IMG-LOGO
Nasional

Kapolri Sebut Siyono Salah Satu Panglima Jamaah Islamiyah

Rabu 20 April 2016 19:30 WIB
Bagikan:
Kapolri Sebut Siyono Salah Satu Panglima Jamaah Islamiyah
Foto: liputan6.com
Jakarta, NU Online
Kepala Kepolisian RI Jenderal Polisi Badrodin Haiti mengatakan terduga teroris Siyono merupakan salah satu panglima Jamaah Islamiyah yang menyimpan informasi tentang senjata-senjata milik jaringan tersebut.

"Siyono ditangkap setelah pengembangan dari penangkapan anggota jaringan sebelumnya oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror," kata Badrodin dalam rapat bersama Komisi III DPR di Jakarta, Rabu.

Jamaah Islamiyah, ia menjelaskan, merupakan kelompok yang berbaiat kepada Al Qaida.

Ia menjelaskan bahwa pada Mei 2014 Densus 88 menangkap sembilan tersangka kasus terorisme, yang kemudian dipidana lima hingga 10 tahun penjara. 

"Dari mereka, Densus 88 berhasil mengamankan barang bukti berupa bunker berisi senjata dan bahan peledak, baik pabrikan maupun rakitan, serta mesin pembuat senjata," tuturnya.

Kemudian, Densus 88 menangkap empat orang lagi di Jawa Timur dan berkas perkara mereka sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. 

Dari empat orang inilah Densus 88 mendapatkan informasi yang mengarah kepada Siyono.

Badrodin mengatakan kematian Siyono tidak diinginkan karena menyebabkan Densus 88 kehilangan informasi.

"Yang bersangkutan menyimpan banyak informasi, termasuk soal senjata api yang sudah diserahkan ke seseorang. Dari Siyono bisa mengungkap jaringan Jamaah Islamiyah lebih dalam," katanya.

Pelanggaran prosedur

Badrodin Haiti mengakui ada prosedur standar operasional yang dilanggar Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror dalam penanganan Siyono, terduga teroris yang tewas setelah ditangkap.

"Anggota yang menangani dan komandannya saat ini sedang diperiksa dan menjalani sidang disiplin karena ada kelalaian," kata Badrodin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Jakarta, Rabu.

Badrodin mengatakan prosedur standar operasional yang dilanggar anggota dalam penanganan Siyono adalah hanya dikawal oleh satu orang dan dalam keadaan tidak diborgol.

Menurut Badrodin, sudah ada peraturan Kepala Polri yang mengatur prosedur pengawalan terhadap terduga teroris, yaitu harus dikawal oleh lebih dari satu orang, dan prosedur tentang pemborgolan.

"Saat itu, Siyono tidak diborgol agar bersikap kooperatif saat dibawa untuk mengembangkan informasi. Namun, saat di mobil dalam perjalanan di perbatasan antara Klaten dan Prambanan, Siyono menyerang anggota yang mengawal hanya satu orang bersama seorang pengemudi," tuturnya.

Badrodin mengatakan perkelahian dan pergumulan di dalam kendaraan tidak bisa dihindari. Siyono terus berusaha memukul, menendang dan merebut senjata milik anggota yang mengawal.

Salah satu tendangan Siyono bahkan mengenai kepala pengemudi sehingga kendaraan berjalan oleng dan sempat menabrak pembatas jalan. Akhirnya anggota yang mengawal berhasil melumpuhkan Siyono yang terduduk lemas.

"Siyono kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda DIY yang kemudian dinyatakan sudah meninggal dunia. Dari hasil pemeriksaan luar, ditemukan memar di kepala sisi kanan belakang, pendarahan di bawah selaput otak dan tulang rusuk patah akibat benda tumpul," katanya. (Antara/Mukafi Niam)
Bagikan:
Rabu 20 April 2016 23:45 WIB
Gus Rozin: Pesantren NU Bisa Jadi Ikon Pendidikan Islam di Era MEA
Gus Rozin: Pesantren NU Bisa Jadi Ikon Pendidikan Islam di Era MEA
Karanganyar, NU Online
Citra pesantren sebagai pusat pendidikan Islam yang ramah, toleran, dan menghargai budaya lokal dapat menjadi ikon pendidikan Islam pada masyarakat Ekonomi ASEAN. Hal ini ditegaskan Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma'ahid Islamiyyah, KH Abdul Ghaffar Rozin, pada acara rapat kerja Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Karanganyar, Jawa Tengah, Ahad (17/4).

Menurutnya problema menguatnya radikalisme dan sikap intoleransi telah menjadi masalah bersama masyarakat ASEAN. Munculnya kelompok-kelompok radikal dan transnasional telah menjadikan suasana kehidupan beragama menjadi kaku, saling curiga, dan mengancam identitas kebangsaan. Hal demikian karena kelompok-kelompok tersebut cenderung menerapkan pemahaman tekstualis, mudah menyesatkan, dan tidak ramah terhadap budaya lokal.

"Pesantren NU mempunyai peran strategis karena dalam kurun yang panjang mampu menunjukkan sebagai pusat pendidikan yang melahirkan kader-kader yang toleran, ramah terhadap budaya, sehingga menempatkan agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin," kata kiai muda yang biasa disapa Gus Rozin ini. 

Oleh karena itu model pendidikan pesantren NU saat ini banyak dilirik oleh negara-negara ASEAN untuk dikembangkan di negara masing-masing. Hal demikian setidaknya dapat dilihat semakin banyaknya santri-santri di pesantren NU dari negara-negara ASEAN tersebut.

Kondisi ini jika diantisipasi dengan baik, melalui dukungan berbagai pihak bukan tidak mungkin pesantren NU menjadi ikon pendidikan Islam pada era MEA. Bahkan sistem pendidikan pesantren NU dapat diduplikasi dan dikembangkan di berbagai kawasan ASEAN. Namun demikian, Gus Rozin mengingatkan, jika pesantren-pesantren NU tidak berbenah secara internal justru bisa saja sistem ini diambil dan dikembangkan negara-negara ASEAN yang lain dan kita tertinggal seperti kondisi yang terjadi pada sistem pendidikan non pesantren. 

"Dahulu negara-negara ASEAN belajar kepada kita, saat ini justru kita banyak tertinggal dengan pendidikan mereka. Oleh karena itu pesantren perlu meningkatkan tata kelola manajemen, kemandirian, dan citra lembaga yang bersih dan sehat, sehingga layak dijadikan rujukan pendidikan Islam negara kawasan ASEAN," terangnya.


"RMI NU sebagai asosiasi pesantren NU terus berusaha menjembatani kebutuhan dan meningkatkan daya dukung pesantren NU ini baik dari segi regulasi, pengembangan lembaga, manajemen agar pesantren NU dapat menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara," tegas Gus Rozin yang juga Rektor Institut Pesantren Matholiul Falah Pati. (M.Zulfa/Abu Choir/Zunus)
Rabu 20 April 2016 20:0 WIB
Sarbumusi NU Sikapi PHK 750 Pegawai Chevron
Sarbumusi NU Sikapi PHK 750 Pegawai Chevron
Jakarta, NU Online
Dewan Pimpinan Pusat Konfederasi Sarikat Buruh Muslimin Indonesia NU (DPP K-Sarbumusi NU) mengajukan permintaan kepada Menteri  Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Tenaga Kerja, Komisi Ombudsman Indonesia terkait Pemutusan Hubungan kerja (PHK) PT Chevron Pasific Indonesia terhadap 750 pegawainya atau setengah dari rencana yaitu sekitar 1.500 pegawai.

Presiden Syaiful Bahri Anshori, di Jakarta, Rabu (20/4) menyatakan, pernyataan-pernyataan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas)SKK Migas yang disuarakan oleh Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro bukan memerankan sebagai pembuat kebijakan dan melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan sebagai bagian dari Pemerintah Indonesia yang merdeka dan berdaulat terhadap pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh PT. Chevron.

"Malah sebaliknya, memerankan dan memainkan fungsi sebagai corong dari perusahaan. Pernyataan saudara Elan Biantoro sebagai kepala humas SKK Migas di media sungguh sangat memalukan bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat dan mempunyai peraturan perundang-undangan terkait hubungan industrial," ujar Syaiful.

Berkaitan dengan itu, kata mantan Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu menambahkan, DPP K-Sarbumusi NU menyatakan lima sikap.

Pertama, menuntut kepada Menteri ESDM mengevaluasi kelembagaan SKK Migas terhadap peran dan fungsinya.

Kedua, menuntut kepada Menteri ESDM untuk mengevaluasi Kepala Humas SKK Migas yang mengeluarkan pernyataan kontra produktif terhadap situasi hubungan industrial.

Ketiga, meminta kepada Ketua Komisi Ombudsman Indonesia untuk melakukan investigasi atas pelanggaran kebijakan yang dilakukan oleh SKK Migas.

Keempat, menuntut kepada PT Chevron Pasific Indonesia untuk mematuhi dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara berdaulat Indonesia.

Kelima, menuntut kepada Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia untuk segera menurunkan pengawas dan menindak dengan tegas atas pelanggaran yang dilakukan oleh PT Chevron Pasific Indonesia.

Syaiful melanjutkan, Sarbumusi NU mengacu pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan undang-undang no 13 tahun 2003 pasal 151 ayat 1. "Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja".

Ketentuan tersebut, imbuh Syaiful, dilanjutkan dalam ayat 2, yakni, "Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari, maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh".

Dalam hal perundingan dengan serikat pekerja/serikat buruh tidak mencapai kata sepakat maka ketentuan ayat 3 sebagai berikut "Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar-benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial".

"Namun demikian, peraturan perundang undangan yang ada di Indonesia yang mengamanatkan agar dibentuk forum LKS Bipartit sebagai komunikasi dan konsulatasi terkait hubungan industrial tidak pernah diindahkan sama sekali oleh perusahaan atau pihak manajemen," paparnya.

Senin (18/4), Kepala Humas SKK Migas Elan Biantoro di Kantor SKK Migas, Jakarta, Chevron Indonesia telah memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 750 pegawainya. Jumlah itu setengah dari rencana yaitu sekitar 1.500 pegawai.

Elan menyebutkan, proses PHK sudah dilakukan secara dua tahap dan sejauh ini berjalan dengan baik. Pasalnya, anjloknya harga minyak dunia menjadi salah satu alasan Chevron Indonesia merampingkan organisasinya.

"Kan sudah tahap I early retirement. Tahap II seleksi. Organisasinya dia kecilin, ada sebagian enggak lulus tes. Sebagian dia tawarkan, tetap harus mutual juga. Masing-masing harus setuju. Dari tahap I dan tahap II itu sudah lumayan. Lebih dari setengah yang ditargetkan mereka," jelasnya.

Elan menuturkan, para pegawai Chevron Indonesia yang belum mendapat giliran PHK bagi para pegawai yang memiliki posisi penting di organisasi kepegawaian perusahaan minyak tersebut. (Gatot Arifianto/Fathoni)

Rabu 20 April 2016 18:3 WIB
Kemenag Bangun Moderatisme Lewat Perkemahan Wirakarya Mahasiswa PTK
Kemenag Bangun Moderatisme Lewat Perkemahan Wirakarya Mahasiswa PTK
Kanan ke kiri: Amsal Bakhtiar, Kamaruddin Amin, dan Nur Alim.
Jakarta, NU Online
Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI terus berupaya membangun kualitas pemahaman agama yang baik meliputi kebersamaan, moderatisme, gotong royong, dan kemandirian. Nilai-nilai tersebut akan diwujudkan melalui kegiatan Perkemahan Wirakarya (PW) Nasional Mahsiswa Perguruan Tinggi Keagamaan (PTK). Kegiatan ini akan bergulir di IAIN Kendari Sulawesi Tenggara pada tanggal 16-22 Mei 2016 mendatang.

Dalam jumpa pers, Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag RI Kamaruddin Amin menegaskan bahwa PW PTK ini merupakan salah satu instrumen untuk membangun jiwa kebersamaan dan kemandirian di antara seluruh generasi bangsa.

“Apalagi kegiatan ini pertama kali melibatkan perguruan tinggi non-Islam selama 13 tahun penyelengaraannya. Tentu hal ini langkah yang sangat strategis untuk membangun jiwa kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan,” ujar Kamaruddin.

Melalui kegiatan Pramuka ini, lanjut Guru Besar UIN Alauddin Makassar ini, PTK bisa memaksimalkan perannya sebagai penjaga nilai-nilai keindonesiaan terutama untuk membendung ekstremisme dan paham radikal di kampus.

“Secara nyata, perkemahan ini sebagai instrumen mewujudkan Islam moderat sekaligus mempromosikan Islam damai dan toleran,” tegas Kamaruddin.

Sementara itu, Rektor IAIN Kendari Nur Alim menjelaskan, dalam kegiatan bertajuk Merajut Harmoni, Berkarya untuk Negeri ini pihaknya sebagai tuan rumah menyajikan kegiatan-kegiatan menarik unruk membangun harmoni melalui berbagai karya para Pramuka Pandega dan Dewan Racana.

“Apalagi PW PTK tahun ini berbeda dari sisi peserta, sebab kita melibatkan perguruan tinggi non-Islam dan perguruan tinggi umum di Kota Kendari, bahkan para mahasiswa asing juga beberapa kita undang,” terang Nur Alim.

Melalui kegiatan Pramuka ini, lanjutnya, mahasiswa akan diarahkan secara dominan dalam keterlibatannya dengan problem-problem di tengah masyarakat. “Artinya berbasis sosial kemasyarakatan. Ini sesuai dengan poin-poin yang terdapat di Tri Darma Perguruan Tinggi maupun Dasa Darma Pramuka,” ujar Nur Alim.

Hadir juga dalam jumpa pers ini Direktur Pendidikan Tinggi Islam Amsal Bakhtiar dan Kasubdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan Diktis Siti Sakdiyah. Kegiatan PW PTK ini akan dihadiri kurang lebih 1.500 Pramuka Pandega dari PTK se-Indonesia. (Fathoni)

IMG
IMG
IMG
1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Habib Umar bin Hafidz Berkunjung ke PBNU
Seminar Internasional Bersama Ulama Lebanon
Rapat Pleno PBNU 2018
Imam Besar Masjidil Haram Kunjungi PBNU
Kunjungan Grand Syekh Al-Azhar ke PBNU
Peresmian Perluasan Gedung II PBNU
IMG
IMG