IMG-LOGO
Taushiyah

Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme

Kamis 12 Maret 2015 13:10 WIB
Bagikan:
Pandangan Islam tentang Marxisme-Leninisme

Oleh Abdurrahman Wahid
Selama ini orang menganggap bahwa Marxisme-Leninisme atau lebih mudahnya komunisme, berada dalam hubungan diametral dengan Islam. Banyak faktor pendorong kepada tumbuhnya anggapan seperti itu. Secara politis, umpamanya dalam sejarah yang belum sampai satu abad. <>Marxisme-Leninisme telah terlibat dalam pertentangan tak kunjung selesai dengan negara-negara (dalam artian pemerintahan negara bangsa atau nation state), bangsa-bangsa, dan kelompok-kelompok muslim di seluruh dunia.

Dalam Peristiwa Madiun, 1948, umpamanya, kaum muslimin Indonesia berdiri berhadapan dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena dua alasan. Pertama, karena PKI di bawah pimpinan Muso berusaha menggulingkan pemerintahan Republik Indonesia yang didirikan oleh bangsa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kedua, karena banyak pemuka agama Islam dan ulama yang terbunuh, seperti kalangan pengasuh Pesantren Takeran yang hanya terletak beberapa kilometer di luar kota Madiun sendiri. Kiai Mursyid dan sesama kiai pesantren tersebut hingga saat ini belum diketahui di mana dikuburkan.

Percaturan geo-politik saat ini pun menghadapkan Uni Soviet, kubu pertama paham Marxisme-Leninisme kepada Dunia Islam, karena pendudukannya atas bangsa muslim Afghanistan semenjak beberapa tahun lalu. Selain itu, secvara ideologis, Marxisme-Leninisme juga tidak mungkin dipertemukan dengan Islam. Marxisme-Leninisme adalah doktrin politik yang dilandaskan pada filsafat materialisme. Sedangkan Islam betapa pun adalah sebuah agama yang betapa praktisnya, sekalipun dalam urusan keduniaan, masih harus mendasarkan dirinya pada spiritualisme dan kepercayaan akan sesuatu yang secara empiris sudah tentu tidak dapat dibuktikan.

Apalagi Marxisme-Leninisme adalah pengembangan ekstrem dari filsafat Karl Marx yang justru menganggap agama sebagai opium (candu) yang akan melupakan rakyat dari perjuangan strukturalnya untuk merebut alat-alat produksi dari tangan kaum kapitalis. Demikian pula dari skema penataan Marxisme-Leninisme atas masyarakat, Islam sebagai agama harus diperlakukan sebagai super struktur yang dibasmi, karena “merupakan bagian dari jaringan kekuasaan reaksioner yang menunjang kapitalisme”, walaupun dalam dirinya ia mengandung unsur-unsur antikapitalisme.

Atau dengan kata lain, yang menjadi bagian inti dari doktrin Marxisme-Leninisme, Islam adalah “bagian dari kontradiksi internal kapitalisme”. Dialektika paham tersebut memandang pertentangan antara Islam dan kapitalisme hanya sebagai pertentangan subsider dalam pola umum pertentangan antara kaum proletar melawan struktur kapitalisme yang didirikan oleh kaum feodal.

Sebuah aspek lain dari pertentangan ideologis antara Islam dan Marxisme-Leninisme dapat dilihat pada fungsi kemasyarakatan masing-masing. Dalam kerangka ini, Marxisme-Leninisme berusaha mengatur kehidupan bermasyarakat secara menyeluruh atas wawasan-wawasan rasional belaka, sedangkan Islam justru menolak sekulerisme seperti itu.

Menurut ajaran formal Islam, pengaturan kehidupan bermasyarakat harus diselaraskan dengan semua ketentuan-ketentuan wahyu yang datang dari Allah. Pengaturan hidup secara revelational (walaupun memiliki wawasan pragmatis dan rasionalnya sendiri untuk dapat menampung aspirasi kehidupan nyata), bagaimanapun juga tidak mungkin akan berdamai sepenuhnya dengan gagasan pengaturan masyarakat secara rasional sepenuhnya.

Tidak heranlah jika pengelompokan politik dan sosial budaya yang memunculkan apa yang dinamai “golongan Islam” juga menggunakan pola penghadapan dalam meletakkan Marxisme-Leninisme dalam hubungannya dengan Islam. Seperti dalam forum yang melawan dan menentangnya.

Forum-forum formal Islam sendiri juga demikian, senantiasa meletakkan Marxisme-Leninisme dalam hubungannya dengan Islam. Seperti dalam forum yang melawan dan menentangnya.

Forum-forum formal Islam sendiri juga demikian, senantiasa meletakkan Marxisme-Leninisme dalam kategori “ideologi lawan”. Atau dalam jargon Rabithah al-Alam al-Islami/Islamic Word Association) yang berkedudukan di Makkah, “ideologi yang menentang Islam (al-fahm al-mudhadli al-islami).” Dalam forum-forum resmi internasional di kalangan kaum muslimin, Marxisme-Leninisme dalam “baju” komunisme secara rutin dimasukkan ke dalam paham-paham yang harus ditolak secara tuntas.

Sikap demikian dapat juga dilihat pada karya-karya tulis para pemikir, ideolog, dan budayawan yang menjadikan Islam sebagai kerangka acuan dasar untuk menata kehidupan (dalam arti tidak harus dalam bentuk negara theokratis atau secara ideologis formal dalam kehidupan negara, tetapi sebagai semangat pengatur kehidupan). Para penulis “pandangan Islam” itu memberikan porsi panjang lebar kepada penolakan atas ideolgi dan paham Marxisme-Leninisme dalam karya-karya mereka.

Penolakan ini antara lain berupa sikap mengambil bentuk peletakan “pandangan Islam” sebagai jalan tengah antara kapitalisme dan komunisme atau menurut istilah Mustofa al-Siba’I, antara kapitalisem dan sosialisme.menurut pandangan mereka, kapitaisme akan membawa bencana karena terlalu mementingkan kepentingan perorangan warga masyarakat, karena sandarannya kepada inividualisme. Sedangkan kolektivisme yang menjadi ajaran Marxisme, diserap oleh Marxisme-Leninisme, justru akan menghilangkan hak-hak sah dari individu yang menjadi warga masyarakat. Islam menurut mereka memberikan pemecahan dengan jalan menyeimbangkan antara “hak-hak masyarakat” dan “hak-hak individu”.

Melihat pola hubungan diametral seperti itu memang mengherankan. Bahwa masih saja ada kelompok-kelompok Marxis-Leninis dalam masing-masing lingkungan bangsa muslim mana pun di seluruh dunia. Bahkan di kalangan minoritas muslim di negara yang mayoritas penduduknya beragama bukan Islam, seperti Sri-Lanka, Filipina. Bukan karena adanya orang-orang yang berpaham Marxis-Leninis. Karena memang mereka ada di mana-mana.

Tambahan pula, keadaan masyarakat bangsa-bangsa yang memiliki penduduk beragama Islam dalam jumlah besar memang membuat subur pertumbuhan paham itu. Secara teoritis, karena besarnya kesenjangan antara teori kemasyarakatan yang terlalu meuluk-muluk yang ditawarkan dan kenyataan menyedihkan akan meluaskan kemiskinan dan kebodohan. Yang menarik justru kenyataan bahwa oleh pemerintah negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, (kecuali sudah tentu di Indonesia. Kalaupun dilarang, maka bukan karena paham itu sendiri tidak dibarkan secara hukum neagara, melainkan karena di lingkunagn bangsa itu tidak diperkenankan adanya gerakan politik dari rakyat sama sekali, seperti Arab Saudi saat ini.

Yang lebih menarik lagi justru adalah terus-menerus adanya upaya untuk meramu ajaran Islam kepada atau dengan paham-paham lain, termasuk Marxisem. Seperti yang saat ini dilakukan dengan giatnya oleh Muammar Khadafi, pemimpin Lybia yang berperilaku eksentrik itu. Ternyata upaya tersebut tidak terbatas pada “penggalian” konsep konsep Marx yang nonkomunistis saja, tetapi juga mencapai “pengambilan” dari Marxisme-leninisme.

Secara formal, paham tersebut di larang di Lybia. Tetapi secara faktual banyak unsur-unsur Marxisme-Leninisme ke dalam doktrin politik Khadafi. Umpanya saja, pengertian “kelompok yang memelopori revolusi,’ yang jelas berasal dari konsep Lenin tentang pengalihan pemerintah dari kekuasaan kapitalisme (tidak harus yang berwatak finansial-industri, tetapi cukup yang masih berwatak agraris belaka). Demikian juga konsep “pimpinan revolusi”, yang dicanangkan sebagai “dewan-dewan rakyat” (al-jamariyah) sebagai satu-satunya kekuatan “pengawan revolusi” dari kemunkginan direbut kembali oleh kapitalisme internasional.

Fenomena upaya meramu unsur Marxisme-Leninisme ke dalam teori politik yang ditawarkan sebagai “ideolgoi Islam” sangat menarik untuk dikaji, karena bagaimanapun ia mengandung dua aspek. Pertama, ia tidak terbatas pada kalangan eksentrik seperti Khadafi, tetapi juga di kalangan sujumlah pemikir muslim serius, semisal Abdel Malek dan Ali Syari’ati. Saat ini pun, gerakan Mojaheddin eKhalq yang bergerak di bawah tanah di Iran dan dipimpin oleh Masoud Rajavi dari Paris, menggunakan analisis perjuangan kelas yang mengikuti acuan Marxisme-Leninisme. Kedua, kenyataan bahwa upaya “meramu” tersebut sampai hari ini masih mampu mempertahankan warna agamanya yang kuat. Bukan proses akulturasi yang muncul, di mana Islam dilemahkan, melainkan sebaliknya, terjadi penguatan ajaran-ajarannya melalui “penyerapan sebagai alat analisis”.

Keseluruhan yang dibentangkan di atas menghendaki adanya kajian lebih mendalam tentang hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme, yang akan membawa kepada pemahaman yang lebih terinci dan pengertian lebih konkret akan adanya titik-titik persamaan yang dapat digali antara Islam sebnagai ajaran kemasyarakat dan Marxisme-Leninisme sebagai ideologi politik.

Pemahaman dan pengertian seperti itu akan memungkinkan antisipasi terhadap peluang bagi terjadinya “titik sambung” keduanya dinegeri ini. Antisipasi mana dapat saja digunakan, baik untuk mencegahnya maupun mendorong kehadirannya.

Salah satu cara untuk melihat titik-titik persamaan antara Islam dan Marxisme Leninisme, keduanya sebagai semacam “ajarab kemasyarakatan” (untuk meminjam istilah yang populer saat ini di kalangan sejumlah theolog Katolik yang menghendaki perubahan struktural secara mendasar) adalah menggunakan pendekatan yang disebut sebagai vocabularies of motive (keragaman motif) oleh Bryan Turner dalam bukunya yang terkenal, Weber and Islam (hlm. 142).

Menurut pendekatan in, tidak ada satu pun motif tunggal dapat diaplikasikan secara memuaskan bagi keseluruhan perilaku kaum muslimin sepanjang sejarah mereka. Kecenderungan “agama” seperti tasawuf (mistisisme), syariat (legal-formalisme), dan akhlak (etika sosial), dalam hubungannya dengan kecenderungan “ekonomis”, seperti semangat dengan etos kerja agraris, pola kemiliteran dan asketisme politis, ternyata menampilkan banyak kemungkinan motivatif bagi perilaku kaum muslimin itu. Walaupun pendekatan itu oleh Turner dipakai justru untuk mencoba melakukan pembuktian atas kaitan antara Islam dan kapitalisme, bagimanapun juga penggunaannya sebagai alat untuk meneliti kaitan antara Islam Marxisme-Leninisme akan membuahkan hasil kajian yang diharapkan.

Umpamanya saja, pendekatan ini dapat mengungkapkan adanya kesamaan orientasi antara pandangan kemasyarakatan Marxisme-Leninisme yang bersumber pada kolektivisme dan tradisi kesederhanaan hierarki dalam masyarakat suku yang membentuk masyarakat Islam yang pertama di Madinah di zaman Nabi Muhammad.

Kesamaan orientasi tersebut dapat dilihat pada besarnya semangat egalitarianisme dan populisme dalam kedua sistem kehidupan itu. Orientasi kehidupan seperti itu mau tidak mau akan membawa sikap untuk cenderung menyusun pola kehidupan serba senang kepada tindakan (action-oriented), dan menjauhi kecenderungan kontemplatif dan meditatif.

Orientasi kepada tindakan ini demikian kuat terlihat dalam kehidupan masyarakat Islam, sehingga keimanan dan tuntasnya keterlibatan kepada ajaran agama (dikenal dengan nama Rukun Islam) sepenuhnya diidentifisir dengan “tindakan”. Dari syahadat (pengakuan akan keesaan Allah dan kerasulan Muhammad), salat, zakat, puasa, hingga kewajiban menjalankan peribadatan haji.

Walaupun Marxisme bersandar pada ajaran determinisme-materialistik (dalam jargon sosialisme dikenal dengan nama historis-materialisme), dan dengan demikian Marxisme-Leninisme mendasarkan idiologinya sampai titik tertentu pada acuan tersebut, tetapi orientasinya kepada “sikap aksional” tetap tampak sangat nyata. Justru acuan deterministik yang mendorong kaum Marxis termasuk Marxis-Leninis, untuk mempersoalkan struktur kekuasaan dan tindakan terprogram dalam memperjuangkan dan kemudian melestarikan struktur masyarakat yang mereka anggap sebagai bangunan kehidupan yang adil.

Orientasi inilah yang “menhubungkan” antara Islam dan Marxisme-Leninisme, menurut versi pikiran orang-orang seperti Khadafi dan Masoud Rajavi. Walaupun secara prinsipil mereka menentang komunisme sebgai ideologi dan memenjarakan pemimpin-pemimpin komunis serta melawan mereka dalam bentrokan-bentrokan fisik.

Berbeda dengan mendiang Gamal Abdul Nasser dari Mesir, yang berideologi sosialistik dan sedikit banyak dapat mentolerir kehadiran pemimpin-pemimpin komunis, seperti Mustafa Agha di negerinya, walupun sering juga ditahan kalau ternyata masih melakukan aktivitas yang dinilainya subversif. Sikap Nasser ini juga diikuti oleh kedua rezim sosialis Ba’ath (kebangunan) yang berkuasa di Irak dan Syiria sekarang ini.

Sebuah perkecualian menarik dalam hal ini, karena perbedaan ideologis yang ada dapat “dijembatani” oleh kesamaan orientasi di atas adalah kasus Parta Tudeh di Iran. Pertai yang nyata-nyata berideologi Marxis-Leninis itu ternyata hingga saat ini masih dibirakan hidup oleh rezim revolusi Islam di Iran, walaupun gerakan gerilya Fedayen E-Khalq yang juga Marxis-Leninis justru ditumpas dan dikejar-kejar.

Ternyata kesamaan orientasi populistik dan egalitarian anatara ideologi Islam dan Marxis-Leninisme dihadapan lawan bersama imperialisme Amerika Serikat menurut jargon mereka, mengandung juga benih-benih kontradiksi interen antara kaum mula dan kaum Marxis-Leninis Iran, selama yang terakhir ini tidak mengusik-usik kekuasaan Partai Republik Islam, selam itu pula mereka ditolerir.

Dari sudut pandangan ini, sikap kaum muslimin Indonesia yang menolak kehadiran Marxisme-Leninisme melalui ketetapan MPR adalah sebuah anomali, yang hanya dapat diterangkan dari kenyataan bahwa telah dua kali mereka dikhianati oleh kaum komunis di tahun 1948 dan 1965. Penolakan dengan demikian berwatak politis, bukannya ideologis.

Hal ini menjadi lebih jelas, jika diingat bahwa kaum muslimin Indonesia sudah tidak lagi memiliki aspirasi mereka sendiri di bidang ideologi, tetapi meleburkannya ke dalam ideologi “umum” bangsa, Pancasila.

Kenyataan seperi ini memang jarang dimengerti, karena tinjauan yang dilakukan selama ini atas hubungan Islam dan Marxisme-Leninisme sering sekali bersifat dangkal, melihat persoalannya dari satu sisi pandangan saja, itu pn yang bersifat sangat formal. Wajar sekali kalau kaitan dengan Marxisme-Leninisme tidak diakui secara formal di kalangan gerakan-gerakan Islam, tetapi diterima dalam praktek. Seperti wajarnya ”garis partai” yang menolak kehadiran agama di negara-negara komunis, tetapi dalam praktek diberikan hak melakukan kegiatan serba terbatas.

Melihat kenyataan di atas, menjadi nyata bagi mereka yang ingin melakukan tinjauan mendalam atas Maexisme-Leninisme dari sudut pandangan Islam. Bahwa harus dilakukan pemisahan antara sikap Islam yang dirumuskan dalam ajaran resmi keagamaannya dan “sikap Islam” yang tampil dalam kenyataan yang hidup dalam bidang politik dan pemahaman secara umum.

Banyak pertimbangan lain yang mempengaruhi hubungan antara Islam dan Marxisme-Leninisme dalam praktek, sehingga tidak dapat begitu saja digeneralisasi tanpa mengakibatkan penarikan kesimpulan yang salah. Demikian juga, dalam melihat kaitan dalam praktek kehidupan pemerintahan, tidaklah cukup kaitan itu sendiri diidentifikasikan sebagai sesuatu yang sumir dan berdasarkan kebutuhan taktis belaka, seperi yang disangkakan pihak Amerika Serikat atas hubungan Khadafy dan Uni Soviet. Karena sebenarnya yang terjadi adalah proses saling mengambil antara dua ideologi besar, tanpa salah satu harus mengalah terhadap yang lain. Betapa tidak permanennya hubungan itu sekalian, karena keharusan tidak boleh mangalah kepada ideologi lain, kaitan antara Islam dan Marxisme-Leninisme memiliki dimensi ideologinya sendiri. Yaitu kesamaan sangat besar dalam orientasi perjuangan masing-masing.

Kalau diproyeksikan terlebih jauh ke masa depan, bahkan akan muncul varian lain dari pola hubungan yang telah ada itu. Yaitu dalam hasil akhir ideologis dari upaya yang sedang dilakukan sejumlah intelektual muslim untuk mendalami sumber-sumber ajaran Islam melalui analisis pertentangan kelas yang menjadi “merek dagang” Maxisme-Leninisme.

Ayat-ayat Al-Qur’an, ucapan nabi dalam hadits dan penjelasan ulama dalam karya-karya mereka diperiksa kembali “wawasan kelas”-nya, digunakan sudut pandangan sosial-historis untuk melakukan penfsiran kembali atas “pemahaman salah” akan sumber-sumber ajaran agama itu.

Zakat sebagai salah satu Rukun Islam, umpamanya, dilihat secara kritis sebagai alat populistik untuk menata orientasi kemasyarakat kaum muslimin dalam pengertian struktural. Lembaga tersebut diwahyukan dengan beban terbesar atas penyelenggaraan hidup bermasyarakat pada pundak lapangan pertanian sebagai profesi kaum elite Madinah waktu itu (karena membutuhkan masukan modal sangat besar, tidak seperti usaha dagang kecil-kecilan di pasar yang menjadi kerja utama kebanyakan penduduk Madinah). Pendekatan struktural dalam menafsirkan kembali ajaran agama itu bagaiamanapun akan membawa kepada kesadaran akan pentingnya analisis perjuangan kelas untuk menegakkan struktur masyarakat yang benar-benar adil dalam pandangan Islam.

Di pihak lain, semakin berkembangnya pemahaman “humanis” atas Marxisme-Leninisme, seperti dilakukan Partai Komunis Itali dewasa ini akan membawa apresiasi lebih dalam lagi tentang pentingnya wawasan keagamaan ditampung dalam perjuangan kaum Marxis-Leninis untuk menumbangkan struktur kapitalis secara global.

Hal ini sebenarnya sudah disadari oleh sejumlah teoritisi Marxis-Leninis sejak dasawarsa tigapuluhan dari abad ini, semisal Gramsci. Sudah tentu akan muncul aspek kesamaan orientasi kemasyarakatan antara Islam dan Marxisme-Leninisme dengan dilakukan kajian-kajian di atas yang antara lain sedang dilakukan oleh Mohammad Arkoun dan Ali Merad, yang dua-duanya kini tinggal di Perancis.

 

* Tulisan ini pernah dimuat di Persepsi, No.1, 1982

 

Bagikan:
Kamis 5 Maret 2015 9:1 WIB
Ijtihad dan Keterbatasan Kita
Ijtihad dan Keterbatasan Kita

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Suatu ketika secara kebetulan saya mendengar percakapan beberapa santri di pesantren desa saya. Percakapan antar santri itu mirip halaqah dalam bentuk sederhana. Seperti tidak mau ketinggalan dengan tren yang hinggap pada lembaga-lembaga pendidikan di kota,<> santri-santri itu beri'tikad—kalau tidak bisa dikatakan mengkhayal—membuat fonum kajian ilmiah sebagai al-maqshuudul a'dhom (tujuan utama). Mereka merasakan, pelajaran yang selama ini didapat dari pesantren kurang begitu populer. Dengan usaha membentuk forum kajian ilmiah, maksud mempopulerkan materi pengajian pesantren akan lebih mudah terpenuhi. Apa lagi ketika "ilmu-ilmu pondakan' itu dihadapkan kepada realitas sosial. Terlihatlah suatu kenyataan ,vang memprihatinkan. Banyak masalah yang belum terjawab oleh kekayaan khazanah ilmu (bukan keilmuan) pesantren itu sendiri.

Percakapan yang tidak resmi itu menyinggung beberapa hal yang selama ini menjadi isu sentral bagi sebagian organisasi keagamnan di negeri ini. Begitu kritisnya pembicaraan itu, sehingga sistem-sistem pengajaran pesantren mereka pertanyakan substansi dan esensinya. Demikian komprehensipnya, sehingga banyak hal yang tercakup dalam pembicaraan tersebut. Lebih jauh lagi kemudian mereka berbicara mengenai upaya sosialisasi fiqih dan mengakomodasikannya dengan kehidupan praktis masyarakat awam.

***

Sebagian dari mereka mengatakan pesantren dalam upayanya sebagai lembaga tafaqquh fiddin (memperdalam agama), selama ini lebih getol mempelajari teks-teks ulama salaf dalam masalah-masalah kemasyarakatan yang luas, dengan konteks sosial pada saat teks-teks tersebut dibukukan. Pesantren -bahkan kebanyakan umat Islam- cenderung hanya membaca produk-produk hukum Islam (fiqih) yang telah diolah matang oleh ulama Salaf.

Kerja intelektual pesantren dan kajian keagamaannya hanya berkisar pada interpretasi tekstual. Sementara dinamika perkembangan sosial yang berlangsung begitu cepat dan perubahan demi perubahan, oleh pesantren hanya disikapi dengan cara menarik kesimpulan demi kesimpulan secara umum dari hukum-hukum yang sudah matang tersebut, untuk kemudian digunakan menjawab tantangan-tantangan sosial yang kompleks.

Maka ketika masalah-masalah waqi'ah (aktual) di tengah masyarakat semakin menggejala, membutuhkan penyelesaian dan jawaban komprehensif sekaligus praktis dan ilmiah, serta sama sekali tidak melulu berupa teori normatif, pesantren menjadi "kalang kabut". Masih dalam percapakan itu mereka mengemukakan, masalah-masalah seperti asuransi sama sekali tidak pernah ada dalam acuan kitab-kitab kuno pesantren (kitab kuning). Banyak hal yang secara praktis terjadi di dunia modern, belum terkodifikasikan ke dalam kitab kuning. Sehingga dengan begitu, Islam yang kaffah (universal) belum sepenuhnya terejawantahkan secara nyata dalam realitas sosial.

Lebih jauh lagi, salah seorang santri dengan berani mencoba mengoreksi sudut-sudut lain pola pengajaran fiqih pesantren itu sendiri. Ditemukan suatu hipotesis awal, bahwa pesantren selama ini bermazhab lewat kajian-kajian qauli (verbal), bukan pengkajian metodologis. Sehingga ia menganggap wajar, bila kemudian pesantren terperanjat menghadapi masalah-masalah baru yang belum teratur dalam teks-teks salaf.

***

Dari sini muncullah ide mereka untuk men-tajdid "fiqih pesantren". Mereka untuk sementara akur seakur-akurnya, bahwa untuk mengatasi segala permasalahan di atas hanyalah tepat bila semuanya dikembalikan langsung (istilah mereka) pada inti ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. Sebab, dalih mereka, Islam sebagai suatu tatanan global, tentu di dalamnya mengandung beberapa paham, sekte ataupun golongan-golongan. Manakala seseorang hanya berpegang pada satu dari paham-paham itu, maka ia tak akan dapat meraih Islam secara kaffah (keseluruhan).

Saya tersenyum ketika mendengar mereka menyebut sebuah hadits yang kurang lebih berarti, "Setiap seratus tahun sekali Allah SWT akan mengutus seseorang untak melakukan tajdid dalam Islam".

Berangkat dari hadits itu mereka mengkaji definisi tajdid. Mereka menemukan, bahwa tajdid yang secara harfiah berarti memperbarui, tidak selalu dapat diterjemahkan atau disinonimkan dengan modernisasi yang dalam bahasa Arab lazim disebut 'ashraniyah. Begitu juga, tajdid sama sekali tidak bisa didefinisikan sebagai reformasi (bahasa Arabnya ishlahiyah), yaitu "pembaharuan" atau "perbaikan" yang sering terlepas atau sengaja dilepaskan dari kaitannya dengan semangat dan ajaran Islam.

Kajian definitif ini mereka peroleh dari sebuah rumusan para ulama ternama, berkharisma dan sekaligus punya reputasi yang mapan. Suatu hal yang kemudian gampang ditebak adalah munculnya sikap-sikap tawadlu' mereka secara otomatis, setelah melihat dan mengetahui, bahwa definisi tajdid di atas telah dirumuskan oleh kiai-kiai mereka. Mereka berhenti bercakap-cakap karena menolak disebut "kualat" terhadap kiainya. Suatu sikap sendika dhawuh yang alhamdulillah masih begitu melekat di jiwa para santri yang berpikiran moderat, maju dan modernis itu.

Kembali lagi forum itu menghangat, ketika salah seorang santri memberanikan diri berargumentasi secara logis dan ilmiah untuk mempertanyakan kejanggalan yang selama ini terjadi di tubuh mereka, yaitu tentang kepatuhan "mutlak" seorang santri kepada gurunya. Sikap patuh demikian menyebabkan seorang murid sama sekali tidak berhak mendiskusikan apa yang disampaikan oleh guru. Akibat logisnya tentu saja adalah stagnasi proses belajar mengajar itu sendiri. Hal mana, jelas berlawanan dengan konsep-konsep pendidikan modern.

Bahkan lebih dari itu, dalam kerangka yang lebih luas, kepatuhan tersebut -masih menurutnya- dapat mengakibatkan kejumudan pemikiran fiqih, sehingga dalam ilmu Tarikh Tasyri' dikenal 'ahdu al-jumud wa al-taqlid (masa stagnasi dan taklid). Kongkritnya, ia bertanya dengan sangat fantastis, "Kalau tajdid didefinisikan seperti di atas, bagaimana keberadann kehidupan modern sekarang ini? Tidakkah dengan demikian, tajdid itu hanya merupakan konsep belaka yang eksistensinya tidak mungkin lagi terejawantahkan dalam realitas modern? Bagaimana pula akhimya, fiqih menjawab tantangan zaman!"

Sungguh suatu pertanyaan mendasar, sehingga memaksa percakapan tersebut dibuka kembali. Dengan lancar kemudian salah seorang membeberkan hasil-hasil rumusan para ulama yang lain, yang masih berkisar tentang tajdid itu sendiri. Disebutkan bahwa tajdid dalam segala aspeknya memang tidak bisa disetarakan dengan modernisme agama lain. Tajdid muncul dan berangkat dari kesadaran tentang "kemunduran Islam" dan juga karena proses berjalannya sejarah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, ajaran Islam yang murni semakin tersisihkan oleh perkembangan zaman. Sehingga tajdid berkehendak memurnikan dan menjernihkan serta memperbaharui pemahaman dan penerapan ajaran serta hukam-hukam Islam yang bersifat relatif (nisbi) yang menjadi wilayah kajian ijtihad.

***

Percakapan agaknya menjadi melebar, membicarakan keberadaan ijtihad itu sendiri. Bermula dari definisi ijtihad yang berarti kemampuan berpikir secara maksimal untuk meng-istinbath-kan hukum syar'i yang berkaitan dengan amal perbuatan manusia secara langsung dari dalil tafshili (yang terinci) al-Qur'an dan Hadits, si pembuka stagnasi percakapan itu tadi dengan serta merta menyela pembahasan. Ia agaknya tertarik benar dengan pernyataan pengambilan hukum langsung dari al-Qur'an dan Hadits. Sepertinya sejak awal ia memang paling gethol bicara tentang al-Qur'an dan Hadits. Menurut anggapannya, selama ini ajaran syari'at Islam telah terkotori oleh modernisasi. Jalan satu-satunya tentu kennbali dengan utuh terhadap kedua inti ajaran Islam.

Sampai di sini, teman-temannya saling mengernyitkan dahi. Semuanya yakin bahwa ia -pembuka stagnasi itu- tentu tahu dan paham benar, bahwa al-Qur'an dan Hadits adalah tata aturan yang sangat global. Untuk mendalaminya dibutuhkan banyak ilmu dan kecakapan pemikiran yang tinggi. Semua temannya sadar bila ia jelas mengerti, bahwa syarat-syarat berijtihad sedemikian banyak dan rumit. Dalam rumusan beberapa ulama ditegaskan, pada zaman ini tidak dimungkinkan lagi adanya ijtihad fardi (ijtihad individual) seperti yang dilakukan imam mazhab empat. Akan tetapi ijtihad tetap bisa dilakukan sebatas ijtihad jama'i (ijtihad kolektif), suatu ijtihad yang melibatkan beberapa ulama berdisiplin ilmu tertentu yang saling berbeda untuk kemudian menetapkan ijtihad dalam satu atau beberapa perkara.

Alhasil, santri-santri itu menyadari sepenuhnya akan keterbatasan yang mereka miliki. Mereka ingat, ulama sekaliber Abu Zakaria al-Anshori pun dalam kebanyakan kitabnya selalu mempergunakan pendapat Imam Rofi'i dan Imam Nawawi. Sedangkan kedua imam itu ternyata hanya memiliki tingkatan terendah dalam strata mujtahid. Maka, mungkinkah ijtihad atau juga tajdid itu mereka lakukan? Mampukah mereka kembali seutuh-utuhnya kepada al-Qur'an dan Hadits yang ijmal (global) itu.

 

*) Tulisan ini pernah dimuat Suara Merdeka, Jumat 21 Februari 1992. Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS), dengan judul yang sudah diubah, “Gejolak Ijtihad Santri”.

Rabu 11 Februari 2015 11:15 WIB
Yang Terbaik Ada di Tengah
Yang Terbaik Ada di Tengah

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Judul diatas diilhami oleh sabda Nabi Muhammad SAW: “ Sebaik-baik persoalan adalah yang berada ditengah “ (khairul-umûri ausâthuha). Ia juga mencerminkan Pandangan agama Budha tentang “jalan tengah” yang dicari dan diwujudkan oleh penganut agama tersebut. <>Walaupun demikian, judul itu dimaksudkan untuk mengupas sebuah buku karya, tokoh Syi’ah terkemuka Dr. Musa Al Asy’ari, “Menggagas Revolusi Kebudayaan Tanpa Kekerasan” –dalam sebuah diskusi di kampus Universitas Darul Ulum Jombang, beberapa waktu lalu, katakanlah sebagai sebuah resensi, yang juga menunjukan kecenderungan umum mengambil “jalan tengah” yang dimiliki bangsa kita, dan mempengaruhi kehidupan di negeri ini.

Dalam kenyataan hidup sehari-hari, sikap mencari jalan tengah ini, akhirnya berujung pada sikap mencari jalan sendiri di tengah-tengah tawaran penyelesaian berbagai persoalan yang masuk ke kawasan ini. Namun, sebelum menyimpulkan hal itu, terlebih dahulu penulis ingin melihat buku itu dari kacamata sejarah yang menjadi jalan hidup banyak peradaban dunia. Kalau kita tidak pahami masalah tersebut dari sudut ini, kita akan mudah menggangap “jalan tengah” sebagai sesuatu yang khas dari bangsa kita, padahal dalam kenyataannya tidaklah demikian.

Bahwa bangsa kita cenderung untuk mencari sesuatu yang independen dari bangsa-bangsa lain, merupakan sebuah kenyataan yang tidak terbantahkan. Mr. Muhammad Yamin, umpamanya menggangap kerajaan Majapahit memiliki angkatan laut yang kuat dan menguasai kawasan antara pulau Madagaskar di lautan Hindia/Samudra Indonesia di Barat dan pulau Tahiti di tengah-tengah lautan Pasifik, dengan benderanya yang terkenal Merah Putih. Padahal, angkatan laut kerajaan tersebut hanyalah fatsal (pengikut) belaka dari Angkatan Laut Tiongkok yang menguasai kawasan perairan tersebut selama berabad-abad. Kita tentu tidak senang dengan klaim tersebut karena mengartikan kita lemah, tetapi kenyataan sejarah berbunyi lain, Australia yang menjadi dominion Inggris, secara hukum dan tata negara, memiliki indenpendensi sendiri terlepas dari negara induk.

***

Penulis melihat, bahwa sejarah dunia penuh dengan penyimpangan-penyimpangan seperti itu. Umpamanya saja, seperti di tunjukan oleh Oswald Spengler dalam “Die Untergang des Abendlandes"(The Decline Of The West). Buku yang menggambarkan kejayaan peradaban Barat dalam abad ke 20 ini ternyata mulai mengalami keruntuhan (untergang). Filosof Spanyol kenamaan, Ortega Y Gasset, justru menunjuk kepada tantangan dari massa rakyat kebanyakan dalam peradaban modern terhadap karya-karya dan produk kaum elite, seperti tertuang dalam bukunya yang sangat terkenal “Rebellion of the Masses” (Pemberontakan Rakyat Kebanyakan).

Kemudian itu semua, disederhanakan oleh Arnold Jacob Toynbee dalam karya momentumnya yang terdiri dari 2 jilid, “A Study of History”. Toynbee mengemukakan sebuah mekanisme sejarah dalam peradaban manusia, yaitu tantangan (challenges) dan jawaban (responses). Kalau tantangan terlalu berat, seperti tantangan alam di kawasan Kutub Utara, seperti yang dialami bangsa Eskimo, maka manusia tidak dapat memberikan jawaban memadai, jadi hanya mampu bertahan hidup saja. Sebaliknya, kalau tantangan harus dapat diatasi dengan kreatifitas, seperti tantangan banjir sungai yang merusak untuk beberapa bulan dan kemudian membawa kemakmuran melalui kesuburan tanah untuk masa selanjutnya, akan melahirkan peradaban tepi sungai yang sangat besar, seperti di tepian Nil, Tigris, Eupharat, Gangga, Huang Ho, Yang Tse Kiang, Musi dan Brantas. Lahirnya Pusat-pusat peradaban dunia ditepian sungai-sungai itu, merupakan bukti kesejahteraan yang tidak terbantah.

Jan Romein, seorang sejarawan Belanda, menulis bukunya “Aera Eropa” ia menggambarkan adanya PKU I (Pola Kemanusiaan Umum pertama, Eerste Algemeene menselijk Patron). PKU I itu, menurut karya Romein tersebut memperlihatkan diri dalam tradisionalisme yang dianut oleh peradaban dunia dan kerajaan-kerajaan besar waktu itu, berupa masyarakat agraris, birokrasi kuat dibawah kekuasaan raja yang moralitas yang sama di mana-mana. Dalam abad ke-6 sebelum masehi, terjadi krisis moral besar-besaran yang ditandai dengan munculnya nama-nama Lao Tze dan Konghucu, Budha Gautama, Zarathustra di Persia dan Akhnaton di Mesir. Mereka para moralis hebat ini mengembalikan dunia kepada tradisionalismenya, karena memperkuat “keseimbangan”.

Sebaliknya, para filsuf Yunani Kuno, membuat penimpangan pertama terhadap PKU kesatu itu, dengan mengemukakan rasionalitas sebagai ukuran perbuatan manusia yang terbaik. Penyimpangan-penyimpangan PKU I ini di ikuti oleh penyimpangan-penyimpangan lain oleh Eropa seperti kedaulatan hukum Romawi (Lex Romanum) pengorganisasian kinerja, Renaissance (Abad kebangkitan), Abad pencerahan (Aufklarung), Abad Industri dan Abad Ideologi. Dengan adanya penyimpangan itu, Eropa memaksa dunia untuk menemukan PKU II (Tweede Algemeene menselijk Patron), yang belum kita kenal bentuk finalnya.

***

Nah, kita menolak Theokrasi (negara agama) dan Sekularisme, dengan mengajukan alternatif ketiga berupa Pancasila. Kompromi politik yang dikembangkan kemudian (dan sampai sekarang belum juga berhasil) sebagai ideologi bangsa, menolak dominasi Agama maupun kekuasaan Anti Agama dalam kehidupan bernegara kita. Karena sekularisme di pandang sebagai penolakan kepada agama -dan bukannya sebagai pemisahan agama dari negara-, maka kita merasakan perlunya mempercayai Pancasila yang menggabungkan Sila pertama (Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), dan sila-sila lain yang oleh banyak penulis dianggap sebagai penolakan atas agama.

Buku yang ditinjau penulis ini, sebenarnya adalah upaya dari jenis yang berupaya menyatukan “kebenaran Agama” dan illmu pengetahuan sekuler (dirumuskan sebagai kemerdekaan berpikir oleh pengarangnya). Jelas yang dimaksudkan adalah sebuah sintensa baru yang terbaik bagi kita dari dua hal yang saling bertentangan. Apakah ini merupakan sesuatu yang berharga, ataukah hanya berujung kepada sebuah masyarakat (dan negara) “ yang bukan-bukan”. Sederhana saja masalahnya, bukan?


*) Tulisan ini pernah dimuat di Kedaulatan Rakyat, 09 Oktober 2002.

Jumat 30 Januari 2015 8:1 WIB
Dakwah dan Pemberdayaan Rakyat
Dakwah dan Pemberdayaan Rakyat

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Dakwah dalam arti bahasa berarti mengajak, me nyeru, memanggil. Berangkat dan pengeritian bahasa itu, lalu dihubungkan dengan nash Al-Qur’an dan Hadits yang berkaitan dengan dakwah Islam, Syekh Ali Mahfudh dalam kitabnya Hidayatul-Mursyidin menetapkan definisi dakwah sebagai benkut:
<>
Mendorong (memotivasi) untuk berbuat baik, mengikuti petunjuk (Allah), menyuruh orang mengerjakan kebaikan, melarang mengerjakan kejelekan, agar dia bahagia di dunia dan akhirat.

Definisi di atas menunjukkan, dakwah adalah usa ha sadar yang disengaja untuk memberikan motivasi kepada orang atau kelompok (biasa disebut kelompok sasaran) yang mengacu ke arah tercapainya tujuan di atas.

Ilmu manajemen menyebut, salah satu syarat keberhasilan usaha motivasi adalah terpenuhinya kebutuhan kelompok sasaran. Dengan demikian, melakukan kegiatan dakwah yang pada dasarnya adalah memberi motivasi kepada orang lain, perlu memperhatikan kebutuhan kelompok sasaran. Apalagi muara dakwah tidak lain dari tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat atau rakyat.

Pelaku dakwah tentunya harus mengetahui secara persis, menggali kebutuhan kelompok, menggali potensi (manusia, alam dan teknologi) yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan kelompok dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan melakukan penggalian kebutuhan tidak saja diharapkan bisa mengetahui kebutuhan atau masalah yang mendesak dan mendasar, tetapi juga kemampuan mengantisipasi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, atas dasar kebutuhan sekarang, perkembangan sosial budaya, perkembangan teknologi dan lingkungan di masyarakat.

Dalam teori motivasi dikenal adanya hirarki kebutuhan (hierarchy of need). Artinya ada semacam hirarki yang mengatur dengan sendirinya kebutuhan manusia, mulai kebutuhan fisik, keamanan, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri.

1. Kebutuhan fisik seperti gaji, upah, tunjangan, honorarium, bantuan pakaian, sewa rumah, uang transportasi dan sebagainya.

2. Kebutuhan keamanan seperti jaminan masa tua (pensiun), santunan kecelakaan, jaminan asuransi kesehatan, aman dari tindak kejahatan.

3. Kebutahan sosial seperti orang menjadi anggota kelompok fformal atau informal, menjadi ketua organisasi atau yayasan.

4. Kebutuhan penghargaan agar orang menghargai, usaha dirinya seperti status, titel, promosi, perjamuan.

5. Kebutuhan aktualisasi diri, seperti keinginan memaksimalkan potensi diri, menjadi pemuda pelopor, jadi tokoh ideal, atlet pemecah rekor.

Secara umum kebutuhan fisik (makan, sandang, papan) menempati urutan teratas. Barulah kebutuhan keamanan dan seterusnya. Dengan kata lain, ketika kebutuhan fisik umumnya sudah terpenuhi, manusia baru termotivasi memenubi kebutuhan lain.

Namun teori ini juga mengakui adanya pengecualian. Ada seseorang yang lebih mementingkan kebutuhan aktualisasi diri daripada kebutuhan fisik. Contohnya Mahatma Gandhi di India. Meskipun Gandhi secara fisik melarat, tapi berani berjuang bahkan berani mogok makan dalam rangka kemerdekaan diri dan bangsanva. Barangkali banyak kasus seperti Gandhi, misalnya pejuang-pejuang kemerdekaan kita, atau para kiai yang shalih dan wara’ atau para santri dan pendukungnya, adalah figur yang tidak terlalu memerlukan kebutuhan fisik. Mereka lebih membutuhkan aktualisasi diri atau sosial.

Berangkat dari teori ini, dakwah harus disesuaikan dengan masyarakat sasaran. Materi dakwah juga perlu dipilah antara untuk kader dakwah dan masyarakat sasaran. Motivasi untuk kader tidak harus sama dengan motivasi untuk kelompok sasaran.

Pemilahan sasaran dakwah secara jeli juga penting, mengingat ketimpangan ekonomi dalam masyarakat sebenarnya semakin melebar. Kalau kita melihat data sekunder kependudukan di Indonesia, maka dapat disebutkan, pada tahun 1990 pendapatan rata-rata setiap orang sebesar Rp 620,- tiap hari. Jumlah itu untuk biaya makan, minum, pendidikan, kesehatan, rokok, perawatan rumah, beli minyak, sewa listrik dan sebagainya.

Ukuran itu digunakan untuk saudara-saudara kita yang mempunyai pabrik, rumah tingkat, deposito pada bank asing, mau pun yang hidup di bawah kolong jembatan dan kekurangan gizi parah. Tidak peduli bagi 30%, penduduk yang hidup tanpa tanah, air bersih atau tanpa perawatan kesehatan dan tanpa pengobatan. Tidak peduli juga bagi 50% penduduk buta huruf yang berusia di atas 15 tahun. Mereka semua diasumsikan berpendapatan sama. Padahal kalau melihat data primer secara empiris, dari desa atau kota, betapa melaratnya rakyat kecil. Sebagian besar di antara penduduk Indonesia yang miskin, mayoritas adalah muslim.

Gambaran di atas menurjukkan betapa besar dan luas, sasaran dakwah. Dengan demikian organisasi pemuda yang mempunyai banyak potensi barangkali secara bertahap tetapi pasti harus lebih terpanggil, untuk berdakwah.

***

Penting untuk diperhatikan, bila dakwah berorientasi pada pemenuhan kebutuhan kelompok, maka perlu pendekatan yang partisipatif, bukan pendekatan teknokratis. Dengan pendekatan itu, kebutuhan digali oleh motivator dakwah (kader) bersama kelompok sasaran yang akan diberdayakan. Pemecahan masalah direncanakan dan dilaksanakan oleh kader kelompok. Bahkan kegiatan pun dinilai bersama, untuk memperbaiki aktifitas selanjutnya. Pendekatan macam ini, perlu sistem monitoring dalam pelaporan yang up to date. Inilah yang sekarang di kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat sedang populer disebut “riset aksi”.

Dengan demikian dakwah tidak dilakukan dengan perencanaan global yang turun dari atas (top down), yang kadang-kadang sampai di bawah tidak menyelesaikan masalah. Perencanaan model top down sering mengabaikan pemetaan masalah, potensi dan hambatan spesifik berdasarkan wilayah atau kelompok, apalagi per jenis kegiatan. Tipe satu kelompok masyarakat di satu desa, tidak akan sama dengan kelompok lain di tempat yang berbeda.

Dakwah inilah yang sekarang disebut dengan dakwah bil hal atau dakwah pembangunan, atau dakwah bil hikmah menurut bahasa Al-Qur'an. Seperti yang tercantum dalam surat Al-Nahl ayat 125, “Serulah manusia ke jalan, Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantulah mereka dengan cara yang baik."

Dra Chadidjah Nasution menyebutkan, dakwah bil hikmah adalah berdakwah dengan memusatkan pikiran kepada tugasnya atau tidak mencampuradukkan masalah-masalah lain di dalam pikirannya, sehingga da'i dapat mengetahui apakah yang dibutuhkan oleh penerima dakwahnya.

Orang menyebut dakwah bil hal, barangkali merupakan koreksi terhadap dakwah selama ini yang banyak terfokus kepada dakwah mimbar yang monoton dari sisi penerima dan pembicaranya, sementara dana dan daya habis untuk kegiatan semacam itu tanpa perubahan berarti.

Namun kalau melakukan dakwah bil hal atau dakwah bil hikmah, apakah lalu dakwah bil lisan atau mau'’idhah hasanah ditinggalkan? Sama sekali tidak. Sebab tetap ada media untuk dakwah model mau'idhah hasanah. Dakwah mimbariyah tetap perlu dalam konteks tertentu, misalnya soal giliran khatib Jum'at, atau seorang kepala keluarga yang memberi nasihat kepada anak istri dan anggota keluarga lain, sebagai pengasuh/guru untak menasehati anak didik.

Juga tidak ditinggalkan cara berdakwah yang ketiga, yaitu mujadalah yang lebih ahsan atau seperti dalam forum dialog, seminar, simposium, atau diskusi-diskusi.

Melihat sasaran dakwah yang begitu luas, sementara perkembangan teknologi begitu pesatnya, maka dakwah perlu menggunakan media sesuai dengan kelompok sasaran. Klasifikasinya ditinjau dari umur, status sosial, tingkat pendidikan dan kebutuhan kelompok sasaran itu sendiri.

Dengan menyebarnya media yang beragam, segala kecanggihan teknologi di tengah masyarakat serta cepatnya arus informasi, tanpa menggunakan media yang sesuai, maka kelompok sasaran akan enggan dan malas menerima penampilan dakwah yang dilakukan secara konvensional. Pada akhirnya dakwah yang dilakukan tidak memenuhi selera sasaran dan tujuan, meski berjalan, tetapi tetap berada di tempat. Mundur tidak maju pun tidak.

Data statistik menunjukkan kemunduran jumlah pemeluk agama Islam di Indonesia. Ini baru secara kuantitatif. Belum lagi kalau yang berkurang adalah orang yang ‘abid dan shalih, maka itu sudah menyangkut kualitas. Artinya angka orang yang benar-benar muslim mungkin lebih sedikit dari yang diduga orang.

Di samping menggunakan media yang dapat diterima oleh kelompok sasaran, diperlukan arah dan strategi yang matang. Soalnya, dakwah beorientasi pada pencapaian sasaran itu, tidak berada dalam “ruangan" yang hampa. "Ruang" sudah berisi budaya, teknologi, sistem nilai dan peraturan perundangan yang mengikat. Kelompok sasaran dakwah adalah warga negara Indonesia yang bernaung di bawah negara kesatuan yang mempunyai peraturan perundang-undangan. Agar dakwah berdaya guna dan berhasil guna, maka harus mengacu pada pencapaian tujuan dan memakai strategi yang bisa mengatasi hambatan yang diperkirakan.

Dari sini da'i dituntut untak melakukan persiapan sosial yang matang, perencanaan yang mendasar sampai kepada data empiris, terkoordinasi misalnya dengan sesama organisasi NU mau pun non-NU. Sehingga dengan demikian tidak terjadi over lapping antar sesama organisasi NU atau persaingan tidak sehat dengan organisasi lain.

Lalu siapa yang bertanggung jawab untuk melakukan dakwah dengan jangkauan begitu luas dan begitu beragam pendekatannya? Kalau kita menyandarkan diri kepada Al-Qur'an surat Ali Imron ayat 104, maka kewajiban dakwah itu diharuskan kepada sebagian atau segolongan umat Islam. Maka dari itu ada yang berpendapat, dakwah hukumnya fardlu kifayah.

Namun persoalannya siapa segolongan umat itu? Golongan kiai, golongan orang kaya, golongan intelektual atau sebagian dari setiap golongan tersebut? Melihat kompleknya masalah. dakwah tersebut diatas, maka semua lapisan muslim yang mempunyai kelebihan bertanggung jawab untuk melakukan dakwah sesuai dengan kemampuan dan sasarannya.

Dakwah juga bisa dalam bentuk pengembangan masyarakat. Keduanya tidak jauh berbeda. Sebab pengembangan masyarakat atau pemberdayaan rakyat adalah proses dari serangkaian kegiatan yang mengarah kepada peningkatan taraf hidup dan kesejahteran masyarakat. Proses tersebut mengandung kegiatan yang diharapkan dapat mengubah dan mengembangkan sikap, gaya hidup, pola berpikir serta meningkatkan kesadaran masyarakat. Setidaknya ada kesamaan antara keduanya. Ia sama-sama ingin mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat atau sekelompok sasaran. Dan ia sama-sama meningkatkan kesadaran dari berperilaku tidak baik, untuk berperilaku yang baik.

Di samping ada kesamaan di atas, usaha dakwah bil hal mempunyai implikasi terhadap pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, pendapatannya bertambah untuk membiayai pendidikan keluarga, atau memperbaiki kesehatan.

2. Dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah bil hal.

3. Dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian.

4. Dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat, dan terkelolanya sumber daya manusia yang ada. Sebab anggota kelompok sasaran tidak saja jadi obyek kegiatan, tetapi juga menjadi subyek kegiatan.

5. Terjadinya proses belajar-mengajar antara sesama warga yang terlibat dalam kegiatan. Sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini menimbulkan adanya sumbang saran secara timbal balik.


*) Diambil dari KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS). Tulisan ini pernah dimuat majalah Aula edisi No.6 Tahun IX, Agustus 1987. Judul asli “Dakwah dan Pengembangan Masyarakat”.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG