IMG-LOGO
Fragmen

Kisah Kiai Sahal Mahfudh yang Hobi Baca Buku

Jumat 20 November 2015 7:0 WIB
Bagikan:
Kisah Kiai Sahal Mahfudh yang Hobi Baca Buku

Adik sepupu almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Pengasuh Ponpes Putri Raudlah al Thahiriyah Kajen, Pati, Jawa Tengah, KH Ahmad Muadz Thohir, punya cerita tentang keistimewaan sang kakak. Menurutnya, Rais Am PBNU dan Ketua MUI yang wafat pada Januari 2014 lalu, itu seorang yang sangat hobi membaca.<> Kegiatan Mbah Sahal kalau tidak mengajar atau menemui tamu, ya membaca. Tak hanya membaca kitab klasik yang memang dikoleksinya, tetapi juga buku-buku terbaru terutama yang terkait pendidikan atau keagamaan.

Kiai Muadz pernah merasa "sakit hati" karena merasa sudah membaca buku terbaru, ternyata kalah duluan dengan kakaknya tersebut.

Suatu hari ia punya acara di Jakarta. Saat hendak pulang, ia melihat buku baru di etalase Bandara Soekarno-Hatta. Dibelilah buku di kios Bandara tersebut. Tidak terlalu tebal, maka dia baca dengan target khatam dalam perjalanan.

"Di Bandara itu selalu ada buku baru yang dijual di kios. Saya beli buku tentang Pendidikan anak. Langsung saya baca di ruang tunggu. Saya lanjutkan kala duduk di dalam pesawat ke Semarang. Sampai mendarat di Semarang, buku itu rampung saya baca," ujar ketua PCNU Pati ini dalam rapat Majma' Buhuts an-Nahdliyah di Solo, Selasa (17/11) malam.

Dari buku itu dia merasa ada hal baru, dan ingin didiskusikannya dengan sang kakak. Selang sehari dari kepulangannya dari Jakarta, Kiai Muadz pun bertandang ke rumah Mbah Sahal. Ia tak bercerita kalau sudah beli dan baca buku tersebut, hanya bertanya dan meminta penjelasan saudara tuanya.

"Kak, menurut jenengan pendidikan anak itu dimulai sejak kapan,?" tanya dia.

Mbah Sahal tidak langsung menjawab melainkan menimpali tanya.

"Yang kamu inginkan konsep menurut ulama atau menurut ilmuwan modern?"

"Nggih kalih-kalih ipun (Ya dua-duanya)," sahut Kiai Muadz.

"Kalau menurut ulama, ada yang bilang pendidikan anak dimulai sejak sebelum nikah."

"Nggih to?"

"Ya iya. Kalau nikahnya menurut Islam, itu modal pendidikan yang baik untuk anak. Kalau tidak sesuai ajaran Islam, ya jadi investasi yang buruk," tutur Mbah Sahal.

Mbah Sahal melanjutkan; "Menurut ulama lain, pendidikan anak dimulai sejak sebelum jimak (berhubungan intim). Yakni jika jimaknya baik menurut tuntunan Kanjeng Nabi, ya Insyaallah hasilnya baik. Lantas ulama lain bilang dimulai dari sejak janin di kandungan ibu."

Kiai Muadz manggut-manggut tanda paham. Ia lalu menunjukkan gelagat ingin bertanya tentang pendidikan anak menurut ilmuwan moden. Mbah Sahal tahu gelagat itu, bukan meneruskan memberi penjelasan, melainkan masuk ke ruang tengah rumahnya, tempat perpustakaan pribadinya berada. Lalu sang kakak kembali ke ruang tamu sambil membawa sebuah buku.

"Kalau kamu ingin tahu bagaimana pendidikan anak menurut ilmuwan modern, ya baca buku ini," ucap Mbah Sahal sambil menaruh buku di meja agar dilihat sang adik.

Deg! Kiai Muadz terperanjat. Ternyata buku yang diberikan sang kakak itu persis buku yang kemarin ia baca selama perjalanan naik pesawat dari Jakarta. Rupanya sang kakak telah lebih dulu membacanya. “Padahal buku itu baru terbit 10 hari lalu. Bahkan sepertinya beliau sudah tahu kalau saya habis baca buku itu," tuturnya takjub.

Ketika ia buka, Kiai Muadz melihat bukti khas buku yang dibaca sang kakak. Mbah Sahal, menurutnya, selalu memberi catatan kecil dengan aksara Arab, di setiap buku atau kitab yang dibaca. Coretan yang ditulis di pinggir halaman buku/kitab tersebut merupakan tafsiran atau komentar Mbah Sahal.

Kiai Muadz pun pamit pulang sambil membaca buku permberian kakaknya tersebut. "Biarlah punya dua buku, yang ini istimewa karena ada coretan tulisan tangan Mbah Sahal," pungkasnya.
Ilâ hadlrati rûhi KH MA Sahal Mahfudh, al-Fâtihah. (Moch. Ichwan)

Bagikan:
Selasa 10 November 2015 9:0 WIB
NU Pernah Haramkan Donor Darah, Apa Pasal?
NU Pernah Haramkan Donor Darah, Apa Pasal?

Menolong orang yang kekurangan darah adalah sebuah hal yang mulia. Maka tak heran saat ini kegiatan donor darah menjadi sebuah hal yang populer, pun di kalangan Nahdliyin. Setiap kali ada even macam harlah (hari lahir) organisasi, kerap kali disertakan acara donor darah sebagai salah satu wujud amal atau kepedulian sosial kita kepada sesama. <>

Namun, tahukah anda kegiatan sosial ini pernah dilarang bahkan diharamkan oleh Nadlatul Ulama (NU)? Keputusan pengharaman donor darah dari NU ini dikeluarkan pada saat Kongres Muslimin Indonesia (KMI) ketiga yang digelar 5-8 Juli 1941 di Solo, Jawa Tengah.

KMI merupakan sebuah pertemuan kongres yang diselenggarakan MIAI (al-Madjlisul Islamil ‘Ala Indonesia), yang di dalamnya terdapat beberapa organisasi yang menjadi anggotanya, antara lain NU, Muhammadiyah, Al-Islam, PUI, Al-Irsyad, PSII, Persis dan lain sebagainya.

Ketika itu, NU melarang bloedtransfoesie, istilah donor darah dalam bahasa Belanda, dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya apabila bloedtransfoesie itu digunakan untuk kepentingan membantu peperangan Belanda, yang notabene merupakan penjajah dan motif peperangan bukan untuk membela agama Allah.

Pada awalnya, sempat terjadi tarik ulur pendapat. Salah satu ormas Islam ada yang bersikap memperbolehkan bloedtransfoesie untuk tentara Belanda, karena hal tersebut merupakan ikhtiar menolong atau mengobati orang sakit.

Namun HB.NO (sekarang PBNU), melalui pembicaranya yakni KH Ahmad Iljas (Konsul NU Pekalongan), memberikan dua alternatif: pertama, pemindahan darah ke lain tubuh yang kekurangan darah guna pengobatan, maka hukumnya seperti pemberian. Kedua, jika karena pemberian itu akan terjadi suatu perkara terlarang, misalnya untuk peperangan yang tidak diridhoi Allah Swt, maka hukumnya terlarang.

Maka akhirnya, peserta kongres menghasilkan keputusan bulat: melarang atau mengharamkan bloedtransfoesie untuk kepentingan membantu peperangan Belanda. (Ajie Najmuddin)

 

Sumber: Buku Peringatan MIAI 1937-1941

Sabtu 24 Oktober 2015 11:0 WIB
SEKILAS MAJELIS KONSUL
Majelis Konsul dan Resolusi Jihad (3-Habis)
Majelis Konsul dan Resolusi Jihad (3-Habis)

Pada tulisan sebelumnya telah dipaparkan keberadaan Majelis Konsul yang pada masa lalu, menjadi salah satu bagian dari struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU). Sejatinya, konsul ini merupakan kepanjangan tangan dari Pengurus Besar, untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi dengan Pengurus Cabang maupun yang ada di bawahnya.<>

Oleh karena itu, beberapa keputusan yang diambil pun tak berbeda jauh dengan apa yang dihasilkan Pengurus Besar. Salah satunya ketika, HBNO (sekarang PBNU-,red) dalam rapat yang dipimpin pleh KH A. Wahab Chasbullah bersama Konsul-konsul se-Jawa dan Madura mencetuskan “Resolusi Jihad” pada tanggal 21-22 Oktober 1945.

Selain terlibat dalam proses rapat sebelum dicetuskan KH Hasyim Asy’ari, para konsul ini juga bertanggung jawab untuk menyebarkan seruan tersebut ke daerah masing-masing. Beberapa nama pengurus Konsul yang hadir pada masa itu, berikut sekilas profilnya, seperti yang tercantum dalam buku Berangkat Dari Pesantren (1984) :

1. KH Saifuddin Zuhri

Mewakili Konsul Kedu, ia berangkat ke Surabaya bersama KH Jamil (Ketua PCNU Purworejo), usai terlibat dalam Pertempuran Lima Hari di Semarang. Selain aktif di NU, ia juga menjadi pimpinan Laskar Hizbullah.

2. KH R. Mukhtar

Kiai Mukhtar berangkat bersama wakil dari Konsul Banyumas lainnya, H. Zuhdi. Keduanya berangkat ke Surabaya dengan menggunakan kereta api. Oleh KH Mahfudz Shiddiq, ia diberi julukan “Syaikh Subakir” (wali yang turun dari Gunung Tidar untuk mengusir setan-setan yang menggoda penduduk Magelang), karena jasanya dalam membuka NU di wilayah Banyumas, Kedu dan sekitarnya.

3. KH Masjkur

Perwakilan dari Konsul Malang. Komandan Barisan Sabilillah. Pernah beberapa kali mengemban Menteri Agama RI. Di kemudian hari, ia juga menjadi Ketua PBNU.

4. KH M Iljas

Dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia, Muhammad Iljas tak begitu dikenal, padahal ia tergolong pejuang dan kiai besar. Semasa mudanya menjadi kesayangan KH Hasyim Asy’ari, pendiri pesantren Tebuireng. Terbukti dalam usia 18 tahun sudah dijadikan lurah Pondok Pesantren Tebuireng. Sebelum menjadi Wakil Ketua PBNU, ia menjadi Konsul Pekalongan.

5. KH Abduljalil

Nama lengkapnya adalah Abu Hamdan Abdul Jalil bin Abdul Hamid, lahir pada 12 Juli 1905/1323 H di Bulumanis Kidul Margoyoso Tayu Pati Jawa Tengah. Semasa muda ia pernah menjadi santri di pondok Pesantren Jamsaren Solo, Tremas Pacitan, Kasingan Rembang, dan Tebuireng Jombang.

Aktifitas K.H. Abdul Jalil adalah pernah menjadi ketua Pengadilan Agama kabupaten Kudus, Pembantu Khusus Perdana Menteri RI di Jakarta, Anggota DPR / MPR pusat wakil Alim Ulama Fraksi NU, Ketua Lajnah Falakiyah PBNU merangkap anggota Badan Hisab Rukyat Departemen Agama RI, dan penyusun tetap penanggalan/almanak NU. Saat berangkat ke Surabaya, ia mewakili Konsul Kudus.

6. KH Abduhalim Shiddiq

Kakak kandung KH Achmad Shiddiq ini merupakan Konsul NU Besuki yang berkantor di Jl. Telangsari No. 23 Djember.

Selain nama-nama di atas, tentu masih banyak sekali nama yang belum disebutkan, antara lain KH Wahid Hasjim, KH M Dahlan (Konsul Pasuruan), KH Tohir Bakri, KH Sahal Mansur mengingat undangan ditujukan untuk seluruh Konsul serta semua pimpinan Syuriyah dan Tanfidziyah.

Sebagai catatan, pada waktu itu tidak semua konsul dapat mengirimkan wakilnya. Selama zaman Jepang, hubungan dengan luar Jawa terutama Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil (minus Bali) praktis terputus, sebab Angkatan Laut dan Darat Jepang menguasai seluruh wilayah. Baru setelah Jepang menyerah, Jawa, Sumatera dab Bali diduduki Inggris dan sekutu. Sebab itulah rapat PBNU yang dilengkapi konsul-konsul hanya terbatas pada Jawa dan Madura.

(Ajie Najmuddin)

Foto ilustrasi: lukisan yang menggambarkan rapat penyusunan fatwa Resolusi Jihad di Kantor NU, Bubutan, Surabaya, 22 Oktober 2015 dipimpin oleh Hadlratussyaikh KH Hasyim Asy'ari.

Senin 19 Oktober 2015 18:1 WIB
Detik-detik Terpilihnya Seorang Santri Jadi Presiden RI
Detik-detik Terpilihnya Seorang Santri Jadi Presiden RI

Dua bulan menjelang pergantian abad 21, atau tepatnya 20 Oktober 1999, barangkali menjadi sebuah kejutan besar bagi bangsa Indonesia bahkan masyarakat dunia, termasuk penulis yang kala itu ikut menyaksikan lewat layar kaca, ketika seorang dari kalangan santri bernama KH Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa Gus Dur akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia (RI) Ke-4.<>

Penulis buku Biografi Gus Dur, Greg Barton, mengisahkan detik-detik terpilihnya Gus Dur menjadi presiden. Beberapa jam sebelum penghitungan suara dimulai, kebanyakan orang menganggap bahwa Megawati akan melaju untuk meraih kemenangan. Sebab pada Pemilu, partai PDI-P yang mengusung Megawati, meraih suara terbanyak.

Namun kejutan muncul, dimulai ketika Habibie (incumbent) yang diusung Partai Golongan Karya (Golkar) mengumumkan pengunduran dirinya dari calon presiden. Praktis, hanya tersisa Gus Dur dan Megawati.

Pemilihan presiden, kala itu masih menggunakan sistem pemilihan yang dilakukan oleh anggota MPR. Ketika penghitungan mulai dilakukan, Megawati pada awalnya memimpin, namun perlahan namun pasti, perolehan suara Gus Dur yang disokong kubu Poros Tengah dapat mengimbangi perolehan suara Megawati.

Bahkan, keadaan menjadi berbalik ketika pada penghitungan akhir Gus Dur mengumpulkan 60 suara lebih banyak. Gus Dur jadi Presiden! Dengan diiringi lantunan sholawat badar, Gus Dur dibantu berdiri dan dibimbing podium untuk disumpah menjadi presiden.

Pidato perdana

Usai diambil sumpah jabatan sebagai Presiden RI, Gus Dur menyampaikan pidato pertamanya. Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan komitmennya untuk menegakkan keadilan dan untuk mendatangkan kemakmuran bagi sebanyak mungkin warga masyarakat.

Selain itu, yang tak kalah penting untuk mempertahankan keutuhan wilayah bangsa. “Karena itu, kita tetap tidak bisa menerima adanya campur tangan dari negara lain atau bangsa lain kepada bangsa dan negara kita. Apa pun akan kita lakukan untuk mempertahankan keutuhan wilayah kita, untuk mempertahankan harga diri kita sebagai bangsa yang berdaulat!” Tegas Gus Dur.

“Demikian pula kita harus meletakkan sendi-sendi kehidupan yang sentosa bagi bangsa kita di masa-masa yang akan datang. Ini bukanlah tugas yang ringan, ini tugas yang berat. Apalagi karena pada saat ini kita tengah didera oleh perbedaan faham yang sangat besar oleh longgarnya ikatan-ikatan kita sebagai bangsa,” lanjutnya.

Pada akhir pidato, Gus Dur berbicara mengenai hakikat demokrasi. Menurutnya, demokrasi hanya dapat dipelihara dan dikembangkan oleh orang-orang yang mengerti tentang hakikat demokrasi.

“Karena itu, saya berharap bahwa kita semua sebagai warga dari bangsa Indonesia sanggup memahami hal ini dan akan tetap menjunjung demokrasi sebagai sendi kehidupan kita menuju masa yang akan datang. Hanya dengan cara seperti itu, kita dapat menegakkan kedaulatan hukum, kebebasan berbicara, persamaan hak bagi semua orang tanpa memandang perbedaan keturunan, perbedaan bahasa, perbedaan budaya dan perbedaan agama,” pungkas dia.

Gus Dur mengemban amanah sebagai presiden hingga Juli 2001. Berbagai tudingan miring dan kasus yang dituduhkan kepada dirinya (meski tidak terbukti sampai sekarang), menjadi alasan pencopotan jabatannya sebagai presiden, yang kemudian digantikan wakilnya, Megawati.

(Ajie Najmuddin)


Sumber: Kepustakaan Presiden dan Greg Barton. 2002. Biografi Gus Dur. Yogyakarta. LKiS.

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG