IMG-LOGO
Nasional

Keikhlasan Membuat Pesantren Mampu Hadapi Tantangan Zaman

Ahad 26 April 2015 1:0 WIB
Bagikan:
Keikhlasan Membuat Pesantren Mampu Hadapi Tantangan Zaman

Probolinggo, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengapresiasi kiprah  pondok pesantren sebagai jantung pendidikan umat Islam di Indonesia yang tetap eksis di tengah arus globalisasi. Menurutnya, hal itu tidak terlepas dari nilai-nilai yang hidup di dunia pesantren itu sendiri yang menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan, rintangan, dan halangan.
<>
“Nilai-nilai tersebut adalah keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, dan kebebasan berpikir terkait keilmuan” tutur Menag saat memberi taushiyah dalam rangka tasyakuran 2 Windu Pondok Pesantren al-Mashduqiyah, Patokan, Krasan, Probolinggo, Jawa Timur, Jum’at (24/4) sore seperti dilansir oleh situs kemenag.go.id.

Keikhlasan para pengasuh, kiai dan ustadz pesantren, bagi Menag tak ternilai harganya. Hal ini membuat pesantren terus terterangi cahaya. Apalagi keikhlasan tersebut dikuatkan dengan kesederhanaan para pemegang amanah pesantren.

Pesantren juga mandiri dan tidak bergantung. Hal ini yang menjadikan lulusan pesantren mampu dan siap mengerjakan apa pun, karena para santri mempunyai spirit kuat, selain juga jiwa entrepreneurship tinggi, sehingga sedikit yang berkeinginan menjadi pegawai, baik pegawai sipil maupun swasta. “Nilai kemandirian ini sungguh sesuatu yang mahal,” ungkapnya.

Menag melihat, meski para santri mempunyai jiwa kethawadu’an yang tak diragukan, namun di pesantren ada kebebasan dalam berpikir terkait dengan keilmuan. Jadi seorang santri yang menimba ilmu, tidak dibatasi dengan ilmu-ilmu tertentu. “Bebas yang dimaksud adalah bebas dalam artian masih dalam norma-norma dan acuan, bukan bebas dalam kontenks berpikir yang mengarah pada liberalisasi,” jelasnya. 

Bebas di sini, tambah Menag, adalah suatu pemahaman, bahwa masing-masing santri, mempunyai tantangannya tersendiri. Karenanya tak jarang seorang santri, dalam menuntut ilmu, sering kali berpindah pesantren, baik karena tuntutan pencarian ilmu ataupun arahan dari pengasuhnya. Selain itu, seorang santri bersamaan dengan keharusannya untuk tetap menghormati ulama, tetap mempunyai ruang untuk berbeda pendapat. “Karena, apa yang disampaikan sang guru, kadang, kurang sesuai dengan masa si santri,” urai Menag panjang lebar.

Pondok Pesantren al-Mashduqiyah didirikan oleh KH Muhlisin Sa’ad yang merupakan salah satu ustadz Menag, saat masih menuntut ilmu di pesantren. Ikut hadir dalam tasyukuran tersebut, para alim dan ulama, Bupati Probolinggo, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Kakankemenag Kabupaten Probolinggo dan Kabag TU Pimpinan (Sesmen) Khoirul Huda. (mukafi niam)

Bagikan:
Ahad 26 April 2015 19:3 WIB
Radhar: Islam Nusantara = Islam Bahari
Radhar: Islam Nusantara = Islam Bahari

Jakarta, NU Online
Budayawan Radhar Panca Dahana mengatakan, karakter moderat Islam Nusantara diwarisi dari gaya hidup masyarakat bahari atau masyarakat maritim yang biasa berhubungan dengan para pendatang baru dari berbagai pulau.<>

“Perlu kita sepakati dulu Islam Nusantara itu apa. Bagi saya, Islam Nusantara adalah Islam bahari,” katanya dalam diskusi Islam Nusantara di Kampus STAINU Jl Taman Amir Hamzah Matraman Jakarta Pusat, Jum’at (24/4)

Masyarakat bahari, kata dosen Pascasarjana Islam Nusantara STAINU Jakarta itu, juga sudah terbiasa dengan berbagai keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda.

Menurut Radar, selain terbuka, masyarakat bahari bersifat egaliter, tidak merasa paling tinggi satu sama lain. “Batas pandangan kita adalah horizon laut, lurus, setara!” katanya.

Sukses penyebaran Islam di kawasan Nusantara sehingga menjadi agama mayoritas adalah karena para penyebar Islam berhasil berbaur dan menjadi bagian dari masyarakat bahari. Ini berbeda dengan model masuknya beberapa agama lain di Indonesia.

Dikatakan, Islam masuk ke Nusantara bukan dengan peperangan, bukan diawali dengan mendirikan pusat-pusat kekuasaan, dan juga bukan dengan mendatangi kepala suku atau tokoh masyarakat. (A. Khoirul Anam)

Ahad 26 April 2015 4:1 WIB
PERINGATAN KAA
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Negara Muslim
Indonesia Bisa Jadi Pemimpin Negara Muslim

Jakarta, NU Online
Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung pada 60 tahun lalu terbukti mampu membebaskan sejumlah negara dari kolonialisme. Peringatan KAA yang baru saja diselenggarakan diharapkan mampu menyelesaikan berbagai persoalan di Asia Afrika, salah satunya isu Palestina.
<>
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berpendapat, Indonesia berpeluang menjadi pemimpin dunia Muslim yang yang mayoritas tinggal di kawasan Asia dan Afrika yang saat ini masih menghadapi sejumlah isu krusial. Islam Indonesia terbukti ramah dan santun, melindungi minoritas dan mampu menyelesaikan berbagai persoalan dengan dialog, bukan cara-cara kekerasan.

“Diplomasi internasional Indonesia dalam membela kepentingan umat Islam harus ditingkatkan,” katanya, Sabtu.

Ia mengapresiasi pendangan Presiden Jokowi tentang pentingnya tata dunia baru dengan pentingnya melakukan perombakan dalam struktur PBB atau penyelesaian persoalan Palestina. 

“Dulu kita menghadapi kolonialisme, kini sekarang kita menghadapi hegemoni negara besar,” katanya.

Ia menjelaskan, bisa dilihat dengan jelas, jika negara-negara kecil membuat kesalahan, maka segera saja dikeroyok, tetapi kalau negara besar membuat kesalahan, dibiarkan saja. 

Contohnya adalah, serangan Amerika Serikat ke Irak tanpa mandat PBB yang sampai sekarang masih meninggalkan luka mendalam berupa konflik antara kelompok Sunni dan Syiah dan belakangan merebaknya ISIS.

Tentu saja, disamping adanya faktor luar, upaya perbaikan internal diantara umat Islam sendiri sangat penting guna mencegah konflik, apalagi ada yang gampang sekali diadu oleh orang luar. 

“Betapa mubadzirnya nyawa umat Islam atau nyawanya bangsa Arab. Israel dengan tenangnya melihat konflik di Arab. Dia sendiri akan semakin kuat.”

Islam Indonesia, terbukti mampu melindungi kelompok minoritas. Sementara, beberapa negara besar yang menggembar-gemborkan persamaan hak, ternyata tidak memberikan hak yang memadai kepada Muslim. 

“Betapa naifnya di Perancis, penduduk Muslimnya sekitar 10 persen, tetapi tidak mendapatkan libur Idul Fitri,” katanya memberi contoh. (mukafi niam)

Ahad 26 April 2015 3:3 WIB
JELANG MUKTAMAR KE-33 NU
PBNU: Bank Berlabel “Syariah” di Indonesia Belum Syar’i
PBNU: Bank Berlabel “Syariah” di Indonesia Belum Syar’i

Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meninjau ulang konsep serta praktik perbankan yang dioperasikan oleh bank-bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya di Indonesia. Transaksi yang dijalankan bank dan jasa keuangan yang mendompleng term “syariah” bergeser jauh dari fiqih muamalah.
<>
Isu ini mengemuka saat Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudlu’iyah Muktamar NU membahas di Jakarta pada Rabu-Kamis (22-23/4) terkait sikap NU menghadapi pasar bebas negara ASEAN per Desember mendatang.

Salah seorang anggota komisi ini, Abdul Jalil menyatakan bahwa bank syariah dan bank konvensional secara substansi tidak jauh berbeda.

“Kalau perbedaan syar’i dan non-sya’ri itu diukur hanya dari akadnya, ini namanya simplifikasi. Bayangkan, selisih bagi hasil bank syariah dan bunga bank konvensional antara keduanya, tipis. Kalau yang satu masuk surga, dan yang satu masuk neraka hanya karena yang satu disebut ‘bunga’ dan yang lain ‘bagi hasil’, terlalu sederhana betul,” kata Jalil kepada NU Online di Jakarta.

Ia juga mempersoalkan keislaman pemilik dan juga nasabah bank syariah. “Belum lagi masalah akad! Mana ada akad al-ijaroh almuntahiyah bit tamlik? Apa bedanya dengan leasing pada bank konvensional?” tegas Jalil yang menyayangkan umat Islam khususnya koperasi, BMT, dan perusahaan jasa travel dari kalangan pengusaha NU yang terjebak pada produk syariah itu.

Kalau bank syariah sebagai sebuah nama, boleh saja. Tetapi kalau bank syariah itu dibilang “syar’i” hanya karena akad, pelayanan, dan pelayannya mengenakan atribut keislaman, tentu jawabnya “tidak”, Jalil menekankan.

“NU mesti mengatakan bahwa ‘bank-bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional’ atau ‘bank konvensional juga bersifat syar’i’,” kata Jalil.

Anggota lain komisi ini Syafiq Hasyim menambahkan bahwa bank-bank syariah itu menjalankan syariah hanya di awal, pada akad. Selebihnya bank syariah itu juga menjalankan transaksi ribawi karena mengikut pada bank konvensional.

“Mereka nyatanya tidak bisa lepas dari praktik riba. Uang terkumpul mereka nyatanya juga digunakan dalam transaksi non syariah. Bank-bank syariah itu tetap saja menaruh uangnya di bank sentral yang juga beroperasi secara konvensional. Artinya, problem yang tidak bisa diselesaikan bank syariah hingga kini ialah riba,” kata Syafiq.

Bank syariah itu memang tidak mungkin akan menjadi besar. Pasalnya mereka bermain di level eceran, individu. Karenanya, bank berlabel syariah ini cenderung tahan terhadap krisis. “Tetapi bank syariah ini tidak pernah berorientasi pada ekonomi makro pada level negara sehingga sulit berpartisipasi dalam persaingan ekonomi global,” Ketua PBNU H Imam Aziz menambahkan.

Menurut Jalil, perekonomian syariah yang meliputi perbankan dan juga keuangan syariah merupakan isu yang sempat akan dibahas di Muktamar NU di Makassar lima tahun lalu. (Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG