IMG-LOGO
Taushiyah

Perguruan Tinggi di Pesantren

Kamis 2 Juli 2015 11:1 WIB
Bagikan:
Perguruan Tinggi di Pesantren

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Pada tahap 25 tahun mendatang, saat bangsa Indonesia memasuki era Pembangunan Jangka Panjang Tahap kedua (PJPT II), akan tiba suatu masa yang penuh tantangan. Masa itu juga merupakan masa yang menjanjikan harapan-harapan, namun belum dapat dipastikan karena perkembangan segala aspek kehidupan yang sulit diprediksi dan saling mempengaruhi.<> Tantangan-tantangan itu antara lain masalah tenaga kerja, kemiskinan, dampak globalisasi ekonomi dan kultur, dampak kemajuan iptek, partisipasi pendidikan, perubahan etika sosial dan moral keagamaan, masih menonjolnya dualisme sektor modern dan tradisional meskipun proses industrialisasi sudah berjalan, namun tumbuhnya kemakmuran di pedesaan masih terseok-seok jalannya dan tidak seimbang dengan tuntutan yang semakin meningkat.

Berat dan ringannya tantangan, akan berimplikasi langsung terhadap kepastian dan keraguan suatu harapan. Harapan yang dirumuskan tanpa memperhitungkan potensi dan tantangan, akan bermuara pada keyakinan kosong. Sebaliknya, menganalisis simpulsimpul tantangan masa depan tanpa didukung oleh potensi dan optimisme, hanya akan melemahkan etos kerja. Bisa jadi hal itu malah menimbulkan keputusasaan dan sikap fatalistik atau paling tidak akan lebih suka melestarikan rutinitas yang kurang menguntungkan.

Menganalisis tantangan masa depan sambil merencanakan harapan, memang merupakan suatu keharusan dalam membahasan prospek sesuatu. Tetapi tidak berarti hanya dengan menganalisis tantangan, prospek bisa diantisipasi secara jelas. Apalagi bila yang dibahas adalah prospek perguruan tinggi di lingkungan pesantren.

Permasalahannya akan menjadi kompleks dan berimplikasi luas, mengingat perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang selalu dipengaruhi dan mempengaruhi aspek-aspek sosial yang terus menerus berubah -perubahan yang direncanakan mau pun alami, sebagai dampak dari kebijakan terencana.

Bila pembahasan dikhususkan pada keberadaan perguruan tinggi di pesantren, permasalahannya menjadi rumit, mengingat pesantren merupakan institusi pendidikan yang mempunyai titik tekan berbeda dengan perguruan tinggi. Perbedaan visi dan posisi kedua institusi pendidikan itu sangat mempengaruhi pola, sistem dan pandangan hidup masing-masing, yang selanjutnya menentukan prospek lembaga itu.

***

Perbedaan watak antara perguruan tinggi dan pesantren sebagai lembaga pendidikan perlu dipahami lebih jauh, untuk kemudian dijadikan bahan dasar dalam menyusun konsep keterpaduan dua lembaga pendidikan yang berbeda. Keterpaduan itulah yang pada dasarnya akan menentukan prospek keberadaan perguruan tinggi di pesantren. Tanpa keterpaduan, pengaruh corak perguruan tinggi akan lebih mendominasi kehidupan pesantren, dan mungkin akan melahirkan krisis identitas atau malahan hilangnya identitas pesantren.

Pesantren sebagai lembaga tafaqquh fiddin, sebagai lembaga tarbiyah, sebagai lembaga sosial sebagai gerakan kebudayaan dan bahkan sebagai kekuatan politik -meskipun sampai sekarang masih disebut lembaga tradisional- mempunyai ciri dan watak yang berbeda dengan lembaga-lembaga lainnya, termasuk perguruan tinggi.

Landasan filosofis pesantren adalah teologi dan religiusitas yang berposisi substansial dan bersifat menyeluruh. Sedangkan perguruan tinggi cenderung pada pragmatisme dan orientasi keduniawian, sementara itu ia menempatkan teologi dan religiusitas pada posisi instrumental dan merupakan bagian saja.

Bila perguruan tinggi aksentuasinya lebih ke pengajaran maka pesantren aksentuasinya lebih pada pendidikan. Bila perguruan tinggi berorientasi langsung pada lapangan kerja sesuai pesanan industri atau paling tidak mengantisipasi keperluan industrialisasi -di mana hal ini memang merupakan potensi dan kekuatan dari sudut kemudahan karier, tetapi sekaligus merupakan kelemahan dari sudut konsumtivisme mental, daya juang dan kreativitas menciptakan lapangan kerja- maka sebaliknya pesantren tidak berorientasi langsung pada lapangan kerja.

Hal ini memang merupakan kelemahan, jika dipandang dari sudut janji-janji masa depan yang cerah. Tetapi hal itu juga merupakan potensi dari sudut penumbuhan etos kerja, kemandirian dan penciptaan lapangan kerja.

Pesantren di samping merupakan lembaga pendidikan dan keilmuan, ia sekaligus juga merupakan lembaga moral. Ilmu di pesantren mengacu pada pembentukan moral dan akhlaq karimah. Seluruh proses belajar para santri berpusat pada pengenalan, pengakuan, kesadaran, dan keagungan Allah SWT dan akhlaq karimah yang terkait secara dialektis, kohesif dan terus menerus dengan seluruh mekanisme belajar para santri.

Ini semua berbeda dengan perguruan tinggi yang membatasi diri sebagai institusi keilmuan dan intelektual, dan tidak bertanggung jawab langsung dalam soal moral. Dosen tidak berkewajiban terhadap akhlaq, kecuali sekadar komitmen pribadi atau etika sosial dalam arti umum. Mahasiswa hanya didorong secara terencana untuk menjadi orang pandai dan intelek. Atau malahan hanya menjadi penghafal, karena kelulusan ujiannya lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana ia menghafal literatur, bahan kuliah dan referensi yang diwajibkan. Perguruan tinggi memberikan kebebasan atau demokratisasi ilmiah untuk mengakui, menyadari dan menghayati atau tidak, akan keagungan Allah dan akhlaq karimah.

***

Gerakan ilmiah Islam di Indonesia, banyak dipengaruhi oleh politik kolonial Belanda yang menyudutkan kaum muslimin ke satu sudut pandang yang hanya menitikberatkan pada kehidupan ukhrawi. Akibatnya dinamika keilmuan hanya berkisar pada alumnus syari'ah dan tasawuf yang ditandai dengan munculnya karya-karya ulama Indonesia dari yang paling kecil sampai yang berjilid-jilid. Sedangkan dari sisi lain mengalami kemandegan karena anggapan, ilmu-ilmu itu semata-mata urusan duniawi. Mungkin dari sini mulai muncul dikotomi antara ulumu al-din dan ulumu al-dunya, sampai-sampai antara madrasah dan sekolah, antara kitab dan buku pun harus dibedakan.

Tafaqquh fiddin dipahami secara sempit dan terbatas pada apa yang dimaksud dengan 'ulumu al-din. Pemahaman ini secara ekslusif tidak pernah dikorelasikan dengan pemahaman al-din itu sendiri secara utuh, meskipun secara terpisah al-din telah dipahami sebagai wadl’un ilahiyun saaiqun lidzawi 'uquli al-salimah ilaa maa huwa khairun lahum fi dunyahum wa akhiratihim (ketentuan-ketentuan Ilahi yang mendorong siapapun yang berakal sehat, untuk berbuat sesuatu yang baik bagi mereka di dunia dan akhirat).

Bila al-din dipahami seperti itu, maka berarti ulumuddin secara luas adalah ilmu-ilmu yang mempunyai kaitan langsung atau tidak langsung dengan wadla’ Ilahi, menyangkut urusan duniawi mau pun ukhrawi. Kemudian bila wadla' Ilahi itu mendorong bagi para pemikir ke arah pencapaian sesuatu yang baik di dunia atau di akhirat mereka, maka mengapa dalam konteks ilmu-ilmu yang berwatak duniawi lalu diisolasikan dari klasifikasi ulumuddin? Persepsi dikotomis seperti itu mengkibatkan dinamika ilmiah dalam Islam cenderung lemah atau malah mandeg.

Kemandegan dinamika ilmiah itu tampaknya coba mulai digerakkan ketika di Indonesia muncul Perguruan Tinggi Agama Islam, negeri mau pun swasta. Malah ketika awal-awal kemerdekaan pun sudah ada upaya menggerakkan kembali dengan menambah mata pelajaran umum di madrasah-madrasah, meskipun masih dengan sikap dikotomis. Dari pihak pemerintah menurunkan proyek MWB (Madrasah Wajib Belajar) dilengkapi dengan UGA (Ujian Guru Agama), kemudian ada penegerian madarasah dan terakhir ada SKB Tiga Menteri. Semua itu merupakan upaya penyambungan mata rantai dinamika keilmuan dalam Islam yang sekarang ini sudah saatnya dievaluasi sejauh mana perkembangan dinamika keilmuan tersebut dapat memantapkan risalah lslamiyah.

Perkembangan dinamika tersebut merupakan jawaban atas tantangan-tantangan yang muncul akibat adanya arus globalisasi dalam berbagai aspek kehidupan. Pada gilirannya dikotomi ilmu dan sikap ambivalen dari sebagian umat Islam akan makin berkurang, kalau tidak bisa hilang sama sekali.

Dampak lebih jauh dari dinamika itu adalah integrasi intelektual dan ulama. Perkembangan ini tentu saja menuntut sikap keterbukaan dari semua kaum intelektual dan ulama, salimemahami atas adanya kekurangan di satu pihak dan kelebihan di pihak lain.

Sikap keterbukaan ini menuntut keberanian ulama mau pun kaum intelektual muslim untuk tidak hanya saling mengritik, tetapi juga melakukan otokritik yang membangun. Kritik diri adalah bagian tak terpisah dari unsur-unsur dinamika ilmiah yang akan ditumbuh-kembangkan Dalam hal ini kajian kritis tentang transformasi sosial, selalu mempengaruhi satu pengembangan dinamika ilmiah. Ini berarti bahwa pengembangan dinamika keilmuan dalam Islam mempunyai implikasi yang luas dengan setiap perubahan yang terjadi, sehingga ilmu-ilmu itu tidak akan kehilangan relevansi dan konteksnya dengan berbagai aspek kehidupan.

***

Proses pembangunan yang terjadi di Indonesia telah mempengaruhi perubahan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik sosial, ekonomi politik, budaya mau pun nilai dan wawasan. Perubahan yang terjadi secara terakselerasi menuntut kelenturan berpikir, daya-suai intelektual yang besar, keterbukaan dalam tata hidup yang manusiawi dan sikap kritis serta dinamis.

Perubahan mendasar yang terjadi adalah kecenderungan memisahkan atau mengasingkan norma agama, akibat pola pertumbuhan dan pemerataan ekonomi. Alienasi antara keduanya itu tercermin pada gerakan dan kelembagann agama yang tidak menyatu dengan aktivitas kelembagaan ekonomi yang membentuk nilai dan norma ekonomis.

Akibatnya gerakan ekonoi itu berhadapan dengan sistem nilai agama. Gerakan ekonomi cenderung berjalan bebas tanpa moralitas agama dan menumbuhkan sikap kompetitif yang tanpa dikendalikan oleh moralitas agama, cenderung ke arah individualisme, materialisme dan konsumerisme. Semua dampak itu justru bertentangan dengan ajaran Islam dan Pancasila.

Dalam hal ini, prospek perguruan tinggi di pesantren dalam upaya mengembangkan dinamika keilmuan dalam Islam dituntut kemampuannya mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat yang selalu menuntut kemudahan di segala bidang. Ini berarti pula, bahwa pengembangan dinamika keilmuan itu harus mampu menjadi sarana pemandu transformasi sosial sekaligus sebagai sarana kontekstualisasi ajaran Islam dalam tata kehidupan masyarakat.

Pengembangan dinamika keilmuan Islam lalu tidak saja dipahami dari sisi kognitif, akan tetapi juga dari sisi afektif dan psikomotorik. Pengembangan yang dipahami hanya dari sisi kognitif saja akan cenderung menciptakan semacam "vanderplas-vanderplas" yang ahli di bidang keilmuan Islam tetapi sama sekali tidak meyakini kebenaran ajaran Islam, apalagi mengamalkannya.

Pada sisi lain perguruan tinggi di pesantren, dalam perannya mengembangkan ajaran dan pendidikan Islam serta dakwah Islamiyah, dituntut mampu membentuk masyarakat Islam secara integralistik. Antara aspek norma agama dan aspek ekonomi serta aspek positif lainnya, mesti terpadu utuh. Kajian intelektual tentang konsep pengembangan ekonomi, dengan demikian diperlukan, kajian mana merupakan proses materialisasi dari aspek normatif yang immaterial.

Sumber daya manusia, alam, ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai aset ekonomi yang sangat penting di negara-negara ekonomi maju, sering mengakibatkan krisis norma dan nilai. Kemiskinan nilai agama mendorong masyarakat ekonomi maju memandang alam dan manusia bukan sebagai sahabat yang setia, tetapi sebagai hamba dan kawulo yang harus ditaklukkan dan diberlakukan sewenang-wenang, tanpa harus ada pertimbangan moral dan etika religius.

Perguruan tinggi di pesantren dituntut kemampuannya merumuskan konsep pengembangan ajaran Islam sebagai tatanan sosial, bukan hanya sebagai lembaga legalistik hitam putih. Dalam hal ini kemampuan antisipatif dan keterbukann akan mempermudah perguruan tinggi menjalankan peranannya. Keterbukann akan menumbuhkan sikap lentur dan akomodatif.

Adalah benar, bahwa perguruan tinggi di pesantren menentang eksistensinya sendiri bila di satu sisi menerima tugas sebagai pelopor perubahan sosial untuk menatap masa depan, sedangkan di lain sisi ia tertutup terhadap pembaharuan dan malah mencurigai masa depan. Dan adalah benar juga, perguruan tinggi di pesantren mengingkari missinya, bila ia menerima dan mengemban tugas mendidik generasi muda sebagai potensi penerus perjuangan Islam, dengan jalan memprogram mereka agar mencerna dan hanya mengawetkan nilai-nilai kehidupan yang sudah kehilangan relevansi aktualnya. Sementara di luar lembaga itu, terjadi berbagai perubahan yang sangat serius dan dahsyat dalam hampir semua bidang kehidupan.

Kemampuan perguruan tinggi di pesantren berperan seperti itu, berarti melestarikan sekaligus mengembangkan eksistensinya di tengah-tengah era globalisasi. Dengan demikian perguruan tinggi di pesantren tidak akan diposisikan pada ruang isolasi, karena mampu menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari komunitas nasional dan akhirnya terlepas dari posisi marginal.

***

Perguruan tinggi dalam pesantren dengan prospek seperti itu, diharapkan lebih mengembangkan dinamika keilmuan dan kepekaan sosial para santri, serta mengembangkan metodologi di pesantren yang shalih agar menjadi ashlah, sehingga mereka mampu mengantisipasi dan menganalisis segala perubahan yang sedang dan akan terjadi.

Para santri akan menjadi manusia yang berkepribadian akram, shaleh dan fungsi mereka menjadi manusia yang qawiyun dan makinun, mempunyai quwwah dan potensi diri yang cukup, sekaligus mempunyai amanah, dapat dipercaya, jujur dan melaksanakan amanat Allah dan masyarakat. Kalau mereka menjadi ulama, mereka pun tafaqquh fi mashalihil khalqi, sebagai salah satu identitas ulama menurut Imam Ghazali.

Namun di samping itu, perguruan tinggi di pesantren harus mau dan mampu menyerap secara utuh ciri-ciri dan karakteristik pesantren. Sehingga ia mampu memproduk sumber daya manusia muslim yang mampu berintegrasi dengan segala aspek kehidupan global, tetapi mempunyai pertimbangan nilai idealistik transendental. Lebih dari itu mereka menjadi manusia intelek yang berwatak kesantrian. Untuk itu perguruan tinggi di pesantren dituntut mampu mengembangkan pendidikan Islam dan keilmuan Islam.

Pendidikan, bila dipahami sebagai suatu tindakan sadar untuk membentuk watak dan tingkah laku secara sistematik, terencana dan terarah, maka pendidikan agama Islam harus merupakan proses interaksi dari pendidikan, peserta didik dan lingkungan yang mengarah terbentuknya karakter Islami pada peserta didik, yang kemudian mampu memotori sikap dan perilaku yang sarat dengan nilai-nilai Islami. Dengan kata lain, pendidikan Islam seharusnya bisa mengembangkan kualitas keberagamaan Islam, yang bersifat afektif, kognitif mau pun psikomotorik.

Pada gilirannya pendidikan Islam merupakan sarana pengembangan kepribadian muslim Indonesia yang sedang menghadapi berbagai bentuk transformasi muslim yang berkepribadian Islam, yang meletakkan keimanan dan ketaqwaan di atas segalanya dalam berbagai komunitas yang digumuli, muslim yang mampu hidup di tengah-tengah masyarakat industrial yang didominasi oleh kesadaran teknokratik tinggi yang memandang iptek sebagai juru selamat, namun ia masih meyakini adanya kekuatan transendental yang mengalahkan segala kekuatan yang lain.

 

 

*) Tulisan ini pernah disampaikan di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT), Pesantren Qomaruddin Gresik, 18 Januari 1993. Pernah dimuat majalah Aula edisi Februari 1993. Judul asli “Prospek Perguruan Tinggi di Pesantren”. Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS)

Bagikan:
Senin 15 Juni 2015 10:30 WIB
Pesantren dan Pengembangan Masyarakat
Pesantren dan Pengembangan Masyarakat

Oleh KH MA Sahal Mahfudh
Pesantren sebagai lembaga pendidikan dan lembaga sosial keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pemimpin umat dan menjadi sumber rujukan umat dalam memberikan legitimasi terhadap tindakan warganya, sudah barang tentu mempunyai dasar pijakan yang bersifat keagamaan dalam melakukan tindakannya, terutama jika itu dianggap ''baru" oleh masyarakatnya. <>Hal tersebut, karena watak pimpinan keagamaan dan masyarakat pendukungnya yang fiqih oriented selalu meletakkan kegiatan yang dilakukan dalam pola hitam-putih atau salah-benar menuntut hukum Islam.

Salah satu kegiatan yang dianggap baru menurut kalangan masyarakat pesantren adalah pengembangan masyarakat, setidaknya kalau dilihat secara kultural dari misi utama pesatren, serta porsi kegiatannya secara global, dalam bidang pendidikan. Sedangkan pengembangan masyarakat, meskipun selama ini sudah dilakukan, hanya bersifat sporadis. Kegiatan pengembangan masyarakat belum dilakukan pesantren secara kelembagaan, di samping tanpa disertai visi yang jelas, serta perangkat pendukungnya yang memadai.

Sementara itu pengembangan masyarakat yang bermuara pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan pendekatan kebutuhan dan permasalahan masyarakat sebagai subyek atau obyek, sedangkan kebutuhan masyarakat itu selalu berkembang dan permasalahan masyarakat pun hampir tidak pernah absen di semua lapisan masyarakat, baik secara moril mau pun materiil, maka sesungguhnya pengembangan masyarakat akan selalu mendapat tempat sepanjang masa di masyarakat mana pun, baik kota mau pun desa, yang masih bersifat agararis mau pun masyarakat industri.

Namun kalau pesantren ingin berhasil dalam melakukan pengembangan masyarakat yang salah satu dimensinya adalah pengembangan semua sumber daya, maka pesantren harus melengkapi dirinya dengan tenaga yang terampil mengelola sumber daya. yang ada di lingkungannya, di samping syarat lain yang diperlukan untuk berhasilnya pengembangan masyarakat. Sudah barang tentu, pesantren harus tetap menjaga potensinya sebagai lembaga pendidikan.

Pesantren yang mampu mengembangkan dua potensinya, yaitu potensi pendidikan dan potensi kemasyarakatan, bisa diharapkan melahirkan ulama yang tidak saja dalam ilmu pengetahuan keagamaannya, luas wawasan pengetahuan dan cakrawala pemikirannya, tetapi juga mampu memenuhi tuntutan zamannya dalam rangka pemecahan persoalan kemasyarakatan.

***

Untuk meletakkan pengembangan masyarakat atau pembangunan dalam dimensi agama, terlebih dulu perlu dilihat kaitan kewajiban seorang muslim yang telah siap menerima amanat atau tanggung jawab dari Allah SWT. Untuk itu di samping memberi ajaran yang tertuang dalam bentuk Al-Qur’an dan Hadits sebagai pedoman hidup, Allah menciptakan manusia terdiri atas lima komponen(1): (1). Jasad, (2). Akal, (3). Perasaan, (4). Nafsu, (5). Ruh.

Dari terkumpulnya lima komponen itu, manusia mempunyai dua potensi atau kemampuan, yaitu pertama kemampuan fisik (quwwah 'amaliyah) atau kemampuan untuk melakukan kerja, yang kedua, kemampuan berpikir (quwwah nadhariyah). Kemampuan berpikir ini sehat, bila akal, perasaan dan nafsu berjalan sekaligus. Berpikir tanpa menggunakan akal akan menjadikan seseorang emosi. Maka atas dasar kemampuan yang diberikan oleh Allah di atas, manusia mempunyai tanggung jawab melaksanakan peritahNya dan meninggalkan laranganNya secara simultan.

Mahmud Syaltut melihat bahwa ajaran Islam itu pada dasarnya dibagi dua komponen pokok, yaitu 'aqidah dan syari’ah.(2) Dalam menghampiri masalah ‘aqidah yang menyangkut aspek kepercayaan manusia banyak dituntut menggunakan kemampuan berpikir. Dalam menghampiri masalah syan'ah yang menyangkut aspek perilaku, manusia dituntut banyak menggunakan kemampuan fisik.

Dari aspek syari'ah yang mengatur hubungan manusia inilah pada dasarnya lahir taklif, yang mesti dilakukan manusia dalam menjalin hubungan dengan empat macam sasaran terjadinya proses pembangunan atau pengembangan masyarakat. Empat macam sasaran dimaksud tidak bisa diabaikan dan dipisahkan salah satu dari yang lainnya, sebab dengan mengabaikannya akan terjadi ketidakseimbangan kehidupan seseorang. Atau dengan ungkapan lain, kehidupan seseorang yang mengabaikan salah satu hubungan dari empat macam sasaran tersebut tidak akan mencapai hasanah di dalam kehidupan dunia kini atau hasanah di dalam kehidupan akhirat kelak, di mana keduanya menjadi tujuan akhir kehidupan seseorang beragama.

Adalah tidak mungkin mengetengahkan semua dasar-dasar agama yang menjadi pangkal tolak para tokoh Islam, khususnya para pengasuh pesantren dalam melakukan kegiatan pengembangan masyarakat baik yang bersumber dari nash-nash Al-Qur’an, Hadits, mau pun Atsar (pendapat, atau perilaku para sahabat Nabi). Sesuai dengan alur pemikiran yang membagi syari'ah kepada empat macam hubungan manusia, maka ada baiknya di sini diketengahkan dasar-dasar keagamaan dengan empat pola hubungan yang mendorong para pengasuh pesantren (setidaknya kami sendiri) untuk melakukan pengembangan masyarakat.

***

Seperti dijelaskan di atas bahwa aspek syari'ah merupakan perwujudan dari aspek 'aqidah. Dengan kata lain, sebagai orang yang percaya kepada Allah, ia harus melakukan perintahNya dan menjauhkan laranganNya. Aturan mengenai "perintah dan larangan" yang mendasari hubungan manusia dengan Allah, disebut ‘ibadah, yaitu upaya seseorang dalam rangka mendekatkan diri pada Allah. Ibadah ini ada dua macam, pertama, ibadah yang bersifat qoshirah, yaitu ibadah yang manfaatnya kembali kepada pribadinya sendiri. Kedua, ibadah muta'addiyah yang bersifat sosial. Ibadah sosial ini manfaatnya menitikberatkan pada kepentingan umum. Dalam kaidah fiqih(3) disebutkan: Ibadah yang bermanfaat kepada orang lain lebih utama daripada ibadah yang manfaatnya hanya kepada diri sendiri".

Akan tetapi dalam hal ini tidak bisa diartikan, lebih baik beribadah yang muta'addiyah saja, dan ibadah yang qashirah kita tinggalkan. Kecuali apabila terjadi keadaan yang dilematis (ta'arudl) antara ibadah qoshirah dan ibadah muta'addiyah diutamakan untuk memilih muta'addiyah sepanjang yang qashirah tidak berupa fardlu 'ain. Dalam kaitan ini pula perlu diketengahkan bahwa pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban (di hadapan Allah) seperti disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadits(4), yang artinya: "Kamu semua adalah penanggung jawab, dan akan dimintai pertanggunjawaban atas yang dipercayakan padamu". Sudah barang tentu setiap pemimpin diharapkan melakukan tanggung jawab sebaik-baiknya, sehingga orang yang dipimpin, orang yang diasuh, bisa menikmati kehidupan, menikmati kemerdekaan dan sebagainya.

Hadits di atas juga berkaitan dengan firman Allah dalam Al-Qur’an yang mengatakan bahwa, Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi dengan firmanNya yang artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat; Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan khalifah di bumi, orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman, "Sesungguhya Aku mengetahui yang tidak kamu ketahui".

Dari sini bisa dipahami, bahwa tugas kekhalifahan manusia di bumi ini sebenarnya agar manusia berbuat baik di atas bumi tidak merusak, baik merusak kehidupan, lingkungan atau tatanan yang ada. Dengan demikian sebenamya kuatlah dasar dan motivasi pengasuh pesantren untuk melakukan kerja membangun, baik untuk dirinya sendiri, keluarganya mau pun masyarakat. Sebab agama memberi wahana ibadah yang bersifat individual, di samping wahana ibadah yang bersifat sosial. Dan keduanya dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah untuk mencari ridlaNya dalam arti melakukan tanggung jawab di hadapanNya.

***

Islam mengatur hubungan antar manusia, baik antar muslim dengan muslim, atau muslim dengan non-muslim. Apakah antara kedua belah pihak ada hubungan kekerabatan persaudaraan, atau hubungan sosial. Dengan demikian satu sama lain saling mengakui keberadaannya. Nabi memberikan dorongan perlunya memperhatikan damemecahkan masalah yang menimpa umat Islam, sebagai berikut: “Barang siapa yang tidak memperhatikan urusan umat Islam, tidak termasuk golongan mereka".(5)

Lebih lanjut untuk memberi gambaran betapa perlunya pemimpin umat agar selalu memperhatikan nasib dan kehidupan kaum dlu'afa, ada baiknya diketengahkan surat Khalifah Umar Ibn Khattab RA kepada Mu’awiyah ibn Abi Sufyan, “Hendaknya engkau takut, jangan sampai menjauhi masyarakat, dan dekati mereka yang dla’if bahkan mereka yang di bawahnya, dan berilah mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga luaslah kesempatan mereka untuk berbicara, kenalilah orang asing karena apabila mereka ditekan, lemahlah pemikirannya dan meninggalkan haknya".(6) Surat ini memberikan kesan agar para pemimpin umat selalu memikirkan keadaan masyarakat, mengetahui keadaan mereka, memberi kesempatan mereka untuk menyampaikan pendapat, agar dengan demikian terbuka pula kesempatan untuk pengembangan diri mereka dan pengembangan potensi manusiawinya.

Kalau melihat permasalahan orang desa di sekitar pesantren, yang pada umumnya pesantren berada di daerah pedesaan, banyak masyarakat desa dililit oleh permasalahan yang kompleks, seperti pendapatan rendah, ketidakmampuan membiayai pendidikan anak, ketidakberdayaan mereka untuk mendapatkan hak-hak yang asasi, lebih-lebih kalau mereka berhadapan dengan kekuatan yang lebih besar seperti kekuatan negara, mereka tak berdaya. Hanya saja karena penduduk desa ini sudah terbiasa dengan serba kesulitan, maka masalah yang mereka derita tidak dirasakan sebagai masalah, padahal orang lain melihatnya sebagai masalah serius yang perlu segera diatasi. Di sinilah kewajiban para pengasuh pesantren sebagai pemimpin umat untuk memperhatikan permasalahan umat tersebut.

***

Pada prinsipnya manusia diberi kebebasan berpikir tentang alam, di samping memanfaatkannya untuk diri sendiri atau kepentingan bersama. Bahkan dalam al-Qur’an surat Huud ayat 61, Allah berfirman, “Dia (Allah) telah menciptakan kalian dari tanah dan menuntut kalian membangun (memakmurkan) di atasnya". Setidaknya dari ayat yang diperintahkan Allah di atas, memberi himbauan kepada hambaNya, untuk meramaikan bumi atau membangun di atas bumi ini. Jelas perintah di sini adalah untuk berbuat baik, bukan sebaliknya, untuk melakukan kerusakan seperti yang dikhawatirkan para malaikat dalam dialognya dengan Allah dalam menanggapi proses awal penciptaan manusia.

Kewajiban membangun di atas bumi yang berwajah duniawi ini tentu perlu dilengkapi ilmu-ilmu pengetahuan dan keterampilan pendukungnya. Sebab, banyak Hadits Nabi yang mengacu pada hal ini, misalnya; “Barang siapa yang menghendaki dunia, maka ia harus menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka ia harus menguasai ilmunya, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka ia harus juga menguasai ilmunya."(7)

Banyak persoalan yang menyangkut apa dan bagaimana hubungan manusia dengan alam semesta ini. Di balik perintah memanfaatkan alam, manusia juga dilarang memanfaatkannya secara berlebihan. Apalagi pada saat sekarang ini, perlu disebarluaskan isu tentang lingkungan, misalnya bahaya radiasi nuklir, sehingga orang mempunyai kesadaran dan berperilaku shalih, yang menyangkut kelestarian, kebersihan dan kesehatan lingkungan -suatu kesadaran yang bertumpu pada ajaran agama.

Banyak petunjuk agama yang mengisyaratkan perlunya menjaga keseimbangan kehidupan yang berwajah duniawi dan ukhrawi; yang artinya tidak harus mementingkan hidup dan kehidupan yang berwajah ukhrawi saja, lalu meninggalkan kehidupan yang duniawi. Sebab manusia hidup di dunia tentu membutuhkan apa saja yang bersifat duniawi dan kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka manusia yang bersangkutan tidak bisa melakukan aktivitas yang bersifat ukhrawi dengan baik.

Sebaliknya seseorang pun tidak boleh mementingkan kehidupan yang berwajah duniawi lalu meninggalkan kehidupan ukhrawi. Orang yang demikian, hidupnya menjadi keras dan panas, terutama sisi ruhaniahnya. Orang yang mementingkan kehidupan duniawinya saja belum tentu bahagia dalam arti sesungguhnya. Sebab kebahagiaan yang ia capai hanya dari segi lahiriah, sedangkan yang dari sisi batiniah ia tidak bisa menikmati.

Untuk mengisi kehidupan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi itu, Allah memberi kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukan manusia yang bersifat ukhrawi seperti tercemin dalam rukun Islam, di samping memberi kesempatan bahkan kewajiban untuk melakukan usaha yang berwajah duniawi seperti pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kehidupan Nabi, kecuali sebagai pemimpin kehidupan keagamaan, juga sebagai pemimpin kehidupan masyarakat, telah menjadi petunjuk untuk itu. Secara individual, Islam juga memerintahkan berusaha untuk mencukupi kehidupan ekonomi. Kata Nabi, "Apabila kamu telah selesai melakukan shalat fajar (subuh) maka jangan terus tidur lalu tidak berusaha mencari rezeki".(8) Secara ekstrem Khalifah Umar Ibn Khattab ra. berkata, "Jangan sekali-kali engkau duduk saja meninggalkan usaha mencari rezeki sembari berdo'a: ''Ya Allah, berilah kami rezeki", padahal eugkau mengetahui bahwa sesungguhnya langit itu tidak akan pernah memberi hujan emas dan perak".(9) Bahkan Islam melarang menganggur, seperti disampaikan oleh sebuah hadits Nabi, "Orang yang paling berat siksanya di hari kiamat, adalah orang yang dicukupi rezekinva tetapi ia menganggur".(10)

***

Kalau dilihat dari sejarah munculnya pesantren dan penerapan ajaran 'aqidah dan syari'ah pada masyarakat pendukungnya, tidaklah berlebihan apabila disebut, pesantren itu merupakan kesatuan dalam keragaman. Kesatuan dalam pemihakannya dalam Islam Sunni, kesatuan dalam misinya yaitu menyampaikan dakwah dan pesan keagamaan kepada masyarakatnya di samping lembaga yang menekuni tafaqquh fiddin. Namun pesantren beragam dalam cara, metoda, taktik dan strategi untuk melakukan dakwahnya. Bahkan dalam satu sisi dakwahnya sekalipun, seperti yang tercermin dalam pola pendidikannya.

Persoalan yang terakhir dapat dimengerti, karena dipengaruhi oleh pendiri pesantren dan masyarakat pendukungnya, atau salah satu dari dua faktor tersebut. Kedua faktor itu berkaitan dengan tantangan yang ada dan jawaban yang muncul. Bahkan hubungan saling mempengaruhi ini terus berlangsung pada periode pengasuh pengganti. Hanya saja pesantren itu sebenarnya sangat tergantung kepada pengasuh sebagai elemen yang paling esensial dan pemegang otoritas di pesantren.(11) Karena itu pula, arah, taktik, strategi, sistem dan organisasi pendidikan dalam pesantren sangat dipengaruhi oleh pengasuhnya.

Dalam kaitannya dengan upaya pengembangan masyarakat yang merupakan peningkatan peran pesantren ini,(12) respon para pengasuh pesantren pun menjadi beragam. Meskipun sebenarnya banyak nash al-Qur'an, Hadis atau Atsar para sahabat Nabi yang memberikan dorongan untuk melakukan usaha pembangunan kemasyarakatan seperti sudah dijelaskan pada permulaan tulisan ini. Memang ajaran tersebut tidak merupakan sesuatu yang baru, tetapi karena usaha pembangunan itu dianggap kegiatan baru, maka respon para pengasuh menjadi beragam.(13)

Sekali lagi hal tersebut tergantung kepada wawasan dan visi pengasuh pesantren tentang pengembangan masyarakat. Sebagai contoh dalam kasus ini, pada tahun 1984 BPPM Maslakul Huda Kajen, Pati bekerjasama dengan P3M mengajak 12 pesantren di Jawa Tengah, ternyata 3 dari jumlah itu (25 persen) tidak dapat menerima kegiatan pengembangan masyarakat dengan alasan yang tidak sama. Pada umumnya, alasan mereka tidak bisa melaksanakan kegiatan pengembangan masyarakat, karena misi pesantren adalah tafaqquh fiddin. Perluasan kegiatan di bidang kemasyarakatan selain dianggap asing, juga dikhawatirkan terabaikannya fungsi utama tersebut. Jadi antara tafaqquh fiddin dan pengembangan masyarakat belum dilihat kaitannya yang esensial, akibat dan belum lengkapnya informasi yang mereka terima tentang apa, bagaimana, mengapa pengembangan masyarakat itu, di samping belum banyaknya contoh kongkrit wujud pesantren yang melaksanakan pengembangan masyarakat.

Untuk menyebarkan ide, makna dan tujuan pengembangan masyarakat, barangkali lebih baik dkan dengan berkomunikasi secara lisan dengan para pengasuh pesantren. Dalam hal ini komunikasi tulis apakah lewat surat menyurat, penyebaran majalah atau buletin yang mempunyai pesan pengembangan masyarakat tidak cukup, mengingat budaya yang berkembang di pesantren masih kuat melalui komunikasi lisan.

***

Di banyak negara berkembang, strategi pembangunan yang mengutamakan pembangunan ekonomi dengan mengejar peningkatan pendapatan perkapita belaka, tidak bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan antara kaya-miskin, antara sektor desa-kota; kecuali bila strategi tersebut dilengkapi dengan strategi yang mengarah pada pemerataan hasil pembangunan dan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat.(14)

Demikian pula kasus Indonesia, lebih-lebih pada dasawarsa delapan puluhan ini, di mana ekonomi Indonesia dilanda resesi, di samping masih dipengaruhi oleh berkurangnya penerimaan pendapatan negara dari sektor minyak. Maka dengan strategi yang kedua, (pemenuhan kebutuhan pokok) dirasa agak bisa mengurangi masalah kemiskinan, kesenjangan pendapatan dan pengangguran yang masih banyak dirasakan oleh sebagian besar penduduk Indonesia.

Namun sekali lagi, satu hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah penduduk yang berkekurangan sangat besar, tersebar di beberapa daerah pedesaan, dengan adat istiadat yang tidak sama, serta permasalahan yang bermacam-macam, sehingga dalam kondisi yang demikian tidak dapat diterapkan kebijaksanaan sentral atau pendekatan teknokratis -meminjam istilah Ismed Hadad- yang hanya mengejar target, baik target waktu mau pun hasil riil. Sebab kondisi alam, dan budaya masyarakat satu daerah dengan yang lain sangat berbeda.

Dalam kondisi demikian lebih tepat apabila dilakukan pendekatan yang mengajak peran serta (partisipasi) masyarakat dalam proses pembangunan. Pendekatan ini harus dilakukan sejak awal melihat permasalahan mereka sendiri, merencanakan kegiatan yang dipilih dalam mengatasi permasalahan, melakukan kegiatannya dan mengevaluasi hasil kerja yang dilakukan.

Dengan demikian semua proses kegiatan akan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di masyarakat. Masyarakat tidak saja menjadi obyek, tetapi menjadi subyek pembangunan yang pada sisi lain akan mengembangkan keswadayaan dan sumber daya yang ada di sekitar mereka.

Tidak dapat dielakkan memang, strategi pemenuhan kebutuhan pokok yang membutuhkan peran-serta memerlukan waktu, di samping itu fasilitas pemandu, baik orang-perorang atau lembaga yang dapat berperan sebagai motivator, fasilitator untuk memunculkan atau mengembangkan peran-serta, atau swadaya masyarakat. Sebab pada dasarnya strategi pendekatan ini intinya usaha penyadaran masyarakat agar mereka bisa mengembangkan sumber daya yang ada pada diri mereka, lingkungan dan alam sekitar.

Di sinilah pesantren dengan potensi sosial keagamaannya bisa melakukan peran sebagai lembaga pengembangan swadaya masyarakat, terutama melalui nilai-nilai keagamaan seperti kemandirian, keadilan, kerja sama dan sebagainya. Mengingat kebutuhan masyarakat itu selalu ada dan bahkan selalu berkembang, maka apabila pesantren bisa melakukan peran sebagai lembaga swadaya masyarakat, ia akan selalu mendapat tempat di masyarakat, bahkan bisa lebih mengembangkan potensi kemasyarakatan.

Selanjutnya bagi pesantren diperlukan syarat yang mendukungnya, antara lain: 1) Wawasan yang benar dari pengasuh pesantren tentang pengembangan masyarakat, di samping kepekaannya terhadap permasalahan yang berkembang, baik yang menyangkut sosial, politik, ekonomi, budaya dan sebagainya, dan 2) Tersedianya tenaga dari kalangan pesantren yang menjadi motivator pembangunan masyarakat dan yang mampu menjadi manager of resources yang ada di sekitarnya.

Sudah barang tentu apabila pesantren melakukan peran pengembangan swadaya masyarakat sebagai upaya untuk mengikuti petubahan sosial yang ada, ia tetap harus menjaga kelestarian fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan keilmuan.

***

Dalam suatu makalah berjudul Pengaruh Pendidikan Agama Terhadap Kegiatan Sosial, Soedjatmoko (15) memberi kesimpulan, pendidikan agama akan dapat memenuhi suatu fungsi yang sangat penting dalam perkembangan sosial yang ada di Indonesia. 1). Berusaha memupuk beberapa sifat tertentu, di antaranya keberanian hidup, bersedia mandiri dan berinisiatif, peka terhadap hak dan keperluan manusia, sanggup kerjasama untuk kepentingan umum, di dalam proses perubahan sosial terus menerus, tanpa ketakutan akan perubahan itu sendiri. 2). Berusaha merangsang anak didik untuk mengamalkan ilmu mereka. 3). Berusaha memupuk motivasi yang kuat pada anak didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan sosial yang terdapat di masyarakat. 4). Berusaha untuk berintegrasi dan bersinkronisasi dengan pendidikan non-agama.

Dari uraian terdahulu tulisan ini dan kesimpulan Soedjatmoko di atas dapat ditarik benang merah, pesantren yang melakukan pengembangan masyarakat punya prospek sebagai berikut:

1). Pesantren akan selalu dapat mengikuti perkembangan sosial, sebab dari segi visi, orientasi dan programnya ada pemihakan untuk mengembangkan masyarakat sekitarnya. Implikasi dari kepeduliannya terhadap permasalahan masyarakat ini, pesantren akan dapat memberi arah perkembangan masyarakat dari aspek sosial, budaya, politik dan ekonomi yang ditindaklanjuti dengan kerja nyata dalam rangka pemecahan permasalahan yang ditentukan di masyarakat. Sehingga kalau ada permasalahan yang menyimpang dari tujuan serta nilai dan ajaran yang dikembangkan, pesantren tidak saja memberikan keputusan halal-haram, tetapi melihat permasalahan lebih dahulu dan mencarikan jalan keluar, sehingga masyarakat tidak terperangkap dalam kegelapan dan keharaman terus.

2). Pesantren yang bersangkutan mempunyai laboatorium sosial, yaitu adanya kelompok-kelompok swadaya yang difasilitasi pesantren. Baik kelompok dalam bidang ekonomi seperti kelompok pedagang kecil, perajin; mau pun kelompok di bidang sosial seperti kelompok taman gizi, kelompok pemakai air, kelompok kesehatan, kelompok belajar, kelompok wanita produktif dan sebagainya.

Sejalan dengan dinamika masyarakat, kelompok swadaya ini tidak bisa berhenti, harus selalu mempunyai inisiatif untuk pengembangan kelompok mereka, baik dari segi jumlah anggota, kualitas, pelayanan, mau pun perluasan sasaran. Dan karena kelompok swadaya diprakarsai dan difasilitasi oleh pesantren, maka kelompok itu akan melakukan komunikasi dengan pesantren secara timbal balik. Proses interaksi ini tentu mempengaruhi wawasan santri, terutama para santri senior yang sudah mempunyai pemikiran tentang masalah-masalah sosial.

Pengembangan masyarakat yang menjadi wahana laboratorium sosial ini selanjutnya akan menjadi bahan untuk tambahan khazanah ilmu pengetahuan santri yang pada gilirannya akan menambah wawasan pemikiran, sehingga menambah kepekaan mereka terhadap masalah-masalah sosial. Di sinilah perlunya bagi perpustakaan pesantren sekarang ini untuk melengkapi bahan bacaan non-kitab, apakah buku-buku keterampilan, ilmu-ilmu sosial, majalah, koran dan lain-lain. Dengan demikian ada media bagi para santri untuk melengkapi ilmu pengetahuannya, tidak saja dalam ilmu agama, tapi juga ilmu non-agama, sehingga terjadilah proses interaksi antara keduanya.

Untuk menutup tulisan ini ada baiknya kita perhatikan identitas ulama menurut Imam Ghazali seperti yang terekam dalam Ihya Ulumuddin, "Setiap ulama adalah orang yang 'abid (ahli ibadah); zuhud, mengerti ilmu-ilmu akhirat; pengetahuannya diabdikan untuk Allah; peka, jeli dan paham benar akan kemaslahatan makhluk".

Dari ciri yang terakhir jelas sekali, apa yang seharusnya dilakukan oleh para ulama pengasuh pesantren dalam rangka membina umat. Bukan saja membina dalam kehidupan beragama, tapi juga kehidupan sosial ekonomi, serta membina kehidupan berbangsa dan bernegara.

***

Catatan Kaki:

  1. Sahal Mahfudh, Makalah Tenaga Pengembangan Masyarakat, 1984 (tidak dipublikasikan) hal. 63
  2. Mahmud Syaltut, Al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah, Dar al-Qalam, cetakan ketiga, hal. 12
  3. Imam Suyuti, Mawahib al-Saniah, Muhammad Ibn Ahmad Ibn Nabhan, Surabaya, hal. 237
  4. Muhyiddin al-Nawawi, Riyadl al-Sholihin,hal. 142
  5. Muhammad Athiyah al-Ibrasyi, Ruh al-Islam, Daru Ihya’i Kutubi al-Arabiyyah, tanpa tahun, cetakan kedua, hal. 220
  6. Ibid
  7. Ibid, hal. 336
  8. Jami’ al-Shaghir, juz I hal. 30
  9. Al-Ibrasyi, Op. Cit., hal. 311
  10. Ibid., hal. 312
  11. Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren, LP3ES, hal. 55. Profil Pesantren, LP3ES. hal. 112
  12. Profil Pesantren, LP3ES, hal. 112
  13. Ibid, hal. 79-80
  14. Ismed Hadad, Pembangunan Swadaya Masyarakat, dalam Prisma, April 1983 hal. 5-7
  15. Soedjatmoko, Pengaruh Pendidikan Agama Terhadap Kehidupan Sosial, dalam Etika Pembangunan, LP3ES, hal. 274~275

 

*) Tulisan ini pernah dimuat di Pesantren No: 2/Vol. IV/1987 dengan judul Pengembangan Masyarakat oleh Pesantren: Antara fungsi dan Tantangan. Juga bisa ditemukan di buku KH MA Sahal Mahfudh, Nuansa Fiqih Sosial, 2004 (Yogyakarta: LKiS)

Rabu 3 Juni 2015 10:30 WIB
Sikap Resmi PWNU DIY soal Kontroversi Sabdaraja Sultan HB X
Sikap Resmi PWNU DIY soal Kontroversi Sabdaraja Sultan HB X

بسم الله الرحمن الرحيم

Sebagaimana diketahui bersama, Sabdaraja yang disampaikan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X pada tanggal 30 April 2015, dan penjelasannya tanggal 8 Mei 2015, yang di antaranya mengubah gelar “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat”<> menjadi “Ngarso Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuwun Sri Sultan Hamengku Bawono Ingkang Jumeneng Kasepuluh Suryaning Mataram, Senopati Ing Ngalogo, Langgeng Ing Bawono Langgeng, Langgeng Ing Toto Panotogomo”, telah menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat dan rasa ketidakpastian terhadap masa depan keistimewaan Yogyakarta. Selain perubahan gelar, kontroversi terjadi menyangkut proses sabda yang dikatakan berdasar pada Dhawuh Gusti Allah melalui para leluhur. Sabdaraja ini telah didudukkan lebih tinggi, sehingga dapat mengubah paugeran yang berlaku. Atas pertanyaan-pertanyaan dari warga, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta dengan ini merasa perlu untuk menjelaskan sikapnya terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut:

  1. PWNU memandang bahwa Kasultanan bukanlah semata institusi politik-ekonomi, melainkan sarana mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala secara tulus dalam menjaga dan menegakkan keamanan, ketentraman, kesejahteraan dan kemaslahatan seluruh warga masyarakat. Kasultanan juga berfungsi menjaga kelestarian dan hubungan harmonis dengan lingkungan alam, dan mengembangkan kebudayaan yang menjadi tuntunan bagi warga masyarakat untuk selalu meningkatkan harkat dan martabat kemanusiaannya.

  2. Pernyataan Sultan bahwa perubahan gelar tersebut di atas didasarkan atas Dhawuh Gusti Allah melalui para leluhur, yang tidak disertai penjelasan mengenai proses dan tata-caranya, bisa menyesatkan dan menyimpang dari akidah Islamiyyah. Dalam pandangan PWNU, klaim adanya Dhawuh Gusti Allah yang merupakan wilayah hakikat seharusnya tidak bertentangan dengan tatanan syari’at. Klaim seperti itu  dikhawatirkan bersifat distortif, mengandung ilusi syaithoniyah dan sarat kepentingan pribadi. Hubungan antara Hakikat dan Syari’at bersifat saling menguatkan dan saling mengontrol. Syari’at tanpa Hakekat, akan rusak. Sementara Hakikat tanpa Syari’at, akan sesat.

  3. Pemimpin boleh saja mendapatkan inspirasi dan aspirasi dari mana saja, baik itu berupa saran dari orang-orang terdekat, pertimbangan dari para penasehat, usulan dari masyarakat, ilham dari Allah, atau bahkan mimpi. Akan tetapi yang terpenting adalah ketika pemimpin menggunakannya sebagai acuan dalam menetapkan kebijakan, maka ia harus memikirkan dampak dan implikasi dari keputusannya secara jauh ke depan. Kemaslahatan harus menjadi pertimbangan utama, yang berarti, ia sudah berhitung secara cermat berbagai kemungkinan sisi kebaikan dan keburukan yang diakibatkan oleh keputusan tersebut. Oleh karena itu, pemimpin tidak semestinya menyatakan bahwa ia tidak tahu bagaimana dampak dari keputusannya. Apalagi, bila terbukti bahwa keputusan itu justru mendeligitimasi kedudukannya sendiri, dan meresahkan masyarakat.

  4. Gelar Sultan sesungguhnya merupakan bentuk amanat leluhur. Ia memuat berbagai makna, filosofi, dan bahkan teologi yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dikandungnya. Ia mencerminkan visi dan misi institusi yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Konsep-konsep penting di dalam gelar seperti: Ngabdurrahman, Sayidin Panotogomo, Kalifatullah, mengandung makna dan amanat bahwa Seorang Sultan haruslah mewujudkan pengabdiannya yang tulus kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang dengan laku dan tindakan yang menjaga dan mengupayakan keseimbangan alam, religiusitas masyarakat dan kerukunan antar umat beragama serta keadilan sosial di tengah-tengah warganya.
  5. Oleh karena itu, Gelar Sultan pada hakekatnya menjadi pengikat dari “kontrak teologis” (Hablun minallah), “kontrak alam” (Hablun minal ‘alam), sekaligus “kontrak sosial” (Hablun minannas). Sultan merupakan personifikasi dari Negari Dalem (Kasultanan) dengan segala kebesaran, keluhuran dan tantangannya. Oleh karena itu, komitmen Sultan untuk mengaktualisasikan tugas dan fungsi gelar dengan sebaik-baiknya sangatlah penting. Perubahan gelar dapat dimaknai sebagai pengingkaran terhadap amanat leluhur.  

  6. PWNU tetap berkomitmen ikut menjaga dan mempertahankan Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dengan nilai-nilai dan paugeran yang berlaku. Apabila dinyatakan bahwa posisi Sabdaraja lebih tinggi dari paugeran, maka sesungguhnya hal ini merupakan langkah mundur yang justru tidak sesuai dengan alam demokrasi, dan malah mencerminkan bangkitnya otoritarianisme, apalagi bila hal itu dilakukan dengan mengatasnamakan Tuhan. Ini bisa menjadi preseden buruk bagi kehidupan sosial kita.

  7. PWNU prihatin terhadap konflik internal yang terjadi pasca dibacakannya Sabdaraja dan mengingatkan semua pihak agar tidak mengambil keuntungan sesaat demi kepentingan pribadi dan golongan. Jalan terbaik untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan pendapat pasca dibacakannya Sabdaraja adalah dengan musyawarah untuk mencapai permufakatan yang bijaksana dan maslahat untuk semuanya.

  8. PWNU mengajak segenap komponen masyarakat untuk selalu menjaga Ngarso Dalem Sampean Dalem Ingkang Sinuwun Kangjeng Sultan Hamengku Buwono Senapati Ing Ngalogo Ngabdurrahman Sayyidin Panatagama Kalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping Sedasa ing Ngayogyakarta Hadiningrat agar dalam setiap langkah dan keputusannya dapat senantiasa diberi hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta’ala. Semua ini dilandasi oleh kasih sayang PWNU kepada Sri Sultan HB X, garwa dalem, putra dalem, rayi dalem, sentono dalem, darah dalem, abdi dalem dan seluruh kawulo Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat.

  9. PWNU mengajak warga untuk berdoa dan istighotsah bersama-sama, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala supaya menyelamatkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat demi tegaknya nilai-nilai ke-Islaman yang hamemayu hayuning bawono (rahmatan lil ‘alamin). Nilai-nilai yang akan menopang kesejahteraan seluruh warga, lahir-batinnya, dan diridlai oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

 

Demikian penjelasan ini disampaikan, agar dapat menjadi maklum adanya. Dan semoga Allah senantiasa melindungi kita semua, amin.

 

والله ولي التوفيق، والهادي إلى سواء السبيل

عليه توكلنا، وبه نستعين، وإليه ننيب

 

 

 

Yogyakarta, 14 Sya’ban 1436 H / 1 Juni 2015 M

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta,

 

 

 

 

KH. Asyhari Abdullah Tamrin

Rais Syuriyah

KH. Chasan Abdullah

Katib Syuriyah

 

 

 

 

*) Penjelasan ini disampaikan dalam Forum Koordinasi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, Lembaga dan Lajnah, Pimpinan Badan Otonom, dan PCNU se-DIY.

Rabu 27 Mei 2015 10:1 WIB
NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme
NU: Modernisasi Tumbuh dari Tradisionalisme

Oleh KH Abdurrahman Wahid
NU sering dianggap sebagai organisasi kolot, yang timbul dari pengamatan lahiriah atas gerakan itu. Dalam ungkapan Hadi Sabeno, NU dapat disebut sebagai “kaum sarungan” karena memang itulah ciri para pemimpin NU di masa lampau. <>Kini, mereka yang meninggalkan sarung dan mengenakan celana panjang sudah begitu banyak-termasuk penulis sendiri, hingga sebutan itu sudah tidak dapat dipakai lagi. Kekolotan NU sekarang lebih tercermin dalam cara kerjanya, dari pada penampilan lahiriahnya.

Dalam sebuah kesempatan, ada pembicaraan dengan seorang atase pertahanan di Kedubes Australia pada pertengahan tahun 80-an. Dalam percakapan itu, sang atase menyebutkan NU sebagai organisasi psychic, karena dalam statua tahun 1926 ia dicantumkan untuk berdiri 29 tahun. Kalau 25, 50, atau 75 tahun, itu masih “normal”. Nah, sang atase menjumlahkan angka 26 dan 29 itu, sampai pada angka 1955, tahun pertama kali ada pemilu di Indonesia: dan tahun itu, bila ditambah angka 29 akan menjadi 1984, tahun NU menggantikan asas Islam dengan asas Pancasila.

Kalau “jalan pikiran” ini diteruskan kita akan melihat sesuatu yang aneh bagi NU dalam tahun 2013 nanti. Bukankah tahun itu adalah buah penambahan angka 29 atas tahun 1984? Tuhan jualah yang akan menentukan, bukannya manusia dengan gugun-tuhon yang dipercayainya. Untuk masyarakat Jawa yang senang dengan klenik, penambahan-penambahan seperti itu tentu sangat menarik.

Dalam tahun 1935, muktamar NU di Banjarmasin dihadapkan pada sebuah pertanyaan: wajibkah secara hukum Islam (fiqh) bagi kaum muslimin untuk mempertahankan kerajaan Hindia-Belanda, yang waktu itu diperintah oleh para penguasa non-muslimin? Jawab Muktamar NU itu, wajib hukum agamanya mempertahankan kawasan tersebut, karena kaum muslimin bebas menjalankan ajaran agama mereka, dan di masa lampau ada kerajaan-kerajaan Islam di wilayah itu. Ini adalah dasar dari perkembangan non-ideologis agama itu di kawasan ini.

Pada tanggal 28 Oktober 1945, Pengurus Besar (Hoofd Bestuur) Nahdlatul Ulama (PBNU) di Surabaya, mengeluarkan sebuah resolusi yang dikenal sebutan resolusi Jihad. Dalam resolusi itu, disebutkan bahwa mempertahankan Republik Indonesia (RI) adalah kewajiban kaum muslimin berjihad di negeri ini. Padahal, waktu itu, RI bukanlah negara Islam melainkan negara Pancasila. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa mendirikan negara Islam bukanlah sebuah kewajiban agama. Ini sesuai sepenuhnya dengan kenyataan bahwa Islam tidak pernah memiliki konsep resmi tentang bentuk negara, melainkan yang ada hanyalah kewajiban mendirikan negara untuk menjamin kesejahteraan rakyat atau orang banyak.

Pada tahun 1984, NU mengokohkan penggunaan Islam tidak sebagai ideologi negara melalui keputusan Muktamar di Situbondo, bahwa asas NU adalah Pancasila. Ini berarti perubahan pengertian asas yang semula berarti landasan kemasyarakatan menjadi landasan kenegaraan. Dengan keputusan itu, NU menegaskan sekali lagi, bahwa Islam bukanlah sebuah ideologi negara, melainkan sebuah keyakinan masyarakat yang harus mereka jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Muktamar mengakui perubahan arti ini karena paham Ahlussunnah wal Jama’ah selamanya mengutamakan kepentingan negara, yang saat itu memahami asas sebagai sebuah keyakinan negara.

Jelas dari uraian di atas, bahwa NU memisahkan antara ideologi dan keyakinan masyarakat. Di samping itu, NU juga memberikan tempat bagi pandangan yang berbentuk macam-macam. Kedua hal itu merupakan inti dari sebuah negara modern, dan cukup mengherankan bahwa NU yang kolot itu dapat memahami hakikat persoalan ini. Hakikat pemisahan agama dari negara memang menjadi pandangan NU semanjak pertama kali didirikan pada tahun 1926.

Dengan ungkapan di atas, menjadi nyata bagi kita, bahwa NU menerima perubahan-perubahan atau modernisasi, apabila tumbuh dari argumentasi keagamaan yang kolot dan konservatif. hal inilah yang menjadi motto NU: memelihara apa yang datang dari masa lampau asalkan baik, dan mengambil yang lebih baik dari apa yang terjadi (al-mukhafadzatu ‘ala al-qodim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah).

Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa modernisasi dalam pandangan NU haruslah bertolak dari tradisionalisme, yang demikianlah pandangan resmi NU. Kalau kita tidak memahami hal ini, berarti kita memperkosa sejarah NU, dan menolak proses modernisasi yang berjalan seiring dengan tradisionalisme. Jadi bukan seperti pendapat Daniel Lerner yang menggunakan kalimat “memudarnya masyarakat tradisional” (passing away of traditional society) sebagai judul buku laporan penelitiannya. Biarlah negeri-negeri lain melenyapkan tradisionalisme dan menggantikannya dengan yang baru, dan melakukan modernisasi yang sejalan dengan tradisonalisme itu. Bukankah dengan demikian kita akan melakukan perubahan, tapi meletakannya pada sebuah proses yang damai dan bertahap?


*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Kumpulan Kolom dan Artikel Abdurrahman Wahid Selama Era Lengser, 2002 (Yogyakarta: LKiS).

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG