IMG-LOGO
Nasional

Islam Nusantara Tidak Tekstual Tidak Liberal

Rabu 19 Agustus 2015 18:37 WIB
Bagikan:
Islam Nusantara Tidak Tekstual Tidak Liberal

Jakarta, NU Online 
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggelar halaqoh kebangsaan bertajuk ‘Islam Nusantara mengembangkan sikap toleran, moderat, dan maslahah’. Halaqoh ini bertujuan meneguhkan komitmen perjuangan politik PKB sebagai muharrik (penggerak) NU dalam menerjemahkan semangat Islam Nusantara.
<>
Hadir dalam halaqoh yang berlangsung di Ruang Fraksi PKB DPR RI, Jakarta, Rabu (19/8), Rais Aam Syuriah PBNU KH. Ma’ruf Amin sebagai keynote speaker. Hadir pada kesempatan itu Ketua Fraksi PKB Helmy Faishal Zaini, Pengurus Cabang Istimewa (PCI) NU Amerika Serikat Akhmad Sahal dan intelektual muda NU Syafiq Hasyim. 

Kiai Ma’ruf menuturkan, Islam Nusantara bukan Islam baru, tapi Islam yang sudah berkembang di Nusantara. Terkait ciri Islam Nusantara, Ma’ruf menjelaskan bahwa sesungguhnya ada tiga domain wilayah yang harus seimbang dijalankan sebagai ciri utama. 

Tiga aspek tersebut,  tambah dia, meliputi aspek pemikiran (fikrah), aspek gerakan (harakah), dan juga aspek perbuatan (amaliyah).

“Pada aspek pemikiran Islam Nusantara tidak tekstual dan juga tidak liberal, ia bersifat moderat. Sementara pada aspek gerakan semangat yang dibangun adalah untuk menyebarkan kemaslahatan (ishlahiyyah). Dan adapun pada aspek perbuatan, Islam Nusantara harus tetap melestaraikan tradisi yang baik sekaligus mengembangkan serta membuat inovasi yang lebih baik lagi,” jelasnya.

Helmy Faishal Zaini mengatakan, Islam Nusantara yang moderat, toleran, dan cinta damai harus terus diutamakan di tengah masyarakat. “Agar cita-cita menjadikan Islam Nusantara sebagai prototipe ideal untuk keislaman dunia terejawantahkan," katanya. 

Dalam halaqoh tersebut, Helmy menyampaikan Islam di Indonesia merupakan warisan budaya dengan segenap keragamannya membuat wajah Islam Nusantara semakin kaya makna. Ia menambahkan kearifan lokal yang tidak melanggar syariat islam akan dijaga dan dirawat.

"Sangat sulit menandingi nilai kearifan lokal Nusantara. Akulturasi Islam dan budaya lokal melahirkan Islam Nusantara yang ideal, berkarakter dan terorganisir dengan baik," imbuh Mantan Menteri PDT ini.

Helmy menjelaskan melalui Islam Nusantara, pihaknya dapat mencegah masuknya berbagai aliran radikalisme yang dapat merusak kesatuan bangsa. Sebab, lanjutnya jika radikalisme itu dibiarkan akan menjadi benalu bagi keberagamaan masyarakat Nusantara. Bahkan, tidak menutup kemungkinan akan mengancam eksistensi dan keutuhan NKRI.

“Paham radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) sekarang terus muncul ditengah masyarakat. Jika kita, Islam yang berkembang di Indonesia diam tidak melakukan sebuah gerakan, masyarakat bisa ikut,” terangnya.

Ia menjelaskan peran PKB mengawal Islam Nusantara dalam bidang legislasi. Melalui Fraksi PKB terus mendorong pemerintah untuk memperhatikan pendidikan Islam. FPKB, lanjutnya di DPR secara serius mengawal bagaimana caranya APBN itu pro-pesantren.

“Mabda Siyasi sudah sangat lengkap mengembangkan islam nusantara. Hal itu sangat penting mengingat jasa pesantren sangat besar untuk kemerdekaan Indonesia dan tidak bisa dipungkiri bahwa pesantren adalah basis utama perkembangan Islam Nusantara,” tukasnya.

Sementara itu Akhmad Sahal mengatakan bahwa Islam Nusantara adalah keislaman Aswaja (ahlussunnah wal jamaah) NU. Islam Nusantara dalam praktiknya tidak memberangus budaya lokal sebagaimana banyak dipraktikan Wali Songo. Ia bersifat adaptif dan kompromis terhadap budaya lokal.

“Dasar dan landasan pemikiran Islam Nusantara adalah Ushul Fikih dan kaidah fikhiyyah. Dua landasan tersebut merupakan metodologi yang selalu dipakai untuk mengarungi kehidupan sehari-hari,” jelas Sahal.

Syafiq Hasyim juga mengatakan yang lebih penting untuk diperhatikan adalah pilihan aksi yang akan diperankan oleh Islam Nusantara. Ia beranggapan sangat disayangkan jika Islam Nusantara hanya berhenti sebatas wacana saja. Islam Nusantara harus menjadi nadi aktivitas keberagamaan umat Islam di Indonesia.

“Islam Nusantara harus menjadi identitas dan karakteristik umat Islam Indonesia. PR (pekerjaan rumah) ke depannya adalah bagaimana kita menata gerakan bagiamana yang ideal bagi keberlangsungan Islam Nusantara,” tuturnya. (Red: Abdullah Alawi)

Bagikan:
Rabu 19 Agustus 2015 18:25 WIB
Ini 3 Rumusan Islam Nusantara Menurut Rais Aam PBNU
Ini 3 Rumusan Islam Nusantara Menurut Rais Aam PBNU

Jakarta, NU Online
Rais Aam PBNU, Dr KH Ma’ruf Amin memaparkan tiga rumusan yang perlu dipahami oleh masyarakat terkait Islam Nusantara. Hal ini dia kemukakan di Halaqah Kebangsaan bertajuk Islam Nusantara yang digelar oleh Fraksi PKB DPR RI, Rabu (19/8) di Kantor FPKB Gedung Nusantara I lantai 18 Senayan, Jakarta.<>

Kiai Ma’ruf menyatakan, bahwa Islam Nusantara merupakan Islam Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Aswaja NU ini mempunyai kekhususan (khasais) tersendiri. Sebab terkait hal ini menurut Kiai Ma’ruf, kelompok-kelompok lain juga menamakan dirinya sebagai pengamal Aswaja.

“Tiga aspek rumusan Islam Nusantara, yaitu bahwa Islam Nusantara disamping sebuah pemikiran (fikrah), juga sebuah gerakan (harakah), dan amaliyah,” jelas Kiai Ma’ruf di hadapan para audiens yang memadati ruang rapat Fraksi PKB.

Kiai Ma’ruf menjelaskan, pertama aspek fikrah, yaitu cara berfikir yang moderat, artinya tidak tekstual, tetapi juga tidak liberal. Tekstual hanya berpegang pada nash. Cara berfikir seperti ini menurut Qaraafi, al-Jumud alal manqullat abadan dholalun fiddin, wajahlun bi maqhosidi ulama amilin

“Islam Nusantara tidak tekstual. Tidak hanya pada aspek tertulis, namun juga aspek yang bersifat ijtihadiyah. Ketika kita meghadapi masalah yang tidak ada teks, mereka menganggap seudah selesai. Kalau NU, melihat dulu, ia bertentangan dengan nash atau tidak. Karena selain nash al-Qur’an dan Hadits, ulama NU juga menggunakan metode istihsan atau maslahah,” terangnya yang juga diampingi narasumber lain, Syafiq Hasyim PhD dan Akhmad Sahal.

Dia menjelaskan, jika sebuah amalan tak ada di nash, tetapi ia membawa kebaikan di tengah masyarakat, maka hal itu justru harus dilestarikan. “Idza wujida nash fatsamma maslahah. Idza wujidal maslahah fasyar’ullah, sesuatu yang baik dan tidak menyimpang dari agama, tidak apa-apa. Kalau menurut muslim baik, Insya Allah menurut Allah juga baik,” paparnya.

Kedua, lanjutnya, aspek harakah, dalam aspek ini terdapat upaya ishlahiyyah dalam diri Islam Nusantara, yaitu melakukan perbaikan. NU jamiyyah perbaikan dan reformasi. Karena itu, ada paradigma menjaga tradisi dan mengembangkan inovasi. “Jangan cuma mengambil hal baik, karena itu pasif, tidak inovatif, Al-Islah ila ma hual ashlah wah ashlah. Inovatif, aktif, kritis,” tegasnya.

Aspek Islam Nusantara sebagai sebuah gerakan ini, menurut Kiai Ma’ruf harus bersifat harakah tawazuniyyah, yaitu seimbang di segala bidang. Selain itu, Tathowwiiyyan, sukarela. Tidak ada pemaksaan, namun bukan tidak berbuat apa-apa. Kemudian santun dan toleran, sepakat untuk tidak sepakat. Karena menurutnya, memang pasti ada masalah ketika proses menyosialisasikannya.

“Oleh sebab itu, ada dua yang harus diperjuangkan, yaitu tatbiqiyyan (ajaran agama menjadi sumber inspirasi, kaidah berfikir) dan taqririyyan (ada yang hanya substansi, ada yang harus formal). Kalau saya silahkan saja kedua-duanya, sepanjang tidak menimbulkan konflik. Kalau dibutuhkan formal ya boleh, sepanjang tidak menyebabkan konflik,” jelasnya.

Yang ketiga, tandasnya, yakni aspek amaliyyah. Amaliyah yang dilakukan oleh NU lahir dari dasar pemikirannya yang melandaskan diri ushul fiqh dan fiqh. Seperti tradisi-tradisi dan budaya yang telah berlangsung sejak lama di tengah masyarakat, tidak begitu saja diberangus, namun dirawat sepanjang tidak menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam.

“Islam Nusantara harus lebih digali lagi sebagai perilaku bangsa. Supaya tidak ada lagi Islam radikal,” pungkasnya. (Fathoni)



Rabu 19 Agustus 2015 15:7 WIB
Politisi NU Gelar Halaqah Kebangsaan Bertajuk Islam Nusantara
Politisi NU Gelar Halaqah Kebangsaan Bertajuk Islam Nusantara

Jakarta, NU Online
Politisi NU di dalam Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR RI menggelar Halaqah Kebangsaan dengan mengangkat tema ‘Islam Nusantara: Mengembangkan Sikap Toleran, Moderat, dan Maslahah, Rabu (19/8) di Ruang FPKB DPR RI lantai 18, Ruang 25, Senayan, Jakarta.<>

Islam Nusantara yang berwatak toleran, moderat, dan mengutamakan kemaslahatan umat ini diharapkan dapat menjadi pola pikir dan pijak para politisi NU dan Indonesia dalam membangun dan memajukan bangsa. 

Adapun narasumber dalam halaqah ini adalah Rais Aam PBNU, Dr KH Ma’ruf Amin, Ketua Fraksi PKB DPR RI, Dr H Helmy Faishal Zaini, Intelektual Muda NU, Syafiq Hasyim, PhD, dan Pengurus PCINU Amerika yang juga kandidat Doktor di Universitas Pennsylvania, AS, Akhmad Sahal. Acara ini dimoderatori oleh H Syaikhul Islam Ali, Msi.

Dalam pembukaannya, Helmy Faishal Zaini mengatakan, bahwa Islam Nusantara bukan hanya tentang sebuah pemikiran, tetapi juga agenda aksi terkait pembumian Islam yang ramah, toleran, moderat, dan maslahah.

“Islam Nusantara yang diusung oleh NU berusaha mewujudkan keharmonisan hubungan antara negara, agama, dan budaya sehingga mampu menciptakan kemaslahatan,” ujar Helmy.

Setelah Helmy Faishal Zaini membuka acara, lalu Rais Aam PBNU, KH Ma’ruf Amin memberikan keynote speaker-nya, dan kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama Akhmad Sahal dan Syafiq Hasyim.

Dalam halaqah ini, selain para narasumber, hadir pula para anggota DPR RI dari Fraksi PKB, para Tenaga Ahli, aktivis muda, dan organisasi NU, serta puluhan wartawan dari berbagai media. (Fathoni) 

Rabu 19 Agustus 2015 15:5 WIB
Menag Ingatkan Pentingnya Pentashihan Al-Qur’an Digital
Menag Ingatkan Pentingnya Pentashihan Al-Qur’an Digital

Bandung, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan saat ini teks Al-Qur’an tidak hanya dalam bentuk lembaran kertas, namun seiring perkembangan teknologi informasi, teks kitab suci umat Muslim ini terdapat pada alat digital.
<>
“Ada ustadz kalau baca Al- Qur’an tidak pegang mushaf tapi pegang smartphone, tentu bagaimana teks itu terpantau, juga pada terjemahan digitalnya. Keduanya  harus terus dipantau,” kata Menag pada pembukaan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Ulama Al-Qur’an di Bandung, Selasa (18/08) malam sebagaimana dikutip dari situs kemenag.go.id.

Menurut Menag, Lajnah Pentashihan Al-Qur’an sebagai bagian dari Kemenag harus siap menghadapi perubahan di era globalisasi ini. “Lajnah Pentashihan Al-Qur’an harus mengikuti perkembangan teknologi informasi,” tuturnya.

Menag mengungkapkan dirinya pernah melihat percetakan Al-Qur’an di kota Madinah yang juga mencetak terjemahan Al-Qur’an beberapa negara termasuk Indonesia. 

“Terjemahan kita terakhir tahun 1990, perlu dilihat kembali dari sisi konteks masih relevankah dengan perkembangan saat ini, karena bahasa itu terus berkembang,” kata Menag. 

Hadir pada kegiatan bertema “Implementasi revolusi mental dengan pendekatan Al-Qur’an” ini, Mantan Menag Quraish Shihab dan Said Aqil Husin Al Munawar, Kabalitbang dan Diklat Kemenag Abdurrahman Mas’ud serta para ulama Al-Qur’an dari berbagai provinsi. Red: Mukafi Niam

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG