IMG-LOGO
Fragmen
KONGRES IPNU DARI MASA KE MASA (1)

Kongres Perdana, Dibuka Presiden Soekarno, Dihadiri 30 Cabang

Selasa 1 Desember 2015 10:0 WIB
Bagikan:
Kongres Perdana, Dibuka Presiden Soekarno, Dihadiri 30 Cabang

Sejak dilahirkan pada tanggal 24 Februari 1954 bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1373 H pada perhelatan Konferensi Besar (Konbes) LP Ma’arif NU di Semarang, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) telah menggelar kongres sebanyak 17 kali, yang terakhir dilaksanakan di Palembang tahun 2012 lalu.
<>
Sebelum dikenal dengan istilah kongres, sebagai forum permusyawaratan tertinggi, IPNU menggunakan sebutan muktamar, seperti halnya NU. Hal ini kemungkinan besar dikarenakan IPNU sebagai salah satu badan otonom (banom) NU, sehingga istilah yang digunakan juga tak jauh berbeda.

Menjelang Kongres IPNU XVIII yang rencananya akan diselenggarakan di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah, awal Desember 2015 ini, para pembaca kami ajak untuk menilik sekilas catatan Kongres IPNU dari masa ke masa, yang akan dimuat secara berseri :

1. Kongres I (Malang, 1955)

Muktamar atau kongres I pada 28 Februari-5 Maret 1955 bertempat di tanah kelahiran sang pendiri sekaligus ketua pertama, Tolchah Mansoer, yakni di Kota Malang, Jawa Timur. Masyarakat Malang menyambut dengan antusias penyelenggaraan muktamar IPNU, dengan ikut berduyun-duyun datang ke halaman Pendopo Kabupaten Malang.

Terlebih perhelatan muktamar pertama ini dihadiri oleh sejumlah tokoh seperti Rais Aam PBNU KH Wahab Chasbullah, Wakil Perdana Menteri KH Zainul Arifin, dan Menteri Agama RI KH Masjkur. Presiden Ir. Soekarno bahkan ikut membuka acara dan memberikan sambutan.
Pihak media, baik cetak maupun radio ikut meliput jalannya muktamar untuk memberikan informasi terbaru. Masyarakat pun dapat mendengarkan pidato kenegaraan yang disiarkan secara langsung oleh RRI.

Pada tahun yang sama, kebetulan NU yang masih menjadi partai politik tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi Pemilu, sehingga muktamar IPNU pertama meski sang ketua telah menegaskan hubungan IPNU dalam politik, namun mau tidak mau keberadaannya tetap tak bisa terlepas dari konstelasi perpolitikan saat itu:

Dalam hal ini perlulah dimengerti hubungan IPNU adalah Ma’arif (bagian pengajaran) dan IPNU tidak akan berbicara dalam hal politik. Itu urusan tanfidziyah NU.

Forum muktamar yang dihadiri sekitar 30 cabang dan beberapa utusan pesantren se-Indonesia tersebut, pada akhirnya kembali memilih Tolchah Mansoer sebagai Ketua Umum PP IPNU periode 1955-1957.

Usai penyelenggaraan kongres, Tolchah segera melakukan konsolidasi dan sosialiasi ke berbagai daerah untuk membesarkan IPNU. Dalam hal kebijakan organisasi, selama masa kepemimpinannya di periode tersebut lebih difokuskan untuk penguatan kelembagaan internal serta membangun kesadaran ideologis kader.

Sebagaimana dikatakan Tolchah dalam pengantar peraturan dasar AD/ART IPNU: “Dan selandjutnya atas basis kekokohkuatan ini mentjoraki masjarakat dan memberikan sumbangan jang berarti kepada masjarakat.”

(Ajie Najmuddin; dari berbagai sumber)


Sumber utama: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  Ikatan Peladjar Nahdlatul ‘Ulama’, (Jogjakarta, PP IPNU), 1957.

Foto: Kader IPNU generasi awal

Bagikan:
Jumat 27 November 2015 6:1 WIB
Sejarah Berdirinya Gerakan Pemuda Ansor
Sejarah Berdirinya Gerakan Pemuda Ansor

Kelahiran Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) diwarnai oleh semangat perjuangan, nasionalisme, pembebasan, dan epos kepahlawanan. GP Ansor terlahir dalam suasana keterpaduan antara kepeloporan pemuda pasca-Sumpah Pemuda, semangat kebangsaan, kerakyatan, dan sekaligus spirit keagamaan.

<>Karenanya, kisah Laskar Hizbullah, Barisan Kepanduan Ansor, dan Banser (Barisan Serbaguna) sebagai bentuk perjuangan Ansor nyaris melegenda. Terutama, saat perjuangan fisik melawan penjajahan dan penumpasan G 30 S/PKI, peran Ansor sangat menonjol.

Ansor dilahirkan dari rahim Nahdlatul Ulama (NU) dari situasi ”konflik” internal dan tuntutan kebutuhan alamiah. Berawal dari perbedaan antara tokoh tradisional dan tokoh modernis yang muncul di tubuh Nahdlatul Wathan, organisasi keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan Islam, pembinaan mubaligh, dan pembinaan kader. KH Abdul Wahab Hasbullah, tokoh tradisional dan KH Mas Mansyur yang berhaluan modernis, akhirnya menempuh arus gerakan yang berbeda justru saat tengah tumbuhnya semangat untuk mendirikan organisasi kepemudaan Islam.

Dua tahun setelah perpecahan itu, pada 1924 para pemuda yang mendukung KH Abdul Wahab –yang kemudian menjadi pendiri NU– membentuk wadah dengan nama Syubbanul Wathan (Pemuda Tanah Air). Organisasi inilah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gerakan Pemuda Ansor setelah sebelumnya mengalami perubahan nama seperti Persatuan Pemuda NU (PPNU), Pemuda NU (PNU), dan Anshoru Nahdlatul Oelama (ANO).

Nama Ansor ini merupakan saran KH. Abdul Wahab, “ulama besar” sekaligus guru besar kaum muda saat itu, yang diambil dari nama kehormatan yang diberikan Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Madinah yang telah berjasa dalam perjuangan membela dan menegakkan agama Allah. Dengan demikian ANO dimaksudkan dapat mengambil hikmah serta tauladan terhadap sikap, perilaku dan semangat perjuangan para sahabat Nabi yang mendapat predikat Ansor tersebut. Gerakan ANO (yang kelak disebut GP Ansor) harus senantiasa mengacu pada nilai-nilai dasar Sahabat Ansor, yakni sebagi penolong, pejuang dan bahkan pelopor dalam menyiarkan, menegakkan dan membentengi ajaran Islam. Inilah komitmen awal yang harus dipegang teguh setiap anggota ANO (GP Ansor).

Meski ANO dinyatakan sebagai bagian dari NU, secara formal organisatoris belum tercantum dalam struktur organisasi NU. Hubungan ANO dengan NU saat itu masih bersifat hubungan pribadi antar tokoh. Baru pada Muktamar NU ke-9 di Banyuwangi, tepatnya pada tanggal 10 Muharram 1353 H atau 24 April 1934, ANO diterima dan disahkan sebagai bagian (departemen) pemuda NU dengan pengurus antara lain: Ketua H.M. Thohir Bakri; Wakil Ketua Abdullah Oebayd; Sekretaris H. Achmad Barawi dan Abdus Salam.

Dalam perkembangannya secara diam-diam khususnya ANO Cabang Malang, mengembangkan organisasi gerakan kepanduan yang disebut Banoe (Barisan Ansor Nahdlatul Oelama) yang kelak disebut BANSER (Barisan Serbaguna). Dalam Kongres II ANO di Malang tahun 1937. Di Kongres ini, Banoe menunjukkan kebolehan pertamakalinya dalam baris berbaris dengan mengenakan seragam dengan Komandan Moh. Syamsul Islam yang juga Ketua ANO Cabang Malang. Sedangkan instruktur umum Banoe Malang adalah Mayor TNI Hamid Rusydi, tokoh yang namaya tetap dikenang dan bahkan diabadikan sebagai sama salah satu jalan di kota Malang.

Salah satu keputusan penting Kongres II ANO di Malang tersebut adalah didirikannya Banoe di tiap cabang ANO. Selain itu, menyempurnakan Anggaran Rumah Tangga ANO terutama yang menyangkut soal Banoe.

Pada masa pendudukan Jepang organisasi-organisasi pemuda diberangus oleh pemerintah kolonial Jepang termasuk ANO. Setelah revolusi fisik (1945 – 1949) usai, tokoh ANO Surabaya, Moh. Chusaini Tiway, melempar mengemukakan ide untuk mengaktifkan kembali ANO. Ide ini mendapat sambutan positif dari KH. Wachid Hasyim, Menteri Agama RIS kala itu, maka pada tanggal 14 Desember 1949 lahir kesepakatan membangun kembali ANO dengan nama baru Gerakan Pemuda Ansor, disingkat Pemuda Ansor (kini lebih pupuler disingkat GP Ansor).

GP Ansor hingga saat ini telah berkembang sedemikan rupa menjadi organisasi kemasyarakatan pemuda di Indonesia yang memiliki watak kepemudaan, kerakyatan, keislaman dan kebangsaan. GP Ansor hingga saat ini telah berkembang memiliki 433 Cabang (Tingkat Kabupaten/Kota) di bawah koordinasi 32 Pengurus Wilayah (Tingkat Provinsi) hingga ke tingkat desa. Ditambah dengan kemampuannya mengelola keanggotaan khusus BANSER (Barisan Ansor Serbaguna) yang memiliki kualitas dan kekuatan tersendiri di tengah masyarakat.

Di sepanjang sejarah perjalanan bangsa, dengan kemampuan dan kekuatan tersebut GP Ansor memiliki peran strategis dan signifikan dalam perkembangan masyarakat Indonesia. GP Ansor mampu mempertahankan eksistensi dirinya, mampu mendorong percepatan mobilitas sosial, politik dan kebudayaan bagi anggotanya, serta mampu menunjukkan kualitas peran maupun kualitas keanggotaannya. GP Ansor tetap eksis dalam setiap episode sejarah perjalan bangsa dan tetap menempati posisi dan peran yang stategis dalm setiap pergantian kepemimpinan nasional. (Dari berbagai sumber)

 

Foto: Para tokoh Muda yang tergabung dalam organisasi pemuda Syubbanul Wathan (Pemuda Tanh Air) berpose di depan gedungnya di Kawatan, Surabaya.

Jumat 20 November 2015 7:0 WIB
Kisah Kiai Sahal Mahfudh yang Hobi Baca Buku
Kisah Kiai Sahal Mahfudh yang Hobi Baca Buku

Adik sepupu almarhum KH MA Sahal Mahfudh, Pengasuh Ponpes Putri Raudlah al Thahiriyah Kajen, Pati, Jawa Tengah, KH Ahmad Muadz Thohir, punya cerita tentang keistimewaan sang kakak. Menurutnya, Rais Am PBNU dan Ketua MUI yang wafat pada Januari 2014 lalu, itu seorang yang sangat hobi membaca.<> Kegiatan Mbah Sahal kalau tidak mengajar atau menemui tamu, ya membaca. Tak hanya membaca kitab klasik yang memang dikoleksinya, tetapi juga buku-buku terbaru terutama yang terkait pendidikan atau keagamaan.

Kiai Muadz pernah merasa "sakit hati" karena merasa sudah membaca buku terbaru, ternyata kalah duluan dengan kakaknya tersebut.

Suatu hari ia punya acara di Jakarta. Saat hendak pulang, ia melihat buku baru di etalase Bandara Soekarno-Hatta. Dibelilah buku di kios Bandara tersebut. Tidak terlalu tebal, maka dia baca dengan target khatam dalam perjalanan.

"Di Bandara itu selalu ada buku baru yang dijual di kios. Saya beli buku tentang Pendidikan anak. Langsung saya baca di ruang tunggu. Saya lanjutkan kala duduk di dalam pesawat ke Semarang. Sampai mendarat di Semarang, buku itu rampung saya baca," ujar ketua PCNU Pati ini dalam rapat Majma' Buhuts an-Nahdliyah di Solo, Selasa (17/11) malam.

Dari buku itu dia merasa ada hal baru, dan ingin didiskusikannya dengan sang kakak. Selang sehari dari kepulangannya dari Jakarta, Kiai Muadz pun bertandang ke rumah Mbah Sahal. Ia tak bercerita kalau sudah beli dan baca buku tersebut, hanya bertanya dan meminta penjelasan saudara tuanya.

"Kak, menurut jenengan pendidikan anak itu dimulai sejak kapan,?" tanya dia.

Mbah Sahal tidak langsung menjawab melainkan menimpali tanya.

"Yang kamu inginkan konsep menurut ulama atau menurut ilmuwan modern?"

"Nggih kalih-kalih ipun (Ya dua-duanya)," sahut Kiai Muadz.

"Kalau menurut ulama, ada yang bilang pendidikan anak dimulai sejak sebelum nikah."

"Nggih to?"

"Ya iya. Kalau nikahnya menurut Islam, itu modal pendidikan yang baik untuk anak. Kalau tidak sesuai ajaran Islam, ya jadi investasi yang buruk," tutur Mbah Sahal.

Mbah Sahal melanjutkan; "Menurut ulama lain, pendidikan anak dimulai sejak sebelum jimak (berhubungan intim). Yakni jika jimaknya baik menurut tuntunan Kanjeng Nabi, ya Insyaallah hasilnya baik. Lantas ulama lain bilang dimulai dari sejak janin di kandungan ibu."

Kiai Muadz manggut-manggut tanda paham. Ia lalu menunjukkan gelagat ingin bertanya tentang pendidikan anak menurut ilmuwan moden. Mbah Sahal tahu gelagat itu, bukan meneruskan memberi penjelasan, melainkan masuk ke ruang tengah rumahnya, tempat perpustakaan pribadinya berada. Lalu sang kakak kembali ke ruang tamu sambil membawa sebuah buku.

"Kalau kamu ingin tahu bagaimana pendidikan anak menurut ilmuwan modern, ya baca buku ini," ucap Mbah Sahal sambil menaruh buku di meja agar dilihat sang adik.

Deg! Kiai Muadz terperanjat. Ternyata buku yang diberikan sang kakak itu persis buku yang kemarin ia baca selama perjalanan naik pesawat dari Jakarta. Rupanya sang kakak telah lebih dulu membacanya. “Padahal buku itu baru terbit 10 hari lalu. Bahkan sepertinya beliau sudah tahu kalau saya habis baca buku itu," tuturnya takjub.

Ketika ia buka, Kiai Muadz melihat bukti khas buku yang dibaca sang kakak. Mbah Sahal, menurutnya, selalu memberi catatan kecil dengan aksara Arab, di setiap buku atau kitab yang dibaca. Coretan yang ditulis di pinggir halaman buku/kitab tersebut merupakan tafsiran atau komentar Mbah Sahal.

Kiai Muadz pun pamit pulang sambil membaca buku permberian kakaknya tersebut. "Biarlah punya dua buku, yang ini istimewa karena ada coretan tulisan tangan Mbah Sahal," pungkasnya.
Ilâ hadlrati rûhi KH MA Sahal Mahfudh, al-Fâtihah. (Moch. Ichwan)

Selasa 10 November 2015 9:0 WIB
NU Pernah Haramkan Donor Darah, Apa Pasal?
NU Pernah Haramkan Donor Darah, Apa Pasal?

Menolong orang yang kekurangan darah adalah sebuah hal yang mulia. Maka tak heran saat ini kegiatan donor darah menjadi sebuah hal yang populer, pun di kalangan Nahdliyin. Setiap kali ada even macam harlah (hari lahir) organisasi, kerap kali disertakan acara donor darah sebagai salah satu wujud amal atau kepedulian sosial kita kepada sesama. <>

Namun, tahukah anda kegiatan sosial ini pernah dilarang bahkan diharamkan oleh Nadlatul Ulama (NU)? Keputusan pengharaman donor darah dari NU ini dikeluarkan pada saat Kongres Muslimin Indonesia (KMI) ketiga yang digelar 5-8 Juli 1941 di Solo, Jawa Tengah.

KMI merupakan sebuah pertemuan kongres yang diselenggarakan MIAI (al-Madjlisul Islamil ‘Ala Indonesia), yang di dalamnya terdapat beberapa organisasi yang menjadi anggotanya, antara lain NU, Muhammadiyah, Al-Islam, PUI, Al-Irsyad, PSII, Persis dan lain sebagainya.

Ketika itu, NU melarang bloedtransfoesie, istilah donor darah dalam bahasa Belanda, dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya apabila bloedtransfoesie itu digunakan untuk kepentingan membantu peperangan Belanda, yang notabene merupakan penjajah dan motif peperangan bukan untuk membela agama Allah.

Pada awalnya, sempat terjadi tarik ulur pendapat. Salah satu ormas Islam ada yang bersikap memperbolehkan bloedtransfoesie untuk tentara Belanda, karena hal tersebut merupakan ikhtiar menolong atau mengobati orang sakit.

Namun HB.NO (sekarang PBNU), melalui pembicaranya yakni KH Ahmad Iljas (Konsul NU Pekalongan), memberikan dua alternatif: pertama, pemindahan darah ke lain tubuh yang kekurangan darah guna pengobatan, maka hukumnya seperti pemberian. Kedua, jika karena pemberian itu akan terjadi suatu perkara terlarang, misalnya untuk peperangan yang tidak diridhoi Allah Swt, maka hukumnya terlarang.

Maka akhirnya, peserta kongres menghasilkan keputusan bulat: melarang atau mengharamkan bloedtransfoesie untuk kepentingan membantu peperangan Belanda. (Ajie Najmuddin)

 

Sumber: Buku Peringatan MIAI 1937-1941

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG
IMG