IMG-LOGO
Nasional
JELANG KONGRES XV GP ANSOR

Hanya Cabang Terakreditasi Punya Hak Suara

Senin 23 November 2015 7:1 WIB
Bagikan:
Hanya Cabang Terakreditasi Punya Hak Suara

Jakarta, NU Online
Gerakan Pemuda Ansor sebentar lagi akan menggelar Konres ke-XV di Pesantren Sunan Pandanaran, Yogyakarta, pada 25-26 November mendatang. Menurut tata kelola organisasi, tidak semua cabang yang mempunyai hak suara dalam kongres tersebut.
<>
Menurut Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat GP Ansor M. Aqil Irham, salah satu badan otonom NU tersebut menerapkan hal itu karena ingin memperkuat organisasi melalui sistem pengkaderan yang mapan terstruktur dan sistematik.

“Kita enggak ingin organisasi kita hanya sekadar papan nama, hanya ikut kongres, atau munas,” katanya ketika diwawancarai di PBNU, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Cabang yang punya hak suara, adalah mereka yang telah lolos akreditasi. Ada lima item yang mencerminkan 3 visi besar GAnsor, yaitu revitalisasi nilai-nilai Islam Ahlussunah wal Jamaah, memerpkuat sistem kaderasai, dan memberdayakan potensi anggota.

Ketiga item itu, kata dia, diperinci dalam lima item yang jadi variabel akreditasi. Pertama, implementasi visi pertama dengan item majelis dzikir dan shalawat Rijalul Ansor. Kedua, konsolidasi organiaasi penguatan struktur dari tingkat pusat sampai ranting dengan variabel keaktifan organisasi bagi Pimpinan Wilayah adalah Pimpinan Cabang, bagi PC adalah Pimpinan Aanak Cabang.

Ketiga, kaderisasi. Keempat, amal usaha produktif yaitu setiap wilayah dan cabang harus memiliki satu unit usaha dan lembaga kursus pelathan. Kelima penguatan Banser.

“Nanti diberi skor. Bukan sekadar lulus. Kita sudah 3 kali pra kongres, mengumukan hasil akreditasi. Ada A, B, C, D, yang C dan C plus. Hal itu disepakati pada Konbes 2012 di Jakarta, di Pondok Pesantren Al-Hamid. Sampai hari ini diperkirakan 370 yang punya hak suara,” terang dia.

Mengingat keaktifan Ansor tidak seragam, Pimpinan Pusat menetapkan 3 kelas akreditasi. Kelas A meliputi Jawa dan Lampung, kelas B, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat, sementara kelas C meliputi Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua. Mmasing-masing kelas memiliki tingkat akreditasi berbeda. (Abdullah Alawi)

Bagikan:
Senin 23 November 2015 21:1 WIB
Khofifah Sebut 4 Pilar Perguruan Tinggi
Khofifah Sebut 4 Pilar Perguruan Tinggi

Margoyoso, NU Online
Ketua Umum Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa menjelaskan empat pendukung kemajuan sebuah perguruan tinggi. Menurut Menteri Sosial RI ini, pengelola perguruan tinggi perlu memerhatikan aspek teknologi, ekonomi, pikiran, dan pendidikan yang mumpuni.
<>
“Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap perkembangan bangsa,” kata Khofifah dalam kuliah umum di auditorium Institut Pesantren Mathali’ul Falah (Ipmafa), Ahad (22/11).  

Sementara yang paling urgen untuk dientaskan untuk memajukan bangsa adalah soal penyalahgunaan narkotika, kekerasaan seksual, dan minum-minuman keras.

Khofifah mengajak generasi bangsa untuk menghindari dan mencegah tiga hal pokok moralitas yang bisa menghancurkan masa depan bangsa Indonesia. Hal itu sebagai pekerjaan bersama untuk ditanggunglangi.

“Ini peran strategis bagi pesantren untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menekan masalah pokok tersebut yang masih menjadi penyelesaian masalah bangsa saat ini. Tak hanya dosen, orang tua juga punya andil besar dalam mengawasi anaknya,” terang Menteri Sosial RI.

Kuliah umum ini diadakan untuk menambah wawasan, pengetahuan serta pemahaman terkait perkembangan dunia akademik di Indonesia kepada semua civitas akademik mahasiswa IPMAFA.

Karena itu, perguruan tinggi yang lahir dari pesantren harus memegang erat nilai-nilai tradisi dan budaya yang ada di pesantren, tidak hanya dalam bidang ibadah seperti ngaji kitab, tahlilan, berzanji, manaqiban. Akan tetapi pesantren mempunyai nilai lebih dalam memberikan perubahan terhadap perguruan tinggi.

“Pesantren harus memelihara dan merawat tradisi yang masih relevan serta mengadopsi nilai-nilai baru yang bisa memberikan sumbangsih kepada pesantren dan perguruan tinggi Islam lainnya,” terang Rektor Ipmafa Abdul Ghofar Rozien. (Siswanto/Alhafiz K)

Senin 23 November 2015 16:1 WIB
Empat Langkah Strategis Sejahterakan Desa
Empat Langkah Strategis Sejahterakan Desa

Pontianak, NU Online
Upaya mempercepat pembangunan desa yang mandiri dan sejahtera butuh kerja keras dan strategi jitu. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar mengatakan, setidaknya ada empat strategi jitu yang digalakkan dalam mempercepat pembangunan desa guna mewujudkan kesejahteraan desa.<>

Strategi pertama adalah mendasarkan pembangunan desa pada aspek partisipatif. Pembangunan partisipatif dilakukan sebagai upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

"Strategi pertama ini akan mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial," ujarnya.

Adapun strategi kedua adalah dengan membangun sinergitas antar aktor sebagai kunci pelaksanaan implementasi UU Desa.  Perlu ada penguatan koordinasi dan keterlibatan aktif seluruh stakeholder, termasuk Non Government Organization (NGO)/LSM, dunia usaha, universitas, dan media.

"Sinergi antar aktor dilakukan dalam rangka mendukung dan mengorganisir kegiatan-kegiatan setiap sektor dan aktor dalam satu sistem yang terorganisir sekaligus mencegah tumpang tindih," jelasnya.

Adapun strategi ketiga, kata Marwan, menyangkut upaya pembangunan Ekonomi Lokal Mandiri Berbasis Produksi. Hai ini akan menunjang uapaya  penguatan ekonomi nasional dengan ketahanan pangan dan energi yang kuat.

Terakhir, Marwan menegaskan, bahwa strategi keempat menyangkut percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor rill ekonomi desa.

"Dana desa merupakan penggerak sektor ekonomi riil di desa. Dari total Dana Desa yang sebesar 20,7 Triliun, kita asumsikan bahwa 70% dana desa dimanfaatkan untuk pembangunan infrastruktur perdesaan," tandasnya. (Red: Fathoni)

Senin 23 November 2015 14:0 WIB
Rangkul Orang Berpaham Keras, Kenalkan Esensi Agama!
Rangkul Orang Berpaham Keras, Kenalkan Esensi Agama!

Yogyakarta, NU Online
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengajak semua pihak untuk merangkul orang-orang yang mempunyai paham  kekerasan dan pemaksaan kehendak dalam beragama untuk diberi pemahaman yang komprehensif terkait esensi ajaran agama.
<>
Ditemui wartawan usai melayat Wagub DIY KGPAA Paku Alam IX di Puro Pakualaman, Ahad (22/11), Menag Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan pandangannya terkait paham ekstremisme yang muncul akhir-akhir ini.

Menag menuturkan bahwa Islam tidak menoleransi cara-cara pemaksaan kehendak, apalagi dengan menggunakan kekerasan dan saling menumpahkan darah antarsesama saudara. “Untuk menangkal semua itu, tidak ada pilihan lain selain membekali diri dengan pemahaman komprehensif terkait esensi ajaran Islam,” paparnya sebagaiana dilansir kemenag.go.id.

Menag menambahkan, sekarang era globalisasi di mana revolusi teknologi informasi sangat luar biasa perkembangannya. Akibatnya, orang dengan mudah mendapat informasi yang tidak bisa difilter atau disaring, sehingga paham yang tidak sejalan dengan jati diri Islam, sekarang ada di depan mata dan sulit dicegah.

“Intinya, setiap praktik ekstremis atau memaksakan kehendak harus disikapi dengan bijak. Bagaimana kita dapat merangkul mereka, bukan memukul. Untuk kembali memahami Islam yang rahmatan lil ‘alamin,” ungkap Menag. (Red: Mahbib)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG