memasukan perkembangan zaman ke dalam ajaran agama mereka. Sebagai akibat, mereka mengembangkan “cara hidup Islam” serba keras dan memusuhi cara-cara hidup lain, dan dengan demikian membuat Islam berbeda dari yang lain. Ini tampak ketika penulis suatu ketika memberikan ceramah kepada para calon dokter di si sebuah fakultas kedokteran. Para calon dokter lelaki dipisah tempat duduk mereka dari para calon dokter perempuan, dan pemisahan mereka itu ‘dijaga” oleh seorang bertubuh kekar yang lalu lalang di tengahnya. pertemuan NU pun tidak sampai sedemi
kian keadaannya, karena di tengah-tengah tidak ada ‘penjaga” yang bertubuh kekar dan bersifat galak  terhadap pelanggaran halangan yang mereka lakukan.

Sikap mementingkan lembaga (institusi) inilah, setidak-tidaknya lebih mementingkan institusi dari kultur- seperti diperlihatkan contoh di atas, menurut pendapat penulis adalah sumber dari terorisme yang berkedok Islam, jika Institusi atau lembaga ke –Islaman ditentang oleh sebuah cara hidup, seperti halnya sekarang cara hidup orang Islam ditantang oleh cara hidup “barat”, maka mereka pun merasa terancam dan bersikap ketakutan. Perasaan dan sikap itu ditutupi oleh tindakan garang kepada “sang penentang”, dan menganggap “budaya sendiri” sebagai lebih dari segala-galanya dari “sang penantang”.

Karena tidak dapat membuktikannya  secara pasti dan masuk akal, maka lalu diambil sikap keras, yang kemudian berujung pada terorisme, seperti meledakkan bom (di Bali) dan menculik para turis (seperti dilakukan kelompok Abu Sayyaf di Filipina  Selatan). Mereka lalu menggunakan kekerasan, sesuatu yang tidak diminta atau diperintahkan oleh Islam. Agama mereka menentukan hanya kalau diusir dari rumah-rumah mereka, baru diperkenankan melakukan tindaka kekerasan untuk membela diri (idza ukhriju min diyarihim).

Karena pendekatan institusional yang mereka pergunakan, maka mereka merasa “dikalahkan” oleh peradaban-budaya lain, yaitu “kebudayaan Barat modern”. Dilupakan umpamanya saja, bagaimana Saladin sebagai Sultan Mamalik “mengalahkan” Richard Berhati Singa (The Lion Heart) dengan mengirimkan dokter pribadinya untuk menyembuhkan anak raja Inggris  itu dalam perang salib. Dokter tersebut disertai anak Saladin yang dapat saja dibunuh, kalau dokter pribadi itu tidak dapat menyembuhkan anak Richard. Raja Inggris tersebut dengan demikian  mengetahui betapa luhur budi Saladin. Dari upaya itu akhirnya ia pulang ke negaranya dan menghentikan Perang Salib.

Demikian pula hubungan antara budaya Islam dan budaya-budaya lain, harus dikembangkan dalam pola menghargai mereka, dengan demikian akan tampak keluhuran Islam yang dipeluk saat ini paling tidak oleh 1/6 jumlah umat manusia. Karena itu, sejak dahulu penulis menolak penggunaan teroris untuk ‘mempertahankan Islam’. Tindakan seperti itu justru merendahkan Islam di mata budaya-budaya lain, termasuk budaya modern  di Barat yang telah membawakan keunggulan organisasi, pengetahuan, dan teknologi. Islam hanya dapat “mengejar ketertinggalan’ itu, jika ia menggunakan rasionalitas  dan sikap ilmiyah. Memang, rasionalitas Islam sangat jauh berbeda dari rasionalitas  lain, karena kuatnya unsur identitas  Islam itu. Rasionalitas Islam yang harus dibuktikan dalam kehidupan bersama tersebut, berintikan penggunaan unsur-unsur manusiawi, dengan segala pertimbangannya ditunjukkan kepada ‘sumber-sumber tertulis’ (adillah naqliyyah) dari Allah, seperti ungkapan-ungkapan Tuhan dalam al-Qur’an dan ucapan Nabi (al-Hadits). Karena itu, pengenalan tersebut tidak memerlukan tindak kekerasan  apa pun, yang hanya akan membuktikan  “kelemahan” Islam saja.karena itulah, kita harus memiliki sikap jelas mengutuk terorisme, siapa pun yang melakukannya. Apalagi kalau hal itu dilakukan oleh mereka yang tidak mengerti perkembangan Islam yang sebenarnya.

Padahal kaum muslimin sejak dahulu terbagi dua, yaitu yang menjadi warga berbagai gerakan Islam (al-munadzamah al-Islamiyyah) dan orang-orang Islam  kebanyakan (‘awam atau laymen). Kalau mayoritas warga berbagai  gerakan Islam saja tidak menyetujui penggunaan kekerasan (terorisme), apalagi kaum muslimin awam. Inilah yang sering dilupakan para teroris  itu dan harus diingat  oleh mereka yang ingin melakukan tindak kekerasan, apalagi terorisme, di kalangan para aktivis muslimin. Kalau hal ini tidak diingat , maka tentu saja mereka akan lambat laun berhadapan dengan “kaum awam” tersebut. Para terorisme  peledak bom di Bali  pada akhirnya berhadapan dengan Undang-Undang Anti terorisme, yang merupakan produk mayoritas kaum muslimin awam di negeri ini. Dari semula, NU bersikap tidak menyetujui tindak terorisme.

Dalam Muktamar tahun 1935 di Banjarmasin, ada pertanyaan  dalam “bathsul masail”; wajibkah kaum muslimin di kawasan Hindia Belanda mempertahankan kawasan itu, sedangkan mereka diperintah oleh kaum non-muslimin (para kolonialis Belanda)? Jawab Muktamar; wajib, karena kawasan itu  dahulunya memiliki kerajaan-kerajaan Islam, dan kini kaum muslimin dapat menerapkan ajaran-ajaran agama tersebut dengan bebas. Dictum pertama (mengenai kerajaan-kerajaan Islam di kawasan ini) diambil dari sebuah teks kuno, Bughyah al-Mustarsyidin, sedangkan dictum kedua hasil pemikiran (reinterpretasi) para ulama Indonesia sendiri, tetapi sebenarnya diungkapkan sarjana muslim kenamaan Ibn Taimiyyah, yang di negeri ini kemudian dikenal karena menjadi subjek disertasi doctor Nurcholis Madjid.

Keputusan Muktamar NU sepuluh tahun sebelum proklamasi kemerdekaan itu, meratakan jalan bagi pencabutan Piagam Jakarta dari Pembukaan UUD 1945 oleh para wakil organisasi-organisai Islam di negeri kita, seperti Muhammadiyah dan NU kalau pemimpin dari gerakan-gerakan Islam tidak mewajibkan, berarti negara yang didirikan itu tidaklah harus menjadi negara Islam. Kalau demikian, Islam tidak didekati secara kelembagaan dan institusional, melainkan dari sudut budaya. Selama “budaya” Islam masih ada di negeri ini, maka Islam tidak mengalami kekalahan dan tidak harus  “dipertahankan” dengan tindak kekerasan, seperti terorisme.

Islam memiliki cara hidupnya sendiri, yang tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan, karena cukup dikembangkan dalam bentuk budaya. Dan inilah yang terjadi, seperti adanya MTQ, penerbitan-penerbitan Islam yang berjumlah sangat banyak, dan berbagai manifestasi ke-Islaman lain. Bahkan sekarang, wajah “kesenian Islam” sudah menonjol demikian rupa sehingga layar televise  pun menampung sekian banyak dari berbagai wajah seni Islam  yang kita miliki. Karena itu, Islam tidak perlu dipertahankan dari ancaman siapa pun karena ia memiliki dinamika tersendiri. Sebagai response atas “tekanan-tekanan” modernisasi, terutama dari “proses pem-Barata-an” yang terjadi, kaum muslimin di negeri inidapat mengambil atau menolak pilihan-pilihan mereka sendiri dari proses tersebut, mana yang mereka anut dan mana yang mereka buang. Karena itu, hasilnya juga akan berbeda-beda dari satu orang ke orang lain dan dari satu kelompok ke kelompok lain. Penerimaan beragam  atas proses itu akan membuat variasi sangat tinggi dari response tersebut, yang sesuai dengan firman Allah; “dan Ku-jadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku bangsa untuk dapat saling mengenal (wa ja’alnakum syu’uban wa qabaila li ta’arafu)” (QS al-Hujurat [49]:13). Ayat itu jelas memerintahkan  adanya kebhinnekaan dan melarang eksklusivisme dari kalngan kaum muslimin manapun.

Sebenarnya diantara “kalangan terorisme” itu, terdapat juga mereka yang melakukan tindak kekerasan atas perintah-pesenan dari meraka yang tadinya memegang kekuasaan. Karena mereka masih ingin berkuasa, mereka menggunakan orang-orang itu atas nama Islam, untuk menghalangi proses-proses munculnya rakyat ke jenjang kekuasaan. Dengan demikian, kalangan-kalangan itu memiliki tujuan menghadang proses demokratisasi dan untuk itu sebuah kelompok kaum muslimin digunakan untuk membela kepentingan orang-orang tersebut atas nama Islam . sungguh sayang jika maksud itu berhasil dilakukan. Rasa-rasanya, NU berkewajiban menggagalkan rencana tersebut, dan karenanyabersikap konsisten untuk menolak tindak kekerasan dalam memperjuangkan “kepentingan Islam”.

Islam tiak perlu dibela sebagaimana juga halnya Allah. Kedua-duanya dapat mempertahankan diri terhadap gangguan siapa pun. Inilah yang dimaksudkan firman Allah; “Hari ini Ku-sempurnakan bagi kalian agama kalian dan Ku-sempurnakan bagi kalian (pemberian) nikmat-Ku, dan Ku-relakan bagi kalian Islam sebagai agama (al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu ‘alaikum nikmati wa radlitu lakum al-Islama dinan)’ (QS al_Maidah [5]:3) menunjuk dengan tepat mengapa Islam tidak perlu dipertahankan dengan tindakan apa pun, kecuali dengan melaksanakan cara hidup Islam itu sendiri. Sangat indah untuk diucapkan, namun sulit dilaksanakan, bukan?


*) Tulisan ini pernah dimuat di Duta Masyarakat, 12 April 2003

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG