IMG-LOGO
Nasional

Statemen Negatif atas RUU Pertembakauan Perlu Dicurigai

Selasa 15 September 2015 9:8 WIB
Bagikan:
Statemen Negatif atas RUU Pertembakauan Perlu Dicurigai

Kudus, NU Online
Statemen anggota Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian Tembakau, Tulus Abadi di media yang mencurigai masuknya RUU Pertembakauan dalam Prolegnas tahun ini hanya murni kepentingan industri menuai tuduhan balik.
<>
Pasalnya, ia tidak merinci apa yang dimaksud dengan kalimat "ada sesuatu yang mencurigakan terkait masuknya RUU Pertembakauan". Ia juga menuding klaim untuk melindungi petani tembakau tentang RUU tersebut adalah kedok belaka.
 
Wakil Ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) Kudus Zamhuri berpendapat, statemen Tulus Abadi patut dicurigai. Menurutnya, komentar Tulus bisa jadi merupakan pesanan dari kelompok yang ingin menggulingkan industri kretek nasional.
 
Zamhuri mengatakan, mestinya Tulus bisa mengaji kretek dari berbagai sisi, sehingga akan mendapatkan pemahaman yang utuh terkait industri kretek yang merupakan warisan budaya bangsa ini.
 
"Kretek sudah ada sejak ratusan tahun silam di bumi Nusantara dan telah terbukti memberi maslahah (manfaat) kepada masyarakat, tetapi kemudian dipersoalkan gara-gara adanya desakan masyarakat internasional," ujarnya, Senin (14/9).
 
Terkait adanya desakan dunia internasional itu, mestinya bukan melemahkan potensi dan kekuatan industri kretek nasional yang harus dilakukan. Sebaliknya, kata Zamhuri, elemen masyarakat di negeri ini harus jeli terhadap agenda terselubung yang bisa mengancam keberlangsungan industri kretek nasional.
 
"Pengaturan masalah tembakau, misalnya, tidak cukup hanya dilihat dari isu kesehatan, karena masalahnya telah melebar menjadi multiproblem. Masalah pertembakauan bukan sekadar 'bisnis asap' semata, namun kekuatan ekonominya sudah jauh merasuk ke dalam 'tulang sumsum' sistem ekonomi masyarakat dan menggerakkan pasar ekonomi dengan omzet ratusan triliun rupiah," paparnya sebagaimana rilis yang diterima NU Online.
 
Peneliti Masyarakat Pemangku Kepentingan Kretek Indonesia (MPKKI) ini menambahkan, hingga kini, regulasi yang menjadi landasan yuridis dalam pengaturan masalah pertembakauan, kurang memadai dan lebih banyak merespon isu tembakau dari dimensi kesehatan. Itu pun dari berbagai kajian, soal dampak kesehatan akibat mengonsumsi asap kretek masih bisa diperdebatkan.
 
Hal itu, menurutnya, antara lain bisa dilihat dalam UU Nomor 36/2009 tentang Kesehatan yang menegaskan tembakau sebagai zat adiktif, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 102/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
 
"Padahal, dalam negara hukum yang demokratis, mensyaratkan empat perangkat kondisi sosial. Yakni persamaan dalam setiap proses politik, tidak ada kelompok yang memonopoli, berlakunya nilai-nilai yang disebut sebagai kebajikan publik, serta menerima perbedaan dan konflik kepentingan sebagai realitas sosial yang tidak dapat dihindarkan. Pemahaman ini juga mestinya dipahami oleh kelompok anti tembakau, termasuk Tulus Abadi," tambah Zamhuri. (Syaiful Mustaqim/Mahbib)

 

Foto: Ilustrasi

Bagikan:
Selasa 15 September 2015 21:1 WIB
Alissa Ajak Pemuda Selamatkan Daerah dari Korupsi
Alissa Ajak Pemuda Selamatkan Daerah dari Korupsi

Bandar Lampung, NU Online
Koordinator Nasional Gusdurian Alissa Wahid, di Bandar Lampung, Selasa (14/9) mengajak anak muda menjadi motor penggerak untuk melawan korupsi di daerahnya masing-masing.
<>
"Anak-anak muda harus jadi motor penggerak anti korupsi, bergerak menyematkan daerahnya masing-masing dari bahaya korupsi," ujar Alissa pada diskusi melawan korupsi di jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 95, Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung atau samping Museum Lampung itu.

Indonesia, ujar Alissa didampingi aktivis Gusdurian Lampung Gatot Arifianto melanjutkan, merupakan negara besar, sehingga masalahnya pun juga tidak sedikit.

"Memberi hadiah itu mulia, di pesantren, hal itu telah menjadi budaya. Sayangnya, banyak pula yang memanfaatkan itu untuk mendapatkan restu kiai, itikad tidak baik inilah yang akhirnya merusak," ujarnya pada diskusi digelar Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), Paguyuban Keluarga Cirebonan, Gusdurian Lampung dan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) itu.

Alissa menambahkan, banyak teman-teman gerakan anti korupsi di Indonesia sempat kecewa ketika bahtsul masail memutuskan hadiah tidak haram.

Di dalam undang-undang, katanya, gratifikasi diikat oleh itikadnya apa saat memberi hadiah itu. Ada itikad menguntungkan diri sendiri bagi yang memberi hadiah atau tidak.

"Banyak kiai akhirnya bingung, berprasangka buruk nggak boleh. Masak ada orang mau memberi sumbangan untuk perpustakaan pondok pesantren kok ditolak? Terus cara menolaknya bagaimana?" kata Alissa lagi.

Berkaitan dengan itu, demikian Alissa lagi, anak-anak muda Nahdlatul Ulama(NU) harus berpartisipasi menjaga muruah pondok pesantren jangan sampai rusak oleh perilaku-perilaku tidak baik seperti korupsi.

Setelah berdiskusi dengan aktivis pro demokrasi, pers, anti korupsi, dan sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung, Alissa selanjutnya menuju Pondok Pesantren Al Hikmah, di jalan Sultan Agung Gang Raden Saleh nomor 23 Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung untuk mengikuti "Halaqoh Alim Ulama Gerakan Anti Korupsi" bersama KH Ishomuddin Rois Syuriah PBNU dan perwakilan KPK.

Hadir pada diskusi itu Ketua PW HIPSI Lampung H Abdul Karim, Ketua PW Lakpesdam NU Fatikhatul Khoiriyah, Presidium KMNU Unila Ahmad Saroji, Aliansi Pers Mahasiswa Lampung Leni Marlina, alumni  Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL) dan aktivis HMI Unila Siti Nurfitriana, Koordinator Forum Demokrasi Lampung Nopi Juansyah, aktivis kemanusiaan Oki Hajiansyah Wahab, IPNU, PMII Bandar Lampung dan Komunitas Anti Politik Uang NPWP (Nomor Piro Wani Piro) dari Kota Metro. (Syuhud Tsaqafi/Abdullah Alawi)

Selasa 15 September 2015 20:1 WIB
Soal Idul Adha, Habib Syech Anjurkan Ikuti Pemerintah
Soal Idul Adha, Habib Syech Anjurkan Ikuti Pemerintah

Klaten, NU Online
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Agama telah menetapkan Hari Raya Idul Adha atau tanggal 10 Dzulhijjah, jatuh bertepatan pada tanggal 24 September 2015. Meskipun, ada beberapa Ormas Islam yang telah menetapkan tanggal lain untuk pelaksanaan Idul Adha.<>

Berdasarkan penetapan itu, Pengasuh Majelis Ahbabul Musthofa, Habib Syech bin Abdul Qadir As-Segaf menganjurkan para jamaahnya untuk mengikuti ketetapan yang telah diambil pemerintah tersebut.

Menurutnya, pemerintah dalam memutuskan berbagai persoalan keagamaan, seperti penetapan Idul Fitri dan Idul Adha masih merujuk dan melibatkan pendapat dari para ulama.

“Agar selalu mengikuti jejak para Kiai, Ulama, dan Habaib, atau istilahnya ngelmu nunut. Termasuk untuk ikut pemerintah dalam penetapan jatuhnya Hari Raya Idul Adha. Karena saat ini, pemerintah kita masih merupakan pemerintah yang baik dan patut untuk diikuti,” kata Habib Syech, di depan puluhan ribu jamaah yang mengikuti kegiatan Klaten Berdzikir dan Bersholawat, yang dilaksanakan di Glodokan Klaten, Ahad (13/9) malam lalu.

Meski demikian, Habib Syech menyampaikan pesan untuk senantiasa menghormati perbedaan yang ada.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengajak untuk mendoakan para korban jama’ah haji yang telah wafat, karena musibah kecelakaan jatuhnya crane di Masjidil Haram Mekah. 

“Kita turut prihatin atas adanya musibah yang menimpa jama’ah haji di Makkah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT,” ujarnya. (Ajie Najmuddin/Fathoni)

Selasa 15 September 2015 18:4 WIB
Gerakan Lawan Korupsi Berlanjut di Lampung
Gerakan Lawan Korupsi Berlanjut di Lampung

Bandar Lampung, NU Online
Aktivis Gusdurian di Lampung menggelar diskusi “Melawan Korupsi” di jalan Zainal Abidin Pagar Alam nomor 95, Gedung Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung. Di samping Museum Lampung, mereka bersama aktivis lainnya mencemaskan keadaan birokrasi yang lazim dengan tindakan kejahatan korupsi.
<>
"Pendidikan kita saat ini masih menolak pemikiran kritis. Padahal itu diperlukan guna melawan korupsi. Jika KPK bergerak di hilir, maka Gusdurian bergerak di hulu, dengan melakukan diskusi-diskusi semacam ini," ujar WD Faturahman Syam, Gusdurian Tanggamus menanggapi diskusi itu, di Bandar Lampung, Selasa (14/9).

Di sekretariat Himpunan Pengusaha Santri Indonesia (HIPSI), Paguyuban Keluarga Cirebonan, Gusdurian Lampung dan Keluarga Mahasiswa Nahdlatul Ulama (KMNU) itu, Koordinator Nasional Gusdurian Alissa Wahid memberikan gambaran bagaimana tingkat korupsi di Indonesia yang parah.

Menurut putri pertama Gus Dur itu, sejumlah oknum pejabat negara saat ini dengan gampangnya membujuk para ulama untuk melakukan korupsi karena sistem buruk itu sudah menggejala di birokrasi.

"Kondisi ini mengingatkan kecemasan Bung Hatta, Indonesia akan bahaya jika korupsi sudah menjadi budaya," ujar Alissa lagi.

Aktivis Gusdurian Lampung Gatot Arifianto mengatakan, undangan diskusi itu disampaikan terbatas tidak lebih dari 20 orang. Namun yang hadir kurang lebih 50 orang. Hal tersebut, menurut dia, merupakan tanda baik gerakan melawan korupsi mendapat dukungan.

Hadir pada diskusi dipandu Gus Aryo dari Laskar Sarungan itu Ketua HIPSI Lampung H Abdul Karim, Ketua Lakpesdam NU Lampung Fatikhatul Khoiriyah, Presidium KMNU Unila Ahmad Saroji, Aliansi Pers Mahasiswa Lampung Leni Marlina, alumni Civic Education for Future Indonesia Leaders (CEFIL) dan aktivis HMI Unila Siti Nurfitriana, Koordinator Forum Demokrasi Lampung Nopi Juansyah, aktivis kemanusiaan Oki Hajiansyah Wahab, IPNU, PMII Bandar Lampung, dan Komunitas Anti Politik Uang NPWP (Nomor Piro Wani Piro) dari Kota Metro. (Syuhud Tsaqafi/Alhafiz K)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG