IMG-LOGO
Taushiyah

Islam dan Hak Asasi Manusia

Senin 23 November 2015 9:3 WIB
Bagikan:
Islam dan Hak Asasi Manusia

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Tulisan-­tulisan yang menyatakan Islam melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), seringkali menyebut Islam sebagai agama yang paling demokratis. Pernyataan itu, seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi. <>Justru di negeri­negeri muslim­lah terjadi banyak pelanggaran yang berat atas HAM, termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak mau mengakui hal ini, berarti kita melihat Islam sebagai acuan ideal namun sama sekali tidak tersangkut dengan HAM. Dalam keadaan demikian, klaim Islam sebagai agama pelindung HAM hanya akan terasa kosong saja, tidak memiliki pelaksanaan dalam praktik kehidupan.

Di sisi lain, kita melihat para penulis seperti Al­Maududi, seorang pemimpin muslim yang lahir di India dan kemudian pindah ke Pakistan di abad yang lalu, justru tidak mempedulikan hubungan antara Islam dan HAM. Bahkan, baginya hubungan antara Islam dan Nasionalisme justru tidak ada. Nasionalisme adalah ideologi buatan manusia, sedangkan Islam adalah buatan Allah Swt. Bagaimana mungkin mempersamakan sesuatu buatan Allah Swt dengan sesuatu buatan manusia? Lantas, bagaimanakah harus diterangkan adanya hubungan antara perkembangan Islam dalam kehidupan yang dipenuhi oleh tindakan­tindakan manusia? Al­Maududi tidak mau menjawab pertanyaan ini, sebuah sikap yang pada akhirnya menghilangkan arti acuan yang digunakannya.

Bukankah Liga Muslim (Muslim League) yang didukungnya adalah buatan Ali Jinnah dan Liaquat Ali Khan, yang kemudian melahirkan Pakistan, tiga kali berganti nama antara Republik Pakistan dan Republik Islam Pakistan? Bukankah ini berarti campur tangan manusia yang sangat besar dalam pertumbuhan negeri muslim itu? Dan, bagaimanakah harus dibaca tindakan Jenderal Pervez Musharraf yang pada bulan lalu telah me­menangkan kepresidenan Pakistan melalui plebisit, bukannya melalui pemilu? Dan bagaimana dengan tuduhan­tuduhannya, bahwa para pemuka partai politik, termasuk Liga Muslim, sebagai orang­orang yang korup dan hanya mementingkan diri sendiri?

***

Banyak negeri-negeri muslim yang telah melakukan ratifikasi atas Deklarasi Universal HAM, yang dikumandangkan oleh Perserikatan Bangsa­Bangsa (PBB) dalam tahun 1948. Dalam deklarasi itu, tercantum dengan jelas bahwa berpindah agama adalah Hak Asasi Manusia. Padahal fiqh/hukum Islam sampai hari ini masih berpegang pada ketentuan, bahwa berpindah dari agama Islam ke agama lain adalah tindak kemurtadan (apostasy), yang patut dihukum mati. Kalau ini diberlakukan di negeri kita, maka lebih dari 20 juta jiwa manusia Indonesia yang berpindah agama dari Islam ke Kristen sejak tahun 1965, haruslah dihukum mati. Dapatkah hal itu dilakukan? Sebuah pertanyaan yang tidak akan ada jawabnya, karena jika hal itu terjadi merupakan kenyataan yang demikian besar mengguncang perasaan kita.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa di hadapan kita hanya ada satu dari dua kemungkinan: menolak Deklarasi Universal HAM itu sebagai sesuatu yang asing bagi Islam, seperti yang dilakukan al­Maududi terhadap Nasionalisme atau justru merubah diktum fiqh/hukum Islam itu sendiri. Sikap menolak, hanya akan berakibat seperti sikap burung onta yang menolak kenyataan dan menghindarinya, dengan bersandar kepada lamunan indah tentang keselamatan diri sendiri. Sikap seperti ini, hanya akan berarti menyakiti diri sendiri dalam jangka panjang.

Dengan demikian, mau tak mau kita harus menemukan mekanisme untuk merubah ketentuan fiqh/hukum Islam, yang secara formal sudah berabad­abad diikuti. Tetapi disinilah terletak kebesaran Islam, yang secara sederhana menetapkan keimanan kita hanya kepada Allah dan utusan­Nya sebagai sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Beserta beberapa hukum muhkamat lainnya, kita harus memiliki keyakinan akan kebenaran hal itu. Apabila yang demikian itu juga dapat diubah­ubah maka hilanglah ke­Islaman kita.

Sebuah contoh menarik dalam hal ini adalah tentang budak sahaya (slaves), yang justru banyak menghiasi al-Qurân dan alHadits (tradisi kenabian). Sekarang, perbudakan dan sejenisnya tidak lagi diakui oleh bangsa muslim manapun, hingga secara tidak terasa ia hilang dari perbendaharaan pemikiran kaum muslimin. Praktik­praktik perbudakan, kalaupun masih ada, tidak diakui lagi oleh negeri muslim manapun dan paling hanya dilakukan oleh kelompok­kelompok muslimin yang kecil tanpa perlindungan negara. Dalam jangka tidak lama lagi, praktik semacam itu akan hilang dengan sendirinya.

Nah, kita harus mampu melihat ufuk kejauhan, dalam hal ini kepada mereka yang mengalami konversi ke agama lain. Ini merupakan keharusan, kalau kita ingin Islam dapat menjawab tantangan masa kini dan masa depan. Firman Allah Swt dalam kitab suci al-Qurân, “Semuanya akan binasa dan yang tetap hanya Dzat Tuhanmu (Kullu man ‘alayha fânin. Wa yabqâ wajhu rabbika)” (QS al­Rahman [55]: 26­27) menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketentuan ushûl fiqh (Islamic legal theory) “Hukum agama sepenuhnya tergantung kepada sebab­sebabnya, baik ada ataupun tidak adanya hukum itu sendiri (al-hukmu yadûru ma’a ‘illatihi wujûdan wa ‘adaman)” jelas menunjuk kepada kemungkinan perubahan diktum seperti ini.

Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) telah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Dalam salah sebuah muktamarnya, NU telah mengambil keputusan “perumusan hukum haruslah sesuai dengan prinsip­prinsip yang digunakan”. Ambil contoh masalah Keluarga Berencana (KB), yang dahulu dilarang karena pembatasan kelahiran, yang menjadi hak reproduksi di tangan Allah semata. Sekarang, karena pertimbangan biaya pendidikan yang semakin tinggi membolehkan perencanaan keluarga, dengan tetap membiarkan hak reproduksi di tangan Allah. Kalau diinginkan memperoleh anak lagi, tinggal membuang kondom atau menjauhi obat­obat yang dapat mengatur kelahiran. Jelaslah dengan demikian, bahwa Islam memang menjadi agama di setiap masa dan tempat (shalihun li kulli zamân wa makân). Indah bukan, untuk mengetahui hal ini semasa kita masih hidup?



*) Diambil dari Abdurrahman Wahid, Islamku Islam Anda Islam Kita: Agama Masyarakat Negara Demokrasi, 2006 (Jakarta: The Wahid Institute).

Bagikan:
Ahad 15 November 2015 14:0 WIB
Transkripsi Lengkap Pidato Panglima TNI pada Peringatan Resolusi Jihad
Transkripsi Lengkap Pidato Panglima TNI pada Peringatan Resolusi Jihad

Peringatan Resolusi Jihad NU 22 Oktober 2015 digelar meriah oleh PBNU di Tugu Proklamasi, Jakarta. Momen tersebut juga menjadi acara penyambutan pucak perjalanan Kirab Hari Santri Nasional yang dilaksanakan sejak tanggal 18 dari Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur. <>Pagi itu Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo yang datang bersama pasukan khusus dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, memberikan orasi di hadapan para kiai, perwakilan ormas-ormas Islam, serta ribuan pelajar dan santri dari berbagai daerah. Berikut transkripsi lengkap pidato Gatot yang disampaikan menjelang peresmian Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo pada siang harinya di Masjid Istiqlal:

Assalamu’alaikum warohmatullahi wabarokatuh,

Yang terhormat,

Ketua-ketua umum ormas Islam

Tokoh tokoh lintas agama

Para pejabat pemerintah daerah dan para pejabat TNI Polri.

Para Ulama-Santri segenap para alim ulama para Kiai, hadirin undangan yang bebahagia.

Tidak ada yang pantas kita ucapkan selaian puja dan puji syukur kehaditrat Allah Swt. Karena hanya ats kuasa dan ridhonya kita dapat hadir dalam acara oerungatan 70 Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama di Tugu Proklamasi yang memiliki nilai stratagis.

Dalam kesempatan ini perlu saya jelaskan, mengapa begitu saya diundang saya hadir di sini. Saya datang tidak sendirian, saya datang dengan dengan pasukan-pasukan khusus. Ada Kopasus, ada Marinir, ada Paskas, ada Kostrad, ada Armed.

Ini untuk mengingatkan genrai uda, bahwa perjuangan bangsa sejak proklamasi kemerdekaan tidak dilakukan oleh TNI, tetapi yang merebut kemerdekaan adalah seluruh komponen bangsa, termasuk para ulama. Setelah merdeka baru TNI lahir. Jadi yang memerdekaan bangsa Indonesai bukan TNI, tetapi bapak-ibu kandung TNI, sehingga TNI adalah anak kandung raya.

Karena sejarah mencatat rangkaian peristiwa ini, bersentuhan langsung dengan kedaulatan Republik Indonesia, Terdapat 4 peristiwa penting yang saling memengaruhi dan saling menguatkan yaitu: peristiwa tanggal 17 Agustus sebagai hari kemerdekaan Republik Indonesia. 5 Oktober hari pembentukan TKR sekarang TNI. 22 Oktober sebagai hari dicetuskannya Resolusi Jihad NU. Dan 10 November pecahnya perang di Surabaya yang kita kenal sebagai hari pahlawan hanya dalam hitungan empat bulan.

Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan apresiasi yang tinggi terhadap semangat dan motivasi yang ditunjukkan para santri sebagai generasi muda bangsa yang terus memilihara dan meneguhkan komitmennya terhadap perjuangan para pahlawan serta kecintaan pada tanah air, salah satunya diwujudkan pada gerak jalan memperingati Resolusi Jihad yang menempuh jarak ratusan kilometer diawali dari tugu pahlwan di Surabaya dan sampai di tugu proklamasi di Jakarta.

Hadirin undangan, peserta gerak jalan yang berbahagia.

Setelah tujuh puluh tahun berlalu, hikmah dan pelajaran yang diperoleh dari peristiwa Resolusi Jihad antara lain: bahwa perjuangan melawan penjajah saat itu, terkait erat dengan Resolusi Jihad yang dkumandangkan oleh rais akbar NU KH. Hasyim Asyari pada tanggal 22 Oktober 1945.

Bangsa penjajah tidak rela negeri ini merdeka sehingga berusaha untuk menguasia kembali tanah air kita. NICA membonceng sekutu untuk menguasai tanah air Indoesia, namun hal itu diketahui oleh para pejuang kemerdekaan dan ditindaklanjuti dengan merapatkan barisan untuk menolak kedatangan kolonialis.Untuk itu para santri berkumpul di seluruh wilayah, Jawa, Madura, seluruh Jawa mereka mengatur langkah strategi perjuanangan sebagai kewajiban mempertahankan tanah air dan bangsanya.

Peran KH Hasyim Asy’ari

Dan pada tanggal 17 September 1945, Presiden Sokarno, memohon fatwa hukum mempertahankan kemerdekaan bagi umat Islam kepada KH. Hasyim Asyari, sehingga KH. Hasyim Asyari mengeluarkan sebuah fatwa jihad yang berisikan jihad bahwa perjuangan membela tanah air adalah merupakan jihad fi sabilillah.

Dan selanjutnya menilai situasi di sekitar Surabaya Jawa Timur, atas pemikiran Mayor Jenderal TKR pada waktu itu, Mustopo, sebagai komandan sektor perlawaan Surabaya, bersama Sungkono, Bung Tomo dan tokoh-tokoh Jawa Timur menghadap KH. Hasyim Asyari untuk melakukan perang suci atau jihad dengan sasaran mengusir sekutu dan NICA yang dipimpin oleh Brigjend Mallaby untuk menunjukkan eksistensi adanya perlawanan dan kedaulatan Republik Indonesia. Mengapa demikian, karena pada saat memprokalamasikan kemerdekaan republik Indonesia 17 Agustus 1945, banyak bangsa-bangsa dunia dan PBB belum yakin apakah perjuangan kemerdekaan bangsa ini diberi hadiah oleh penajajah ataukah perlawanan rakyat. Untuk itu makna perjuangan 10 November mempunyai makna yang luar biasa, bahwa bangsa Indonesia bukan diberi tapi melawan mengusir penjajah. Maka lahirlah Resolusi Jihad 22 Oktober 1945 yaitu berperang menolak dan melawan penjajah itu fardhu ain yang dikerjakan oleh setiap orang Islam laki-laki, perempuan, anak-anak bersenjata atau tidak.Bagi yang berada dalam jarak lingkaran 94 km dari tenpat masuk dan kedudukan musuh. Bagi orang-orang yang berada di luar jarak lingkaran tadi kewajiban itu menjadi fardhu kifayah yang cukup kalau dikerjakan sebagaian saja untuk membentu perjuangan di wilayahnya.

Tanpa Resolusi Jihad, maka tidak ada perlawanan heroik. Jika tidak ada perlawanan heroik maka tidak ada hari pahlawan 10 November. Dan bisa mungkin mustahil bangsa Indonesia ada seperti saat ini.

Saya ingin pula menceritakan bahwa sebenarnya, perlawanan secara heroik bukan dilaksanakan tanggal 10, tetapi lebih awal. Jada pada saat itu KH. Hasyim Asyari menyampaikan,”Kita tunda, kita menunnggu singa Jawa Barat, yaitu Kiai Abbas bin Abdul Jamil”. Beliau adalah cicit dari MBah Muqoyyim, pendiri pesantren Buntet Cirebon.

Dan KH. Hasyim Asyari memerintahkan setelah Kiai Abbas bin Abdul Jamil datang, memerintahkan bahwa komando tertinggi Laskar Hizbullah diserahkan untuk memimpin langsung penyerangan sekutu di Surabaya pada tanggal 10 November 1945.

Pengaruh yang kuat membuat keputusan KH. Hasyim Asyari tersebut mengundurkan waktu sangat tepat. Sehingga terjadilah pertempuran yang sangat heroik yang kita kenal hari ini menjadi hari pahlawan. Hari ini mempunyai makna yang bisa kita petik bahwa peristiwa tersebut, bahwa perjuangan dan kepentingan mempertahankan kedaulatan negara berdimensi lintas etnis dan lintas wilayah. Siapapun dan di manapun mempunyai kewajiban yang sama membela bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tiga Jimat Jendral Sudirman

Dalam kesempatan ini pula saya ingin mengingatkan, dan menggarisbawahi bahwa perjuangan kemerdekaan Resolusi Jihad, hari pahlawan, dan TNI memiliki hubungan historis yang erat dan menentukan. Kita tahu bahwa panglima TNI yang abadi, yang pertama, yaitu Jendral Sudirman, adalah seorang guru agama, seorang santri. Saya sedikit menceritakan bagaimana perjuangan Jenderal Sudirman. Bahwa pada saat Jendral Sudirman belasan orang melakukan gerilya, ada satu orang penghianat. Maka pada saat Jendral Sudirman di rumah penduduk, karena penghianat ini melaporkan kepada Belanda, dikepung.

Tim pengamanan paling depan melaporkan, “Pak Dhe kita sudah dikepung.”

“Tenang, semuanya ganti pakian, dan berdzikir bersama-sama saya.” (Mereka) melakukan tahlil Lailahaillah, Lailahaillah, Lailahaillah.

Belanda masuk, ditunjukkan anak buahnya Pak Dirman (yang pengkhianat itu), “Ini yang namanya Sudirman, yang Tuan cari-cari selama ini.”

Dilihat-lihat (oleh pihak Belanda),“Saya tidak percaya ini Sudirman.”

“Pak Saya anak buahnya, saya bersama-sama bergerilya.”

Dilihat-lihat lagi, tapi tetap tidak percaya.

Belanda itu mencabut pistol. “Kamu pembohong!” Dan penghianat itu ditembak di depan Pak Dirman.

Makna ini mengingatkan, jangan sekali-kali kita menjadi penghianat bangsa. Baru di dunia saja sudah dihukum oleh Allah apalagi di akhirat nanti.

Kemudian, peristiwa demi peristiwa Pak Dirman dikawal oleh Pak Tjokropranolo, dan Pak Suprajo Rustam. Beliau berdua Pak Tjokropranolo dan Pak Rustam, karena saking penasarannya bertanya. Pak Dirman kadang-kadang dipanggl Pak Dhe kadang-kadang dipanggil Pak Yai. “Pak Yai, saya pingin tahu, jimatnya Pak Yai itu apa? Kita dikepung, Pak Yai tenang saja. Malah penghianat yang ditembak. Kita ditembaki, Pak Yai tenang-tenang saja.”

Beliu menjawab, “Kamu ingin tahu? Saya punya tiga jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu kamu kan bawa kendi saya, saya selalu berwudlu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua saya tidak pernah shalat tidak tepat waktu. Selalu bersih, waktunya shalat saya pasti salat, kamu tahu kan? Dan yang ketiga, jimat saya yang kegita adalah semua yang saya lakukan dengan tulus dan ikhlas untuk rakyat dan bangsa Indonesia.”

Wasslamua’alaikum warohmatullahi wabarokatuh.

 

Ditranskripsi oleh Fariz Alniezar

 

Video pidato lengkap Jendral Gatot Nurmatyo bisa dilihat di situs Youtube dengan link berikut: https://www.youtube.com/watch?v=I24ia_KQ23A

Sabtu 14 November 2015 22:13 WIB
AKSI TEROR PARIS
PBNU Minta Semua Pihak Tingkatkan Kewaspadaan
PBNU Minta Semua Pihak Tingkatkan Kewaspadaan

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dunia dan kemanusiaan berduka. Serangkaian serangan bersenjata dan ledakan bom menewaskan lebih 100 nyawa, di enam titik di kota Paris, Perancis, Jum’at malam (13/11/2015). Terkait aksi terror kejam ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menyampaikan duka mendalam dan mengecam keras tindakan tak beradab tersebut.
<>
Sebagai bagian dari elemen masyarakat  beragama, PBNU menegaskan, tidak ada agama yang mengajarkan terorisme. Dengan kata lain, terorisme tidak memiliki landasan agama. Apapun motif serangan bersenjata dan peledakan bom di kota Paris tidaklah dapat dibenarkan. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja sama artinya dengan menghancurkan bangunan kemanusiaan itu sendiri.

Terkait hal ini, PBNU meminta kepada pemerintah dan segenap elemen bangsa untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan. Mengenai siapa yang harus bertanggungjawab atas aksi brutal ini, PBNU berharap aparat keamanan Perancis bekerja cepat dengan melakukan penyelidikan mendalam. PBNU dalam hal ini mengimbau masyarakat internasional agar tidak terburu-buru menyampaikan tuduhan kepada pihak-pihak tertentu. Menciptakan suasana kondusif lebih baik bagi proses penyelidikan dari pada mengumbar saling curiga.  

Dalam rangka menjaga suasana kondusif tersbeut, PBNU mengajak seluruh elemen umat beragama untuk meningkatkan komunikasi lintas agama. Kehadiran dan saling sapa antar tokoh-tokoh agama akan menjadi benteng terkuat melawan segala bentuk ancaman adu domba, sekaligus perekat pondasi bagi persatuan dan kesatuan bangsa ini.

Khusus kepada aparat pemangku bidang pertahanan dan keamanan nasional, PBNU menyerukan agar terus meningkatkan kesiap-siagaan menghadapi bahaya laten terorisme, dan apapun bentuk-bentuk gangguan yang berpotensi menodai kedaulatan NKRI.

Demikian, sikap dan pernyataan keprihatinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Semoga menjadi perhatian dan kewaspadaan bagi semua pihak.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamith Thoriq

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu


Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, MA.                H. A. Ir. Helmy Faishal Zaini
Ketua Umum                                          Sekretaris Jenderal

Jumat 13 November 2015 8:0 WIB
NU: Jami’iyah dan Jama’ah
NU: Jami’iyah dan Jama’ah

Oleh KH Abdurrahman Wahid
Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa kini tantangan melakukan modernisasi dalam NU mengambil bentuk modernisasi sistem pengelolaannya. Warga NU telah banyak yang menggunakan computer untuk urusan sehari-hari, hingga Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) juga harus melaksanakannya.<> Di kantor PBNU yang baru, bertingkat Sembilan, terdapat sebuah lift sampai ke basement/lantai dasar. Seiring dengan itu, anak-anak dari pimpinan NU, dari tingkat pusat sampai tingkat dusun banyak yang menguasai berbagai bidang profesi, mengikuti berbagai jenjang pendidikan formal. Pada waktu penulis berbicara di muka pertemuan Ikatan sarjana NU (ISNU)- yang para pesertanya berjumlah sekitar 200 orang lulusan S2 dan peserta S3 di berbagai Universitas. Lebih banyak lagi yang tidak mengikuti pertemuan tersebut, karena kesibukan pekerjaan maupun letak kediaman mereka yang jauh dari Jakarta.

Ini tentu, menimbulkan berbagai kesulitan bagi pimpinan NU di berbagai tingkatan. Adakah ukuran yang digunakan menjadi berbeda-beda? Bukankah perbedaan pendidikan juga bisa mengakibatkan perbedaan profesi yang selanjutnya menjadi perbedaan dalam menggunakan nilai-nilai yang dianut seorang kiai dengan nilai-nilai yang dimiliki generasi muda. Ketika ayah penulis, KH. A. Wahid Hasyim, melakukan pembaruan pendidikan formal dengan membuat kurikulum campuran, jelas ia berbeda dari ayahnya yang masih mengajarkan kitab-kitab lama dengan menggunakan terjemahan bahasa Jawa di masjid Tebuireng, Jombang. Cara ayah beliau, sekarang diikuti oleh berbagai pesantren besar yang menggunakan kurikulum dan teks-teks pengajaran yang dinamai madrasah salafiyah (pesantren di Sukorejo/Asembagus di Situbondo, Ploso dan Lirboyo di Kediri adalah contoh dari model ini)

Sebaliknya, Pondok Pesantern Tebuireng, Jombang, menggunakan kurikulum campuran dan bahkan menyelenggarakan bidang pendidikan formal berupa Sekolah Menengah Umum (SMU) tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Begitu banyak variasi pendidikan formal yang dikembangkan di lingkungan NU, hingga payah kita menelusurinya. Yang semua itu, berpegang pada modernisasi harus bertumpu pada tradisionalisme. Karenanya, tuntutan perbaikan sistem merupakan dua buah perkembangan yang harus mencerminkan perjalanan NU sendiri. Para lulusan S2 dan penuntut S3 harus memperhitungkan tradisionalisme orang tua mereka, jika ingin meraih gelar kesarjanaan berbagai tingkatan tanpa gangguan.

Dalam pada itu, peranan kiai melalui pengajian umum dan wahana lain sejenis, juga tidak surut. Mereka melakukan modernisasi dengan cara mereka sendiri, termasuk dengan memperkenankan anak-anak mereka menjadi sarjana penuh bahkan S2/S3, setelah melalui pendidikan model lama yang sama sekali tidak memperhitungkan pendidikan formal non-agama di bawah tingkatan perguruan tinggi. Dengan sendirinya, ini berarti setahun dua tahun jenjang pendidikan lebih lama dari pada kalau mengikuti jenjang pendidikan campuran, tetapi itu pun sudah banyak dilakukan. Belum lagi kalau kita ingat variasi, yaitu anak-anak Kiai yang mengalami pendidikan cara lama, kemudian mengikuti jenjang pendidikan di fakultas-fakultas agama, seperti institut agama Islam negeri (IAIN) dan sekolah-sekolah tinggi agama Islam (STAI).

Dengan demikian, telah terbukti, penguasaan mata pengetahuan agama tetap dipandang sebagai salah satu tujuan yang ingin dicapai. Dengan mengetahui hal ini, kita lalu memahami mengapa ada berbagai jenis pendidikan yang ditempuh anak-anak NU, dari yang sepenuhnya pendidikan perguruan tinggi formal tanpa mengenal pengetahuan agama (perguruan tinggi umum, hingga tingkatan pendidikann ilmu-ilmu keagamaan Islam belaka). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kaum muslimin menempuh jalan pendidikan formal yang tidak sama, dan dengan sendirinya ini berarti jama’ah (kumpulan orang banyak) yang dihasilkan juga berbeda-beda.

Dari uraian di atas, tampak jelas persepsi warga NU yang sangat bervariasi itu tidak memungkinkan adanya penanganan kultural/budaya yang satu, berlaku untuk semua warga NU. Dari yang paling kuno dan hanya mencari pengetahuan intuitif (menggunakan, petunjuk-petunjuk batin yang tidak diketahui rasionalistiknya), hingga pada sikap hidup yang sangat rasionalistik dan sama sekali tidak mementingkan hal-hal spiritual. Dalam hal, haruslah diterima kenyataan bahwa sikap hidup intuitif yang tidak rasional, berhadapan dengan sikap hidup rasional, yang tidak memperhitungkan factor-faktor intuitif.

Jika demikian, jelas bahwa pembedaan antara yang organisatoris dan yang bersifat kultural, haruslah ditampung di lingkungan NU. Kita memang harus melakukan perbaikan-perbaikan organisatoris yang diperlukan, tetapi tanpa mengabaikan aspek-aspek intuitif (al-jawanib adz-dzauqiyyah) dalam kehidupan warga NU sekarang ini. Aspek-aspek intuitif ini, yang jelas sekali terlihat dalam karya al-Ghazali, Ihya ‘Ulûmid Dîn, benar-benar masih hidup dalam kenyataan yang diperlihatkan para kiai dan murid-murid mereka, masih berkembang sangat pesat di lingkungan NU. Hal ini disebut oleh penulis sebagai aspek-aspek kultural/budaya yang dimiliki organisasi Islam yang besar, seperti NU.

Dengan demikian, perbaikan sistem yang menyangkut NU sebagai organisasi, haruslah dapat menampung aspek-aspek intuitif tersebut. Hal inilah yang dengan sadar dibangun oleh tokoh-tokoh NU masa lampau, seperti KH. Mahfudz Siddieq, KH. Abdullah Ubaid, KH.A. Wahid Hasyim, dan KH. Ahmad Siddieq. Dengan sadar para pemimpin tersebut mencoba memasukkan aspek-aspek rasional dan aspek-aspek intuitif tersebut dalam pengambilan keputusan yang mereka lakukan. Karena itulah, mereka dapat diterima oleh “kaum kiai kolot/tradisional” maupun oleh kaum rasional di lingkungan NU sendiri. Nah, kedua kecenderungan tersebut sepenuhnya didukung oleh keluhuran moralitas (al-akhlaq al-karimah) yang kemudian dihancurkan oleh sistem politik korup yang berdasarkan KKN seperti kita kenal beberapa dasa warsa terakhir ini.

Jelaslah dari uraian di atas, bahwa aspek organisatoris/institusional harus menggunakan peralatan baru dan dibuat agar sesuai dengan ketentuan zaman. Tetapi, aspek-aspek intuitif juga tidak dapat ditinggalkan begitu saja, karena hal ini menyebabkan NU ditinggalkan oleh para kiai dan para pengikut-pengikutnya. Aspek-aspek organisatoris (jam’iyah) harus dapat menampung aspek-aspek intuitif (jama’ah) yang semakin dipersubur oleh hilangnya etika /moralitas/al-akhlaq al-karimah dari kehidupan kita dalam beberapa dasa warsa terakhir ini. Dalam lingkungan agama Khatolik-Roma, hal ini ditampung dalam dua organisasi yang saling berbeda: sistem kependetaan di satu sisi dan gerakan (kerasulan) awam, di sisi lain. Di samping hierarki Vatikan, ada perkumpulan masyarakat St. E’gidio di kota Roma. Dapatkah kedua jenis gerakan dengan kebutuhan yang berbeda ini dijadikan sebuah sistem, seperti terjadi di lingkungan NU sekarang?

 

*) Tulisan ini pernah dimuat di Proaksi, 22 Februari 2002

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
Peresmian Bank Wakaf Mikro di Banten Oleh Presiden RI
IMG
IMG